Peran Kiai NU dalam Panggung Politik

Berguru Demokrasi: Peran Kiai NU dalam Politik Ajang Lima Tahunan

Peran Kiai NU dalam Panggung Politik

Indonesia akan menghadapi pemilihan umum, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hingga pemilihan kepala daerah, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 M. Semua tokoh politik telah sesumbar menawarkan visi dan misi. Agar, bisa dipilih dan duduk di kursi kekuasaan safari politik.

Mereka menyasar semua elemen masyarakat. Pastinya, pihak yang paling didekati adalah para ulama dan kiai. Sebab, kiai dianggap sebagai seorang tokoh panutan para santrinya. Andai kiai telah menentukan pilihan politiknya, maka sudah barang tentu para santrinya akan mengikuti pilihan kiai mereka. Dengan fakta tersebut, ada sebuah keuntungan tersendiri bagi para tokoh politik, apabila bisa menggaet kiai untuk mendukung suara mereka.

Namun perlu diingat, bahwa tidak mudah bagi tokoh politik untuk mendapatkan hati seorang kiai. Sejak belajar, para kiai telah digembleng oleh guru-gurunya, bagaimana memilah pembicaraan, memilih pendapat yang dipercaya dan mempertimbangkan realitas di hadapan kebenaran teoretis, untuk menghasilkan sebuah keputusan.

Berguru Demokrasi: Peran Kiai NU dalam Politik Ajang Lima Tahunan

Kegiatan tersebut dikenal dengan forum Bahtsu Masail, yakni forum diskusi santri maupun kiai untuk menghukumi suatu permasalahan. Entah waqi ‘iyyah maupun maudhuiyyah. Apalagi, masa-masa sekarang ini, forum Bahtsul Masail tidak sekedar membahas ubudiyah. Namun juga, berbagai isu-isu nasional. Entah hukum, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, infrastruktur hingga hubungan internasional.

Forum Bahtsu Masail kebanyakan dikelola oleh Nahdlatul Ulama dan dijadikan sebagai ajang rutinan yang bergandengan dengan Munas Alim Ulama. Dari tingkat cabang hingga Pengurus Besar, Nahdlatul Ulama tetap konsisten mengadakan Bahtsu Masail. Begitu membudayanya Bahtsul Masail, hampir pasti tokoh-tokoh kiai NU di semua tingkatan memiliki kebijaksanaan tersendiri dalam menyikapi berbagai fenomena di sekitarnya. Termasuk ajang lima tahunan, yang diperebutkan partai-partai politik.

Uniknya, Bahtsul Masail di kalangan kiai NU merupakan bentuk demokratisasi fikih. Dalam prakteknya, hasil dari sebuah forum Bahtsul Masail tidak serta merta menjadi produk hukum yang harus dipatuhi oleh jamaah NU. Apalagi, jamaah non-NU.

Secara organisasi pun, fatwa Bahtsu Masail pada semua tingkatan, tidak serta merta harus dipatuhi oleh organisasi bawahnya. Contoh; terkadang hasil Bahtsul Masail tingkat MWC NU bisa memberi keputusan yang berseberangan dengan hasil Bahtsul Masail PBNU. Sehingga, Bahtsu Masail mampu membebaskan diri dari sekat-sekat sosial dan unggah-ungguh feodal (kasta). Dengan memberlakukan suatu pendapat berdasarkan tingkat kebenaran dan kekuatan landasan yang terdapat di dalamnya.

Perkembangan Bahtsul Masail kian maju, seiring betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi pada era sekarang. Bahtsul Masail, kini tidak hanya sekedar menggali status hukumnya. Tetapi, juga dituntut untuk merumuskan bagaimana menyikapi secara realitas sosial. “Jika tidak boleh, bagaimana solusinya?”

