Tag Archives: Nasionalisme

Meneguhkan Nasionalisme Santri di Era Milenial

Meneguhkan Nasionalisme Santri di Era Milenial
Penulis: A. Zaeini Misbaahuddin Asyu’ari*

“Agama dan Nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari Agama dan keduanya saling menguatkan.”
KH. Hasyim Asy’ari

Hari ini, Indonesia tiba di sebuah persimpangan jalan. Hal itu terjadi seiring dengan meruncingnya berbagai problematika kebangsaan di negara kita ini. Sejak dari pasca berdirinya NKRI, bahkan terus berlanjut hingga kini seakan tak kunjung usai mempersoalkan beberapa rumusan kebangsaan. Term nasionalisme salah satunya, sering dibenturkan dengan agama sehingga terjadi tarik ulur antara kebangsaan dan keagamaan. Dua pilar yang seharusnya saling menguatkan itu di perselisihkan seolah bertentangan. Akibatnya, terus menerus memunculkan banyak keresahan. Mulai dari merebaknya aksi terorisme, sikap intoleran terhadap non-muslim, diskriminasi terhadap etnis minoritas dan segudang problematika lainnya. Meski paham nasionalisme sudah terpatri dalam benak setiap santri. Namun, saat ini kita perlu untuk meneguhkan kembali spirit nasionalisme yang kian memudar di generasi milenial.

Akar historis nasionalisme di Indonesia

Paham nation state modern yang lahir melalui perjanjian Westphalia pada tahun 1648 merupakan fondasi sistem politik modern pasca terjadinya perang agama yang berlarut-larut dengan korban mengerikan yang terjadi dalam sejarah Eropa. Pada intinya, paham nation state atau nasionalisme yang sekarang berkembang dan diterapkan di dunia pada umumnya merupakan cerminan dari filsafat individualisme, liberalisme yang bersifat kapitalistik yang netral terhadap agama.

Ini sangat kontras perbedaannya dengan nasionalisme yang berkembang di Indonesia, karena memiliki akar kesejarahan sendiri dan memiliki latar belakang keagamaan tersendiri pula. KH. Wahab Chasbullah adalah ulama Indonesia yang pertama kali memaknai nation state atau nasionalisme berdasarkan nilai Islam dan budaya Indonesia, sehingga  pada akhirnya memudahkan penerimaan konsep pancasila sebagaimana yang disampaikan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Indonesia resmi sebagai sebuah bangsa, lahir sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sebuah ikrar persatuan luhur pemuda-pemudi Indonesia yang bertekad untuk satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan eskalasi tekad bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga kemerdekaan berhasil diperoleh 17 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.

Ikatan kebangsaan yang diikrarkan bangsa Indonesia, tidak semata-mata dibangun atas dasar kesamaan perangai, melainkan lebih pada kesadaran geo-politik, cita-cita, dan nilai-nilai luhur yang hidup mengakar dalam kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip seperti inilah, yang selanjutnya melahirkan wajah bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah bangsa majemuk yang terdiri dari pluralitas suku, bahasa, agama, adat-istiadat, namun memiliki kehendak, cita-cita, dan komitmen untuk hidup mencapai tujuan bersama dalam satu bangsa, Indonesia merdeka. Negara bangsa yang berlaku di Indonesia selain mengandung nilai-nilai Islam juga mengacu pada nilai-nilai sejarah Nusantara, sehingga agama dengan negara hanya bisa dibedakan, tetapi sama sekali tidak bisa dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Di situ terdapat hubungan simbiosis mutualistis antara agama dan negara. Konsekuensinya negara tidak bisa mengabaikan budaya Nusantara yang beraneka ragam, karena pada hakikatnya negara adalah rumah bagi para penghuninya yang tidak membedakan agama, suku, dan asal-usulnya.

Nasionalisme dalam perspektif Islam

 Nasionalisme memiliki akar kata “nasional” atau “nation” yang berarti “kebangsaan”. Ernest Renan mengartikan bangsa sebagai satu kelompok masyarakat yang memiliki kemauan atau kehendak untuk bersatu. Sementara Otto Bauer mendefinisikan bangsa sebagai rasa persatuan yang lahir karena persamaan nasib. Definisi nasionalisme inilah yang dikutip oleh Yudi Latif dalam bukunya yang berjudul Negara Paripurna. Banyak kelompok yang tidak setuju dengan ide nasionalisme. Mereka menentang, bahkan menyebutnya sebagai anak kandung sistem demokrasi barat yang cenderung anti agama (sekuler) dan tidak diajarkan dalam Islam. Sementara itu, kelompok lain menilai, kendati dalam Islam ide nasionalisme tidak memiliki ketentuan secara dalil normatif, tidak lantas membuat ide nasionalisme diklaim sebagai ideologi yang keliru dan keluar dari ajaran agama. Meski nasionalisme bangsa barat cenderung mengandung nilai-nilai yang negatif bila diaktualisasikan di negara kita, tetapi yang menjadi prinsip dasar di dalamnya adalah membangun dan merekatkan persatuan-kesatuan (nation-unity) yang selaras dengan prinsip dasar pancasila.

Oleh sebab itu, sistem yang berangkat dan berasal dari peradaban bangsa barat, tidak boleh buru-buru dipandang dan direspon secara negatif. Akan tetapi, harus disikapi secara jernih dengan pandangan positif. Sebagaimana adagium yang sering disampaikan oleh Rais ‘Am PBNU Almaghfurlah KH. A. Sahal Mahfudz:

خُذْ مَا صَفَى وَاتْرُكْ مَا كَدَرَ

“Ambillah perkara yang jernih, dan tinggalkanlah yang keruh.”

