All posts by tubagus godhonfar

Kitab Kuning Karya Sepanjang Masa

Peradaban manusia akan terus bergerak, sejalan dengan berdetaknya jarum jam. Setiap yang bergerak, memiliki sumber energi berupa bahan bakar sebagai penggerak mesin atau sistem organnya. Pesawat terbang dapat mengangkat badan, bermanufer, dan menembus awan dengan Aviation Turbine alias avtur sebagai bahan bakarnya. Mobil mampu bergerak jika mesin telah meneguk cairan pertalite dari selang pengisian. Dan kapal laut bisa berekspedisi ketika Marine Fuel Oil (MFO) telah memasuki arteri mesin dari tangkinya.

Benda hidup juga perlu bahan bakar. Tumbuhan membutuhkan unsur hara tanah, karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai bahan energi. Manusia dan binatang membutuhkan nutrisi dari makanan yang mereka makan. Dengan begitu, tumbuhan akan bergerak dengan caranya, sedang manusia dan binatang dapat beraktivitas sesuai keinginannya. Aktivitas manusia inilah yang paling dominan mengubah gerak suatu peradaban. Maju tidaknya peradaban suatu kaum, memiliki hubungan erat dalam komunitas kaum tersebut. Sementara bahan bakarnya, muncul dari ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan bisa didapat dari mana saja. Tak ketinggalan, pondok pesantren. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren—hingga kini terus merawat semangatnya dalam membangun peradaban. Layaknya sebuah kendaraan, pondok pesantren akan terus bergerak dengan adanya mesin pelumas keorganisasian yang tertata, disertai bahan bakar berupa kurikulum yang bermutu. Melalui kurikulum yang bermutu inilah, sepak terjang pesantren dalam menghadapi tantangan medan zaman, dapat dilaluinya dengan teguh.

Berbicara kurikulum, pondok pesantren tak akan lepas dari Kitab Kuning. Perwujudan Kitab Kuning dalam dunia pesantren, menjadi konsentrasi utama dalam sistem program studinya. Sesuai dengan tujuan didirikannya pesantren oleh Wali Songo, yaitu—memberikan ruang kepada umat untuk memperdalam ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunah. Sehingga memahami tafsiran al-Qur’an dan as-Sunnah begitu sangat penting. Tetapi sebelum itu, terlebih dahulu santri diharuskan untuk menguasai ilmu alat, balaghoh, dan gramatika bahasa Arab. Sebab batang tubuh al-Qur’an memuat semua itu. Dengan hal ini, al-Qur’an tidak serta merta ditafsiri sekehendak hati menggunakan hawa nafsu.

Keberadaan Kitab Kuning memiliki kaitan yang sangat kuat dengan kepulan asap dapur pesantren khalaf atau modern. Konsentrasi Kitab Kuning juga mencakup kecakapan dalam ilmu syariat—menuntut para pembacanya untuk berlayar dalam samudra ilmu fikih. Tak lupa, ilmu ahlak dan tasawufnya.

Tirakat

Dalam menuliskan Kitab Kuning, ulama tidak hanya bermodal kecermerlangan intelektualitas saja. Tetapi disertai akhlak bathiniyyah yang selalu dijaga—hal inilah yang membedakan kebanyakan pengarang dan penulis pada zaman sekarang. Tirakat yang dilakukan oleh Mushonif sebelum menuliskan hasil renungan pemikiran intelektualitas, diantaranya dengan selalu daimul wudhu, berpuasa, dan mendawamkan qiyamul lail. Tamsil saja seperti tokoh Imam Al-Bukhori yang sebelum menuliskan hadist, beliau terlebih dahulu untuk mentajdidkan (memperbaharui) wudhu dan melakukan sholat sunnah dua rakaat—sehingga bagi orang yang mempelajarinya, dapat memunculkan keberkahan tersendiri. Kitab Kuning bagai memiliki tuah sakti atas izin Allah Swt. Keberkahan Kitab Kuning menjadi primadona. Bahkan kesuksesan bagi orang yang mempelajarinya, tidak ditentukan dari kepandaian akademis yang dimiliki—tetapi dilihat dari faktor Bifadh Lillahi Ta’ala sesuai dengan kadar kesungguhan, keistiqomahan, serta akhlak saat masa ta’lim wa ta’alum.

Hasil tirakat dari para Mushanif sangat berpengaruh pada relevansitas Kitab Kuning sampai saat ini. Sehingga memunculkan penilaian bahwa Kitab Kuning tidak akan ada tenggang waktu kadaluwarsa. Dengan adanya Kitab Kuning, santri belajar. Dunia pesantren tetap hidup dan terus hidup meramaikan peradaban—sekalipun di era 4.0 seperti sekarang ini. Walaupun Kitab Kuning disusun jauh berabad silam, tetapi melalui bahstul masa’il yang digelorakan oleh para santri, permasalahan kekinian bisa dipecahkan. Dulu santri dianggap khariqul adat bagi masyarakat non-pesantren. Sedang sekarang, mereka tampil dipermukaan untuk memberi solusi permasalah umat. Bahkan karena menterengnya, mereka banyak yang menjadi sosialita.[]

Penulis: Nayla I. Hisbiyah (Penulis adalah santri Pon-Pes Unit Tanfidzil Qur’an Lirboyo, asal Mojokerto)

Baca juga:
IJTIHAD KONTEMPORER SEBAGAI UPAYA REVITALISASI KITAB KUNING DI ERA MILLENIAL

Subscribe juga:
Pondok Pesantren Lirboyo

Santri Mengaji
LIM Production

# Kitab Kuning Karya Sepanjang Masa
# Kitab Kuning Karya Sepanjang Masa

Islam Adalah Kepatuhan

Fikih secara khusus, dan syariat Islam secara umum—adalah derivasi praktikal dari al-Qur’an dan hadits. Kita sebagai pemeluk agama Islam tidak serta merta mampu melepaskan kesinambungan itu secara mutlak. Sebab bagaimanapun juga, fikih membutuhkan al-Qur’an dan hadits sebagai harga mati untuk acuan pertama.
Kitapun dalam bersyariat butuh akan bimbingan Nabi Muhammad Saw. dan beliau sebagai pembawa syariat, mutlak membutuhkan wahyu dari Allah Swt. Sang Pemilik Alam Semesta. Artinya, agama bukan produk sembarangan. Tidak bisa asal gagasan dan opini menciptakan adanya kebenaran mutlak di mata umat manusia, pada hakikatnya.

