Problematika Penutupan Tiktok Shop

Artikel berikut membahas tentang Problematika penutupan Tiktok Shop yang sempat ramai pada awal bulan Oktober ini. Banyak kalangan yang masih mempertanyakan tentang keputusan pemerintah tersebut.

Pada tahun 2021, Tiktok sebagai media sosial yang berisi video pendek, ringan dan menghibur, mulai melengkapi fitur aplikasinya dengan sosial commerce. Berbagai kemudahan bertransaksi dan keuntungan-kuntungan mereka tawarkan untuk menarik pengunjung. Tidak tanggung-tangggung, pada pertengahan tahun 2023 saja pengunjung tiktok sop mencapai 113 juta.

Diantara keuntungan-keuntungan yang ditawarkan adalah transaksi yang tidak ribet, banyaknya promo diskon, potongan harga sampai gratis ongkir.

Akan tetapi, dari sekian banyak kemudahan dan keuntungan yang ada, banyak para ahli yang menyoroti sistem perdagangan dalam Titok Shop, yang menurut pengamatan, banyak merugikan pelaku UMKM dalam negri. Bahkan, banyak yang sampai gulung tikar.

Di antara penyebabnya adalah predator praycing, yaitu banyaknya produk-produk impor ilegal dari luar negri terkhusus China. Barang buangan yang tidak laku di negara asalnya tersebut memiliki harga yang jauh lebih murah dari pada produk lokal.

Yang paling mengerikan dari tik tok shop adalah adanya projek s, yaitu sebuah Langkah dari tiktok untuk menjual barang mereka sendiri.

Banyak pakar yang beranggapan bahwa project S ini menggunakan algoritma TikTok guna mencari tahu produk terlaris di suatu negara. Kemudian mereka memproduksi sendiri di China, memasarkan dan menjual dengan harga yang lebih murah di negara sasaran.

Melihat fakta dan penelitian lapangan sebelumnya, pemerintah indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023 resmi melarang tiktok untuk menjadi marketplace. Tiktok tidak boleh melayani aktifitas jual beli barang. Tiktok hanya boleh menjadi media promosi barang selain fungsi utamanya sebagai platform hiburan yang berisi video singkat.

Pasca penutupan tiktok shop, masyarakat akhirnya menjadi dua kubu, kubu pro dan kontra kepada keputusan pemerintah.

Banyak dari streamer tiktok yang merasa merugi, dampak dari penutupan tersebut. Bisnis yang mereka rintis dari nol dengan cara streaming harus tutup. Terlebih kebanyakan dari mereka tidak memiliki lapak di dunia nyata. Otomatis mereka juga gulung tikar.

Lantas bagaimana pandangan syariat terkait keputusan pemerintah menutup tiktok shoop?

Hukum Damping, Menjual Dengan Harga Murah

Pada dasarnya setiap transaksi yang berdasar kerelaan dari semua pihak asal memenuhi syarat dan rukun yang ada hukumnya sah dan halal.

Allah swt berfirman;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan mengambil untung dalam jual beli dan mengharamkan riba”

Akan tetapi selain mempertimbangkan faktor internal akad (syarat dan rukun) pelaku transaksi juga harus mempertimbangkan faktor eksternal. Supaya, akad tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak.

Maksud dari faktor eksternal di sini adalah setiap masalah yang tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu akad (hukum wad’iy) akan tetapi dapat mempengaruhi halal atau haramnya suatu akad (hukum taklifi).

Seperti contoh an-Najsu, yaitu menawar harga yang lebih tinggi dengan tujuan menipu pembeli lain supaya percaya bahwa barang yang hendak ia beli berkualitas. Praktek tersebut tidaklah membatalkan akad akan tetapi haram karena dapat merugikan orang lain dengan cara penipuan. Sehingga kesimpulannya tidak semua transaksi yang sah adalah halal.

Contoh yang lain adalah menjual barang dengan harga yang murah. Praktik damping dengan tujuan untuk mengambil untung yang minim dan meringankan pembeli tentu merupakan tindakan yang positif.

