Tag Archives: bank

Sistem Jual Beli Kredit Menurut Islam

Islam memiliki perhatian serius terhadap aktivitas sosial dan ekonomi melalui legislasi konsep-konsep interaksi sosial (Fiqih Muamalah) dalam khazanah fiqih. Hal ini ditujukan dalam rangka memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap asas-asas primer kehidupan tersebut, agar memungkinkan terciptanya kemaslahatan.

Dalam realisasinya, berbagai macam bentuk transaksi perekonomian termuat di dalamnya, salah satunya adalah transaksi jual beli dengan sistem kredit atau cicilan. Yang mana praktek tersebut merupakan transaksi perniagaan yang marak dilakukan masyarakat Islam, dari dulu hingga sekarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam An-Nawawi pernah menjelaskan dalam salah satu kitabnya yang berjudul Raudlah At-Thalibin:

أَمَّا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْداً وَبِأَلْفَيْنِ نَسِيْئَةً… فَيَصِحُّ الْعَقْدُ

Ketika penjual berkata kepada seorang pembeli: Aku jualpadamu, bila kontan dengan 1.000 dirham, dan bila tempo sebesar 2.000 dirham, maka akad seperti ini adalah sah.”[1]

Ungkapan imam An-Nawawi tersebut menjadi angin segar atas terbukanya legalitas sistem jual beli kredit yang memberikan kelonggaran kepada pelaku transaksi untuk membayar di waktu yang akan datang (tempo). Sehingga maklum saja, dalam berbagai literatur fikih kontemporer, jual beli kredit atau cicilan kembali dibahas dan dikenal dengan istilah Bai’ Taqsith (jual beli kredit). Salah satunya sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qadli Muhammad Taqi Al-Utsmani:

اَلْبَيْعُ بِالتَّقْسِيْطِ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ يُدْفَعُ إِلَى الْبَائِعِ فِي أَقْسَاطٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، فَيَدْفَعُ الْبَائِعُ الْبِضَاعَةَ الْمَبِيْعَةَ إِلَى الْمُشْتَرِيْ حَالَةً، وَيَدْفَعُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ فِي أَقْسَاطٍ مُؤَجَّلَةٍ، وَإِنَّ اسْمَ الْبَيْعِ بِالتَّقْسِيْطِ يَشْمِلُ كُلَّ بَيْعٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مُسَاوِيًا لِسُعْرِ السُّوْقِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ، أَوْ أَقَلَّ، وَلَكِنَّ الْمَعْمُوْلَ بِهِ فِي الْغَالِبِ أَنَّ الثَّمَنِ فيِ ” الْبَيْعِ بِالتَّقْسِيْطِ ” يَكُوْنُ أَكْثَرَ مِنْ سُعْرِ تِلْكَ الْبِضَاعَةِ فِي السُّوْقِ

Bai’ taqsith (kredit) adalah jual beli dengan harga bertempo yang dibayarkan kepada penjual dalam bentuk cicilan yang disepakati. Sementara itu, penjual menyerahkan barang dagangan kepada pembeli seketika itu dan pembeli menyerahkan harga dalam bentuk cicilan berjangka. Jual beli ini juga mencakup setiap transaski jual beli dengan ketentuan di aras, baik harga yang disepakai sama dengan harga pasar, lebih mahal, atau pun lebih murah. Namun yang sering berlaku adalah harga dari jual beli kredit lebih tinggi dibanding harga jual pasar.”[2]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem kredit hukumnya legal dan sah dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi, di antaranya adalaha batas waktunya telah ditentukan dan diketahui kedua belah pihak (ma’luman), tidak ada syarat yang kontra produktif (munafin li muqtadhi al-‘aqd) dengan konsekuensi akad ketika akad berlangsung (shulb al-‘aqd) dan sebelum akad selesai (luzum al-‘aqd). Misalnya ketika tidak sanggup melunasi cicilan, barang akan ditarik dan cicilan yang dibayar dianggap hangus, dan lain-lain.[3]