Tapi kemudian, perlu digaris bawahi jika ulamalah yang merumuskan adanya hukum baru. Mereka memakai gagasan ijtihad menggunakan akal—mengurai benang kusut, dan menghasilkan suatu kodifikasi yang juga dipraktikan dalam kehidupan bermasyarakat. Semacam solusi bagi permasalahan aktual yang tidak tertulis secara langsung dalam al-Qur’an dan hadits. Sebuah tuntunan hidup, muaranya tak pernah lepas dari al-Qur’an dan hadits.

Ijtihad

Nabi Muhammad Saw. dahulu memuji sikap Sahabat Mu’adz bin Jabal Ra. ketika hendak didelegasikan berdakwah ke negeri Yaman. Sahabat Mu’adz Ra. yang diberi amanat dan mandat menyebarkan Islam ini ditanyai oleh Nabi, “Bagaimana kamu nanti memberikan keputusan?” Sahabat Mu’adz menjawab, “Dengan apa yang tertera dalam Kitabullah.” Nabi kembali bertanya, “Jika tidak terdapat dalam Kitabullah?” Sahabat Mu’adz melanjutkan, “Dengan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah.” Nabi pun kembali bertanya, “Jika tidak terdapat di dalam Sunnah?” Sahabat Mu’adz memberikan jawaban yang menggembirakan Nabi, “Aku berijtihad dengan pendapatku.”
Beliau memuji Sahabat Mu’adz yang lebih dahulu merujuk kepada al-Qur’an dan hadits sebelum memutuskan masalah lewat pendapatnya sendiri. Pendapat yang tentunya tak lepas dari garis pemikiran al-Quran dan hadits. “Alhamdulillah, yang telah memberikan taufiq kepada utusannya Rasulullah.” Sabda Nabi.

Islam sejatinya adalah kepatuhan secara mutlak. Ada semacam kaidah umum yang dipelopori oleh ulama, bahwa al-dîn mabniyy ‘alâ al-ittibâ’. Agama berpondasi di atas kepatuhan terhadap firman-Nya. Mushannif kitab Al-Asyâ’irâh fî Mîzâni Ahl as-Sunnah mengemukakan pendapat ulama Ahlussunnah tentang poin penting dalam Islam bahwa; ”Adapun ahli sunnah, mereka mengatakan bahwa pondasi dalam agama adalah mengikuti tuntunan Nabi, sedangkan akal hanya mengikuti pondasi ini. Andaikan saja pokok agama adalah akal, maka makhluk tak akan lagi membutuhkan wahyu dan para Nabi, hakikat perintah dan larangan akan sirna, dan siapapun orang akan mengatakan apa yang mereka mau. Dan andaikan saja agama berpondasi pada akal, sudah barang tentu tidak diperbolehkan bagi kaum Mukminin untuk menerima sesuatu sebelum mereka memikirkannya.”

Kita bisa meraih konklusi dari beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di masa Nabi Muhammad Saw. Sebuah contoh kecil adalah tentang sholat dhuha, yang lebih baik jika dikerjakan hanya empat rakaat saja, dari pada bila kita kerjakan dua belas rakaat. Bilangan yang lebih banyak justru keutamaannya tidak lebih besar daripada bilangan yang lebih kecil. Padahal logikanya, kalau kita melaksanakan salat dengan kuantitas lebih banyak, akan mendapatkan lebih banyak pula fadhilah.

Kuncinya, adalah dulu Nabi selalu melaksanakan sholat dhuha ini sebanyak empat rakaat saja. Memang beliau pernah mengerjakan hingga delapan atau dua belas rakaat, tapi yang sering beliau lakukan adalah empat. Kita juga bisa melihat pendapat ulama yang mengatakan bahwa melempar jumrah sambil mengendarai unta lebih baik dari pada dengan berjalan kaki. Padahal logikanya jika kita berjalan kaki, kita akan lebih merasa kepayahan. Artinya ada esensi lebih dalam taraf ibadah kita. Namun dulu menurut riwayat, Nabi melempar jumrah dengan menunggang unta. Maka hal ini lebih utama dengan alasan ittiba’ menurut segelintir ulama.

Kita bisa menangkap esensi dari perkataan Sayyidina ‘Ali Krw.

وعن علي رضي الله عنه ، أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه . رواه أبو داود ، وللدارمي معناه .

Dari Sahabat ‘Ali Ra., beliau berkata,“Andaikan saja agama hanya bermodalkan akal, niscaya bagian bawah muzah lebih patut untuk dibasuh dari pada bagian atasnya. Sedangkan aku melihat Rasulullah Saw. membasuh bagian atas kedua muzah beliau.” (HR. Abu Dawud)
Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan, “Andaikan saja aku berpendapat (berijtihad) hanya dengan akal, pastinya aku akan mewajibkan mandi sebab kencing (bukan sebab keluarnya mani seperti dalam hadis Nabi), karena air kencing jelas najisnya. Mewajibkan wudhu sebab keluarnya mani sebab air mani hukum najisnya masih diperselisihkan. Dan aku akan memberikan harta warisan hanya separuh bagian dari perempuan untuk kaum laki-laki, sebab kaum perempuan lebih lemah .”

Tapi agama bukanlah masalah akal atau naluri. Agama adalah masalah kepatuhan. Demikianlah syariat, ia menguji kita akan seberapa besar nilai kepatuhan yang kita persembahkan kepada-Nya. Dan Allah lah yang berhak menilai kita atas seberapa besar himmah dan rasa peduli kita akan firman-Nya. Pada awal-awal Islam mulai tumbuh di negeri Makkah, Allah “menguji’ keimanan kaum Quraisy akan berita adanya hari akhir, dan kehidupan setelah mati. Sesuatu yang ditentang habis-habisan oleh kaum Musyrik. Namun kaum yang beriman tetap percaya.

Fikih barulah contoh kecil dari agama dan syariat. Masih banyak lingkup lain yang menggaris bawahi kaidah syari’at mabniyy ‘ala ittiba’. Seperti dunia tasawwuf sebagai contoh lain.
Pelajaran dan pesan penting yang ingin penulis sampaikan adalah dalam masalah agama, kita jangan mudah gegabah dan buru-buru mengambil keputusan dan kesimpulan. Harus lebih dulu memperhatikan betapa luasnya samudara agama Islam. Jangan-jangan yang kita ketahui baru segenggam atau bahkan hanya setetes dari lautan tersebut, lalu kita sudah berani berfatwa dan dengan mudahnya berani menyalahkan orang lain. Seolah kebenaran mutlak hanya ada pada hal yang kita tahu saja.

