Tag Archives: Nasionalisme

Cakrawala Santri Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai nation-state (negara-bangsa) dengan asas Pancasila, adalah hasil kesepakatan para founding fathers (pendiri bangsa) termasuk para ulama Nusantara. Kesepakatan ini merupakan sebuah negara berdaulat yang mengayomi seluruh rakyatnya yang majemuk, dengan beragam suku, bangsa, dan agama.

Namun dalam perjalanan sejarahnya, perjanjian luhur yang telah diikrarkan atas dasar kearifan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa ini, tidak henti-hentinya mendapat rongrongan dari kelompok fundamentalis Islam yang memaksakan kehendaknya. Kelompok ini hendak mengkonversi NKRI sebagai negara-bangsa menjadi negara-agama, dengan mengabaikan kenyataan pluralitas bangsa Indonesia.
Benih ideologi kelompok fundamentalis Islam ini sebenarnya sudah ada sejak awal kemerdekaan tahun 1945. Baik yang bersifat konstitusional, seperti aspirasi-aspirasi yang disuarakan dalam majelis konstitute, atau bersifat militer Seperti dalam kasus DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) tahun 1949, yang berusaha mendirikan negara Islam dan menolak Pancasila. Kelompok ini kemudian ‘tiarap’ selama beberapa dekade pada era Orde Lama dan Orde Baru. Era Reformasi yang memberikan ruang kebebasan politik, menjadi momentum bagi mereka untuk ‘bangun dari tiarap’ dan mengampanyekan kembali ide-ide mendirikan negara Islam Indonesia.

Dalam pandangan kelompok ini, NKRI sebagai negara dengan asas Pancasila, yang merupakan hasil ijtihad politik ulama Nusantara, dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan Islam.

Pandangan demikian, menjadikan mereka tidak segan mengatakan Indonesia adalah negara kafir dan Pancasila thaghut (setan) yang harus ditolak oleh umat Islam.

Kelompok ini juga merasa mendapat pembenaran normatif manakala merujuk kepada teks-teks dalam literatur khazanah Islam klasik (turats atau kitab kuning), yang mewajibkan negara Islam (khilafah) dan menerapkan hudud (hukum-hukum Islam) sebagaimana yang dikonseptualisasikan fuqoha terdahulu dalam fikih klasik. Mereka menganggap, konsep-konsep yang telah dirumuskan dalam fikih klasik itulah satu-satunya interpretasi yang mempresentasikan politik dan hukum Islam—sehingga harus diterapkan kapanpun dan di manapun. Segala sistem pemerintahan, bentuk negara, atau hukum-hukum positif yang tidak sesuai dengan rumusan fikih klasik itu, akan mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak islami atau tidak syar’i.

Dengan pandangan dan anggapan seperti ini, maka praktis kalangan pesantren akan mereka plot sebagai “penghianat khazanah sendiri”. Pesantren merupakan basis dan pusat literatur khazanah Islam klasik, namun sejak awal—melalui tokoh-tokohnya di NU—justru menerima, mendukung, bahkan berada di garda terdepan dalam menjaga dan mempertahankan NKRI sebagai negara-bangsa dan Pancasila sebagai asas negara, serta menolak bentuk negara-agama (khilafah). Pilihan (baca: ijtihad) politik kalangan pesantren yang menolak bentuk negara-agama dan menerima bentuk negara-bangsa ini, mereka anggap menghianati literatur sendiri. Karena teks-teks literatur khazanah pesantren tidak sesuai dengan ide dan agenda politik yang diperjuangkan dan diamalkan oleh kelompok mereka.

Bagi mereka, ini merupakan sebuah ironi. Kalangan pesantren yang notabe sebagai pewaris literatur khazanah Islam klasik, justru tidak mengamalkan isinya—sedangkan mereka yang tidak memiliki basic pesantren justru berjuang mati-matian untuk mengamalkan isi kitab kuning. Dan lantaran itulah, menurut anggapan mereka, kalangan (NU) tidak memiliki landasan dalil normatif, bahkan landasan historis—dalam memilih, menerima, membela, untuk tetap mempertahankan NKRI dan Pancasila.

