Tag Archives: kebangsaan

Ngaji Tasawuf bersama Dr. KH. Luqman Hakim

LirboyoNet, Kediri – Senin (27/01) Mahasantri Ma’had Aly Pondok Pesantren Lirboyo berbondong-bondong memasuki Aula al-Muktamar di pagi hari, untuk mengikuti kuliah umum dengan tema Tasawuf Kebangsaan. Dalam kesempatan kuliah kali ini, pakar tasawuf Dr. KH. M. Luqman Hakim menjadi narasumber.

Acara yang dimulai pukul 10:00 Wib itu berjalan seirama dengan rencana. KH. An’im Falahuddin Mahrus menegaskan dalam sambutan beliau bahwa, “Kami pernah ikut ngaji dengan beliau di Kalibata,mengaji hikam. Jadi, anggota DPR disuruh ngaji tasawuf.”

Menurut KH. An’im Falahuddin Mahrus bukan sesuatu yang bertentangan antara perjuangan dan tasawuf.  Antara perjuangan dengan siyasah. “Bahkan definisi siyasah yang mencetuskan adalah ulama tasawuf. Al-Ghazali sebagai contoh.”

Narasumber menyampaikan dengan lugas bagaimana menerapkan konsep tasawuf dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah, “Tasawuf di dalam berbangsa, seperti ruh. Bangsa sebagai jasad, danruhnya adalah adab dan akhlak.” Tutur beliau,

“Bagaimana membangun spirit roh budaya dalam bangsa? Itu tugas tasawuf. Dalam kehihdupan berbangsa, ada rumah besar bernama Indonesia, yang pilar-pilarnya adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD ’45. Dan tugas tasawuf adalah membangun jiwa siapapun yang menghuni rumah besar itu. Tuan rumahnya sebenarnya adalah para pengajar nilai-nilai tasawuf, yakni ulama-ulama kita.”

Acara selesai pukul 13:00 Wib, ditutup dengan do’a yang dipimpin oleh KH. Ahmad Hasan Syukri Zamzami Mahrus.[]

Simak Selengkapnya di Youtube Pondok Pesantren Lirboyo: Tasawuf Kebangsaan | Kuliah Umum

Dawuh KH. An’im Falahuddin Mahrus : Pentingnya Wawasan Kebangsaan

Pada awal berdiri pondok Lirboyo terkenal dengan ilmu nahwu shorof, yang mana sudah menjadi tirakatnya Mbah Yai Abdul Karim ketika menimba ilmu di Bangkalan. Beliau dengan sungguh-sungguh mempelajari kitab Alfiyah Ibnu Malik, yang mana konon ceritanya yang pertama kali membawa kitab Al fiyah Ibnu Malik ke Tanah Jawa yaitu Syaikhona Kholil Bangkalan.

Maka dari itu awal-awal Pondok Pesantren Lirboyo sampai tahun delapan puluh terkenal nahwu shorofnya, kemudian mulai tahun era delapan puluh Lirboyo mulailah berkembang terkenal dengan ilmu fikihnya, dengan aktifitas lembaga bahtsul masail aktifis-aktifis ini bisa membawa nama harum Pondok Pesantren Lirboyo dalam penguasaan ilmu fikihhnya.

Nah, akhir-akhir ini Pondok Lirboyo yang ikut memperhatikan perkembangan di tengah-tengah masyarakat. Setelah terjadinya reformasi rupanya beberapa aliran, beberapa aqidah, beberapa idiologi bebas berkembang, termasuk diantaranya ancaman terorisme dan Islam garis keras.

Maka dari itu Pondok Lirboyo mensikapinya dengan menulis buku tentang wawasan kebangsaan, fikih kebangsaan, itulah yang menjadi tren saat ini.