Dahulu para ulama dan sahabat berebut untuk menolak berfatwa. Mereka takut akan jawaban yang dikemukakan. Kelak jika dimintai pertanggung jawaban apa yang akan mereka katakan dihadapan Dzat Yang Maha Besar? Tapi hari ini, banyak dari kita yang dengan mantap dan percaya diri berebut untuk berfatwa dan menjadi pemimpin, meskipun sejatinya belum begitu bisa dikatakan layak secara kualitas.
Semoga saja kita termasuk yang mengikuti generasi salaf as-soleh yang do’anya tercantum dalam al-Qur’an,

آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ – آل عمران:53

“Kami beriman atas apa yang Engkau turunkan, dan kami mengikuti Rasul. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas keesaan Allah).” (QS. Ali Imran: 53).[]

Penulis: Muhammad Khoirul Wafa

Baca juga:
ATMOSFER ISLAM DI BUMI NUSANTARA

Follow juga ig:
@pondoklirboyo

Islam Produktif dalam Persaingan Budaya yang Fluktuatif

Umat Muslim dalam keresahan, terutama para kaum cendekia, baik yang biasa dipanggil ulama atau yang bukan. Bagaimana tidak, peradaban Islam yang pernah agung itu, saat ini mengalami kemerosotannya yang paling tajam. Keresahan ini bisa dipahami karena sudah tercetak dalam keyakinan orang Muslim bahwa agama mereka adalah agama yang menyeluruh, universal dalam setiap waktu dan tempat (shālih li kulli zamān wa makān). Adagium ini bukanlah isapan jempol belaka. Dilihat dari penganutnya, agama Islam tidak tersekat batas-batas genealogis dan geografis. Segala macam ras dan berbagai macam suku bangsa bisa menganut agama Islam.

Realitas ini semakin membuat adagium itu mendapatkan tempatnya, meskipun ia bukan nash. Apalagi, akan sangat aneh jika kita melihat orang Aborigin menganut agama Yahudi atau pun orang Negro dari Zimbabwe menganut agama Tokugawa di Jepang. Jadi realitas-realitas sosial semacam itu membuat prinsip universalitas Islam semakin menemukan relevansinya. Bahkan Allah Swt. menyebut hal itu sebagai tanda-tanda-Nya.

Maka ketika eksistensi peradaban agama Islam terancam oleh invasi-invasi yang bersifat inovatif dan modern, reaksi pertama umat Islam adalah resistensi serta penolakan mentah-mentah. Paradoks ini sangat membingungkan; di sisi lain ada doktrin-doktrin yang meyakini bahwa agama ini universal dan selalu unggul (ya’lū wa lā yu’lā alaih), namun reaksi yang ditunjukkan terhadap inovasi modernisme adalah penolakan. Oleh karena itu, reaktualisasi dan reinterpretasi (meskipun hal ini telah didengungkan beribu-ribu kali) menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Keluhuran agama Islam tidak bisa dicapai dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional sambil meninggalkan keagungan kebudayaan modern. Agama Islam haruslah dinamis. Hal ini bukanlah hal yang asing bagi Islam. Sahabat Ali Ra. pernah berkata dalam satu kesempatan:

علّموا أولادكم في زمانهم فإنهم يعيشون في غير زمانكم

“Ajarilah anak kalian sesuai dengan zamannya. Karena mereka tidak hidup di zaman kalian.”

Keharusan Pembaruan

Pembaruan (tajdīdiyyah, renewal) bukanlah sesuatu yang aneh dalam Islam. Syaikh Abdullah bin Bayyah menyebut hal itu sebagai sebuah keniscayaan Ilahi. Hal ini menurut beliau, bersandar pada hadis Nabi Saw:

إنّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها

“Sesungguhnya Allah Swt mengutus bagi umat ini di setiap awal seratus tahun seseorang yang membarui urusan-urusan agamanya.”

Oleh karena itu, menutup diri dari pembaruan merupakan perlawanan terhadap kenyataan Ilahi. Pembaruan-pembaruan yang disasar di sini haruslah sesuatu yang bersifat match dengan perkembangan zaman. Karena, seperti sering dikatakan, al-ālim ibnul waqti. Orang pandai adalah dia yang memahami masanya; Putera Zaman. Begitu juga, setiap usaha pembaruan yang melawan dan bertentangan dengan zaman bukanlah merupakan pembaruan secara nyata. Melainkan retorika yang diulang-ulang. Keharusan pembaruan ini harus dilakukan agar dua doktrin yang telah disebutkan di atas (universalitas dan keluhuran Islam) tidak kehilangan relevansinya. Apabila ini yang terjadi, hal ini tentulah tidak akan bisa diterima oleh kalangan Islamis.

Seiring dengan berkembangnya budaya dan ilmu pengetahuan, old lifestyle dengan segala cara-cara dan langkahnya yang kuno tidak lagi relevan dengan kehidupan era modern ini. Peradaban modern selalu menuntut suatu hal yang kreatif-inovatif. Begitu pula karakter masyarakatnya yang cepat bosan dengan hal-hal monoton. Berangkat dari kenyataan seperti itu, maka upaya-upaya dalam menjadikan Islam sebagai yang terdepan haruslah menggunakan cara yang modern pula. Cara yang diminati masyarakat pada masa sekarang ini, bukanlah menundukkan agama pada realita. Namun langkah-langkah seperti ini sejatinya adalah upaya agar Islam tetap menapak bumi dan relevan (shalih likulli zaman), tidak menjadi hal yang mengambang dan absurd. Sehingga segala sesuatu yang bersifat destruktif terhadap kondisi sosial juga harus ditolak. Ada beberapa pola dasar yang bisa menjadi contoh konkret bagi hal-hal yang destruktif ini.

Contoh Klasik

Contoh klasik, tanggal 25 Desember dan 14 Februari selalu menjadi hari yang kontroversial di negeri kita yang mayoritas Muslim ini. Hampir setiap tahun, dua hari besar yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam itu selalu melahirkan fatwa haram, atau bahkan kafir bagi umat Islam yang ikut memeriahkan atau bahkan sekedar memberi ucapan selamat. Alih-alih menunjukkan independensi dan keteguhan agama Islam, fatwa ini malah menggambarkan kekalahan umat Islam dalam percaturan peradaban. Fatwa ini semakin memperlihatkan kegagalan “ulama” dalam mengawal umat. Beberapa orang Muslim seakan-akan menganggap hal itu sebagai ancaman yang membahayakan sehingga umat harus dibentengi dari hal itu dengan fatwa haram. Ada subyektifitas yang terselubung dari fatwa itu. Memang, kita harus melindungi diri kita sendiri dari invasi budaya di luar apa yang kita miliki. Tetapi tidak dengan cara destruktif dan kontra produktif. Tidak dengan cara menyerang mereka dengan selusin berondongan fatwa-fatwa agama.

