Category Archives: Artikel

Kajian Tafsir; Tiada Paksaan dalam Beragama

Allah Swt berfirman dalam Alqur’an:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan di dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang (teguh) kepada tali yang kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 256).

Meskipun ayat tersebut memiliki kaitan yang erat dengan asbabun nuzul(latar belakang penurunan ayat), namun tidak menafikan kontekstualisasi dari esensial ayat itu sendiri. Hal ini senada dengan konsep kaidah Fiqih bahwa yang menjadi pertimbangan dalam hukum adalah keumuman suatu kata (lafadz), bukan karena sebab khusus.[1]

Sekilas, pemahaman atas ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam tidak diperbolehkan memaksakan seseorang untuk beriman dan masuk agama Islam. Mengapa bisa demikian, bukankah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menyerukan dan mensyiarkan agama Islam?.

Sebenarnya, dalam  penggalan ayat tersebut Allah Swt secara tegas telah menyampaikan bagaimana sikap Islam terhadap konsep keimanan. Di awal ayat sudah dikatakan bahwa “Tidak ada paksaan dalam (mengikuti) agama (Islam)”. Dalam aspek literatur kebahasaan, kata paksaan (Ikrah) memiliki pengertian memperlakukan orang lain dengan sebuah pekerjaan yang tidak disukai. Sebuah pemaksaan tidak akan dapat dibuktikan secara empiris kecuali dalam bentuk pekerjaan anggota lahiriyyah yang hanya dapat ditangkap oleh panca indra. Sementara keimanan adalah sebuah urusan keyakinan yang wilayahnya ada di dalam hati.  Sehingga dari aspek kebahasaan ini saja sudah menunjukkan bahwa tidak mungkin adanya keimanan yang dihasilkan dari sebuah paksaan.[2]

Pada lanjutan ayat ini juga dipaparkan “Sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar daripada jalan yang sesat”. Artinya, berbagai argumentasi dan bukti-bukti atas kebenaran agama Islam sudah sangat jelas bahwa keimanan adalah sebuah petunjuk yang mengarahkan kepada keselamatan abadi. Begitu juga sebaliknya, sudah sangat jelas bahwa kekufuran merupakan sebuah kesesatan yang mengantarkan kepada kesengsaraan abadi.

Ketika hal tersebut sudah sangat jelas, maka bagi orang yang memiliki akal sehat dan sempurna secara otomatis akan memilih terhadap jalan yang akan mengantarkannya kepada keselamatan abadi, yaitu dengan jalan keimanan. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi adanya sebuah paksaan dalam konsep keimanan.[3]

Selanjutnya, walaupun tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam, bukan berarti pilihan seseorang untuk tidak memeluk agama Islam tidak berkonsekuensi apa-apa. Karena orang yang telah memeluk agama Islam berarti telah memegang teguh pedoman yang kuat. Begitu juga sebaliknya orang yang kufur yang enggan beriman maka dia akan tetap di lembah kesesatan.

Sebagian ahli Tafsir lain menafsiri redaksi “Tidak ada paksaan dalam (mengikuti) agama (Islam)” sebagai bentuk larangan, sehingga sejalan dengan arti “Janganlah kalian memaksa dalam (mengikuti) agama (Islam)”. Karena sebuah keimanan tidak bisa dibangun di atas sebuah paksaan, maka paksaan tersebut sudah tidak bermanfaat lagi. Selain itu, para ulama juga melarang sebuah paksaan dalam keimanan dikarenakan bertendensi bahwa di dunia merupakan wahana ujian atas keimanan setiap manusia. Sehingga adanya paksaan akan meniadakan konsep ujian tersebut, sesuai dengan firman allah Swt:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ

“Dan katakanlah; Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman) maka hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin (kufur) biarlah dia kafir” (QS. Al-Kahfi: 29).[4]

Dalam ayat laian, Allah swt berfirman:

وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?,” (QS. Yunus: 99).

