Tag Archives: FMPP

Polemik Ujian Nasional

Deskripsi masalah :

Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan rencana perubahan sistem Ujian Nasional oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan bapak Nadiem Makarim. Rencana penghapusan UN ini pertama kali disampaikan olehnya saat mengadakan rapat bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Staf Khusus Mendikbud, dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Meski wacana ini sudah dikaji, Nadiem mengatakan, kebijakan yang akan dilakukan tidak akan sekadar menghapus UN. Namun, akan ada perbaikan sistem kelulusan bagi siswa. “Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa. Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem,” kata Nadiem di Kantor Kemendikbud, Sabtu (30/11/2019).

Nadiem makarim menyatakan, ia akan menggantikan UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai tolok ukur pendidikan Indonesia. UN dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Materi UN juga terlalu padat, sehingga cenderung berfokus pada hafalan, bukan kompetensi. UN belum menyentuh ke aspek kognitifnya, lebih kepada penguasaan materi. UN juga belum menyentuh karakter siswa secara holistik.

Tujuan dari penghapusan UN sendiri Menurut Nadiem, pihaknya menerima aspirasi dari guru, murid dan orang tua yang ingin memperbaiki sistem UN, untuk menghindari hal negatif. Hal negatif yang dimaksud yaitu tingkat stres yang tinggi pada siswa saat persiapan. Selain itu, ada rasa khawatir yang dirasakan siswa saat menghadapi ujian yang mata pelajarannya bukan bidang mereka. Lebih lanjut, seorang pengamat pendidikan Darmaningtyas menyebutkan, keberadaan UN sudah tidak relevan lagi dengan sistem penerimaan murid baru yang menggunakan sistem zonasi.

Tinggi rendahnya nilai menjadi penilaian kedua setelah memastikan jarak rumah calon siswa baru ke sekolah. “Karena kalau memang penerimaan murid baru berdasarkan zonasi, ya ujian nasional sudah enggak perlu. Ya enggak perlu ada pengganti, kan penerimaan murid baru berdasarkan zonasi kok. Untuk apa UN,” kata dia.

Di sisi lain, ada juga pihak yang kontra dengan wacana ini, Setidaknya ada dua tokoh nasional yang kontra terhadap penghapusan UN, yakni Jusuf Kalla (JK) dan Buya Syafii Ma’arif. JK mengatakan bahwa jika UN dihapus, maka akan ditakutkan para siswa nanti akan lembek dalam belajar dan tidak memiliki ukuran kompetensi. UN mendorong anak belajar dan bekerja keras, karena kerja keras syarat kemajuan negara. Sedangkan Buya menyampaikan UN jangan serta merta dihapuskan karena di banyak negara model ini masih dipakai sebagai ukuran kompetensi belajar siswa. Buya khawatir Penghapusan UN akan menggangu semangat belajar siswa.

Pertanyaan  :    

Bagaimana syari’at memandang wacana perubahan sistem ujian nasional sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban :

 Dibenarkan, sebab dalam membuat sistem UN yang baru harus mengambil kebijakan yang paling maslahah.

Referensi :

  1. Qowaidul Ahkam, juz 2 hlm. 122
  2. Fatawa As-Subki, juz 1 hlm. 370
  3. Al-Asybah wa an-Nadhair, hlm. 233
  4. Dan lain-lain.

Selain membahas polemik ujian nasional, pada komisi A Bahtsul Masail FMPP XXXVI di Pondok Pesantren Lirboyo juga membahas investasi emas pegadaian, zakat profesi rasa tani, dan seputar mitos atau fakta.

Untuk mendownload hasilnya, klik tautan di bawah ini:

[Hasil Bahtsul Masail FMPP XXXVI Komisi A]

Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP ke-35

LirboyoNet, Wonosobo- Agenda Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) ke 35 telah usai. Ajang diskusi para santri yang diselenggarakan selama dua hari, Rabu-Kamis, 9-10 Oktober 2019 dihadiri ratusan santri dari berbagai pesantren se Jawa-Madura. Bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubarok Manggisan Wonosobo, para diskusi yang menjadi ciri khas keilmuan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama ini menghasilkan banyak jawaban atas berbagai problematika keagamaan yang faktual dan aktual di masyarakat. Persoalan-persoalan yang dibahas dibagi kedalam tiga komisi.

Untuk mendownload hasilnya, klik tautan di bawah ini.

KOMISI A
Fenomena Smartphone/Gadget
Masjid NU yang Dipertanyakan
Adzam ketika Berangkat Pergi
Cashback Toko Online

KOMISI B
Kebebasan Berdakwah
Problematika Daging Kurban
Pemusnahan Ayam Massal
Cerita Israiliyyat
Keharaman Wewangian bagi Muhrim

KOMISI C
Derita Eks Koruptor
Kupas Tuntas Jamak Fil Hadhor

Keputusan Bahtsul Masail FMPP ke-33

LirboyoNet, Sidoarjo- Bahtsul Masail ke-33 yang diselenggarakan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se-Jawa Madura di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat, Sidoarjo, berakhir sudah. Kegiatan yang digelar sejak Sabtu-Minggu, 18-19 Shofar 1440/27-28 Oktober 2018, kemarin telah usai.

Forum diskusi inetelektual santri yang menjawab berbagai permasalahan kekinian dari sudut pandang hukum agama ini, kali ini banyak mengangkat persoalan dunia siber, mulai dari soal grup Whatsapp Messenger, tayangan edukatif dan provokatif, dan isu-isu aktual lainnya.

Untuk mendownload hasil keputusannya, silahkan klik tautan KOMISI di bawah ini.