Idiologi politik kelompok fundamentalis Islam di atas, di era reformasi ini, mereka memperjuangkan secara masif dan militan—baik melalui opini, pemikiran, pendidikan, gerakan, bahkan melalui parlemen dan infiltrasi-infiltrasi kesejumlah organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Propaganda yang paling intens mereka kampanyekan adalah melalui sentimen agama, dengan menggunakan simbol-simbol Islami (baca: Arab) dan jargon-jargon religius. Sehingga sangat mempesona bagi tidak sedikit umat Islam—lebih-lebih masyarakat awam. Sampai-sampai banyak yang terpedaya dan terpengaruhi dengan ide dan agenda-agenda politik mereka.

Bagi bangsa Indonesia, ideologi kelompok fundamentalis Islam tentu saja sangat berbahaya. Karena ide-ide dan agenda-agenda politik mereka bukan hanya akan merusak dan menghianati perjanjian luhur (mu’ahadah) bangsa ini, melainkan sangat potensial akan membawa Indonesia ke dalam kondisi chaos dan konflik horizontal sebagaimana yang terjadi di negara-negara Timur Tengah belakangan. Dalam konteks seperti inilah, penting bagi pemerintah mewaspadai dan membendung gerakan mereka, serta tidak melakukan pembiaran. Sebab setiap usaha mengkonversi suatu bentuk negara, memiliki dhoror (resiko) yang sangat besar dan cost politik yang mahal.

Bagi kalangan pesantren, anggapan atau plot “menghianati khazanah sendiri” dan pilihan (ijtihad) politik yang tidak memiliki dalil normatif seperti tuduhan di atas, sangat mendesak untuk direspon dan diberikan jawaban sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual para santri. Karena sebagai ‘manusia’ pesantren, santri memiliki amanah untuk menjaga dan merealisasikan warisan literatur khazanah Islam klasik tersebut.

Memang harus diakui, bahwa teks-teks dalam literatur khazanah klasik, khususnya bab siyasah, yang mayoritas dikarang oleh ulama Timur Tengah pada abad pertengahan, di mana realitas sosial-politik umat Islam ketika itu menghegemoni dunia. Kajiannya cenderung mewacanakan negara-agama (khilafah)—dan menerapkan atau memformalisasikan hukum-hukum siyasah (hudud). Namun dalam konteks Indonesia, ketika ulama pesantren melakukan ijtihad politik yang direlevansikan dengan realitas sosial dan geo-politik Nusantara di abad modern ini, dan menghasilkan keputusan politik yang tidak sesuai dengan teks-teks kitab kuning, maka apakah kalangan pesantren lantas bisa diplot menghianati literatur khazanah sendiri? Di sinilah jawaban dari tanda tanya yang menjadi persoalan tidak sederhana. Karena dalam memahami literatur khazanah turats, tidak cukup hanya dengan pembacaan secara tekstual melalui pendekatan metodelogis (manhaji). Sehingga bisa dipahami pula kronologi dan latar belakang (‘illah) sebuah hukum fikih dirumuskan.

Tuduhan bahwa keputusan (ijtihad) politik kalangan pesantren yang tidak memiliki landasan normatif, kendatipun tidak benar—namun bisa dimengerti dan dimaklumi. Sebab harus diakui juga bahwa, sampai sejauh ini memang belum banyak tersedia kajian-kajian siyasah Islam yang progresif dan kotekstual. Sehingga literatur siyasah yang dikaji di pesantren-pesantren pun, hingga saat ini juga masih merujuk pada rumusan-rumusan dan konsep-konsep siyasah Islam konvensial itu; seperti karya Syihabuddin Ahmad bin Abni al-Rabi yang dikenal sebagai Ibn Rabi’ (wafat 855 M. / 272 H.), Abu Nashir al-Faraby (870-950 M. / 364-450 H.), Abu Hasan Ali bin al-Mawardi (976-1059 M. / 450-564 H.), dan ulama-ulama fikih abad pertengahan lainnya. Di lingkungan pesantren, nyaris belum ditemukan rujukan-rujukan referensial yang diakui (mu’tabar) yang bisa dijadikan sebagai rujukan, landasan, atau hujah normatif yang benar-benar holistik bagi ijtihad politik ulama Nusantara.