Ayat tersebut menjadi sebuah bukti yang tidak dapat terbantahkan dalam ranah keimanan. Disebutkan bahwa keimanan adalah hak mutlak yang menjadi wilayah kehendak Allah Swt. Dan ayat ini juga diklaim menjadi dalil argumentasi  paling kuat dalam mendukung sebuah konsep bahwa tidak ada paksaan dalam urusan keimanan.[5] Dan dari Surat Al-baqarah 256 itu pula akan memunculkan konsep politik Islam untuk mengembangkan sayap dakwah Islam yang ramah, bukan Islam yang mudah marah.[6]

Dalam aktualisasi ayat dalam konteks kekinian, sudah saatnya umat Islam menunjukkan identitas kebenarannya dalam berbagai aspek kehidupan. Semuanya dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip rahmatan lil ‘alamin, tanpa memaksakan kehendak atas keimanan yang sudah menjadi wilayah ketuhanan. Karena sesungguhnya melakukan intervensi terhadap sebuah perkara yang bukan menjadi wilayahnya tidak akan berguna dan hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka.[] sekian, waAllahu a’lam.

____________________________

[1] Al-Ashbah wa An-Nadhoir, juz 2 hal 134.

[2] Tafsir Al-Mudzohhiri, juz 1 hal 362.

[3] Tafsir Al-Baidhowi, juz 1 hal 154.

[4] Tafsir Ar-Razi, juz 7 hal 13.

[5] Tafsir Az-Zamahsyari, juz 1 hal 303.

[6] Tafsir Al-Manar, juz 3 hal 33.

Indonesia dan Muktamar NU ke-11

Jauh sebelum Indonesia memiliki taring di mata dunia, menemukan konstitusi dan undang-undangnya, jauh sebelum dibentuk panitia kemerdekaan, baik BPUPKI atau PPKI, dan masih jauh sebelum naskah proklamasi dirumuskan, para kiai dan santri telah lebih dulu mencetuskan keputusan bahtsul masail dalam Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin, tentang status bumi nusantara yang saat itu masih dijajah Belanda. Waktu itu, tahun 1936, lahir sebuah keputusan yang menurut Gus Dur, kelak akan menjadi landasan sikap NU terhadap ideologi, politik dan pemerintahan di Indonesia.

NU yang peka akan pergerakan pemikiran dan situasi dituntut ‘tanggung jawab’ ketika itu, mengingat menjelang Muktamar NU sedang hangat-hangatnya pembahasan masalah aspirasi pembentukan negara bangsa. Belum lama jelang muktamar, kaum pemuda menggelar sumpah pemuda. Dan disepakati kalau salah satu butirnya adalah mengusung disegerakan persatuan bangsa Indonesia. Karena saat itu Indonesia belum memiliki bentuk haluan negara, warga nahdhiyyin merasa perlu membahasnya dalam muktamar. Seperti apakah wajah Indonesia seharusnya. Salah satu sub as’ilah diberi judul, “Apakah nama negara kita Indonesia, negara Islam”

Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir (Belanda), tetapi nama Negara Islam masih selamanya, sebagaimana keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin: ‘Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempati pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam, yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya. Sedangkan pada masa sesudahnya, walaupun kekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir (Belanda) dan melarang mereka untuk memasukinya kembali dan mengusir mereka. Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan darul harb hanya merupakan bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya. Dengan demikian, perlu diketahui bahwa kawasan Batavia, bahkan seluruh tanah Jawa (nusantara) adalah darul Islam, karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang-orang kafir Belanda’[1]

Tapi jangan lantas menafsiri secara kasar, bahwa yang dimaksud dengan “negara islam” disini adalah bentuk konstitusi negara yang bersistim daulah islamiyah atau mamlakah. Bukan juga bentuk Indonesia yang harus kembali kepada konsep khilafah. Istilah “darul islam” dalam keputusan Muktamar tersebut diartikan sebagai wilayah yang dihuni umat islam. Beberapa kelompok terkesan salah dalam memahami rumusan muktamar dengan pendapat mereka jika Indonesia seharusnya berbentuk khilafah. Padahal bukan itu yang dimaksud.