Sehingga harapan Kami apa yang telah dikembangkan oleh Mahasantri Ma’had Aly tentang pemahaman empat pilar kebangsaan yang terdiri dari: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Harus tetap dipertahankan. Karena  pemahaman empat pilar ini sangat diperlukan, bukan hanya sekedar seremonial belaka, yang pada ujung-ujungnya di zaman orde baru hanya untuk menguatkan rezim. Dan untuk saat ini benar-benar dibutuhkan pemahaman yang sungguh-sungguh dan mengamalkanya tentang empat pilar ini.()

*Disampaikan saat Kuliah Umum Kebangsaan Ma’had Aly Lirboyo 14 juli 2019 M. di aula Al Mu’tamar.(TB)

Kuliah Umum Fikih Kebangsaan Ma’had Aly Lirboyo

LirboyoNet, Kediri- Sejak awal mula berdirinya, para kiai Nahdlatul Ulama dan pesantren memiliki ijtihad kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka berhasil mencerminkan penyelarasan ide-ide keislaman dan kebangsaan secara ideal. Wawasan kebangsaan dalam sudut pandang fikih Islam menjadi sebuah kekuatan dan payung hukum syariat bagi warga NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melihat realita demikian, Ma’had Aly Lirboyo yang berkonsentrasi (Takhassus) dalam bidang Fikih Kebangsaan terpanggil untuk mengkaji dan mengembangkan ijtihad kreatif para ulama Nusantara tersebut. Salah satunya dengan mengadakan kuliah umum Fikih Kebangsaan sebagai agenda wajib bagi seluruh Mahasantri semester 4 di setiap tahun ajarannya.

Kuliah umum yang bertemakan “Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan” tersebut dilaksanakan pada Sabtu kemarin (19/01) di auditorium Al-Muktamar, Ponpes Lirboyo. Acara yang diikuti oleh sekitar 600 mahasantri semester 4 tersebut menghadirkan KH. M. Azizi Hasbulloh—salah satu Tim Ahli Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU—sebagai pembicara.

Dalam kesempatan itu, KH. M. Azizi Hasbulloh memberikan uraian metodologi kerangka analisis adanya fikih kebangsaan. Dari kerangka tersebut kemudian diimplementasikan dalam berbagai wawasan kebangsaan. Dan pada akhirnya akan merumuskan konsep fikih kebangsaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama Nahdlatul Ulama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Rasulullah SAW. rela menghapus tulisan gelar Utusan Allah dalam perjanjian Hudaibiyah demi menjaga persatuan dan perdamaian.” ungkap Kiai Azizi.

Dalam kuliah umum yang beliau sampaikan, beliau lebih menekankan dalam konsep dakwah dan amar makruf nahi munkar untuk konteks ke-Indonesia-an yang akhir-akhir ini sering disalahpahami oleh sebagian kelompok islam garis keras.

Pada hakekatnya, ketika tidak dilakukan secara benar, amar makruf nahi munkar sendiri telah memiliki empat kemunkaran. Pertama, merasa paling benar. Kedua, meremehkan orang lain. Ketiga, menyakiti orang lain. Keempat, membuka aib orang lain, lebih-lebih dilakukan secara terbuka dan di muka asyarakat umum.” pungkas kiai Azizi dalam pemaparannya. []

Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Bag. 1)

Kerukunan antar umat beragama berarti harmonisasi kehidupan umat beragama tanpa mengurangi hak dasar pemeluknya untuk melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kerukunan antar umat beragama adalah suatu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan bekerjasama saling bahu membahu dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tanpa adanya kesepakatan bersama, kerukunan antara umat beragama tidak mungkin terwujud, oleh karenanya empat pilar bangsa (NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika) merupakan kesepakatan mengikat (Mu’ahadah) yang menjadi payung bersama bagi seluruh warga negara dalam menjalin kerukunan antar umat beragama.

Di tengah pluralitas Indonesia, kerukunan antar umat beragama merupakan aset berharga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, harmonis dan bebas dari ancaman, ketakutan dan kekerasan terutama yang ditimbulkan dari konflik agama, sehingga stabilitas, persatuan dan pembangunan nasional dapat terwujud dan membawa kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran dunia akhirat. Realitas kemajemukan bagi bangsa Indonesia bukan menjadi sumber pertikaian dan konflik yang berdampak kemunduruan dan kerugian bersama, namun justru kemajemukan dapat dikelola menjadi sumber kekuatan yang membangun, menguatkan dan membawa kemajuan.