Untuk menjawab kelompok fundamentalis Islam yang menuduh kelangan pesantren sebagai “pengianat khazanah sendiri”, dan untuk mengisi kekosongan referensial (dalil-dalil normatif), justru posisi santri sangat berperan untuk terus menjaga keutuhan NKRI dengan menjadikan ulama-ulama Nusantara sebagai rujukan dan pedoman (i’tibar). Sebab, beliau-beliau mampu menjawab tuduhan-tuduhan tersebut sekaligus memberikan argumentasi dan hujah-hujah fiqhiyah terhadap ijtihad politk ulama pesantren yang menerima NKRI sebagai negara-bangsa dan Pancasila sebagai asasnya. Lebih dari itu, ulama Nusantara juga memberi arahan secara metodelogis tentang wacana formalisasi hukum-hukum Islam, isu-isu politik global-modern, kajian kebangsaan ke-Nusantaraan, dan lain sebagainya, untuk membumikan fikih siyasah Islam dalam pangkuan Ibu Pertiwi, Nusantara.

Metodelogi ulama Nusantara pastinya menggunakan pendekatan maqoshid syariah (nilai-nilai universal agama). Pendekatan ini dipilih setidaknya karena tiga alasan:

Pertama, maqoshid syariah merupakan filosofi kemaslahatan yang menjadi cita-cita esensial dari persyariatan seluruh hukum agama. Karena itu, setiap produk hukum, perlu dicek melalui maqoshid syariah untuk menjamin produk hukum tersebut apakah sejalan dengan filosofi kemaslahatan yang dicita-citakan syariat.

Kedua, ia lebih bersifat metodelogis (manhaji), karena diproyeksikan untuk membangun argumen normatif dan filosofis bagi ijtihad politik Islam dalam konteks Nusantara. Kajian yang bersifat manhaji, praktis akan menjadikan maqoshid syariah sebagai basis atau landasan epistemologinya.

Ketiga, teori-teori, isu-isu atau produk-produk pemikiran dunia modern seperti demokrasi, sekuler, pluralisme, HAM, dan lain sebagainya, hampir belum pernah disinggung dalam literatur khazanah Islam klasik. Sehingga untuk memberikan respon ilmiah, harus diuji melalui maqoshid syariah.

Pasca Rasulullah saw wafat, teks-teks agama (al-Qur’an dan hadits) secara praktis juga berhenti, dan mencapai titik sempurna sebagai pedoman hidup manusia. Hal ini telah ditandaskan sendiri di dalam al-Qur’an yang turun ketika Nabi melaksanakan ritual haji wada’ atau haji perpisahan di akhir hayatnya.

آليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ( الما ئدة: 3
“Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah aku ridhai Islam menjadi agama bagimu”. (QS. al-Maidah:3)

Akan tetapi, kesempurnaan teks-teks agama ini, tentu harus dipahami sebagai kesempurnaan yang besifat potensial, bukan faktual. Artinya, al-Qur’an dan hadits akan senantiasa relevan disetiap ruang dan waktu (shalih likulli zaman wa makan) menjadi dasar kehidupan. Namun dalam pengertian sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan setiap hukum, bukan dalam pengertian sebuah produk hukum kehidupan yang telah ada di dalam al-Qur’an dan hadits. Karena itulah dibutuhkan kerja intelektual (ijtihad) dari santri untuk menggali butir-butir inspirasi yang terpendam di dalamnya. Kerja ijtihad mutlak diperlukan untuk membumikan “pesan-pesan langit” ke dalam ranah profanitas kehidupan manusia. Al-Qur’an dan hadits akan senantiasa “diam” apabila tidak dilakukannya upaya-upaya interpretasi. Tanpa usaha keras mengali butir-buti inspirasi ini, problem-problem kehidupan yang berkembang secara cepat dan dinamis tidak akan pernah bisa diketahui hukumnya. Ibn Rusdy dalam pembukaan kitabnya, Bidayah al-Mujtahid menguraikan:

أنّ الوقائع بين أشخاص الأنامى غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقوارات متناهية ومحال أن يقابل ما لا يتناهى

“Persoalan-persoalan kehidupan terus berkembang secara tak terbatas, sementara teks-teks agama sangat terbatas. (tanpa kerja ijtihad yang terus-menerus), tidak mungkin sesuatu yang tak terbatas bisa dijawab dengan sesuatu yang terbatas”.