Contoh lain yang bisa kita ambil adalah fatwa pelarangan pemimpin non-Muslim. Pelarangan ini menunjukkan bahwa kondisi agama Islam seakan kalah dalam pertarungan politik dan merasa terancam. Karena, seperti telah dijelaskan di muka—agama Islam adalah agama yang selalu luhur. Maka segala hal yang membuat agama Islam merosot dan tidak luhur harus dibentengi dan dilindungi. Kesalahan penerapan prinsip ini (ya’lu wala yu’la ‘alaih) adalah penyakit yang sedang melanda umat Islam saat ini.

Anggapan ancaman terhadap setiap sesuatu yang dianggap tidak Islami dan pelarang terhadap hal itu adalah sumber gejala kemunduran umat Islam yang semakin membuat Islam tampak terperosok ke bawah. Bukan malah semakin membuat Islam tampak sebagai agama yang luhur dan teguh memegang prinsip tapi semakin membuat Islam tampak sebagai pesakitan.

Analogi

Sebuah perumpamaan klasik sering dikatakan untuk menggambarkan hal ini: andaikan kita seorang pemilik restoran, kebetulan ada restoran milik orang lain yang tak jauh letaknya dari restoran kita, dan ternyata restoran milik orang lain lebih diminati konsumen, maka cara agar restoran kita bisa unggul bukanlah dengan menyebar fitnah bahwa restoran “tetangga” menjual makanan yang telah dicampuri bahan pengawet atau zat kimia berbahaya, ini persaingan amatir dan tidak sehat. Cara yang tepat dalam kasus di atas adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas restoran kita misalkan dengan tampilan fisik restoran yang baru, menambahkan menu baru, atau menyajikan menu lama dengan cara yang baru. Cara yang sehat inilah yang bisa menjadi obat bagi umat Islam dalam menghadapi era modern agar agamanya tidak kehilangan relevansi serta selalu unggul, sesuai dengan doktrinnya.

Dengan kasus fatwa-fatwa tadi, persaingan secara sehat harus dilakukan dengan meningkatkan kualitas penganut agama Islam. Peningkatan kualitas ini, dalam konteks fatwa di atas, bukan dengan menggalakkan fatwa bahwa Natal atau Valentine itu haram dirayakan, melainkan dengan membuat fatwa yang bisa meningkatkan kualitas umat. Sebagai contoh, fatwa untuk merayakan 10 Muharram atau Maulid Nabi harus dibuat dan dipromosikan dengan gencar tanpa perlu memfatwakan melarang merayakan Natal.

Begitu juga dengan permasalahan pemimpin, yang harus dilakukan bukanlah melarang untuk memilih non-Muslim. Melainkan umat Islam harus meningkatkan kualitas menciptakan kader-kader berkompeten yang mampu bersaing. Persaingan-persaingan secara sehat inilah yang harus digalakkan umat Islam agar ia bisa luhur dan universal.

Jika umat Islam sudah senang dan bangga dengan syiar dan kebudayaan Islam sendiri, tanpa fatwa pun mereka dengan sendirinya akan meninggalkan kebudayaan dan segala hal yang kontras dengan Islam.[]

Penulis: Arif Rahman Hakim Syadzili

Baca juga:
FANATIK KEBANGSAAN, BASIS MILITANSI SANTRI MEMBELA NEGERI

Follow juga:
@pondoklirboyo

# Islam Produktif # Islam Produktif # Islam Produktif # Islam Produktif # Islam Produktif

Fanatik Kebangsaan, Basis Militansi Santri Membela Negeri

Telah mainstream di negeri ini bahwa sikap “fanatik” teridentifikasi sebagai tindakan yang tidak baik. Padahal sebagian besar warga Indonesia memiliki kecenderungan terhadap jargon “NKRI Harga Mati” atau “Ideologi Pancasila sudah Final”. Meskipun pada hakikat yang sebenarnya, hal sedemikian ini juga menunjukkan sebuah kefanatikan. Buya Hamka dalam salah satu bukunya menyebutkan:

“Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda adalah karena fanatik. Tengku Cik Ditiro melawan Belanda adalah karena fanatik, Pangeran Diponegoro melawan Belanda adalah karena fanatik. Semuanya adalah karena fanatik. Yang habis mati bertimbun mayat, menegakkan kemerdekaan adalah orang-orang fanatik. Kalau tak ada lagi orang-orang fanatik di negeri ini, maka segala sampah, segala kurap akan masuk kemari, tidak dapat ditahan-tahan”.

Pernyataan demikian hendak menegaskan bahwa Indonesia dapat merdeka dan berdaulat tidak lain lantaran perjuangan mati-matian para pejuangnya. Jika tanpa perjuangan fanatik para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan, mungkin negeri ini telah jatuh kembali pada genggaman penjajah. Sebab secara logistik, kekuatan penjajah berlipat-lipat lebih kuat daripada kekuatan para pejuang. Para pahlawan bangsa ini yakin seyakin-yakinnya bahwa bumi pertiwi harus merdeka, kemanusiaan harus dibela, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi.

Walhasil, sejarah telah mencatat perihal kunci keberhasilan para pejuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan adalah keyakinan yang teramat kuat, serta tekad yang bulat bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik jika merdeka. Kemanusiaan pribumi akan lebih terjaga jika penjajah terusir dari negeri ini.

Di masa penjajahan yang begitu panjang, santri muncul sebagai sosok yang memiliki andil besar bagi keberhasilan Nusantara dalam menjaga budayanya. Walaupun telah ratusan tahun dijajah, dijarah oleh Belanda—budaya Nusantara tetap berhasil dipertahankan dan mayoritas penduduknya masih Islam. Berkat sikap kalangan pesantren yang non koperatif total terhadap semua budaya Belanda—jati diri dan tradisi Nusantara tetap terjaga. Baik dalam sistem pengetahuan, kepercayaan, hukum, dan politik juga tetap lestari.