Akan tetapi yang perlu menjadi catatan adalah tidak semua niat baik akan memberikan dampak yang baik pula. Praktek damping yang tanpa kontrol justru dapat menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat. Dan ujungnya akan merugikan orang banyak.

Imam malik mengatakan;

مَنْ حَطَّ مِنَ السِّعْرِ قِيْلَ لَهْ: اَلْحَقْ بِسِعْرِ النَّاسِ أَوْ فَاخْرُجْ مِنْ سَوْقِهِمْ

“Barang siapa mengurangi harga maka katakan padanya; ikutilah harga pasar atau keluar dari pasar”

Ulama dalam Madzhab Maliki berbeda pandangan mengenai interpretasi perkataan Imam Malik tersebut.

Sebagian ulama Mesir mengartikan secara tekstual, bahwa maksud dari perkataan Imam Malik tersebut adalah menjual dengan harga yang murah. Senada dengan pendapat tersebut, ulama yang lain mengatakan, pengartian tersebut sesuai dengan perkataan sahabat Umar Ibn Khotob ketika mendapati Hatib Ibn Abi Balta’ah yang hendak menjual anggur;

إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا

“(pilihan kamu) naikkan harga sesuai harga pasar atau pergi dari pasar”

Sementara menurut pendapat ulama Baghdad maksud dari perkataan Imam Malik adalah menjual dengan harga yang lebih mahal. Hal ini sesuai realita bahwa kebanyakan orang akan menjual dengan harga yang mahal. Semisal membeli satu kantung kurma dengan berat 1kg seharga 50000, maka ia akan menjualnya kembali dengan harga sama dengan takaran setengah kilo. Jadi maksud mengurangi adalah mengurangi komoditinya.

Meskipun demikian ulama sepakat bahwa tidak benar menjual dengan harga terlalu mahal atau terlalu murah. Harga terlalu mahal sama saja menipu orang sementara harga terlalu murah dapat mematikan harga pasaran.

Syaikh Syauqi Alam dalam fatwanya menegaskan bahwa praktek damping tidak boleh apabila terbukti secara factual lapangan berdampak buruk pada jalannya pasar.

Kebijakan Pemerintah Menutup Tiktok Shop

Praktik damping atau deskriminasi harga pasar bukanlah hal yang asing dalam dunia perdagangan internasional. China terbukti melakukan praktik dumping pada produk tepung terigu, hingga terjadi protes di Indonesia. Kasus ini terjadi pada periode 2000-2005 yang berakhir dengan ketegasan pemerintah Indonesia.

Menteri Keuangan saat itu, Jusuf Anwar, memutuskan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Hal serupa dikenakan pada produsen asal India yang produknya membanjiri Indonesia.

Pada kenyatannya negara maju sering mempraktekkan politik damping. Amerika, Korea Selatan, dan Taiwan kerap diadukan karena praktik dumping. Termasuk Jepang yang menjadikannya siasat politik luar negeri.

Akibat damping, suatu negara bukan tidak mungkin akan mengalami ketergantungan kepada produk luar. Imbasnya, produk dalam negri jadi tidak laku. Sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan pun akan berkurang.

Maka dari itu dalam makalahnya, Syekh Adnan Al-Afyuni menegaskan bahwa wajib hukumnya bagi pemerintah memperkuat sektor industri dalam negri demi terciptanya kemandirian ekonomi.

Sudah seharusnya pemerintah membuat kebijakan proteksi terhadap setiap produk luar yang masuk. Pemerintah juga harus membuat regulasi yang mampu memajukan ekonomi UMKM, mengoptimalkan produk dalam negeri, dan menstabilkan persaingan bisnis antara pasar konvensional dan e-commerce.

Sekian semoga bermanfaat. Waalahu a’lam bi as-shawab.

Baca Juga; Bermain Rebana di Dalam Masjid

Subscribe; Pondok Lirboyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.