Dalam kerja ijtihad, al-Qur’an dan hadist harus dibaca secara kontekstual, agar bisa menangkap prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang dicita-citakan syariat (maqoshid syariah). Prinsip nilai-nilai universal yang dicita-citakan syariat lewat al-Qur’an dan hadits adalah menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan semesta. Sebagaimana misi dari diutusnya Nabi Muahammad Saw. Allah Swt. berfirman:

وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين (الأنبياء: 107

“Dan tidakkah kami utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya’: 107)
Seluruh produk hukum yang digali melalui proses ijtihad, harus mengusung muatan kemaslahatan yang selaras dengan nilai-nilai universal syariat. Rumusan-rumusan hukum yang tidak sejalan dengan muatan kemaslahatan, maka harus dibatalkan. Karena sudah tidak sejalan dengan cita-cita syariat (maqoshid syariah).

Dalam mengartikulasikan kemaslahatan yang menjadi maqoshid syariah ini, statemen al-Ghozali agaknya yang paling representatif. Dalam al-Mustashfa, beliau mengatakan:

أماالمصلحة فهي عبارة فى الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة ولسنا نعنى به ذلك فإنّ جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنّا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكلما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

“Maslahat adalah sebuah istilah untuk meraih kemanfaatan dan menghindari resiko kerusakan. Namun bukan ini yang kita maksudkan (dengan maslahat), karena meraih kemanfaatan dan menghindari keburukan merupakan tujuan dan kepentingan mahluk.

Yang kita maksudkan dengan maslahat ialah, menjaga tujuan-tujuan syariat. Tujuan syariat demi kepentingan mahluk ada lima, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap tindakan yang memiliki muatan penjagaan terhadap lima prinsip dasar ini, maka itulah maslahat. Dan setiap tindakan yang dapat merusak lima prinsip dasar ini, maka itulah mafsadah. Sedangkan mencegahnya, berarti maslahat (pula)”.

Dari sini, kemaslahatan yang bersifat duniawi (mu’amalah ath-thab’i wal iqob) disepakati dan bisa diketahui melalui penilaian akal menurut wacana ulama ushul fikih dan teolog. Namun kemaslahatan yang bersifat ukrowi, terjadi perselisihan antara kelompok Asya’iroh dan Mu’tazilah. Bahkan menurut asy-Syaukani, relevansi perselisihan tersebut hanya dalam periode pra Nubuwwah (qabl al-bi’tsha). Sedangkan untuk kemaslahatan yang besifat duniawi, baik pra atau pasca kenabian, kedua kelompok sepakat. Akal manusia memiliki kemampuan dalam menilai baik dan buruk (kemaslahatan). Hal ini sesuai hadits Nabi Saw;

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيّئا فهو عند الله سيّئ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh muslim, maka baik pula menurut Allah. Dan (sebaliknya), sesuatu yang dinilai buruk oleh muslim, maka buruk pula menurut Allah”.

Dalam menjelaskan makna maslahat, banyak redaksi ulama yang berbeda-beda. Namun secara esensial, para ulama sepakat—maslahat harus selaras dengan maqashid syariah (nilai-nilai universal agama). Artinya, maslahat yang diakui (mu’tabar) sebagai pertimbangan dalam penetepan hukum adalah maslahat yang diartikan dari syariat. Sampai di sini, ulama sepakat. Sedangkan jika maslahat yang disarikan dari maqoshid syariah tersebut bertentangan dengan nash syariat, maka ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama, maslahat demikian dianggap mulghoh (tidak berlaku). Karena menurut al-Ghozali, kemaslahatan pada dasarnya merupakan domain syariat, bukan domain akal. Al-Ghozali dalam kitab Ihya ‘Ulumuddin mengatakan;

لا نبتدع المصالح بل نتّبع فيها

“Kita (tidak memiliki otoritas untuk) mengkreasikan maslahat, tapi (hanya dituntut) mengikutinya”.

Sedangkan menurut at-Thufi, lebih dimenangkan hukum yang disarikan dari maslahat. Sebab, menurut at-Thufi, menjaga maslahat merupakan hukum yang disepakati (muttafaq), sementara nash masih berpotensi diperselisihkan (mukhtalaf). Karena sesuatu yang telah disepakati harus didahulukan daripada sesuatu yang masih diperdebatkan.