Maka, muncullah upaya menghidupkan kembali metode bermadzhab yang telah lama hilang yaitu bermadzhab secara metodologis atau manhajiy, yang amat sangat mempertimbangkan keragaman budaya setempat. Jika keragaman budaya dan realitas sosial dulu melahirkan keragaman madzhab, maka semestinya budaya masyarakat masa sekarang yang lebih beraneka ragam, dan harusnya memiliki kesempatan yang sama untuk dipertimbangkan perannya sebagai variabel perumusan fikih masa kini, untuk menghindari tirani teori atas realitas.

Keberhasilan mendialogkan teori dengan realitas inilah yang kini membuat kiai-kiai NU lebih pintar dalam urusan duniawi, semacam politik dan sebagainya. Ketimbang mereka yang berkecimpung diperpolitikan. Namun, gagal membaca keadaan masyarakat. Jadi, jangan menggurui kiai-kiai NU tentang politik. Sesuai dawuh KH. Mahrus Aly Lirboyo, “Man lam ya’rif bil politik akalahul politik” Arti dari dawuh itu, tanyakan saja kepada santri Lirboyo.

Berguru Demokrasi: Peran Kiai NU dalam Politik Ajang Lima Tahunan

Pedoman Politik Menurut KH. Mahrus Ali

Wakil Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Anwar Iskandar waktu Halaqah Fikih Peradaban Jilid II di Pondok Lirboyo membagikan pengalamannya ketika masih menjadi santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ia menceritakan bahwa dahulu rutin berkumpul di Aula Al-Ikhwan setiap malam Jumat untuk diajari tentang politik oleh KH Mahrus Ali.

“Itu tahun 1967, saya belajar politik dengan Mbah Mahrus, saya mungkin (berusia) 19 tahun,” ujarnya pada Halaqah Fiqih Peradaban dengan tema Ijtihad Ulama Nahdlatul Ulama dalam Bidang Sosial Politik di Aula Al-Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kamis (28/12/2023). Kiai Anwar menjelaskan makna politik menurut Kiai Mahrus Ali.

  1. “Politik iku nek di tulis gawe tulisan arab wacane fawallaytuka (Politik itu kalau ditulis pakai bahasa arab bacanya fawallaytuka, yang bermakna aku menguasaimu). Jadi politik itu untuk menguasai kekuasaan yang kemudian dibuat kemaslahatan!”.
  2. “Politik iku kudu ono mubaalah (Politik itu harus adalah mubaalah, yang berarti kepedulian)” Lalu Mbah Yai Mahrus menyitir hadis, “Laysa minna man-lam yubaali biamril muslimin (Bukan golongan kami, yang tidak peduli urusan Muslim).
  3. “Politik ojo ta’assub, kerono politik dudu agomo (Dalam berpolitik jangan fanatik, karena politik bukan agama). Politik hanya alat untuk tujuan. Politik hanya wasaa-il (perantara/alat), walaupun kadang al-wasaa-il hukmul maqaasid (alat sebagaimana tujuan). Sebab dalam politik yang abadi hanya kepentingan!”.Lalu Mbah Yai Mahrus menyitir hadis Kanjeng Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang orang yang suka dan membenci harusnya yang sedang-sedang saja. “Politik ojo jeru-jeru. Nek jeru-jeru mentase angel (Berpolitik jangan terlalu dalam, nanti sulit keluarnya)”.
  4. “Politik ora oleh (tidak boleh) menghancurkan persatuan”. Lalu Mbah Yai Mahrus mencontohkan orang-orang yang salah memahami politik hingga Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar radhiyallahu anhum dibunuh! Wallahu A’lam Bishawab.

 

Baca juga; Harapan Rois ‘Aam PBNU: dalam Halaqah Fikih Peradaban Jilid II di Pondok Lirboyo

Baca Juga; Halaqoh Fikih Peradaban: Ijtihad Ulama NU dalam Bidang Sosial Politik

Follow Instagram; @pondoklirboyo

Subscribe; Pondok Lirboyo

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.