[]waAllahu a’lam


[1] Raudlah At-Thalibin, vol. III hal. 397, CD. Maktabah Syamilah

[2] Majma’ Al-Fiqhi Al-Islami, vol. VII hal. 596

[3] Hasyiyah Al-Bujairomi ‘Ala Al-Manhaj, vol. II hal. 210, cet. Darul Fikr

Meragukan Kehalalan Uang Transaksi

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bagaimana hukum bermuamalah dengan seseorang yang sebagian besar hartanya berstatus haram, menimbang kita selalu akan kehalalan terhadap uang yang kita terima? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

(Asrori,- Jambi)

_____________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Ketika melakukan interaksi sosial, terkadang seseorang merasa bingung ketika menerima uang dari seseorang yang diketahui sebagian besar hartanya berasal dari sumber pendapatan yang haram. Dalam keadaan seperti ini, ia pasti akan meragukan kehalalan dari uang yang diterimanya.

Menanggapi kasus demikian, Syekh Zainuddin al-Malibari memberikan komentarnya dalam kitab Fath Al-Mu’in:

وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْاَكْلُ مِنْهَا… قَالَ فِي الْمَجْمُوْعِ: يُكْرَهُ الْاَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ. وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِهَا، وَلَا يَحْرُمُ إِلَّا إِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنَ الْحَرَامِ. وَقَوْلُ الْغَزَالِي: يَحْرُمُ الْاَخْذُ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَكَذَا مُعَامَلَتُهُ: شَاذٌ

Tidak diharamkan bermuamalah dengan seseorang yang sebagian besar hartanya berupa barang haram, begitu pula tidak haram memakan makanannya… Imam an-Nawawi menjelaskan dalam kitab al-Majmu’: Dimakruhkan menerima sesuatu dari seseorang yang hartanya tercampur antara yang halal dan yang haram. Misalkan harta pemimpin yang sewenang-wenang. Kadar kemakruhannya juga berbeda sesuai kadar kesamaran harta. Hukum ini tidak haram kecuali ketika ia yakin bahwa sesuatu yang diambilnya Itu nyata-nyata barang yang haram. Adapun pendapat Al-Ghazali yang mengatakan haram bermuamalah dengan seseorang yang sebagian besar hartanya berupa barang haram adalah pendapat yang ganjil (tidak wajar).”[1]

Kesimpulannya, berinteraksi dengan harta seseorang yang sebagian besar berupa barang haram tetap diperbolehkan selama belum diyakini secara pasti bahwa apa yang diterimanya berasal dari barang haram tersebut. Terlebih lagi ketika seseorang tersebut masih memiliki harta atau pendapat yang halal.[]waAllahu a’lam


[1] Hamisy Fath al-Mu’in, vol. I hal. 39

Hukum Rekayasa Riba

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bolehkan bagi kita untuk mensiasati atau merekayasa praktek muamalah yang sudah jelas riba? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

(Agus B.- Cirebon)

______________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Riba merupakan salah satu larangan syariat Islam. Karena pada dasarnya, riba merugikan salah satu pihak yang saling bertransaksi. Model riba begitu banyak, mulai dari riba hutang (riba qardlu), dan riba yang ada dalam praktek jual beli, seperti riba al-yad, riba al-fadl, dan riba an-nasiah.

Sebagian besar umat muslim telah mengetahui hukum-hukum riba tersebut. Dengan berdalih alasan tertentu, mereka mensiasati praktek muamalah agar tidak terjebak dalam ranah riba. Misalkan dengan mensyaratkan adanya bunga di luar majlis akad atau tidak menyebutkannya di dalam akad. Menanggapi tindakan yang demikian, syekh Muhammad bin Salim berkata dalam kitabnya berjudul Is’ad ar-Rafiq:

(وَتَحْرُمُ اَيْضًا حِيْلَةٌ) اَيِ الرِّبَا اَيِ الْحِيْلَةُ فِيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَاَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَاَبُوْحَنِيْفَةَ بِجَوَازِهَا

(Haram juga menghelah/merekayasa) riba. Artinya haram merekayasa riba menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengatakan boleh merekayasa riba.”[1]

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa merekayasa atau mensiasati riba masih dipertentangkan oleh para pemuka madzhab fikih. Namun hukum tersebut masihlah umum tanpa memandang realita yang terjadi. Sehingga muncullah penjelasan dalam kitab Bahjah al-Wasail yang menjelaskan bahwa kebolehan mensiasati riba hanya tertentu ketika dalam keadaan terpaksa:

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَاَبُوْحَنِيْفَةَ اِلَى جَوَازِ الْحِيْلَةِ فِي الرِّبَا وَغَيْرِهِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ

Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah berpendapa boleh merekayasa riba dan lainnya ketika terpaksa.”[2]

Menurut ulama lain, merekayasa riba diperbolehkan apabila ada tujuan-tujuan yang dapat dibenarkan syariat. sebagaimana penjelasan dari al-Habib ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar al-Masyhur dalam kitabnya yang berjudul Bughyah al-Mustarsyidin:

إِذِ الْقَرْضُ الْفَاسِدُ الْمُحَرَّمُ هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطُ فِيْهِ النَّفْعُ لِلْمُقْرِضِ هَذَا إِنْ وَقَعَ فِيْ صُلْبِ الْعَقْدِ فَإِتْ تَوَاطَآ عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ صُلْبِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَسَائِرِ حِيَلِ الرِّبَا الْوَاقِعَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ

Praktek hutang yang rusak dan haram adalah menghutangi dengan adanya syarat memberi manfaat kepada orang yang menghjutangi. Hal ini jika syarat tersebut disebutkan dalam akad. Adapun ketika syarat tersebut terjadi ketika sebelum akad dan tidak disebutkan di dalam akad, atau tidak adanya akad, maka hukumnya boleh dengan hukum makruh. Seperti halnya berbagai cara untuk merekayasa riba pada selain tujuan yang dibenarkan syariat.[3]

Kesimpulannya, merekayasa praktek yang sudah jelas riba agar menjadi halal terdapat khilaf (perbedaan pendapat) di antara para ulama, yakni haram menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa (dharurat) atau ada tujuan yang dibenarkan syariat (Ghardu as-Syar’i). []waAllahu a’lam

______________________

[1] Is’ad ar-Rafiq, I/134.

[2] Bahjah al-Wasail, hlm 37.

[3] Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 135.

Menyulap Sampah Menjadi Berlian, Sebuah Pergerakan Ekonomi Pesantren

LirboyoNet, Kediri—Sejak Senin (30/04) lalu, puluhan santri Pondok Pesantren Lirboyo mendapatkan kesempatan berharga. Lima hari mereka dengan getol dibimbing oleh beberapa tutor. Mereka sedang dibimbing untuk bisa mengolah limbah sampah.

Bimbingan ini diberikan oleh tenaga profesional, yang didatangkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pihak negara ini bekerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman, Parung, Bogor. Ibunyai Umi Waheeda, sang pengasuh pesantren, ikut turun aktif menemani bimbingan yang dilaksanakan di lokasi pengolahan limbah ponpes Lirboyo.

Selama lima hari itu, beliau menekankan kepada santri, bahwa mereka sekarang harus ikut ambil peran dalam kesejahteraan ekonomi bangsa. “Kalian harus menjadi bos di negara kalian, harus menjadi bigbos,” tekan ibunyai yang lahir dan besar di Singapura ini, kepada segenap peserta pelatihan. Menjadi bos, artinya mereka harus berjuang meningkatkan perekonomian bangsanya. Salah satunya, dengan memanfaatkan limbah sampah yang ada di lingkungan pesantren.

Agus Zulfa Ladai Robbi, Ketua Pondok Pesantren Lirboyo, menilai bahwa sudah saatnya pesantren ikut aktif dalam pergerakan ekonomi daerah, bahkan secara nasional. “Dengan tanpa meninggalkan niat berkhidmah, sudah waktunya kita berdakwah dan berjuang lewat ekonomi. Kita buktikan dengan aktivitas ekonomi pesantren semacam ini, bahwa pesantren memang mampu untuk membuktikan itu,” tegasnya.

Akhir-akhir ini, program penguatan pesantren dari sektor ekonomi memang terus digalakkan. Terutama dari sisi manajemennya. “Ini yang kami lakukan dengan mendatangi satu per satu pesantren, dari ujung barat hingga sampai di Lirboyo ini,” ungkap E. Ratna Utarianingrum, salah satu Direktur Kementerian Perindustrian saat penutupan pelatihan, Jumat pagi (04/05).][