Teori maslahat versi at-Thufi dikembangkan dari pemahaman mendalam terhadap hadits:

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ (رواه مالك وإبن ماجة

“Tidak boleh berbuat yang membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh berbuat yang membahayakan (orang lain)”. (HR. Malik dan Ibnu Majah)

Kata ضَرَرَ dan ضِرَارَ dalam hadits tersebut, menurut at-Thufi diartikan sebagai mafsadah yang merupakan antonim dari maslahat. Artinya, apabila syariat melarang berbuat mafsadah, berarti sama dengan syariat memerintahkan berbuat maslahat. Dengan beitu, mendahulukan maslahat daripada nash ketika terjadi kontradiksi dalam teori at-Thufi, tidak berarti menghadapkan maslahat dengan nash. Melainkan menghadapkan satu nash dengan nash lain. Sebab maslahat juga disarikan dari nash. Dalam ushul fikih, ketika satu nash dengan nash yang lain saling berhadapan (ta’adul) atau kontradiksi (ta’arud), maka bisa disikapi dengan beberapa metode seperti; Metode bayan, takhsis, tarjih, jam’u, nasekh, dll.

Dengan demikian, rumusan-rumusan siyasah Islam konversional yang telah kehilangan relevansi bagi kemaslahatan masyarakat kontemporer, harus diijtihadi ulang untuk menjamin relenvensinya. Hanya saja, dalam ijtihad ini harus senantiasa berada dalam koridor maslahat yang menjadi cita-cita besar syariat atau maqoshid syariah.

Maqoshid syariah adalah nilai-nilai universal yang menjadi proyek atau tujuan dan legislasi (pensyariatan) seluruh hukum agama. Nilai-nilai universal ini terangkum dalam lima atau enam prinsip dasar yaitu; hifzh ad-din (perlindungan agama), hifzd an-nafs (perlindungan jiwa), hifzd al-‘aql (perlindungan intelektual), hifzd an-nasl (pelindungan genetik), dan hifzd al-mal (perlindungan properti). Ulama kontemporer (muta’akhirin) menambahkan satu prinsip lagi yakni hifzd al-irdh (perlindungan harga diri).

Nilai-nilai universal syariat ini sangat esensial dan fundamental dalam setiap produk-produk hukum, sebab syariat tidak diturunkan kecuali semata-mata untuk menjamin kemaslahatan bagi manusia, bukan bagi Tuhan.

ومن المتّفق عليه بين جمهور العلماء المسلمين أنّ الله سبحانه ما شرع حكما إلاّ لمصلحة عباده وأنّ هذه المصلحة إمّا جلب نفع لهم وإمّا دفع ضررعنهم فالباعث على تشريع أيّ حكم شرعيّ هو جلب منفعة للناس أو دفع ضررعنهم وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه وهو حكمة الحكم.

“Diantara yang menjadi konsensus mayoritas ulama adalah bahwa Allah swt tidak menurunkan syariat kecuali untuk kemaslahatan hamba-Nya. Kemaslahatan ini ada yang berupa menarik kemanfaatan dan ada yang berupa mencegah kerusakan bagi manusia. Maka motif persyariatan setiap hukum adalah menciptakan kemanfaatan dan menolak kerusakan bagi manusia. Motif ini merupakan tujuan puncak dari persyaratan hukum dan itulah filosofi (hikmah) sebuah hukum”.

Sampai di sini kiranya ditegaskan bahwa, penerimaan dan dukungan kaum pesantren terhadap NKRI, Pancasila, UUD ’45, Bhineka Tungal Ika, dan seluruh sistem yang ada di dalamnya—bukan merupakan penghianatan terhadap literatur khzanah turats. Melainkan kreativitas ijtihad ulama Nusantara, dengan mempertimbangkan realitas bangsa Indonesia dan kompleksitas, totalitas, serta universalitas dalil-dalil agama. Maka kita sebagai santri harus berperan dalam menjaga keutuhan NKRI dengan meneruskan perjuangan beliau-beliau (berijtihad politik) untuk membumikan ajaran-ajaran Islam (fiqh as-siyasah) di pangkuan Ibu Pertiwi demi membangun Indonesia menjadi baldatun ath-thayyibah wa rabbun ghofur. Wallahu a’lam[]

Penulis: Miftahul Jannah
Ttl        : Bekasi, 10 Nopember 1999

NASIONALISME Religus Manhaj Kebangsaan Ulama’ Nusantara

LirboyoNet, Kediri- Telah banyak diketahui, Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, sejak dulu hingga sekarang berupaya mempertahankan tradisi literasi dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan menerbitkan kitab dan buku-buku keislaman. Melalui Ma’had Aly Lirboyo, setiap tahunnya Pondok Pesantren Lirboyo menelurkan berbagai karya ilmiah.