Pakar fikih terkemuka asal Suriah, Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam disertasi doktoralnya Atsar al-Harbi Fi al-Islam mengonfirmasi:

وَهَذِهِ الْأُصُوْلُ الضَرُوْرِيَّةُ لِلْمُوَاطَنَةُ تَبْتَعِدُ عَنْ وُجُوْدِ تَصَادُمٍ أَوْ تَعَارُضٍ بَيْنَ الْمَفْهُوْمِ الْغَرْبِيِّ لِلْمَوْطِنِ وَالْمَفْهُوْمِ الْإِسْلاَمِيْ لَهُ.

“Ide dasar nasionalisme yang dipahami paham barat dan Islam tidaklah bertentangan.”

Dalam bahasa Arab sendiri, nasionalisme dikenal dengan istilah “muwatanah” kata ini berasal dari akar kata “watan” yang berarti tanah air. Sementara, istilah tanah air menurut al-Jurjani dalam at-Ta’rifat-nya diartikan sebagai “al-Watan al-Asali” yang berarti tempat seseorang lahir dan tinggal. Menurut pandangan syari’at, rasa cinta tanah air dan nasionalisme telah dituntaskan oleh Rasulullah Saw.:

كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَانِ المَدِيْنَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِهَا. (رواه البخاري)

“Ketika Rasulullah Saw. pulang dari bepergian dan melihat dinding kota Madinah, beliau mempercepat laju untanya, dan bila mengendarai tunggangan (seperti kuda), maka beliau gerak-gerakkan karena cintanya pada Madinah.” (HR. Al-Bukhori)

Dalam hadis itu, terdapat petunjuk atas keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani. Cinta tanah air merupakan prinsip dasar nasionalisme yang paling fundamental. Sebab, mustahil seseorang akan menjaga dan merawat negaranya tanpa didasari kecintaan terhadap tanah airnya. Cinta tanah air adalah fitrah dan naluri manusia. Tidak mengenal agama, suku, dan golongan.

Maka, bila ada pertanyaan mengapa masih banyak kerusuhan, kasus radikalisme, terorisme dan intoleran yang terkesan anti cinta tanah air? Jawabannya, tidak lain adalah karena dua faktor: Pertama, kurangnya pengetahuan tentang anjuran cinta tanah air. Kedua, karena pemahaman cinta tanah airnya yang keliru. Ungkapan demikian senada dengan asumsi yang diutarakan Syaikh Dr. Ali Jum’ah Muhammad, ulama senior al-Azhar asy-Syarif dan mantan Mufti Besar Mesir:

حُبُّ الْأَوْطَانْ فِيْ الْحَقِيْقَةِ هِيَ الْقَضِيَّةُ الْمُؤْلِمَةُ لِلْإِرْهَابِ، لِأَنَّ الْإِرْهَابَ لاَ يُحِبُّ الْأَوْطَانَ وَيُحِبُّ أَنْ يُحَرِّبَ الأَوْطَانَ.

“Cinta tanah air adalah perihal yang sangat menyakitkan bagi para teroris, karena mereka sangat membenci tanah air, dan gemar memeranginya.“

Walhasil, nasionalisme tidak perlu dipertentangkan dengan Islam, karena nasionalisme bukanlah sebuah istilah baru yang belum pernah disinggung sama sekali dalam Islam,  bahkan sebenarnya justru dapat menjadi media pengejawentahan ajaran-ajaran Islam. Sehingga, semangat cinta tanah air itu secara tidak langsung dapat menjadi bagian dari keyakinan setiap Muslim.

Implementasi Cinta Tanah Air di Era Milenial

Syaikh Muhammad Ibn Alan Ash-Shidiqi dalam karya-nya Dalil al-Falihin Li Thuruq Riyadh as-Shalihin menerangkan:

قَالَ بَعْضُهُمْ : هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ حَدِيْثِ «حُبُّ الْوَطَنُ مِنَ الْإِيْمَانِ» أَيْ : فَيَنْبَغِيْ لِكَامِلِ الْإِيْمَانْ أَنْ يُعَمَّرَ وَطَنُهُ بِالْعَمَلِ الصَالِحِ وَالْإِحْسَانِ.

“Sebagian ulama mengatakan: ‘Ini yang dimaksud dengan hadis cinta tanah air adalah sebagian dari iman’ maksudnya, seyogyanya bagi orang yang sempurna imannya untuk memakmurkan tanah airnya dengan amal shalih dan kebajikan.”

 Menurutnya, untuk mengaplikasikan wujud cinta tanah air adalah dengan cara meramaikan atau mengisi negeri ini dengan amal shalih dan kebaikan. Kemudian seiring berkembang pesatnya teknologi informasi, hadir dan berkembangnya ideologi trans-nasional yang cenderung konservatif, radikal, gemar mengkafirkan, dan mengusung agenda penegakan khilafah, menjadi bahaya laten yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Inilah, yang menjadi tanggungjawab dan tantangan generasi bangsa saat ini yaitu menjaga segala ancaman yang merongrong keutuhan NKRI.

