Bukan menjadi rahasia lagi di masyarakat, berkembangnya sebuah tradisi untuk saling memberi hadiah ketika diselenggarakan semacam perayaan pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Pemberian hadiah itu pun memiliki kebiasaan yang berbeda, ada yang berupa barang yang dikemas dalam sebuah kado, atau sejumlah uang yang dimasukkan dalam selembar amplop. Model pemberiannya pun sangat beragam, ada yang mencantumkan nama dan ada juga yang tidak mencantumkan nama sehingga tidak diketahui dari siapa pemberian tersebut.

Di suatu daerah tertentu, kebiasaan memberi hadiah itu menuntut bagi penerimanya untuk membalas apa yang telah diberikan apabila pihak yang memberi merayakan semacam perayaan serupa di waktu mendatang. Dengan artian, pemberian itu terkesan menjadi sebuah hutang yang dibebankan kepada penerima hadiah. Namun praktek itu sangat berbeda dengan di daerah lain, pemberian hadiah dalam sebuah acara perayaan tertentu murni merupakan hadiah tanpa adanya tuntutan untuk membalas di kemudian hari.

Secara otomatis, berbagai model tradisi pemberian tersebut akan menarik sebuah pertanyaan mengenai status hadiah tersebut. Apakah memang pemberian itu murni hadiah sehingga tidak ada tuntutan bagi penerimanya untuk mengembalikan di waktu mendatang, ataukah praktek tersebut justru merupakan praktek hutang piutang yang menuntut adanya balasan serupa sebagaimana yang telah terlaku dan mentradisis di berbagai daerah.

Dalam kitabnya, Hasyiyah I’anah at-Thalibin, syekh Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syato ad-Dimyati memberikan pencerahan yang sangat bijak terkait persoalan tersebut:

“Perihal adat kebiasaan yang berlaku di zaman kita, yaitu memberikan semacam kado hadiah perkawinan dalam sebuah perayaan, baik memberikan secara langsung kepada orang yang merayakan atau kepada wakilnya, apakah hal semacam itu termasuk ketegori pemberian cuma-cuma atau dikategorikan sebagai hutang?. Maka mayoritas ulama memilih mengkategorikannya sebagai hutang. Namun sebagian ulama lain lebih memilih untuk mengkategorikan pemberian itu sebagai pemberian cuma-cuma…. Sehingga dari perbedaan pendapat ini para ulama mencari titik temu dan menggabungkan dua pendapat tersebut dengan sebuah kesimpulan bahwa status pemberian itu dihukumi Hibah atau pemberian cuma-cuma apabila kebiasaan di daerah itu tidak menuntut untuk dikembalikan. Konteks ini akan bermacam-macam sesuai dengan keadaan pemberi, jumlah pemberian, dan daerah yang sangat beragam. Adapun pemberian yang distatuskan sebagai hutang apabila memang di daerah tersebut ada kebiasaan untuk mengembalikan. Apabila terjadi praktek pemberian yang berbeda dengan kebiasaan, maka dikembalikan pada motif pihak yang memberikan” (lihat: Hasyiyah I’anah at-Thalibin, III/48, Maktabah Syamilah).

Dari pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian yang biasa dilakukan dalam momentum semacam pernikah, khitanan, dan lain-lain dibagi menjadi dua; Pertama, berstatus Hibah (pemberian cuma-cuma) apabila kebiasaan yang berlaku tidak ada tuntutan untuk mengembalikan. Kedua, berstatus Qordlu (hutang) apabila kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut menuntut adanya pengembalian.

Dalam memandang problematika ini, syariat begitu memperhatikan praktek bagaimana sebenarnya hadiah itu diberikan dengan melihat indikasi-indikasi yang ada. Dengan begitu akan sangat jelas maksud dari pihak pemberi, apakah pemberiannya tersebut ditujukan untuk sedekah atau pemberian hutang yang menuntut balasan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah. []waAllahu a’lam

_____________________

Referensi:

Hasyiyah al-Bajuri, II/187, cet. al-Haromain.

Al-Fatawi al-Fiqhiyah Al-Kubro, III/373, cet. Maktabah al-Islamiyah.

Hasyiyah al-Jamal, III/601.

Hasyiyah I’anah at-Thalibin, III/48, Maktabah Syamilah.