Indonesia diistilahkan dengan “darul islam” salah satunya juga karena meskipun Belanda telah menjajah (baca: mengghasab) wilayah nusantara sampai berabad-abad, namun cita rasa kekentalan Islam di bumi nusantara hasil dakwah wali songo, terutama di tanah Jawa gagal total diusik oleh Belanda. Budaya nusantara tetap lestari, masjid-masjid dan langgar jumlahnya semakin banyak, azan tetap berkumandang, bahkan kian hari gerakan kiai dan santri semakin kuat dalam melawan kolonialisme. Tak dapat dipungkiri, akhirnya Belanda harus mengaku kalah melawan perjuangan kaum santri. Penjajah ibarat hanya ‘menumpang’ tempat saja. Sementara garis pemikiran rakyat tidak bisa mereka ubah, tetap sejalan dengan nafas Islam.

Hal ini selaras pula dengan penjelasan sesepuh NU, KH. Ahmad Shiddiq terkait rumusan diatas.

 “Pendapat NU bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah Darul Islam sebagaimana diputuskan dalam Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936. Kata Darul Islam di situ bukanlah sistem politik ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam), yang lebih tepat diterjemahkan wilayah Islam. Motif utama dirumuskannya pendirian itu adalah bahwa di wilayah Islam, maka kalau ada jenazah yang identitasnya tidak jelas non-Muslim, maka dia harus diperlakukan sebagai Muslim. Di wilayah Islam, maka semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, mencegah perampokan, dan sebagainya. Namun demikian NU menolak ikut milisi Hindia Belanda, karena menurut Islam membantu penjajah hukumnya haram”[2]

Menurut Gus Dur, salah satu natijah dan kesimpulan atas pertanyaan status tanah Hindia-Belanda yang sedang diperintah oleh para penguasa non-Muslim, adalah ‘haruskah ia dipertahankan dan dibela dari serangan luar? Haruskah ia dijaga sepenuhnya dari segala ancaman?’ Mengingat bumi nusantara adalah darul islam, Jawabannya tentu saja iya. Tak ada alasan untuk tidak mempertahankan bumi nusantara. Sebab dahulu negeri ini juga pernah mengenal adanya kerajaan-kerajaan Islam, penduduknya sebagian besar menganut dan melaksanakan ajaran Islam, dan Islam sendiri tidak sedang dalam keadaan diganggu atau diusik.[3]

Kita hari ini sepenuhnya berterimakasih pada para ulama nusantara dulu. Mereka telah mendahului ide dan gerakan pemuda tentang nasionalisme. Mereka telah mendahului gerakan para pahlawan menentang kolonialisme. Mereka telah mendahului rasa peka masyarakat akan masa depan bangsa yang masih belum punya konstitusi dan undang-undang. Bangsa yang bahkan belum resmi berdiri.

Semestinya kita membayangkan, jika membela bangsa kita yang belum merdeka saja merupakan keharusan, maka semestinya keharusan itu semakin bertambah dengan merdekanya bangsa ini.

Dari NU untuk umat dan bangsa.][

 

 

[1] Keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Muktamar ke-11, Diputuskan di Banjarmasin, 19 Juli 1936

[2] Abdul Mun’im DZ, Piagam Perjuangan Kebangsaan. Hal 52.

[3] KH. Abdurrahman Wahid, NU dan Pancasila.

Islam dan Spirit Kemerdekaan

فَإِذَا عَرَفْتَ السَّبَبَ تَعَيَّنَ الْمُرَادُ

“Ketika engkau tahu latar belakangnya, maka jelaslah sesuatu yang dimaksud di dalamnya” (Pepatah Arab).

Di Indonesia, peringatan proklamasi kemerdekaan yang jatuh setiap tanggal 17 agustus dirayakan dengan berbagai macam bentuk perayaan, mulai dari upacara pengibaran sang saka merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan, berbagai event perlombaan atau yang lain sebagainya.  Masyarakat merayakannya sebagai bentuk pengaplikasian ucapan rasa syukur atas nikmat besar tersebut. Berbagai perayaanpun digelar, mulai dari lingkup yang terkecil di tingkat desa hingga merambah sampai tingkat nasional di Istana Merdeka, Jakarta. Bahkan sebagian kalangan begitu antusias merayakan agenda tahunan bangsa tersebut.

