Pajak dalam Perspektif Syariat Islam di Indonesia

Pajak dalam Perspektif Syariat Islam di Indonesia

Pajak dalam Perspektif Syariat Islam di Indonesia – Siapakah dari kalian yang tidak tahu pajak. Semua pasti mengetahui bahwa pajak adalah salah satu sumber pemasukan negara yang sangat vital peranannya. Keberadaan pajak dalam sebuah negara bisa berpengaruh besar terhadap berbagai sektor pemerintahan hingga sampai ke Masyarakat pada umumnya. Salah satu negara yang menerapkan sistem perpajakan negara adalah Indonesia.

Islam adalah agama universal. Segala urusan duniawi maupun ukhrowi senantiasa dapat menjadi tolak ukur bagi siapapun. Termasuk dalam dunia perpolitikan, yang salah satunya adalah pajak. Secara global, pajak adalah pungutan wajib kepada negara yang dibebankan untuk perorangan atau badan tertentu.

Terlepas dari dampak positif ataupun negatif, dari titik ini kita tahu bahwa pajak adalah salah satu kebijakan pemerintah Indonesia. Misalnya pajak tanah, pajak kendaraan, pajak bangunan, dan lain sebagainya. Lalu seperti apakah syariat Islam menanggapi sistem perpajakan yang demikian. Apakah mendapatkan legalitas dari syariat ataukah tidak?. tulisan ini akan mengulas tentang Pajak dalam Perspektif Syariat Islam di Indonesia.

Arti Pajak Menurut Undang-undang

Pajak Menurut Undang undang

Arti Pajak menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan hukum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”[1]

Unsur-Unsur Sistem Perpajakan

Unsur unsur pajak

Jika mengacu pada pengertian yang ada dalam undang-undang tersebut, maka unsur-unsur dalam sebuah sistem perpajakan negara adalah :

  1. Subjek Pajak. Yakni orang-orang serta lembaga yang membuat pajak sebagai suatu kewajiban untuk warga negaranya. Seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada Masyarakat. Lebih singkatnya adalah pemungut pajak.
  2. Wajib Pajak. Yakni perorangan maupun badan tertentu yang terkena wajib pajak. Lebih simpelnya adalah pembayar pajak.
  3. Objek Pajak. Yakni produk, benda maupun layanan yang perlu dibayarkan pajaknya. Seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan, Pajak Penghasilan, dan lain-lain
  4. Tarif Pajak. Yakni nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda atau jasa yang terbebani objek pajak. Besaran tarif pajak sangat variatif dan umumnya berbeda satu sama lain.

Macam-macam Pungutan dalam Kitab Turats Klasik

Kitab Klasik pajak

Secara kesimpulan, dalam kitab turats klasik, ada beberapa model pungutan dari pemimpin ke rakyat yang terbagi menjadi dua. Satu, pungutan yang di bebankan secara khusus kepada non muslim yang hidup dalam naungan Daulah Islamiyah. Dua, pungutan yang di bebankan secara umum kepada muslim maupun non muslim.

  1. Jizyah, adalah pungutan yang di bebankan kepada non muslim oleh Daulah Islamiyah sebagai kompensasi jaminan kehidupan serta keamanan harta dan keluarga mereka dalam naungan negara islam.[2] Sedangkan jenis jizyah terbagi menjadi dua :
    Pertama, jizyah as-shulhiyah , yaitu pajak yang di berlakukan bedasarkan adanya perjanjian dan kesepakatan untuk membayar. Seperti yang pernah Nabi Saw lakukan pada penduduk Najran.
    Kedua, jizyah al-‘Anwiyah, yaitu pajak yang di bebankan kepada Non Muslim secara Paksa karena adanya sebuah penaklukkan pasukan muslim kepada non muslim. Sebagaimana yang pernah Umar bin Khatab terapkan pada masyarakat negara irak.[3]
  2. Kharraj, adalah pungutan yang di bebankan kepada pemilik tanah non muslim yang takluk oleh pasukan muslim dalam suatu peperangan atau pajak tanah non muslim.[4]
  3. ‘Usyru, adalah pungutan yang dibayar sekali dalam setahun untuk komoditi barang milik non muslim ketika memperjualbelikannya dengan sistem ekspor maupun impor dari satu negara islam ke negara islam yang lain.[5]
  4. Adh-Dharaib, adalah pungutan yang yang di bebankan oleh pemerintah kepada rakyat yang dianggap punya kemampuan dalam finansial, baik muslim maupun non muslim. yang mana alokasinya untuk kemaslahatan umum, seperti membiayai fasilitas negara, pejabat pemerintah, serta untuk memenuhi kebutuhan rakyat.[6]
  5. Al-Jamarik, adalah bea cukai atau pungutan yang di bebankan untuk barang yang masuk ke negara yang telah menjadi kebijakan pemerintah atas dasar kemaslahatan. Alokasinya adalah untuk kepentingan umum yang meliputi perawatan fasilitas, biaya perawatan barang, untuk promosi barang yang masuk, dsb.[7]

Untuk jenis pungutan berupa Jizyah, Kharraj, dan ‘Usyru adalah jenis yang khusus untuk non muslim saja. sedangkan jenis pungutan Adh-Dharaib, dan Al-Jamarik lebih umum kepada Muslim maupun non Muslim.