Selain itu, komunitas santri juga harus menjadi penggerak (muharrik) dalam pengembangan pengetahuan dan terlibat aktif dalam perdamaian dunia. Sudah tidak zaman lagi, para santri asyik dengan komunitasnya sendiri. Santri-santri milenial harus terlibat aktif dalam pelbagai perkembangan lintas dimensi. Kreatifitas santri milenial tidak hanya dibatasi oleh bilik-bilik pesantren, mereka seharusnya tidak hanya percaya diri dengan kemampuan personal dalam pelbagai pengetahuan, science dan antar bahasa. Namun, santri milenial juga memiliki keunggulan dalam basis moral. Nilai-nilai moralitas inilah yang menjadi daya penunjang bagi santri milenial, di samping kemampuan analisa teks-teks keislaman klasik yang dipelajarinya selama di pesantren.

Kini, saatnya santri-santri milenial berperan sebagai muharrik untuk menebarkan nilai tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran) dan I’tidal (adil) dalam realitas kehidupan, baik di dunia nyata maupun media sosial sebagai bentuk pengabdian nilai-nilai pesantren yang terkoneksi dengan semangat kebangsaan. Guna mengupayakan Indonesia menjadi Baldatun Thayibbatun Wa Robbun Ghofur. Semoga! [AZ]

Baca juga: Cakrawala Santri Indonesia
Simak juga: LAUNCHING VIRTUAL BUKU FIKIH KEBANGSAAN 3

Meneguhkan Nasionalisme Santri di Era Milenial
Meneguhkan Nasionalisme Santri di Era Milenial

Referensi

Muhammad Ibn Alan Ash-Shidiqi, Dalil al-Falihin Li Thuruq Riyadh as-Shalihin  (Beirut: Dar al-Ma’rifah), vol. 1, h. 37.
Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Ma’rifah), vol. 3, h. 621.
Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili, Atsar al-Harbi Fi al-Islam (Beirut: Dar al-Fikr al-Mua’shir), h. 437.
Yudi Latif, Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 375.

*Penulis adalah Mahasantri Ma’had Aly Lirboyo Marhalah Ula Semester. V asal Purwakarta, Jawa Barat.

Cakrawala Santri Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai nation-state (negara-bangsa) dengan asas Pancasila, adalah hasil kesepakatan para founding fathers (pendiri bangsa) termasuk para ulama Nusantara. Kesepakatan ini merupakan sebuah negara berdaulat yang mengayomi seluruh rakyatnya yang majemuk, dengan beragam suku, bangsa, dan agama.

Namun dalam perjalanan sejarahnya, perjanjian luhur yang telah diikrarkan atas dasar kearifan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa ini, tidak henti-hentinya mendapat rongrongan dari kelompok fundamentalis Islam yang memaksakan kehendaknya. Kelompok ini hendak mengkonversi NKRI sebagai negara-bangsa menjadi negara-agama, dengan mengabaikan kenyataan pluralitas bangsa Indonesia.
Benih ideologi kelompok fundamentalis Islam ini sebenarnya sudah ada sejak awal kemerdekaan tahun 1945. Baik yang bersifat konstitusional, seperti aspirasi-aspirasi yang disuarakan dalam majelis konstitute, atau bersifat militer Seperti dalam kasus DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) tahun 1949, yang berusaha mendirikan negara Islam dan menolak Pancasila. Kelompok ini kemudian ‘tiarap’ selama beberapa dekade pada era Orde Lama dan Orde Baru. Era Reformasi yang memberikan ruang kebebasan politik, menjadi momentum bagi mereka untuk ‘bangun dari tiarap’ dan mengampanyekan kembali ide-ide mendirikan negara Islam Indonesia.

Dalam pandangan kelompok ini, NKRI sebagai negara dengan asas Pancasila, yang merupakan hasil ijtihad politik ulama Nusantara, dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan Islam.

Pandangan demikian, menjadikan mereka tidak segan mengatakan Indonesia adalah negara kafir dan Pancasila thaghut (setan) yang harus ditolak oleh umat Islam.

Kelompok ini juga merasa mendapat pembenaran normatif manakala merujuk kepada teks-teks dalam literatur khazanah Islam klasik (turats atau kitab kuning), yang mewajibkan negara Islam (khilafah) dan menerapkan hudud (hukum-hukum Islam) sebagaimana yang dikonseptualisasikan fuqoha terdahulu dalam fikih klasik. Mereka menganggap, konsep-konsep yang telah dirumuskan dalam fikih klasik itulah satu-satunya interpretasi yang mempresentasikan politik dan hukum Islam—sehingga harus diterapkan kapanpun dan di manapun. Segala sistem pemerintahan, bentuk negara, atau hukum-hukum positif yang tidak sesuai dengan rumusan fikih klasik itu, akan mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak islami atau tidak syar’i.

Dengan pandangan dan anggapan seperti ini, maka praktis kalangan pesantren akan mereka plot sebagai “penghianat khazanah sendiri”. Pesantren merupakan basis dan pusat literatur khazanah Islam klasik, namun sejak awal—melalui tokoh-tokohnya di NU—justru menerima, mendukung, bahkan berada di garda terdepan dalam menjaga dan mempertahankan NKRI sebagai negara-bangsa dan Pancasila sebagai asas negara, serta menolak bentuk negara-agama (khilafah). Pilihan (baca: ijtihad) politik kalangan pesantren yang menolak bentuk negara-agama dan menerima bentuk negara-bangsa ini, mereka anggap menghianati literatur sendiri. Karena teks-teks literatur khazanah pesantren tidak sesuai dengan ide dan agenda politik yang diperjuangkan dan diamalkan oleh kelompok mereka.