Kerukunan umat Islam dengan umat agama lain juga tidak bertentangan dengan firman Allah Swt:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka.”

Sebab, tuntutan bersikap keras dalam ayat di atas adalah kepada orang-orang non muslim yang memusuhi dan memerangi umat Islam, bukan orang-orang non muslim yang hidup dalam keharmonisan, kerukunan dan kedamaian bersama umat Islam. Kepada non muslim yang terakhir ini, umat Islam diperintahkan untuk menjalin hubungan yang damai dan harmonis dengan menjaga prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat.[1]

Prinsip Menjalin Kerukunan bagi Umat Islam terhadap Pemeluk Agama Lain

  1. 1. Dasar hubungan antara umat Islam dan pemeluk agama lain

Realitas keberagaman manusia dalam agama dan keyakinannya merupakan sunatullah yang tidak bisa dihilangkan. Andaikan Allah Swt mempersatukan manusia dalam satu agama misalnya tentu Dia kuasa, namun realitanya tidak demikian,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Dan jika Tuhan-mu Menghendaki, tentu Dia Jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang Diberi rahmat oleh Tuhan-mu. Dan untuk itulah Allah Menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhan-mu telah tetap, Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.” (QS. Hud: 118– 119)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa perbedaan agama, keyakinan dan pendapat di kalangan umat manusia akan selalu ada.[2] Perbedaan agama tidak bisa dijadikan alasan untuk berperilaku buruk, memusuhi dan memerangi pemeluk agama lain. Dengan demikian asas hubungan antara umat Islam dengan non muslim bukanlah peperangan dan konflik, melainkan hubungan tersebut didasari dengan perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis.[3] Islam memandang seluruh manusia, apapun agama dan latar belakangnya, terikat dalam persaudaraan kemanusian (Ukhuwwah Insaniyyah) yang mengharuskan mereka saling menjaga hak-hak masing, mengasihi, tolongmenolong, berbuat adil dan tidak menzalimi yang lain.[4] Allah Swt. berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampong halamanmu. Sesungguhnya Alloh mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah: 8)

  1. 2. Mengedepankan budi pekerti yang baik

Di manapun berada, terlebih di lingkungan yang plural, seorang muslim tidak dapat melepaskan dirinya dari hubungan sosial dengan pemeluk agama lain. Islam mengajarkan, dalam setiap menjalin hubungan dan interaksi sosial dengan siapapun baik muslim maupun non muslim, setiap muslim harus tampil dengan budi pekerti yang baik, tutur kata yang lembut, dan sikap yang penuh kesantunan dan kasih sayang.[5] Sebagaimana perintah Allah Swt Kepada Nabi Musa As dan nabi Harun As. Untuk bertutur kata lembut kepada Fir’aun:

قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

 

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” (QS. Thaha: 44)

  1. 3. Internalisasi semangat persaudaraan nasional (Ukhuwwah Wathaniyyah)

Kerukunan antar umat beragama tidak dapat terjalin sempurna hanya dengan sikap saling toleransi saja, namun diperlukan adanya keterbukaan diri untuk terlibat dalam kerjasama demi meraih kebaikan bersama. Bangsa Indonesia disatukan oleh kehendak, citacita, atau tekad yang kuat untuk membangun masa depan dan hidup bersama sebagai warga negara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh elemen bangsa Indonesia disatukan dan meleburkan diri dalam satu ikatan kebangsaan atau persaudaraan sebangsa setanah air (Ukhuwwah Wathaniyyah), terlepas dari perbedaan agama dan latar belakang primordial lainnya.[6] Sebagaimana Nabi Saw Menyatukan seluruh penduduk Madinah dalam satu ikatan kebangsaan:

Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri. Kecuali bagi yang zalim dan jahat, maka hal demikian akan merusak diri dan keluarganya. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, bukan dari komunitas yang lain.