Militansi Santri

Militansi santri dalam membela Indonesia, dapat diselidiki dari keberhasilannya membangun tradisi perlawanan terhadap berbagai pihak yang berniat menghancurkan Indonesia. Santri selalu hadir dalam berbagai perlawanan melawan penjajah. Perlawanan-perlawanan sporadis terhadap penjajahan tak pernah berhenti, yang berlangsung sepanjang 3 abad. Di tanah Jawa, jejak perlawanan besar terjadi pada tahun 1825-1830. Kolonial Belanda menyebutnya sebagai perang Jawa. Saat itu jejak perlawanan umat Islam terhadap hegemoni kolonial dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (seorang bangsawan Mataram yang berlatar belakang santri).

Dalam sejarah perlawanan bersenjata terhadap kolonial Belanda di Indonesia, hampir tidak ada perlawanan yang tidak melibatkan pemimpin tarekat (tokoh pesantren). Dalam Koloniaal Archive yang mencatat kasus-kasus pemberontakan yang berlangsung antara tahun 1800-1900, terjadi tidak kurang dari 112 kali pemberontakan yang dipimpin tokoh pesantren tarekat.

Dalam membuktikan loyalitas untuk negeri, konsolidasi nasionalisme kaum santri menjadi tren utama pendidikan pesantren saat itu. Bahkan, sejumlah ulama menjadikan Mekkah sebagai kota transit pemantapan ideologi nasionalisme keIslaman santri. Di tanah suci, selain menuntut ilmu—jamaah haji asal Indonesia juga melakukan konsolidasi pengembangan jaringan perlawanan terhadap kolonialisme. Dengan harapan, jika tiba di tanah air, mereka dapat memimpin umat untuk secara perlahan dan pasti mengumandangkan anti kolonialisme.

Catatan sejarah ini seakan menjadi latar belakang dari apa yang pernah disampaikan oleh salah satu ulama Nusantara generasi saat ini, Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya: “Fanatik kebangsaan itu melebihi nuklir. Nuklir itu bisa meledakan mana saja, tapi tidak akan bisa melenturkan keIndonesiaan”.
Pernyataan ini, menarik untuk direnungkan secara adil oleh setiap bangsa Indonesia. Sebab, bukanlah hal yang bijak jika sikap “fanatik” mutlak dianggap sebagai hal yang salah. Untuk membuka cakrawala berfikir, Ibnu Khaldun menawarkan buah pemikiran seperti berikut: “Negara dan pemerintahan tidak akan mewujud tegak tanpa pertolongan jamaah dan sikap fanatik para pembelanya. Sikap fanatik adalah faktor kunci tercapainya dominasi sebuah negara dalam menaklukkan berbagai ancaman musuh. Sebab, lantaran fanatiklah seseorang akan rela mengorbankan nyawa sekalipun”.

Ashabiyyah yang Dilarang

Memang benar dalam perspektif ajaran Islam terdapat larangan ashabiyyah (fanatik). Namun larangan tersebut tidak lantas difahami ashabiyyah harus dibuang secara keseluruhan. Akan tetapi menurut Ibnu khaldun, fanatisme harus diarahkan pada porsi yang tepat dalam menegakkan kebenaran dengan sekuat tenaga. Bahkan dalam hadits shahih disebutkan:

ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه

“Allah tidak mengutus Nabi kecuali Ia berada dalam naungan pembelaan fanatik kaumnya”.

Tidak hanya Ibnu Khaldun, Imam al-Mawardi pun turut memaparkan pemikirannya tentang ashabiyyah. Menurut beliau, ashabiyyah adalah “kesetiaan tinggi terhadap sebuah bangsa dalam menghadapi bangsa lain”. Sikap tersebut dilarang oleh syariat jika mendorong sebuah bangsa terhadap pembelaan yang membabi buta, tanpa memilah—apakah dalam posisi benar atau salah. Namun jika ashabiyyah tersebut menjadi semangat membela kebenaran, maka statusnya tidak lagi dilarang bahkan menjadi sebuah anjuran (mustahab). Semua itu berdasar pada firman Allah Swt:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

“Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan kedzaliman”.

Dengan demikian, santri bisa dianggap berhasil memahami fanatisme kebangsaan dalam arti dan porsi yang tepat, juga dalam implementasi yang diukur oleh neraca maslahat dan mafsadah. Fanatisme kebangsaan santri—bukan dalam arti semangat merendahkan bangsa lain. Justru fanatik kebangsaan dalam perspektif santri adalah kukuhnya pendirian menolak siapapun yang hendak menghancurkan Indonesia, sekalipun mengatas-namakan Islam. Jika para santri millenial berhasil mempertahankan prinsip ini, maka santri akan senantiasa berada di garda terdepan untuk membela NKRI.[]

penulis: Firdaus Asrori Ma’shum

Artikel Terkait:
CAKRAWALA SANTRI INDONESIA

Subscribe juga:
Pondok Pesantren Lirboyo

# Fanatik Kebangsaan # Fanatik Kebangsaan

Cakrawala Santri Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai nation-state (negara-bangsa) dengan asas Pancasila, adalah hasil kesepakatan para founding fathers (pendiri bangsa) termasuk para ulama Nusantara. Kesepakatan ini merupakan sebuah negara berdaulat yang mengayomi seluruh rakyatnya yang majemuk, dengan beragam suku, bangsa, dan agama.

Namun dalam perjalanan sejarahnya, perjanjian luhur yang telah diikrarkan atas dasar kearifan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa ini, tidak henti-hentinya mendapat rongrongan dari kelompok fundamentalis Islam yang memaksakan kehendaknya. Kelompok ini hendak mengkonversi NKRI sebagai negara-bangsa menjadi negara-agama, dengan mengabaikan kenyataan pluralitas bangsa Indonesia.
Benih ideologi kelompok fundamentalis Islam ini sebenarnya sudah ada sejak awal kemerdekaan tahun 1945. Baik yang bersifat konstitusional, seperti aspirasi-aspirasi yang disuarakan dalam majelis konstitute, atau bersifat militer Seperti dalam kasus DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) tahun 1949, yang berusaha mendirikan negara Islam dan menolak Pancasila. Kelompok ini kemudian ‘tiarap’ selama beberapa dekade pada era Orde Lama dan Orde Baru. Era Reformasi yang memberikan ruang kebebasan politik, menjadi momentum bagi mereka untuk ‘bangun dari tiarap’ dan mengampanyekan kembali ide-ide mendirikan negara Islam Indonesia.

Dalam pandangan kelompok ini, NKRI sebagai negara dengan asas Pancasila, yang merupakan hasil ijtihad politik ulama Nusantara, dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan Islam.