Bagi mereka, ini merupakan sebuah ironi. Kalangan pesantren yang notabe sebagai pewaris literatur khazanah Islam klasik, justru tidak mengamalkan isinya—sedangkan mereka yang tidak memiliki basic pesantren justru berjuang mati-matian untuk mengamalkan isi kitab kuning. Dan lantaran itulah, menurut anggapan mereka, kalangan (NU) tidak memiliki landasan dalil normatif, bahkan landasan historis—dalam memilih, menerima, membela, untuk tetap mempertahankan NKRI dan Pancasila.

Idiologi politik kelompok fundamentalis Islam di atas, di era reformasi ini, mereka memperjuangkan secara masif dan militan—baik melalui opini, pemikiran, pendidikan, gerakan, bahkan melalui parlemen dan infiltrasi-infiltrasi kesejumlah organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Propaganda yang paling intens mereka kampanyekan adalah melalui sentimen agama, dengan menggunakan simbol-simbol Islami (baca: Arab) dan jargon-jargon religius. Sehingga sangat mempesona bagi tidak sedikit umat Islam—lebih-lebih masyarakat awam. Sampai-sampai banyak yang terpedaya dan terpengaruhi dengan ide dan agenda-agenda politik mereka.

Bagi bangsa Indonesia, ideologi kelompok fundamentalis Islam tentu saja sangat berbahaya. Karena ide-ide dan agenda-agenda politik mereka bukan hanya akan merusak dan menghianati perjanjian luhur (mu’ahadah) bangsa ini, melainkan sangat potensial akan membawa Indonesia ke dalam kondisi chaos dan konflik horizontal sebagaimana yang terjadi di negara-negara Timur Tengah belakangan. Dalam konteks seperti inilah, penting bagi pemerintah mewaspadai dan membendung gerakan mereka, serta tidak melakukan pembiaran. Sebab setiap usaha mengkonversi suatu bentuk negara, memiliki dhoror (resiko) yang sangat besar dan cost politik yang mahal.

Bagi kalangan pesantren, anggapan atau plot “menghianati khazanah sendiri” dan pilihan (ijtihad) politik yang tidak memiliki dalil normatif seperti tuduhan di atas, sangat mendesak untuk direspon dan diberikan jawaban sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual para santri. Karena sebagai ‘manusia’ pesantren, santri memiliki amanah untuk menjaga dan merealisasikan warisan literatur khazanah Islam klasik tersebut.

Memang harus diakui, bahwa teks-teks dalam literatur khazanah klasik, khususnya bab siyasah, yang mayoritas dikarang oleh ulama Timur Tengah pada abad pertengahan, di mana realitas sosial-politik umat Islam ketika itu menghegemoni dunia. Kajiannya cenderung mewacanakan negara-agama (khilafah)—dan menerapkan atau memformalisasikan hukum-hukum siyasah (hudud). Namun dalam konteks Indonesia, ketika ulama pesantren melakukan ijtihad politik yang direlevansikan dengan realitas sosial dan geo-politik Nusantara di abad modern ini, dan menghasilkan keputusan politik yang tidak sesuai dengan teks-teks kitab kuning, maka apakah kalangan pesantren lantas bisa diplot menghianati literatur khazanah sendiri? Di sinilah jawaban dari tanda tanya yang menjadi persoalan tidak sederhana. Karena dalam memahami literatur khazanah turats, tidak cukup hanya dengan pembacaan secara tekstual melalui pendekatan metodelogis (manhaji). Sehingga bisa dipahami pula kronologi dan latar belakang (‘illah) sebuah hukum fikih dirumuskan.

Tuduhan bahwa keputusan (ijtihad) politik kalangan pesantren yang tidak memiliki landasan normatif, kendatipun tidak benar—namun bisa dimengerti dan dimaklumi. Sebab harus diakui juga bahwa, sampai sejauh ini memang belum banyak tersedia kajian-kajian siyasah Islam yang progresif dan kotekstual. Sehingga literatur siyasah yang dikaji di pesantren-pesantren pun, hingga saat ini juga masih merujuk pada rumusan-rumusan dan konsep-konsep siyasah Islam konvensial itu; seperti karya Syihabuddin Ahmad bin Abni al-Rabi yang dikenal sebagai Ibn Rabi’ (wafat 855 M. / 272 H.), Abu Nashir al-Faraby (870-950 M. / 364-450 H.), Abu Hasan Ali bin al-Mawardi (976-1059 M. / 450-564 H.), dan ulama-ulama fikih abad pertengahan lainnya. Di lingkungan pesantren, nyaris belum ditemukan rujukan-rujukan referensial yang diakui (mu’tabar) yang bisa dijadikan sebagai rujukan, landasan, atau hujah normatif yang benar-benar holistik bagi ijtihad politik ulama Nusantara.

Untuk menjawab kelompok fundamentalis Islam yang menuduh kelangan pesantren sebagai “pengianat khazanah sendiri”, dan untuk mengisi kekosongan referensial (dalil-dalil normatif), justru posisi santri sangat berperan untuk terus menjaga keutuhan NKRI dengan menjadikan ulama-ulama Nusantara sebagai rujukan dan pedoman (i’tibar). Sebab, beliau-beliau mampu menjawab tuduhan-tuduhan tersebut sekaligus memberikan argumentasi dan hujah-hujah fiqhiyah terhadap ijtihad politk ulama pesantren yang menerima NKRI sebagai negara-bangsa dan Pancasila sebagai asasnya. Lebih dari itu, ulama Nusantara juga memberi arahan secara metodelogis tentang wacana formalisasi hukum-hukum Islam, isu-isu politik global-modern, kajian kebangsaan ke-Nusantaraan, dan lain sebagainya, untuk membumikan fikih siyasah Islam dalam pangkuan Ibu Pertiwi, Nusantara.