 

KOMISI A

  1. 1. Justice Collaborator
  2. 2. Whatsapp Messenger
  3. 3. Ngalap Berkah Wafatnya Kyai
  4. 4. Masjid Berjalan

 

KOMISI B

  1. 1. Tayangan Edukatif atau Provikatif?
  2. 2. Sang Pemburu Sanad
  3. 3. Kemerdekaan Perempuan yang Bersuami
  4. 4. Dilema antara Mendalami Agama dan Berdakwah

 

KOMISI C

  1. 1. Larangan Bercadar
  2. 2. Guruku Lagi Syantik
  3. 3. Dosa Jariyah

 

 

Kejahatan Saracen (Materi Bahtsul Masail FMPP XXXI Komisi C)

Beberapa waktu lalu, pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah membongkar dan menangkap sindikat kelompok pelaku kejahatan siber yaitu Saracen. Kelompok Saracen, penyedia jasa konten kebencian memiliki keahlian untuk menyerang salah satu pihak tertentu dengan menyebarkan isu SARA atau adu domba secara sistematis melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Kegiatan kelompok Saracen yang menyebarkan konten kebencian merupakan tindakan penggunaan kecanggihan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk hal yang bersifat negatif, yang membawa dampak berupa potensi munculnya konflik, saling menghasut, saling mencela, dan lain-lain.

Dalam realitanya, kelompok Saracen menggunakan lebih dari 2000 akun media untuk menyebarkan konten kebencian. Rilis resmi dari kepolisian menyebutkan bahwa akun yang tergabung dalam jaringan kelompok Saracen berjumlah lebih dari 800.000 akun. Dari pengakuan para tersangka menuturkan bahwa aksi yang mereka lakukan murni karena kepentingan ekonomi.

Aksi yang dilakukan oleh sindikat Saracen biasanya dengan memakai 3 pola sebagai berikut: Informasi yang disebarkan memanfaatkan kekisruhan opini publik hingga mudah mendapatkan perhatian masyarakat. Memakai referensi dari orang yang dikenal publik, kendati kerap kali informasi itu dipelintir, dipotong dan difabrikasi. Penyebar  bergerak dalam sindikasi dengan menyebarluaskan informasi melalui berbagai media sosial.

Keresahan ini akan memunculkan sebuah pertanyaan, bagaimanakah hukum memproduksi dan menyebarkan hal tersebut sebagimana yang dilakukan kelompok Saracen dalam kaca mata syariat?.

Problematika pun muncul setelah terungkapnya para pelaku Saracen. Sebagian dari mereka begitu menyesali aksi yang selama ini dilakukan. Namun mereka merasa kebingungan bagaimana cara menebus dosa–dosa atas aksinya tersebut. Apakah cukup dengan penyesalan, ucapan istighfar dan menghapus konten kebencian yang ia sebarkan, atau harus meminta maaf pada semua pihak yang telah menjadi korbannya dan semua pihak yang tersinggung atas aksinya?.

Beberapa pertanyaan dalam pembahasan kejahatan Saracen tersebut akan membuat jalannya diskusi ilmiah Bahtsul Masail FMPP ke-31 di komisi C semakin semarak. Dalam komisi C ini, selain mengangkat isu terkait kejahatan Saracen, juga akan membahas kasus pencekalan dai dengan latar belakang perbedaan akidah. Hukum membantu ibadah orang tua yang sakit dan problematika perempuan istihadhoh akan menjadi kajian bidang ibadah dalam forum ini.

Selain itu, rutinitas tahunan yang diselenggarakan di di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman, Sukorejo, Gandusari, Trenggalek, Jawa Timur selama dua hari, yakni 28-29 Muharram 1439 H / 18-19 oktober 2017 juga akan membahas beberapa isu seputar transaksi dan interkasi sosial. Meliputi hukum Melepas tanggung jawab barang yang tidak sesuai spesifikasi, hukum menjawab ucapan salam yang berulang-ulang, serta tinjauan syariat dalam kasus perburuan terhadap belalang.

[Untuk Deskripsi soal lengkap Bahtsul Masail FMPP XXXI Komisi C bisa didownload pada link di bawah ini]

-Download Materi Komisi C-

 

 

 

 

PERPPU Pembubaran Ormas (Materi Bahtsul Masail FMPP XXXI Komisi B)

Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 menjelaskan tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.

Dalam PERPPU ini (PERPPU Nomor 2 Tahun 2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut PERPPU ini, Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Berpijak pada uraian tersebut, apakah dapat dibenarkan kebijakan pemerintah dalam mengatur PERPPU di atas?. Dan dalam kaitannya atas sanksi pembubaran Ormas, apakah diperbolehkan membubarkan Ormas dengan bertendensi pada PERPPU tersebut?.

Pertanyaa-pertanyaan ini akan dibahas pertama kali dalam Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) ke-31 dalam komisi B di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman, Sukorejo, Gandusari, Trenggalek, Jawa Timur.

Ajang Bahtsul Masail sebagai wahana intelektual santri ini juga akan membahas beberapa problematika aktual yang lain yang terbagi dalam tiga komisi. Di dalam komisi B sendiri, selain mengangkat pembahasan masalah PERPPU tentang Ormas, juga akan membahas legalitas Amil zakat tradisional, fenomena jemuran di pesantren, hutang dibayar dengan hasil panen, standart harga dalam menghitung Zakat Tijarah, hukum melepas hewan peliharaan yang berujung meresahkan, serta dilema jalan tol.

Beberapa materi pembahasan tersebut akan diikuti sekitar 300 santri delegasi pondok pesantren se Jawa Madura selama dua hari, yakni 28-29 Muharram 1439 H / 18-19 oktober 2017.

[Untuk Deskripsi soal lengkap Bahtsul Masail FMPP XXXI Komisi B bisa didownload pada link di bawah ini]

-Download Materi Komisi B-