Buku yang berjudul NASIONALISME RELIGIUS ini hadir dari upaya anak-anak pesantren, memberikan sumbangsih kepada negara, dalam upaya membumikan paham kebangsaan, yang sudah bertahun-tahun dianut dan disepakati sebagai mu’ahadah oleh bangsa indonesia. Sekaligus untuk meredam polemik negara-agama, yang kini getol diperjuangkan oleh kelompok formalis. Disamping itu, dalam kajian buku ini juga akan merespon tuduhan-tuduhan miring kelompok fundamental yang menganggap ulama’ pesantren telah membohongi diri sendiri dalam memutuskan untuk memilih dan menerima NKRI sebagai negara-bangsa dengan asas Pancasila. Lebih dari itu, kajian buku ini juga akan merespon isu dan gagasan politik modern yang kerap dianggap sebagai anak kandung negara barat, yang digunakan sebagai rumusan sistem negara Indonesia. Dan menurut mereka sangat bertentangan dengan ajaran agama islam (syari’at).

Untuk merespon berbagai isu dan tuduhan-tuduhan diatas, metodologi dalam kajian buku ini, mengedepankan argumentasi dalil-dalil fiqhiyyah, dari perpaduan khazanah ulama’ salaf dan khalaf. Kemudian dipadu melalui pendekatan usul fiqih dan kaidah fiqih. Tentunya rumusan hukum yang dihasilkan tidak akan keluar dan telah diuji melalui prinsip universal agama.

Dengan menggunakan pendekatan normatif diatas, secara tidak langsung buku ini akan membedah dan membongkar kesalahan fatal kelompok-kelompok fundamentalis yang talah memanfaatkan dalil-dalil normatif salaf, dibelokkan ma’nanya untuk kepentingan politiknya. Sehingga mereka kerap menuduh “barang-barang modern” sesat, taghut, dan kafir.

Namun sebelum itu, untuk kepentingan membumikan paham kebangsaan, pada bagian-I buku ini, terlebih dahulu mengupas konsep Nasionalisme secara utuh, yang kerap dianggap sebagai ide yang bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya menginjak pada bagian ke-II, berisi tentang respon polemik negara-agama, yang diproyeksikan meredam wacana negara-agama (khilafah), yang didalamnya memuat isu formalisasi syari’at. Kemudian untuk bagian ke-III, diproyeksikan untuk merespon isu-isu politk modern melalui pendekatan maslahah, termasuk isu demokrasi, isu politisasi agama, isu intoleransi, dll. Dan pada bagaian ke-IV buku ini, akan diuraikan kajian kebangsaan untuk melegitimasi dan memberikan hujjah terhadap NKRI dan Pancasila. [ ]


Baca juga:
TIGA BUKU BARU TERBITAN MA’HAD ALY LIRBOYO

Tonton juga:
MUDIK AKBAR PONDOK PESANTREN LIRBOYO

Ketika Rasulullah Saw. Membenarkan Nasionalisme

Jiwa nasionalisme yang dimiliki Rasulullah Saw. terurai jelas dalam salah satu hadis yang menjelaskan tentang kecintaannya kepada kota Madinah:

كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ المَدِينَةِ، أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا

Ketika Rasulullah Saw pulang dari bepergian dan melihat dinding kota madinah, beliau mempercepat laju ontanya. Dan bila mengendarai tunggangan (seperti kuda), maka beliau menggerak-gerakkan karena cintanya kepada Madinah.” (HR. al-Bukhari)[1]

Substansi kandungan hadis tersebut dikemukakan oleh pakar hadis kenamaan, al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqolani dalam kitabnya yang berjudul Fath Al-Bari. Ia menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat petunjuk atas keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya.[2] Bahkan di beberapa hadis, Rasulullah Saw selalu menjunjung tinggi bangsa Arab dan menunjukkan kecintaannya.