Metodelogi ulama Nusantara pastinya menggunakan pendekatan maqoshid syariah (nilai-nilai universal agama). Pendekatan ini dipilih setidaknya karena tiga alasan:

Pertama, maqoshid syariah merupakan filosofi kemaslahatan yang menjadi cita-cita esensial dari persyariatan seluruh hukum agama. Karena itu, setiap produk hukum, perlu dicek melalui maqoshid syariah untuk menjamin produk hukum tersebut apakah sejalan dengan filosofi kemaslahatan yang dicita-citakan syariat.

Kedua, ia lebih bersifat metodelogis (manhaji), karena diproyeksikan untuk membangun argumen normatif dan filosofis bagi ijtihad politik Islam dalam konteks Nusantara. Kajian yang bersifat manhaji, praktis akan menjadikan maqoshid syariah sebagai basis atau landasan epistemologinya.

Ketiga, teori-teori, isu-isu atau produk-produk pemikiran dunia modern seperti demokrasi, sekuler, pluralisme, HAM, dan lain sebagainya, hampir belum pernah disinggung dalam literatur khazanah Islam klasik. Sehingga untuk memberikan respon ilmiah, harus diuji melalui maqoshid syariah.

Pasca Rasulullah saw wafat, teks-teks agama (al-Qur’an dan hadits) secara praktis juga berhenti, dan mencapai titik sempurna sebagai pedoman hidup manusia. Hal ini telah ditandaskan sendiri di dalam al-Qur’an yang turun ketika Nabi melaksanakan ritual haji wada’ atau haji perpisahan di akhir hayatnya.

آليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ( الما ئدة: 3
“Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah aku ridhai Islam menjadi agama bagimu”. (QS. al-Maidah:3)

Akan tetapi, kesempurnaan teks-teks agama ini, tentu harus dipahami sebagai kesempurnaan yang besifat potensial, bukan faktual. Artinya, al-Qur’an dan hadits akan senantiasa relevan disetiap ruang dan waktu (shalih likulli zaman wa makan) menjadi dasar kehidupan. Namun dalam pengertian sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan setiap hukum, bukan dalam pengertian sebuah produk hukum kehidupan yang telah ada di dalam al-Qur’an dan hadits. Karena itulah dibutuhkan kerja intelektual (ijtihad) dari santri untuk menggali butir-butir inspirasi yang terpendam di dalamnya. Kerja ijtihad mutlak diperlukan untuk membumikan “pesan-pesan langit” ke dalam ranah profanitas kehidupan manusia. Al-Qur’an dan hadits akan senantiasa “diam” apabila tidak dilakukannya upaya-upaya interpretasi. Tanpa usaha keras mengali butir-buti inspirasi ini, problem-problem kehidupan yang berkembang secara cepat dan dinamis tidak akan pernah bisa diketahui hukumnya. Ibn Rusdy dalam pembukaan kitabnya, Bidayah al-Mujtahid menguraikan:

أنّ الوقائع بين أشخاص الأنامى غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقوارات متناهية ومحال أن يقابل ما لا يتناهى

“Persoalan-persoalan kehidupan terus berkembang secara tak terbatas, sementara teks-teks agama sangat terbatas. (tanpa kerja ijtihad yang terus-menerus), tidak mungkin sesuatu yang tak terbatas bisa dijawab dengan sesuatu yang terbatas”.

Dalam kerja ijtihad, al-Qur’an dan hadist harus dibaca secara kontekstual, agar bisa menangkap prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang dicita-citakan syariat (maqoshid syariah). Prinsip nilai-nilai universal yang dicita-citakan syariat lewat al-Qur’an dan hadits adalah menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan semesta. Sebagaimana misi dari diutusnya Nabi Muahammad Saw. Allah Swt. berfirman:

وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين (الأنبياء: 107

“Dan tidakkah kami utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya’: 107)
Seluruh produk hukum yang digali melalui proses ijtihad, harus mengusung muatan kemaslahatan yang selaras dengan nilai-nilai universal syariat. Rumusan-rumusan hukum yang tidak sejalan dengan muatan kemaslahatan, maka harus dibatalkan. Karena sudah tidak sejalan dengan cita-cita syariat (maqoshid syariah).

Dalam mengartikulasikan kemaslahatan yang menjadi maqoshid syariah ini, statemen al-Ghozali agaknya yang paling representatif. Dalam al-Mustashfa, beliau mengatakan:

أماالمصلحة فهي عبارة فى الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة ولسنا نعنى به ذلك فإنّ جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنّا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكلما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

“Maslahat adalah sebuah istilah untuk meraih kemanfaatan dan menghindari resiko kerusakan. Namun bukan ini yang kita maksudkan (dengan maslahat), karena meraih kemanfaatan dan menghindari keburukan merupakan tujuan dan kepentingan mahluk.

Yang kita maksudkan dengan maslahat ialah, menjaga tujuan-tujuan syariat. Tujuan syariat demi kepentingan mahluk ada lima, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap tindakan yang memiliki muatan penjagaan terhadap lima prinsip dasar ini, maka itulah maslahat. Dan setiap tindakan yang dapat merusak lima prinsip dasar ini, maka itulah mafsadah. Sedangkan mencegahnya, berarti maslahat (pula)”.