  1. 4. Kebebasan beragama, beribadah dan mendirikan rumah ibadah

Agama Islam menjamin kebebasan beragama bagi setiap pemeluk agama lain, dalam arti memaksakan non muslim untuk memeluk agama Islam merupakan sebuah larangan.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).” (QS. Al-Baqoroh: 256)

Di sisi lain, problematika pendirian rumah ibadah di tengah-tengah masyarakat yang plural merupakan persoalan yang sensitif. Setiap peristiwa pengerusakan, atau gangguan terhadap rumah ibadah ataupun aktifitas peribadatan selalu menimbulkan dampak kerenggangan antar pemeluk agama yang dapat merusak kerukunan di antara mereka, bahkan rawan menyulut konflik. Islam memberikan toleransi dan menjamin kebebasan terhadap pemeluk agama lain untuk melakukan kegiatan keagamaan dan beribadah sesuai keyakinannya.[7] Begitu pula terhadap pendirian tempat ibadah, namun kebebasan tersebut tetap harus mempertimbangkan kebutuhan terhadap rumah ibadah serta harus sesuai perundang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.[8]

  1. 5. Tidak mengganggu, merendahkan, menistakan atau menghina simbol-simbol agama lain.[9] Allah Swt. berfirman:
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Alloh, karenamereka nanti akan memaki Alloh dengan melampaui batas dasar pengetahuan.Demikianlah kami jadikan setiap ummat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan tempat kembali mereka, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al-An’am: 108)

  1. 6. Menghormati hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia, seperti hak memilih pekerjaan, memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, berpolitik, keadilan hukum dan sebagainya.[10]

 

(Dirangkum dari Keputusan Bahtsul Masail Maudlu’iyah Konferwil PWNU Jatim 2018)

___________________

[1] Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiah, XIV/223.

[2] Tafsir Ibnu Katsir, II/565.

[3] Atsar al-Harbi fii al-Islam, hlm 136.

[4] Tafsir at-Thabari, VII/512.

[5] Nawadir al-Ushul, III/97.

[6] Al-Hawi al-kabir, XVIII/855.

[7] Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiah, VII/128.

[8] Ahkam ad-Dzimmiyin wa al-Musta’manin fi Dar al-Islam, hlm 85.

[9] Al-Fatawi al-Haditsiyah, hlm 566.

[10] Muhammad al-Insan al-Kamil, hlm 227.

Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan

Keabsahan ideologi Pancasila yang telah berdiam di tengah bangsa Indonesia sejak lampau kala, akhir-akhir ini terus digugat dan dipertentangkan. Butir-butir sila, juga penerapannya dianggap terlampau jauh dengan konsep yang telah ditata oleh agama, dalam hal ini Islam, sebagai agama terbesar di Indonesia. Agama yang dibawa oleh manusia sempurna, al-insan al-kamil, Nabi Muhammad saw., adalah agama yang sempurna pula. Karenanya, menurut para penggugat itu, seluruh perikehidupan manusia sejatinya harus merujuk kepada dua sendi agama: Alquran dan hadits.

Sementara, apa yang telah menjadi keputusan bangsa Indonesia untuk memeluk Pancasila sebagai ideologi kebangsaannya, masih menurut mereka, tidaklah sesuai, bahkan bertentangan dengan teks yang ada dalam dua sendi itu. Banyak hukum syariat, semacam had dan qishash, tidak mampu dilaksanakan oleh negara. Mereka mendakwa bahwa apa yang sedang dianut bangsa ini adalah kesalahan fatal. Mereka merujuk pada ayat Alquran:

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

 “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Maidah: 44)

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون

 “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang dzalim.” (QS. Al-Maidah: 45)

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون

“Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik.” (QS. Al-Maidah: 47)

Ayat-ayat yang berderet ini, terucap dalam ayat-ayat yang beruntun, menurut mereka adalah dalil shahih untuk menyatakan Pancasila sebagai ideologi yang salah, bahkan sesat (thaghut).

Namun, apakah Pancasila sesesat itu? Lantas bagaimana sejatinya bentuk negara yang diwajibkan syariat? Lalu, apakah para ulama dahulu, yang lebih memilih menukarkan tanah air ini dengan darah dari pada jatuh ke tangan penjajah, dianggap menumbuhkan kesesatan?