Dalam penerapannya, semangat nasionalisme mampu menciptakan dialog kehidupan yang rukun dan damai. Bahkan semangat itu sangat diperlukan untuk memperkuat sendi-sendi kenegaraan dari berbagai paham radikalisme, ekstremisme, dan semacamnya yang merongrong kebhinnekaan bangsa ini. Sahabat Umar bin Khattab Ra pernah menuturkan:

لَوْلَا حُبُّ الْوَطَنِ لَخَرُبَ بَلَدُ السُّوْءِ فَبِحُبِّ الْأَوْطَانِ عُمِرَتِ الْبُلْدَانِ

Seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur negeri yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri termakmurkan.[3]

Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw, sudah saatnya rakyat Indonesia terus mengokohkan semangat nasionalisme atas bangsa Indonesia dengan modal empat pilar bangsa, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

[]WaAllahu a’lam


[1] Shahih al-Bukhari, vol. III hlm. 23.

[2] Fath al-Bari, vol. III hlm. 705.

[3] Tafsir Ruh al-Bayan, vol. VI hlm. 320, CD. Maktabah Syamilah

Mengkaji Hadis “Ḥubbul Waṭan Minal Īmān”


Ada sebuah “hadis” yang sering dikutip oleh beberapa orang sebagai dalil untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Hadis tersebut berbunyi:

حُبُّ الْوطنِ مِنَ الإيمان

“Cinta tanah air sebagian dari iman.”

Sejauh ini memang belum ada ulama yang menjelaskan kesahihannya. Bahkan Syekh Ash Shaghani mengatakan hadis ini adalah hadis mauḍū’ (palsu); tidak boleh dinisbatkan pada Rasulullah saw. Maka tidak keliru bila ada ulama yang mengatakan itu bukan sabda Nabi.

Lalu, ketika hadis tersebut mauḍū’, apakah lantas rasa cinta tanah air (ḥubbul waṭan) tidak dapat dibenarkan? Jawabannya jelas tidak, karena meskipun dinyatakan mauḍū’, banyak ulama menjelaskan bahwa maknanya sah-sah saja.

Untuk penafsiran maknanya sendiri ada dua. Pertama seperti dijelaskan Ibn Allan dalam Dalīl Al Fāliḥīn:

والإنسان في الدنيا غريب على الحقيقة لأن الوطن الحقيقي هو الجنة كما حمل عليه كثير «حب الوطن من الإيمان» على الجنة وهي التي أنزل الله بها الأبوين ابتداء وإليها المرجع إن شاء الله تعالى

“Manusia di dunia hakikatnya hanyalah pengembara, karena tanah air yang hakiki adalah surga, seperti penafsiran banyak ulama terhadap ‘Ḥubbul waṭan minal īmān’. Surga adalah tempat Allah Swt. menurunkan bapak dan ibu kita pertama kali. Dan ke sanalah tempat (kita) kembali, insyaallah.”

Kedua, tanah air yang dimaksud adalah tanah yang kita kenal dan kita tempati, sebagaimana penjelasan Al‘Ajluni dalam Kasyf Al Khafā`:

أو المراد به الوطن المتعارف ولكن بشرط أن يكون سبب حبه صلة أرحامه، أو إحسانه إلى أهل بلده من فقرائه وأيتامه

“Atau yang dimaksud adalah tanah air yang kita kenal, tapi dengan syarat sebab cintanya adalah menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada penduduknya, lebih-lebih kaum fakir sertaanak-anak yatim.”

Kedua referensi di atas tidak terlalu meributkan soal kesahihan lafal “hadis” tersebut. Sebab, meski dinyatakan maudū’, tidak ada yangsalah dengan maknanya. Hal ini dikuatkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa ketika Rasulullah saw. datang dari bepergian dan memandang tembok kota Madinah, beliau mempercepat laju untanya; dan bila mengendarai tunggangan(seperti kuda), beliau gerak-gerakkan karena cintanya pada Madinah.

Dalam mengomentari riwayat ini, Ibn Hajar Al ‘Asqalani berkata, “Dari hadis ini ada petunjuk atas keutamaan Madinah serta atas disyariatkannya cinta tanah air.”

Karena maknanya yang sahih sebagaimana telah sedikit dijelaskan penulis, tak heran jika salah satu pahlawan nasional, K.H. M. Hasyim Asy’ari juga pernah mengutip kalimat ini dalam salah satu karyanya. Tentu sebagai ulama hadis yang diakui pada zamannya, beliau tahu ini bukan hadis sahih; beliau tidak menisbatkannya pada Rasulullahsaw.