Dari sini, kemaslahatan yang bersifat duniawi (mu’amalah ath-thab’i wal iqob) disepakati dan bisa diketahui melalui penilaian akal menurut wacana ulama ushul fikih dan teolog. Namun kemaslahatan yang bersifat ukrowi, terjadi perselisihan antara kelompok Asya’iroh dan Mu’tazilah. Bahkan menurut asy-Syaukani, relevansi perselisihan tersebut hanya dalam periode pra Nubuwwah (qabl al-bi’tsha). Sedangkan untuk kemaslahatan yang besifat duniawi, baik pra atau pasca kenabian, kedua kelompok sepakat. Akal manusia memiliki kemampuan dalam menilai baik dan buruk (kemaslahatan). Hal ini sesuai hadits Nabi Saw;

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيّئا فهو عند الله سيّئ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh muslim, maka baik pula menurut Allah. Dan (sebaliknya), sesuatu yang dinilai buruk oleh muslim, maka buruk pula menurut Allah”.

Dalam menjelaskan makna maslahat, banyak redaksi ulama yang berbeda-beda. Namun secara esensial, para ulama sepakat—maslahat harus selaras dengan maqashid syariah (nilai-nilai universal agama). Artinya, maslahat yang diakui (mu’tabar) sebagai pertimbangan dalam penetepan hukum adalah maslahat yang diartikan dari syariat. Sampai di sini, ulama sepakat. Sedangkan jika maslahat yang disarikan dari maqoshid syariah tersebut bertentangan dengan nash syariat, maka ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama, maslahat demikian dianggap mulghoh (tidak berlaku). Karena menurut al-Ghozali, kemaslahatan pada dasarnya merupakan domain syariat, bukan domain akal. Al-Ghozali dalam kitab Ihya ‘Ulumuddin mengatakan;

لا نبتدع المصالح بل نتّبع فيها

“Kita (tidak memiliki otoritas untuk) mengkreasikan maslahat, tapi (hanya dituntut) mengikutinya”.

Sedangkan menurut at-Thufi, lebih dimenangkan hukum yang disarikan dari maslahat. Sebab, menurut at-Thufi, menjaga maslahat merupakan hukum yang disepakati (muttafaq), sementara nash masih berpotensi diperselisihkan (mukhtalaf). Karena sesuatu yang telah disepakati harus didahulukan daripada sesuatu yang masih diperdebatkan.

Teori maslahat versi at-Thufi dikembangkan dari pemahaman mendalam terhadap hadits:

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ (رواه مالك وإبن ماجة

“Tidak boleh berbuat yang membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh berbuat yang membahayakan (orang lain)”. (HR. Malik dan Ibnu Majah)

Kata ضَرَرَ dan ضِرَارَ dalam hadits tersebut, menurut at-Thufi diartikan sebagai mafsadah yang merupakan antonim dari maslahat. Artinya, apabila syariat melarang berbuat mafsadah, berarti sama dengan syariat memerintahkan berbuat maslahat. Dengan beitu, mendahulukan maslahat daripada nash ketika terjadi kontradiksi dalam teori at-Thufi, tidak berarti menghadapkan maslahat dengan nash. Melainkan menghadapkan satu nash dengan nash lain. Sebab maslahat juga disarikan dari nash. Dalam ushul fikih, ketika satu nash dengan nash yang lain saling berhadapan (ta’adul) atau kontradiksi (ta’arud), maka bisa disikapi dengan beberapa metode seperti; Metode bayan, takhsis, tarjih, jam’u, nasekh, dll.

Dengan demikian, rumusan-rumusan siyasah Islam konversional yang telah kehilangan relevansi bagi kemaslahatan masyarakat kontemporer, harus diijtihadi ulang untuk menjamin relenvensinya. Hanya saja, dalam ijtihad ini harus senantiasa berada dalam koridor maslahat yang menjadi cita-cita besar syariat atau maqoshid syariah.

Maqoshid syariah adalah nilai-nilai universal yang menjadi proyek atau tujuan dan legislasi (pensyariatan) seluruh hukum agama. Nilai-nilai universal ini terangkum dalam lima atau enam prinsip dasar yaitu; hifzh ad-din (perlindungan agama), hifzd an-nafs (perlindungan jiwa), hifzd al-‘aql (perlindungan intelektual), hifzd an-nasl (pelindungan genetik), dan hifzd al-mal (perlindungan properti). Ulama kontemporer (muta’akhirin) menambahkan satu prinsip lagi yakni hifzd al-irdh (perlindungan harga diri).

Nilai-nilai universal syariat ini sangat esensial dan fundamental dalam setiap produk-produk hukum, sebab syariat tidak diturunkan kecuali semata-mata untuk menjamin kemaslahatan bagi manusia, bukan bagi Tuhan.

ومن المتّفق عليه بين جمهور العلماء المسلمين أنّ الله سبحانه ما شرع حكما إلاّ لمصلحة عباده وأنّ هذه المصلحة إمّا جلب نفع لهم وإمّا دفع ضررعنهم فالباعث على تشريع أيّ حكم شرعيّ هو جلب منفعة للناس أو دفع ضررعنهم وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه وهو حكمة الحكم.

