Rumah Ibadah Non-Muslim dalam Pandangan Fikih Klasik


Sebelum mengkaji hukum menjaga tempat ibadah umat lain, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana pandangan fikih tentang tempat ibadah non-Muslim. Dalam menghukumi hal ini, para ulama mengklasifikasinya berdasarkan pertimbangan daerah atau tempat dimana rumah ibadah tersebut dibangun. Para ulama memetakan daerah tersebut menjadi tiga bagian. Pertama, daerah yang sejak awal dibangun umat Islam. Kedua, daerah yang ditaklukkan umat Islam melalui jalur diplomasi dan perdamaian. Ketiga, daerah yang ditaklukkan umat Islam dengan kekuatan militer dan peperangan. Berikut ini penjelasan ketiganya:

Daerah yang sejak awal dibangun umat Islam

Daerah ini biasa disebut dengan kotanya umat Islam (amshar al-Muslimin). Terjadi kesepakatan di antara empat Imam Mazhab mengenai pelarangan membangun atau mendirikan tempat ibadah bagi umat non-Muslim di daerah ini. Bahkan Imam Najmu ad-Din al-Hanafi mengklaim hal ini sebagai konsensus seluruh ulama (ijma’). Meski demikian, perlu dicatat bahwa hukum ini adalah “hukum mentah” yang belum tentu dapat dipraktekkan di segala kondisi. Sebab, antara menghukumi sesuatu dan menerapkannya, adalah dua hal yang sangat berbeda. Sehingga, belum tentu secara hukum fikih haram kemudian dalam penerapannya menjadi tidak boleh.

Dalam tataran aplikatif, hukum taklifi yang berjumlah lima hukum (wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah) sangat terikat erat dengan hukum wadh’iy (sabab, syarat, mani’, sah, dan fasad, menurut satu versi—termasuk diantaranya rukhsah dan ‘azimah) yang menentukan keberlangsungan serta eksistensinya. Dalam konteks ini, apabila melarang umat non-Muslim mendirikan rumah ibadahnya mengakibatkan dloror yang lebih besar dibanding membiarkannya, maka membiarkan dan membebaskan mereka untuk membangun tempat ibadahnya adalah sikap yang harus dipilih. Melalui dasar kaidah:

ارتكاب أخف الضررين

“Menanggung resiko bahaya yang lebih ringan”
Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Syarh Shaghir kitab fikih muktabar Madzhab Maliki. Dalam konteks ke-Indonesiaan dengan segala kemajemukan, serta tingkat intoleransinya yang akhir-akhir ini cukup menanjak—melarang mereka untuk membangun rumah ibadah bukan hanya berakibat fatal yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa. Namun juga berdampak perlakuan diskriminatif yang akan menimpa umat Islam di daerah minoritas. Di samping itu, klaim ijma’ di atas sebenarnya masih perlu dikoreksi ulang. Sebab menurut Madzhab Zaidiyyah diperbolehkan bagi pemerintah untuk memberi izin umat non-Muslim membangun rumah ibadah mereka di daerah tersebut, selama menurut pandangan pemerintah—hal ini membawa kemashlahatan yang menjadi orientasi segala kebijakannya.

Bahkan, sebagaimana disampaikan Dr. Abdul Karim Zaidan, pendapat Madzhab Zaidiyyah inilah yang lebih kuat dibanding pendapat Madzhab lain. Sebab, jika kita telah menerima untuk hidup berdampingan serta mengakui eksistensi masyarakat non-Muslim sebagai warga negara dan membiarkan mereka dengan keyakinannya, maka tentu konsekuensinya adalah kita juga harus membiarkan mereka menjalankan kegiatan keagamaanya dengan membangun rumah ibadah.

Sementara berdasarkan pemahaman Sa’id Ramadan al-Buthi, bahwa boleh tidaknya membangun rumah ibadah non-Muslim di daerah ini lebih didasarkan pertimbangan kebutuhan mereka terhadap tempat ibadah atau tidak. Sehingga para ulama melarang hal ini. Sebab secara umum di daerahnya umat Islam, masyarakat non-Muslim tidak membutuhkan adanya tempat ibadah untuk menjalankan kegiatan keagamaan mereka.

Konteks Ke-Indonesiaan

Dalam konteks Indonesia, apa yang disampaikan Dr. Sa’id Ramadan al-Buthi ini sangat sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita. Dalam keputusan bersama Kementerian Agama dan Kementreian Dalam Negeri, prosedur pembangunan rumah ibadah di samping harus mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit enam puluh (60) warga, juga harus memiliki pengguna rumah ibadah minimal sembilan puluh (90) orang. Dalam peraturan ini, angka 90 orang merupakan presentasi dari kebutuhan penggunaan rumah ibadah setelah melalui pertimbangan panjang.
Daerah yang ditaklukkan umat Islam melalui jalur perjanjian, diplomasi, atau perdamaian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.