Namun sangat ironis, ketika dibalik semua euforia itu mereka acuh tak acuh atas filosofi dan spirit kemerdekaan yang sebenarnya. Lebih dalam lagi, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu kesempatan untuk mengingatkan kembali spirit perjuangan para Founding Father’s dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan selama berabad-abad lamanya. Sehingga momentum berharga tersebut tidak hanya sebatas simbolis tahunan belaka yang hanya lewat seperti angin lalu. Namun lebih dari itu, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar dimanfaatkan sebagai ajang untuk intropeksi diri (Muhasabah An-Nafs) dan memacu semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari sebelumnya.

Secara ringkas, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam menumbuhkan spirit membangun kemerdekaan dalam mengisi dan melanjutkan estafet peradaban bangsa Indonesia, diantaranya adalah:

Semangat Bela Negara

 “Cinta tanah air adalah sebagian dari iman”, merupakan salah satu jargon monumental yang dikemukakan oleh Hadlrotus Syaikh KH. Hasyim As’ari dalam membakar semangat bela negara dan nasionalisme kebangsaan. Meskipun penggalan kalimat singkat tersebut bukan termasuk hadis, namun secara esensial tidak jauh beda dengan hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan tentang ungkapan kecintaannya terhadap kota suci Makkah. Sebagimana penuturan dari sahabat Ibnu Abbas Ra yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Hibban Ra:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

Dari sahabat Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda; Alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kauku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di selainmu,” (HR. Ibnu Hibban).[1]

Dengan penerapannya yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan saat ini, semangat bela negara dapat mengakhiri episode berdarah umat manusia dan menciptakan dialog kehidupan yang rukun dan damai. Bahkan sangat diperlukan untuk memperkuat sendi-sendi kenegaraan dari berbagai paham radikalisme, ekstrimisme, dan semacamnya yang merongrong kebhinnekaan bangsa ini.

Dalam konteks kekinian, aksi nyata dalam semangat bela negara dapat diaplikasikan dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu masyarakat. Karena dengan begitu, implementasi nyata semangat bela negara dan nasionalisme tidak hanya terbatas pada perlindungan negara, melainkan menjadi sebuah usaha ketahanan, kekuatan, dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan.

Menguatkan Simbiosis Agama dan Negara

Di dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan:

وَالْمِلْكُ وَالدِّيْنُ تَوْأَمَانِ فَالدِّيْنُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

“Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang”.[2]

Sekilas, statement yang dilontarkan Imam Al-Ghazali tersebut mengarah kepada pemahaman bahwa antara agama dan negara merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan.  Dengan artian, keduanya saling membutuhkan untuk saling memperkokoh antara satu dengan yang lainnya. Dan ternyata hal tersebut dirumuskan demi terciptanya kemaslahatan global dalam porsi dan koridor masing-masing, baik yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan maupun kehidupan kenegaraan.

Rumusan tersebut bukan bertujuan untuk menumbuhkan asumsi terhadap bentuk hegemoni agama atas negara. Namun cenderung dititikberatkan kepada aspek munculnya norma keagamaan ke dalam ruang publik dan tatanan kenegaraan hanya sebagai nilai moral publik atau etika sosial semata.

Sehingga pemahaman terhadap norma-norma keagamaan sudah saatnya disinkronisasikan dengan pemahaman atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bagaimanapun, negara merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting sebegai media yang melindungi pengimplementasian ajaran agama secara riil dalam kehidupan. Maka, sifat bernegara harus didasari sifat beragama. Dengan gambaran bahwa sikap moderat dan inklusif keagamaan ini juga harus tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sinergi Bersama Pemerintah

Sejarah mencatat, tidak sepenuhnya benar jika rentetan berbagai macam konflik kemanusian yang ada di negara ini hanya terbatas terhadap isu kekuasaan. Faktor ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan berbagai penindasan wewenang yang terajut dalam ketidakadilan juga merupakan kenyataan muara konflik yang sulit dipungkiri.