“Diantara yang menjadi konsensus mayoritas ulama adalah bahwa Allah swt tidak menurunkan syariat kecuali untuk kemaslahatan hamba-Nya. Kemaslahatan ini ada yang berupa menarik kemanfaatan dan ada yang berupa mencegah kerusakan bagi manusia. Maka motif persyariatan setiap hukum adalah menciptakan kemanfaatan dan menolak kerusakan bagi manusia. Motif ini merupakan tujuan puncak dari persyaratan hukum dan itulah filosofi (hikmah) sebuah hukum”.

Sampai di sini kiranya ditegaskan bahwa, penerimaan dan dukungan kaum pesantren terhadap NKRI, Pancasila, UUD ’45, Bhineka Tungal Ika, dan seluruh sistem yang ada di dalamnya—bukan merupakan penghianatan terhadap literatur khzanah turats. Melainkan kreativitas ijtihad ulama Nusantara, dengan mempertimbangkan realitas bangsa Indonesia dan kompleksitas, totalitas, serta universalitas dalil-dalil agama. Maka kita sebagai santri harus berperan dalam menjaga keutuhan NKRI dengan meneruskan perjuangan beliau-beliau (berijtihad politik) untuk membumikan ajaran-ajaran Islam (fiqh as-siyasah) di pangkuan Ibu Pertiwi demi membangun Indonesia menjadi baldatun ath-thayyibah wa rabbun ghofur. Wallahu a’lam[]

Penulis: Miftahul Jannah
Ttl        : Bekasi, 10 Nopember 1999

NASIONALISME Religus Manhaj Kebangsaan Ulama’ Nusantara

LirboyoNet, Kediri- Telah banyak diketahui, Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, sejak dulu hingga sekarang berupaya mempertahankan tradisi literasi dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan menerbitkan kitab dan buku-buku keislaman. Melalui Ma’had Aly Lirboyo, setiap tahunnya Pondok Pesantren Lirboyo menelurkan berbagai karya ilmiah.

Buku yang berjudul NASIONALISME RELIGIUS ini hadir dari upaya anak-anak pesantren, memberikan sumbangsih kepada negara, dalam upaya membumikan paham kebangsaan, yang sudah bertahun-tahun dianut dan disepakati sebagai mu’ahadah oleh bangsa indonesia. Sekaligus untuk meredam polemik negara-agama, yang kini getol diperjuangkan oleh kelompok formalis. Disamping itu, dalam kajian buku ini juga akan merespon tuduhan-tuduhan miring kelompok fundamental yang menganggap ulama’ pesantren telah membohongi diri sendiri dalam memutuskan untuk memilih dan menerima NKRI sebagai negara-bangsa dengan asas Pancasila. Lebih dari itu, kajian buku ini juga akan merespon isu dan gagasan politik modern yang kerap dianggap sebagai anak kandung negara barat, yang digunakan sebagai rumusan sistem negara Indonesia. Dan menurut mereka sangat bertentangan dengan ajaran agama islam (syari’at).

Untuk merespon berbagai isu dan tuduhan-tuduhan diatas, metodologi dalam kajian buku ini, mengedepankan argumentasi dalil-dalil fiqhiyyah, dari perpaduan khazanah ulama’ salaf dan khalaf. Kemudian dipadu melalui pendekatan usul fiqih dan kaidah fiqih. Tentunya rumusan hukum yang dihasilkan tidak akan keluar dan telah diuji melalui prinsip universal agama.

Dengan menggunakan pendekatan normatif diatas, secara tidak langsung buku ini akan membedah dan membongkar kesalahan fatal kelompok-kelompok fundamentalis yang talah memanfaatkan dalil-dalil normatif salaf, dibelokkan ma’nanya untuk kepentingan politiknya. Sehingga mereka kerap menuduh “barang-barang modern” sesat, taghut, dan kafir.

Namun sebelum itu, untuk kepentingan membumikan paham kebangsaan, pada bagian-I buku ini, terlebih dahulu mengupas konsep Nasionalisme secara utuh, yang kerap dianggap sebagai ide yang bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya menginjak pada bagian ke-II, berisi tentang respon polemik negara-agama, yang diproyeksikan meredam wacana negara-agama (khilafah), yang didalamnya memuat isu formalisasi syari’at. Kemudian untuk bagian ke-III, diproyeksikan untuk merespon isu-isu politk modern melalui pendekatan maslahah, termasuk isu demokrasi, isu politisasi agama, isu intoleransi, dll. Dan pada bagaian ke-IV buku ini, akan diuraikan kajian kebangsaan untuk melegitimasi dan memberikan hujjah terhadap NKRI dan Pancasila. [ ]


Baca juga:
TIGA BUKU BARU TERBITAN MA’HAD ALY LIRBOYO

Tonton juga:
MUDIK AKBAR PONDOK PESANTREN LIRBOYO

Ketika Rasulullah Saw. Membenarkan Nasionalisme

Jiwa nasionalisme yang dimiliki Rasulullah Saw. terurai jelas dalam salah satu hadis yang menjelaskan tentang kecintaannya kepada kota Madinah:

كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ المَدِينَةِ، أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا

Ketika Rasulullah Saw pulang dari bepergian dan melihat dinding kota madinah, beliau mempercepat laju ontanya. Dan bila mengendarai tunggangan (seperti kuda), maka beliau menggerak-gerakkan karena cintanya kepada Madinah.” (HR. al-Bukhari)[1]

Substansi kandungan hadis tersebut dikemukakan oleh pakar hadis kenamaan, al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqolani dalam kitabnya yang berjudul Fath Al-Bari. Ia menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat petunjuk atas keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya.[2] Bahkan di beberapa hadis, Rasulullah Saw selalu menjunjung tinggi bangsa Arab dan menunjukkan kecintaannya.