Pandangan demikian, menjadikan mereka tidak segan mengatakan Indonesia adalah negara kafir dan Pancasila thaghut (setan) yang harus ditolak oleh umat Islam.

Kelompok ini juga merasa mendapat pembenaran normatif manakala merujuk kepada teks-teks dalam literatur khazanah Islam klasik (turats atau kitab kuning), yang mewajibkan negara Islam (khilafah) dan menerapkan hudud (hukum-hukum Islam) sebagaimana yang dikonseptualisasikan fuqoha terdahulu dalam fikih klasik. Mereka menganggap, konsep-konsep yang telah dirumuskan dalam fikih klasik itulah satu-satunya interpretasi yang mempresentasikan politik dan hukum Islam—sehingga harus diterapkan kapanpun dan di manapun. Segala sistem pemerintahan, bentuk negara, atau hukum-hukum positif yang tidak sesuai dengan rumusan fikih klasik itu, akan mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak islami atau tidak syar’i.

Dengan pandangan dan anggapan seperti ini, maka praktis kalangan pesantren akan mereka plot sebagai “penghianat khazanah sendiri”. Pesantren merupakan basis dan pusat literatur khazanah Islam klasik, namun sejak awal—melalui tokoh-tokohnya di NU—justru menerima, mendukung, bahkan berada di garda terdepan dalam menjaga dan mempertahankan NKRI sebagai negara-bangsa dan Pancasila sebagai asas negara, serta menolak bentuk negara-agama (khilafah). Pilihan (baca: ijtihad) politik kalangan pesantren yang menolak bentuk negara-agama dan menerima bentuk negara-bangsa ini, mereka anggap menghianati literatur sendiri. Karena teks-teks literatur khazanah pesantren tidak sesuai dengan ide dan agenda politik yang diperjuangkan dan diamalkan oleh kelompok mereka.

Bagi mereka, ini merupakan sebuah ironi. Kalangan pesantren yang notabe sebagai pewaris literatur khazanah Islam klasik, justru tidak mengamalkan isinya—sedangkan mereka yang tidak memiliki basic pesantren justru berjuang mati-matian untuk mengamalkan isi kitab kuning. Dan lantaran itulah, menurut anggapan mereka, kalangan (NU) tidak memiliki landasan dalil normatif, bahkan landasan historis—dalam memilih, menerima, membela, untuk tetap mempertahankan NKRI dan Pancasila.

Idiologi politik kelompok fundamentalis Islam di atas, di era reformasi ini, mereka memperjuangkan secara masif dan militan—baik melalui opini, pemikiran, pendidikan, gerakan, bahkan melalui parlemen dan infiltrasi-infiltrasi kesejumlah organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Propaganda yang paling intens mereka kampanyekan adalah melalui sentimen agama, dengan menggunakan simbol-simbol Islami (baca: Arab) dan jargon-jargon religius. Sehingga sangat mempesona bagi tidak sedikit umat Islam—lebih-lebih masyarakat awam. Sampai-sampai banyak yang terpedaya dan terpengaruhi dengan ide dan agenda-agenda politik mereka.

Bagi bangsa Indonesia, ideologi kelompok fundamentalis Islam tentu saja sangat berbahaya. Karena ide-ide dan agenda-agenda politik mereka bukan hanya akan merusak dan menghianati perjanjian luhur (mu’ahadah) bangsa ini, melainkan sangat potensial akan membawa Indonesia ke dalam kondisi chaos dan konflik horizontal sebagaimana yang terjadi di negara-negara Timur Tengah belakangan. Dalam konteks seperti inilah, penting bagi pemerintah mewaspadai dan membendung gerakan mereka, serta tidak melakukan pembiaran. Sebab setiap usaha mengkonversi suatu bentuk negara, memiliki dhoror (resiko) yang sangat besar dan cost politik yang mahal.

Bagi kalangan pesantren, anggapan atau plot “menghianati khazanah sendiri” dan pilihan (ijtihad) politik yang tidak memiliki dalil normatif seperti tuduhan di atas, sangat mendesak untuk direspon dan diberikan jawaban sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual para santri. Karena sebagai ‘manusia’ pesantren, santri memiliki amanah untuk menjaga dan merealisasikan warisan literatur khazanah Islam klasik tersebut.

Memang harus diakui, bahwa teks-teks dalam literatur khazanah klasik, khususnya bab siyasah, yang mayoritas dikarang oleh ulama Timur Tengah pada abad pertengahan, di mana realitas sosial-politik umat Islam ketika itu menghegemoni dunia. Kajiannya cenderung mewacanakan negara-agama (khilafah)—dan menerapkan atau memformalisasikan hukum-hukum siyasah (hudud). Namun dalam konteks Indonesia, ketika ulama pesantren melakukan ijtihad politik yang direlevansikan dengan realitas sosial dan geo-politik Nusantara di abad modern ini, dan menghasilkan keputusan politik yang tidak sesuai dengan teks-teks kitab kuning, maka apakah kalangan pesantren lantas bisa diplot menghianati literatur khazanah sendiri? Di sinilah jawaban dari tanda tanya yang menjadi persoalan tidak sederhana. Karena dalam memahami literatur khazanah turats, tidak cukup hanya dengan pembacaan secara tekstual melalui pendekatan metodelogis (manhaji). Sehingga bisa dipahami pula kronologi dan latar belakang (‘illah) sebuah hukum fikih dirumuskan.

Tuduhan bahwa keputusan (ijtihad) politik kalangan pesantren yang tidak memiliki landasan normatif, kendatipun tidak benar—namun bisa dimengerti dan dimaklumi. Sebab harus diakui juga bahwa, sampai sejauh ini memang belum banyak tersedia kajian-kajian siyasah Islam yang progresif dan kotekstual. Sehingga literatur siyasah yang dikaji di pesantren-pesantren pun, hingga saat ini juga masih merujuk pada rumusan-rumusan dan konsep-konsep siyasah Islam konvensial itu; seperti karya Syihabuddin Ahmad bin Abni al-Rabi yang dikenal sebagai Ibn Rabi’ (wafat 855 M. / 272 H.), Abu Nashir al-Faraby (870-950 M. / 364-450 H.), Abu Hasan Ali bin al-Mawardi (976-1059 M. / 450-564 H.), dan ulama-ulama fikih abad pertengahan lainnya. Di lingkungan pesantren, nyaris belum ditemukan rujukan-rujukan referensial yang diakui (mu’tabar) yang bisa dijadikan sebagai rujukan, landasan, atau hujah normatif yang benar-benar holistik bagi ijtihad politik ulama Nusantara.