Dengan demikian, perlua adanya formulasi dan inovasi yang dapat membangun dan memajukan kehidupan umat dari ketertinggalan.  Baik kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, budaya dan lain sebagainya. Dan juga harus adanya sosialisasi dan penerapan pemahaman atas formula dan kebijakan yang dianggap lebih maslahat secara merata. Hal tersebut ditujukan demi terciptanya pemikiran nan dinamis dan gerakan yang strategis untuk membangun masyarakat yang maju dan bermoral sebagai pilar kekuatan bangsa.

Dan semuanya tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dan saling mendukung dengan pihak pemerintah sebagai pemegang wewenang dan kebijakan. Atas dasar itu pula, syariat Islam telah memberi rambu-rambu bagi wewenang dan kebijakan yang harus dijalankan oleh pemerintah. Filosofi tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin harus berorientasikan kepada kemaslahatan rakyatnya”. [3]

Kaidah tersebut sangat urgen dalam membentuk konsep kebijakan yang diputuskan dan dijalankan pemerintah. Sehinggala segala tindakan yang dilakukan pemerintah benar-benar memprioritaskan kepentingan umum, bukan atas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Dari pemaparan singkat tersebut sudah dapat diambil kesimpulan bahwa Islam sebagai ajaran tidak hanya terbatas pada dimensi doktrinal keagamaan. Namun cakupan Islam yang sebenarnya lebih luas, yakni membangun peradaban masyarakat dengan prinsip kemaslahatan, termasuk menjadikannya sebagai spirit membangun kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, waAllahu a’lam[]

________________________

[1] Shahih Ibnu Hibban, juz 9 hal 23.

[2] Ihya’ Ulumuddin, juz 1 hal 17, cet. Al-Haromain.

[3] Al-Ashbah wa An-Nadhoir, juz 1 hal 121.

Paytren dalam Kacamata Syariat

Paytren merupakan produk bisnis dari PT. Veritra Sentosa Internasional milik Ustadz Yusuf Manshur yang sebetulnya telah didirikan sejak tahun 2013. Paytren, yang kini ramai diperbincangkan kehalalannya, adalah sebuah aplikasi perangkat lunak atau software yang diperuntukkan bagi pengguna HP dengan sistem operasi Android (minimal Ice Cream Sandwich). Teknologi Paytren ini biasa digunakan untuk melakukan berbagai transaksi layaknya menggunakan ATM, internet banking, ataupun PPOB (Payment Point Online Bank) dalam proses pembayaran tagihan, pembelian tiket, pengisian pulsa, dan lainnya.

Memandang visi dan misi Paytren yang diantaranya membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sangat sesuai dengan ajaran Islam, dan tentu bernilai positif. Hal ini sangat perlu diapresiasi dan didukung serta dijadikan contoh bagi pengusaha-pengusaha muslim untuk bersama-sama membangun perkembangan ekonomi yang lebih memihak kepada kemaslahatan umat, bukan kepentingan golongan tertentu (kapitalis).

Tetapi kemudian, ia oleh beberapa pihak ternyata dinilai memiliki unsur-unsur yang cacat syariat. Unsur ini sangat riskan, bahkan tidak dapat ditolerir oleh agama. Terutama, terkait dengan sistem transaksinya yang berpotensi merugikan sebagian pihak.

Lalu bagaimana Pondok Pesantren Lirboyo memberi sikap?

download Hasil Keputusan Bahtsul Masailnya di link ini

Al-Aqsha dan Penaklukan Umar ra.

Jerusalem memang telah jadi tempat di mana syak wasangka bertebar dengan mudah, seperti puing dari perang yang belum lama lalu. Barangkali itu memang nasibnya. Seorang firaun dari Mesir pernah menyerbunya, kekuasaan Babilonia pernah melindasnya, kemudian Roma, dan kemudian—di tahun 614—pasukan Persia.

Penduduk Jerusalem hari itu dibantai, dan gereja-gereja dibumihanguskan. Menurut cerita, dalam perang sebelumnya orang Yahudilah yang dihabisi, sedang dalam penyerbuan Persia kali ini justru sebaliknya yang terjadi: orang Yahudi Jerusalemlah yang membantu tentara Persia untuk membunuhi orang Kristen. Maka dengan kemarahan besar, demikianlah menurut sang empunya legenda, orang-orang Kristen menempeli altar yang terkenal sebagai Batu Karang itu (kini Masjid Qubbat ash-Shakhrah/Dome of The Rock) dengan kotoran hewan.