Para intelektual alumni santri Lirboyo, yang tergabung dalam tim bahtsul masail HIMASAL (Himpunan Alumni Santri Lirboyo), berusaha meluruskan penggugatan dan pertentangan ini.  Dengan buku berjudul “Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan Ditengah Kebhinekaan”, Mereka membawa tema keabsahan NKRI, terminologi Amr Ma’ruf Nahi Munkar, dan isu toleransi dengan pola kajian yang rinci dan terang. Akan banyak ditemukan kutipan-kutipan panjang dari kutub mu’tabarah (kitab-kitab terpercaya) demi memperkuat tiap keputusan yang ditulis. Juga akan diungkapkan penjelasan rinci dalil-dalil yang sering digunakan para penggugat, yang ternyata salah ditafsirkan, bahkan cenderung mengungkap fakta sebaliknya.

Buku ini mengantarkan anda pada pemahaman bahwa NKRI sejatinya adalah lahan dakwah yang akomodatif: sebuah jalan tengah yang justru berpegang teguh pada sunnah (ketetapan agama). Sebuah bumi yang sepatutnya kita cintai, hingga pada akhirnya muncul kehidupan yang damai dan penuh berkah. Yang mana, kedamaian – sebagaimana menurut Imam Fakhr al-Râzi—adalah nikmat terbesar dan media untuk menggapai maslahat dunia akhirah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr.

______________________________

“Empat pilar bangsa, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 adalah peninggalan para masyayikh Nahdlatul Ulama, termasuk pula masyayikh Lirboyo, sebagai upaya terbaik mencapai kemashlahatan agama, bangsa dan negara. Mari kita jaga dan rawat dengan baik, jangan sampai perjuangan para sesepuh kita sia-siakan. Maka buku ini sangat penting dimiliki dan dibaca, khususnya bagi para santri yang dituntut tidak hanya menguasai kitab kuning, namun juga harus melek terhadap wawasan kebangsaan agar dapat menerapkan ilmu agama dengan maksimal di tengah kemajemukan negara Indonesia.”

KH. M. Anwar Manshur.

______________________________

“Buku ini sedianya merupakah hasil Bahtsul Masail HIMASAL (Himpunan Alumni Santri Lirboyo) beberapa waktu lalu. Para mushahih dan perumus LBM berkumpul untuk mendiskusikan dan menyempurnakan hasil bahtsul masail itu hingga beberapa pertemuan. Untuk itu, apa yang ditulis dalam buku ini insya allah sudah melalui pertimbangan matang, dengan mengedepankan tahqiq dan tathbiq ibarat-ibarat ulama yang sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.”

KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus.

______________________________

Judul: Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan

Pengantar: KH. Maimun Zubair

Mushahih:

  1. KH. Athoillah Sholahuddin Anwar
  2. KH. Romadhon Khatib
  3. KH. Azizi Hasbullah
  4. KH. Ali Musthofa Sa’id
  5. K. A. Fauzi Hamzah
  6. K. Anang Darun Naja
  7. KH. Ibrahim Ahmad Hafidz

Penyusun: Tim Bahtsul Masail HIMASAL

  1. KH. Zahro Wardi
  2. KH. Ridhwan Qoyyum Sa’id
  3. K. Saiful Anwar
  4. K. Thohari Muslim
  5. Agus HM. Adibussholeh Anwar
  6. Agus HM. Sa’id Ridhwan
  7. Agus H. Aris Alwan Subadar
  8. Agus Arif Ridhwan Akbar
  9. Agus M. Hamim HR.
  10. Agus Abdurrahman Kafabihi
  11. Agus M. Syarif Hakim An’im
  12. Ust. Najib Ghani
  13. Ust. Ahmad Muntaha AM.
  14. Ust. M. Mubassyarum Bih
  15. Ust. M. Khotibul Umam
  16. Ust. Ali Zainal Abidin

 

Editor: Ahmad Muntaha AM

Page; Size: xvi + 100 hlm; 14,5 x 21 cm

Penerbit: Lirboyo Press dan LTN HIMASAL

ISBN: 978-602-1207-99-0

Harga: Rp 22.000

Pemesanan: 0856-4868-4677