Untuk menjawab kelompok fundamentalis Islam yang menuduh kelangan pesantren sebagai “pengianat khazanah sendiri”, dan untuk mengisi kekosongan referensial (dalil-dalil normatif), justru posisi santri sangat berperan untuk terus menjaga keutuhan NKRI dengan menjadikan ulama-ulama Nusantara sebagai rujukan dan pedoman (i’tibar). Sebab, beliau-beliau mampu menjawab tuduhan-tuduhan tersebut sekaligus memberikan argumentasi dan hujah-hujah fiqhiyah terhadap ijtihad politk ulama pesantren yang menerima NKRI sebagai negara-bangsa dan Pancasila sebagai asasnya. Lebih dari itu, ulama Nusantara juga memberi arahan secara metodelogis tentang wacana formalisasi hukum-hukum Islam, isu-isu politik global-modern, kajian kebangsaan ke-Nusantaraan, dan lain sebagainya, untuk membumikan fikih siyasah Islam dalam pangkuan Ibu Pertiwi, Nusantara.

Metodelogi ulama Nusantara pastinya menggunakan pendekatan maqoshid syariah (nilai-nilai universal agama). Pendekatan ini dipilih setidaknya karena tiga alasan:

Pertama, maqoshid syariah merupakan filosofi kemaslahatan yang menjadi cita-cita esensial dari persyariatan seluruh hukum agama. Karena itu, setiap produk hukum, perlu dicek melalui maqoshid syariah untuk menjamin produk hukum tersebut apakah sejalan dengan filosofi kemaslahatan yang dicita-citakan syariat.

Kedua, ia lebih bersifat metodelogis (manhaji), karena diproyeksikan untuk membangun argumen normatif dan filosofis bagi ijtihad politik Islam dalam konteks Nusantara. Kajian yang bersifat manhaji, praktis akan menjadikan maqoshid syariah sebagai basis atau landasan epistemologinya.

Ketiga, teori-teori, isu-isu atau produk-produk pemikiran dunia modern seperti demokrasi, sekuler, pluralisme, HAM, dan lain sebagainya, hampir belum pernah disinggung dalam literatur khazanah Islam klasik. Sehingga untuk memberikan respon ilmiah, harus diuji melalui maqoshid syariah.

Pasca Rasulullah saw wafat, teks-teks agama (al-Qur’an dan hadits) secara praktis juga berhenti, dan mencapai titik sempurna sebagai pedoman hidup manusia. Hal ini telah ditandaskan sendiri di dalam al-Qur’an yang turun ketika Nabi melaksanakan ritual haji wada’ atau haji perpisahan di akhir hayatnya.

آليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ( الما ئدة: 3
“Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah aku ridhai Islam menjadi agama bagimu”. (QS. al-Maidah:3)

Akan tetapi, kesempurnaan teks-teks agama ini, tentu harus dipahami sebagai kesempurnaan yang besifat potensial, bukan faktual. Artinya, al-Qur’an dan hadits akan senantiasa relevan disetiap ruang dan waktu (shalih likulli zaman wa makan) menjadi dasar kehidupan. Namun dalam pengertian sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan setiap hukum, bukan dalam pengertian sebuah produk hukum kehidupan yang telah ada di dalam al-Qur’an dan hadits. Karena itulah dibutuhkan kerja intelektual (ijtihad) dari santri untuk menggali butir-butir inspirasi yang terpendam di dalamnya. Kerja ijtihad mutlak diperlukan untuk membumikan “pesan-pesan langit” ke dalam ranah profanitas kehidupan manusia. Al-Qur’an dan hadits akan senantiasa “diam” apabila tidak dilakukannya upaya-upaya interpretasi. Tanpa usaha keras mengali butir-buti inspirasi ini, problem-problem kehidupan yang berkembang secara cepat dan dinamis tidak akan pernah bisa diketahui hukumnya. Ibn Rusdy dalam pembukaan kitabnya, Bidayah al-Mujtahid menguraikan:

أنّ الوقائع بين أشخاص الأنامى غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقوارات متناهية ومحال أن يقابل ما لا يتناهى

“Persoalan-persoalan kehidupan terus berkembang secara tak terbatas, sementara teks-teks agama sangat terbatas. (tanpa kerja ijtihad yang terus-menerus), tidak mungkin sesuatu yang tak terbatas bisa dijawab dengan sesuatu yang terbatas”.

Dalam kerja ijtihad, al-Qur’an dan hadist harus dibaca secara kontekstual, agar bisa menangkap prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang dicita-citakan syariat (maqoshid syariah). Prinsip nilai-nilai universal yang dicita-citakan syariat lewat al-Qur’an dan hadits adalah menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan semesta. Sebagaimana misi dari diutusnya Nabi Muahammad Saw. Allah Swt. berfirman:

وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين (الأنبياء: 107

“Dan tidakkah kami utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya’: 107)
Seluruh produk hukum yang digali melalui proses ijtihad, harus mengusung muatan kemaslahatan yang selaras dengan nilai-nilai universal syariat. Rumusan-rumusan hukum yang tidak sejalan dengan muatan kemaslahatan, maka harus dibatalkan. Karena sudah tidak sejalan dengan cita-cita syariat (maqoshid syariah).

Dalam mengartikulasikan kemaslahatan yang menjadi maqoshid syariah ini, statemen al-Ghozali agaknya yang paling representatif. Dalam al-Mustashfa, beliau mengatakan:

أماالمصلحة فهي عبارة فى الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة ولسنا نعنى به ذلك فإنّ جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنّا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكلما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

“Maslahat adalah sebuah istilah untuk meraih kemanfaatan dan menghindari resiko kerusakan. Namun bukan ini yang kita maksudkan (dengan maslahat), karena meraih kemanfaatan dan menghindari keburukan merupakan tujuan dan kepentingan mahluk.

Yang kita maksudkan dengan maslahat ialah, menjaga tujuan-tujuan syariat. Tujuan syariat demi kepentingan mahluk ada lima, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap tindakan yang memiliki muatan penjagaan terhadap lima prinsip dasar ini, maka itulah maslahat. Dan setiap tindakan yang dapat merusak lima prinsip dasar ini, maka itulah mafsadah. Sedangkan mencegahnya, berarti maslahat (pula)”.