Memang, kebencian sepertinya bukan barang asing di Jerusalem. Tetapi, pada tahun 637 M Khalifah Umar bin Khaṭṭāb ra. berhasil memasukinya. Kota tua itu telah dikalahkannya dengan cara damai. Tak ada pembantaian, tak ada penghancuran. Yang ada hanya seorang khalifah dari Mekah yang berpakaian lusuh dan memandang dengan takzim sebuah kota yang telah direbutnya. Di sana, di Bukit Zaitun, ia merundingkan perdamaian dengan penguasa Jerusalem saat itu, Patriark Sophronius. Setelah perdamaian dicapai, Umar ra. lantas meminta Sophronius untuk menunjukkan lokasi Haikal Sulaiman[1]. Sang Patriark pun mengiyakan, dan ia memandu Umar beserta rombongan 4.000 sahabat yang mengikutinya saat itu menuju tempat di mana Nabi mereka di-miʻrāj-kan. Namun, Sophronius justru membawa rombongan orang-orang Muslim itu ke Gereja Makam Kristus, dan mengabarkan kepada mereka bahwa tempat itulah yang disebut Haikal Sulaiman. Umar, yang dulu pernah diberitahu Nabi tentang ciri-ciri Haikal Sulaiman, melihat-lihat tempat itu dan mulai mencurigai kabar dari sang patriark tersebut. Ia pun berkata kepada Sophronius, “Engkau bohong! Sungguh, Rasulullah menyebutkan sifat-sifat masjid Daud tidak seperti bangunan ini.”

Umar bersama para rombongannya pun, tanpa mempercayai Sophronius lagi, terus menerus mengelilingi Jerusalem, mencari-cari letak Haikal Sulaiman. Ketika kemudian ia secara kebetulan melihatnya, ia berhenti. Pintu bangunan tua itu sudah sesak dengan tahi, hingga Umar bersama para rombongannya harus bersusah payah dan sambil merangkak untuk dapat masuk ke bagian dalam. Begitu tiba, di sana mereka dapat berdiri tegak dan mendapati kenyataan yang miris: betapa tempat suci itu telah menjadi tempat pembuangan sampah dan tahi. Maka dengan selendangnya, sang khalifah menyingkirkan kotoran yang telah mengering itu sehingga membuat yang lain tergerak berbuat hal yang sama. Setelah itu, Umar meminta pendapat kepada Kaʻab al-Aḥbār, “Menurutmu, di mana kita harus mendirikan sebuah masjid?” Kaʻab memberi saran, “Dirikanlah di belakang (utara) ṣakhrah sehingga bisa menghadap ke dua kiblat sekaligus, yaitu kiblat Musa dan kiblat Muhammad.”

Tetapi Umar menolak, karena menurutnya hal itu menyerupai ibadah orang-orang Yahudi. Umar pun tidak membangun sebuah masjid di belakang ṣakhrah, melainkan justru membangunnya di depan (selatan) ṣakhrah sehingga kiblatnya hanya mengarah kepada Kaʻbah dan membelakangi ṣakhrah. Ia pun membangunnya dengan bentuk bangunan yang amat bersahaja. Umar dalam penaklukan itu bahkan menjamin keamanan dan memberikan akses bagi para peziarah, siapa pun dan dari agama apapun, untuk pergi ke Tanah Suci, tak terkecuali orang-orang Yahudi yang bertahun-tahun sebelumnya terusir dari sana …

 

Penulis, Vawrak Tsabat, Pasuruan, mutakharijin MHM PP Lirboyo tahun 2017, sekarang menjadi pengurus Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo.

[1] Haikal Sulaiman adalah sepetak besar Masjid al-Aqsha yang dibangun oleh Nabi Sulaiman as. Oleh Nabi Sulaiman as., komplek Masjid al-Aqsha dibangun dengan masjidnya menjulang megah, dengan dihiasi patung kijang emas dan gemerlap mutiara merah di antara kedua matanya. Selengkapnya baca artikel Gemerlap Al-Aqsha, Dulu