Syariat Islam dalam Menyikapi Sistem Perpajakan

sikap syariat pajak

Dalam agama islam tidak ada nash baik berupa ayat atau hadis yang menjelaskan bentuk negara, sebab pembentukan negara adalah bagian dari persoalan politik yang modelnya bisa menyesuaikan dengan kondisi, sekira dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan.

Jika demikian, maka apa yang telah menjadi rumusan para ulama mengenai sistem pemerintahan tidak mesti menerapkannya dalam setiap tempat dan kondisi tanpa mempertimbangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Sehingga ada peluang untuk terus di ijtihadi dan di perbarui agar mendapatkan pola ideal yang sesuai dengan kondisi sosial politik masyarakat yang ada. Dalam hal ini, ulama pakar fikih kontemporer, Syaikh Wahbah Az-Zuhaily mengatakan :

“Sistem pemerintahan yang Islami tidak disyaratkan mendirikan sistem Khilafah atau sistem kenegaraan yang lain seperti sistem republik, karena  tujuan dari sistem pemerintahan adalah mengayomi urusan-urusan agama dan duniawi. Dan yang terpenting adalah menjalankan prinsip pemusyawaratan”.[8]

Sehingga, sistem perpajakan yang sudah menjadi ketetapan pemerintah Indonesia saat ini sudah sesuai dengan kemaslahatan negara, dan bagi rakyat harus mematuhinya dengan cara aktif dalam kontribusinya membayar pajak.

Penutup

Demikianlah ulasan singkat mengenai “Pajak dalam Perspektif Syariat Islam di Indonesia”. Semoga semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Dan semoga bermanfaat. Amin. Kami sertakan pula beberapa referensinya pada halaman berikutnya.

Baca Juga : Mengenal Arti Ijtihad Beserta Komponennya

Referensi

[1] https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007 (mengakses pada tanggal 13 desember 2023)

[2] Al Hishni Taqiyuddin abu bakar , Kifayah Al-Akhyar Syarah Ghayah Al-Ihtishar, (Beirut, Dar Al- minhaj, 2008) Hal 653

[3] Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait , Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-kuwaitiyah , (Kuwait : Wuzaroh Al- Auqaf  Wasy-Syu’un Al- Islamiyah 1989)

فَالْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ: هِيَ الَّتِي تُوضَعُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ بِالتَّرَاضِي وَالصُّلْحِ. وَعَرَّفَهَا الْعَدَوِيُّ بِأَنَّهَا: مَا الْتَزَمَ كَافِرٌ قَبْل الاِسْتِعْلاَءِ عَلَيْهِ أَدَاءَهُ مُقَابِل إِبْقَائِهِ فِي بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ وَيُمَثَّل لِهَذَا النَّوْعِ بِمَا وَقَعَ مِنْ صُلْحِ النَّبِيِّ ﷺ لأَِهْل نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ  وَكَذَا مَا وَقَعَ مِنْ صُلْحِ عُمَرَ لأَِهْل بَيْتِ الْمَقْدِسِ .وَأَمَّا الْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ: فَهِيَ الَّتِي تُوضَعُ عَلَى أَهْل الْبِلاَدِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً بِدُونِ رِضَاهُمْ، فَيَضَعُهَا الإِْمَامُ عَلَى الْمَغْلُوبِينَ الَّذِينَ أَقَرَّهُمْ عَلَى أَرْضِهِمْ. وَقَدْ عَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهَا: «مَا لَزِمَ الْكَافِرَ مِنْ مَالٍ لأَِمْنِهِ بِاسْتِقْرَارِهِ تَحْتَ حُكْمِ الإِْسْلاَمِ وَصَوْنِهِ، وَيُمَثَّل لِهَذَا النَّوْعِ بِمَا فَرَضَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ.

[4] Al- Mawardi , Ali bin Muhammad, Al- Ahkam As-Sultoniyah , (Beirut Dar Al- Fikr 1960 ) h 146

وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ مَا وُضِعَ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا، وَفِيهِ مِنْ نَصِّ الْكِتَابِ بَيِّنَةٌ خَالَفَتْ نَصَّ الْجِزْيَةِ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى اجْتِهَادِ الْأَئِمَّةِ

[5] Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait , Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-kuwaitiyah , (Kuwait : Wuzaroh Al- Auqaf  Wasy-Syu’un Al- Islamiyah 1989) jilid 15 hal 153

[6] Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait , Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-kuwaitiyah , (Kuwait : Wuzaroh Al- Auqaf  Wasy-Syu’un Al- Islamiyah 1989) jilid 13 hal 35

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ فَرْضَ ضَرَائِبَ عَلَى الْقَادِرِينَ لِوُجُوهِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَلِسَدِّ حَاجَاتِ الْمُسْلِمِينَ. قَال القرطبي: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ بَعْدَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ الْمَال إِلَيْهَا.

[7] Dar Al-Ifta’

[8] Az-Zuhaily,Wahbah,  Qodloya Al-Fiqh Wa Al-Fikr Al-Muashir , (Beirut Dar Al-Fikr, 2006 ), Hlm.532-533

Anda bisa membaca artikel kami yang lain di website lirboyo.net

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.