Dari sini, kemaslahatan yang bersifat duniawi (mu’amalah ath-thab’i wal iqob) disepakati dan bisa diketahui melalui penilaian akal menurut wacana ulama ushul fikih dan teolog. Namun kemaslahatan yang bersifat ukrowi, terjadi perselisihan antara kelompok Asya’iroh dan Mu’tazilah. Bahkan menurut asy-Syaukani, relevansi perselisihan tersebut hanya dalam periode pra Nubuwwah (qabl al-bi’tsha). Sedangkan untuk kemaslahatan yang besifat duniawi, baik pra atau pasca kenabian, kedua kelompok sepakat. Akal manusia memiliki kemampuan dalam menilai baik dan buruk (kemaslahatan). Hal ini sesuai hadits Nabi Saw;

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيّئا فهو عند الله سيّئ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh muslim, maka baik pula menurut Allah. Dan (sebaliknya), sesuatu yang dinilai buruk oleh muslim, maka buruk pula menurut Allah”.

Dalam menjelaskan makna maslahat, banyak redaksi ulama yang berbeda-beda. Namun secara esensial, para ulama sepakat—maslahat harus selaras dengan maqashid syariah (nilai-nilai universal agama). Artinya, maslahat yang diakui (mu’tabar) sebagai pertimbangan dalam penetepan hukum adalah maslahat yang diartikan dari syariat. Sampai di sini, ulama sepakat. Sedangkan jika maslahat yang disarikan dari maqoshid syariah tersebut bertentangan dengan nash syariat, maka ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama, maslahat demikian dianggap mulghoh (tidak berlaku). Karena menurut al-Ghozali, kemaslahatan pada dasarnya merupakan domain syariat, bukan domain akal. Al-Ghozali dalam kitab Ihya ‘Ulumuddin mengatakan;

لا نبتدع المصالح بل نتّبع فيها

“Kita (tidak memiliki otoritas untuk) mengkreasikan maslahat, tapi (hanya dituntut) mengikutinya”.

Sedangkan menurut at-Thufi, lebih dimenangkan hukum yang disarikan dari maslahat. Sebab, menurut at-Thufi, menjaga maslahat merupakan hukum yang disepakati (muttafaq), sementara nash masih berpotensi diperselisihkan (mukhtalaf). Karena sesuatu yang telah disepakati harus didahulukan daripada sesuatu yang masih diperdebatkan.

Teori maslahat versi at-Thufi dikembangkan dari pemahaman mendalam terhadap hadits:

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ (رواه مالك وإبن ماجة

“Tidak boleh berbuat yang membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh berbuat yang membahayakan (orang lain)”. (HR. Malik dan Ibnu Majah)

Kata ضَرَرَ dan ضِرَارَ dalam hadits tersebut, menurut at-Thufi diartikan sebagai mafsadah yang merupakan antonim dari maslahat. Artinya, apabila syariat melarang berbuat mafsadah, berarti sama dengan syariat memerintahkan berbuat maslahat. Dengan beitu, mendahulukan maslahat daripada nash ketika terjadi kontradiksi dalam teori at-Thufi, tidak berarti menghadapkan maslahat dengan nash. Melainkan menghadapkan satu nash dengan nash lain. Sebab maslahat juga disarikan dari nash. Dalam ushul fikih, ketika satu nash dengan nash yang lain saling berhadapan (ta’adul) atau kontradiksi (ta’arud), maka bisa disikapi dengan beberapa metode seperti; Metode bayan, takhsis, tarjih, jam’u, nasekh, dll.

Dengan demikian, rumusan-rumusan siyasah Islam konversional yang telah kehilangan relevansi bagi kemaslahatan masyarakat kontemporer, harus diijtihadi ulang untuk menjamin relenvensinya. Hanya saja, dalam ijtihad ini harus senantiasa berada dalam koridor maslahat yang menjadi cita-cita besar syariat atau maqoshid syariah.

Maqoshid syariah adalah nilai-nilai universal yang menjadi proyek atau tujuan dan legislasi (pensyariatan) seluruh hukum agama. Nilai-nilai universal ini terangkum dalam lima atau enam prinsip dasar yaitu; hifzh ad-din (perlindungan agama), hifzd an-nafs (perlindungan jiwa), hifzd al-‘aql (perlindungan intelektual), hifzd an-nasl (pelindungan genetik), dan hifzd al-mal (perlindungan properti). Ulama kontemporer (muta’akhirin) menambahkan satu prinsip lagi yakni hifzd al-irdh (perlindungan harga diri).

Nilai-nilai universal syariat ini sangat esensial dan fundamental dalam setiap produk-produk hukum, sebab syariat tidak diturunkan kecuali semata-mata untuk menjamin kemaslahatan bagi manusia, bukan bagi Tuhan.

ومن المتّفق عليه بين جمهور العلماء المسلمين أنّ الله سبحانه ما شرع حكما إلاّ لمصلحة عباده وأنّ هذه المصلحة إمّا جلب نفع لهم وإمّا دفع ضررعنهم فالباعث على تشريع أيّ حكم شرعيّ هو جلب منفعة للناس أو دفع ضررعنهم وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه وهو حكمة الحكم.

“Diantara yang menjadi konsensus mayoritas ulama adalah bahwa Allah swt tidak menurunkan syariat kecuali untuk kemaslahatan hamba-Nya. Kemaslahatan ini ada yang berupa menarik kemanfaatan dan ada yang berupa mencegah kerusakan bagi manusia. Maka motif persyariatan setiap hukum adalah menciptakan kemanfaatan dan menolak kerusakan bagi manusia. Motif ini merupakan tujuan puncak dari persyaratan hukum dan itulah filosofi (hikmah) sebuah hukum”.

Sampai di sini kiranya ditegaskan bahwa, penerimaan dan dukungan kaum pesantren terhadap NKRI, Pancasila, UUD ’45, Bhineka Tungal Ika, dan seluruh sistem yang ada di dalamnya—bukan merupakan penghianatan terhadap literatur khzanah turats. Melainkan kreativitas ijtihad ulama Nusantara, dengan mempertimbangkan realitas bangsa Indonesia dan kompleksitas, totalitas, serta universalitas dalil-dalil agama. Maka kita sebagai santri harus berperan dalam menjaga keutuhan NKRI dengan meneruskan perjuangan beliau-beliau (berijtihad politik) untuk membumikan ajaran-ajaran Islam (fiqh as-siyasah) di pangkuan Ibu Pertiwi demi membangun Indonesia menjadi baldatun ath-thayyibah wa rabbun ghofur. Wallahu a’lam[]

Penulis: Miftahul Jannah
Ttl        : Bekasi, 10 Nopember 1999