Dalam penerapannya, semangat nasionalisme mampu menciptakan dialog kehidupan yang rukun dan damai. Bahkan semangat itu sangat diperlukan untuk memperkuat sendi-sendi kenegaraan dari berbagai paham radikalisme, ekstremisme, dan semacamnya yang merongrong kebhinnekaan bangsa ini. Sahabat Umar bin Khattab Ra pernah menuturkan:

لَوْلَا حُبُّ الْوَطَنِ لَخَرُبَ بَلَدُ السُّوْءِ فَبِحُبِّ الْأَوْطَانِ عُمِرَتِ الْبُلْدَانِ

Seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur negeri yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri termakmurkan.[3]

Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw, sudah saatnya rakyat Indonesia terus mengokohkan semangat nasionalisme atas bangsa Indonesia dengan modal empat pilar bangsa, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

[]WaAllahu a’lam


[1] Shahih al-Bukhari, vol. III hlm. 23.

[2] Fath al-Bari, vol. III hlm. 705.

[3] Tafsir Ruh al-Bayan, vol. VI hlm. 320, CD. Maktabah Syamilah

Mengkaji Hadis “Ḥubbul Waṭan Minal Īmān”


Ada sebuah “hadis” yang sering dikutip oleh beberapa orang sebagai dalil untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Hadis tersebut berbunyi:

حُبُّ الْوطنِ مِنَ الإيمان

“Cinta tanah air sebagian dari iman.”

Sejauh ini memang belum ada ulama yang menjelaskan kesahihannya. Bahkan Syekh Ash Shaghani mengatakan hadis ini adalah hadis mauḍū’ (palsu); tidak boleh dinisbatkan pada Rasulullah saw. Maka tidak keliru bila ada ulama yang mengatakan itu bukan sabda Nabi.

Lalu, ketika hadis tersebut mauḍū’, apakah lantas rasa cinta tanah air (ḥubbul waṭan) tidak dapat dibenarkan? Jawabannya jelas tidak, karena meskipun dinyatakan mauḍū’, banyak ulama menjelaskan bahwa maknanya sah-sah saja.

Untuk penafsiran maknanya sendiri ada dua. Pertama seperti dijelaskan Ibn Allan dalam Dalīl Al Fāliḥīn:

والإنسان في الدنيا غريب على الحقيقة لأن الوطن الحقيقي هو الجنة كما حمل عليه كثير «حب الوطن من الإيمان» على الجنة وهي التي أنزل الله بها الأبوين ابتداء وإليها المرجع إن شاء الله تعالى

“Manusia di dunia hakikatnya hanyalah pengembara, karena tanah air yang hakiki adalah surga, seperti penafsiran banyak ulama terhadap ‘Ḥubbul waṭan minal īmān’. Surga adalah tempat Allah Swt. menurunkan bapak dan ibu kita pertama kali. Dan ke sanalah tempat (kita) kembali, insyaallah.”

Kedua, tanah air yang dimaksud adalah tanah yang kita kenal dan kita tempati, sebagaimana penjelasan Al‘Ajluni dalam Kasyf Al Khafā`:

أو المراد به الوطن المتعارف ولكن بشرط أن يكون سبب حبه صلة أرحامه، أو إحسانه إلى أهل بلده من فقرائه وأيتامه

“Atau yang dimaksud adalah tanah air yang kita kenal, tapi dengan syarat sebab cintanya adalah menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada penduduknya, lebih-lebih kaum fakir sertaanak-anak yatim.”

Kedua referensi di atas tidak terlalu meributkan soal kesahihan lafal “hadis” tersebut. Sebab, meski dinyatakan maudū’, tidak ada yangsalah dengan maknanya. Hal ini dikuatkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa ketika Rasulullah saw. datang dari bepergian dan memandang tembok kota Madinah, beliau mempercepat laju untanya; dan bila mengendarai tunggangan(seperti kuda), beliau gerak-gerakkan karena cintanya pada Madinah.

Dalam mengomentari riwayat ini, Ibn Hajar Al ‘Asqalani berkata, “Dari hadis ini ada petunjuk atas keutamaan Madinah serta atas disyariatkannya cinta tanah air.”

Karena maknanya yang sahih sebagaimana telah sedikit dijelaskan penulis, tak heran jika salah satu pahlawan nasional, K.H. M. Hasyim Asy’ari juga pernah mengutip kalimat ini dalam salah satu karyanya. Tentu sebagai ulama hadis yang diakui pada zamannya, beliau tahu ini bukan hadis sahih; beliau tidak menisbatkannya pada Rasulullahsaw.

Walhasil, nasionalisme tak usah dipertentangkan dengan Islam, karena justru dapat menjadi media pengamalan ajaran Islam secara kāffah. Dan, sebagai penutup, penulis akan mengutip pernyataan Sayyidina Umar r.a. terkait pentingnya ḥubbul waṭan:

لولا حب الوطن لخرب بلد السوء، فبحب الأوطان عمرت البلدان

“Tanpa cinta tanah air, niscaya akan hancur suatu negeri yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri termakmurkan.”

Penulis: M. Abdul Rozzaaq, Mahasantri Ma’had Aly Lirboyo Semester VIII. Mengabdi di Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi-aat.

kontak twitter @mad_rojak