Walhasil, nasionalisme tak usah dipertentangkan dengan Islam, karena justru dapat menjadi media pengamalan ajaran Islam secara kāffah. Dan, sebagai penutup, penulis akan mengutip pernyataan Sayyidina Umar r.a. terkait pentingnya ḥubbul waṭan:

لولا حب الوطن لخرب بلد السوء، فبحب الأوطان عمرت البلدان

“Tanpa cinta tanah air, niscaya akan hancur suatu negeri yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri termakmurkan.”

Penulis: M. Abdul Rozzaaq, Mahasantri Ma’had Aly Lirboyo Semester VIII. Mengabdi di Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi-aat.

kontak twitter @mad_rojak

Nasionalisme Rasulullah saw.

Peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Betapa tidak, bangsa Indonesia merasakan kepahitan dan kesengsaraan belenggu penjajahan selama tiga abad lebih. Perlawanan terhadap penjajah dilakukan dimana-mana. Sudah begitu banyak darah pejuang yang mengalir demi memperjuangkan kemerdekaan. Dan pada akhirnya, setelah melalui perjalanan sejarah yang begitu panjang, kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 agustus 1945 menjadi puncaknya.

Namun, kemerdekaan yang sebenarnya belum mencapai titik final. Selang beberapa saat setelah bangsa Indonesia merdeka, masih banyak upaya-upaya yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia seperti agresi militer asing di Surabaya pada bulan oktober 1945 maupun di Yogyakarta pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 (aksi pertama) dan dari 19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949 (aksi kedua). Berkat persatuan dan semangat nasionalisme yang membara, aksi perlawanan rakyat dikobarkan dimana-mana. Dan pada akhirnya, seluruh agresi yang berusaha merebut kembali kemerdekaan dapat diredam dan kemerdekaan dapat dirasakan hingga saat ini.

Sebagai upaya untuk mengingat kembali sejarah perjuangan para pendahulu bangsa, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia selalu dirayakan pada tanggal 17 agustus di setiap tahunnya. Bangsa Indonesia merayakannya sebagai bentuk pengaplikasian ucapan rasa syukur atas nikmat besar tersebut. Berbagai perayaanpun digelar, mulai dari lingkup yang terkecil di tingkat desa hingga merambah sampai tingkat nasional di Istana Merdeka, Jakarta. Bahkan sebagian kalangan begitu antusias merayakan agenda tahunan bangsa tersebut.

Lebih dalam lagi, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu kesempatan untuk mengingatkan kembali spirit perjuangan para Founding Father’s dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan selama berabad-abad lamanya. Sehingga momentum berharga tersebut tidak hanya sebatas simbolis tahunan belaka yang hanya lewat seperti angin lalu. Namun lebih dari itu, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar dimanfaatkan sebagai ajang untuk intropeksi diri (muhasabah an-nafs) dan memacu semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara ringkas, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam menumbuhkan kembali semangat kemerdekaan dalam mengisi dan melanjutkan estafet peradaban bangsa Indonesia, diantaranya adalah:

Semangat Nasionalisme

 “Cinta tanah air adalah sebagian dari iman”, merupakan salah satu jargon monumental yang dikemukakan oleh Hadlrotus Syaikh KH. Hasyim As’ari dalam membakar semangat bela negara dan nasionalisme kebangsaan. Meskipun penggalan kalimat singkat tersebut bukan termasuk hadis, namun secara esensial tidak jauh beda dengan hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan tentang ungkapan kecintaannya terhadap kota Madinah.

كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ المَدِينَةِ، أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا

Ketika Rasulullah Saw pulang dari bepergian dan melihat dinding kota madinah, beliau mempercepat laju ontanya. Dan bila mengendarai tunggangan (seperti kuda), maka beliau menggerak-gerakkan karena cintanya kepada madinah” (HR. al-Bukhari)[1]

Substansi kandungan hadis tersebut dikemukakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqolani. Ia menegaskan bahwa “Dalam hadis itu terdapat petunjuk atas keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya”.[2]

Dalam penerapannya, semangat nasionalisme dan bela negara mampu menciptakan dialog kehidupan yang rukun dan damai. Bahkan sangat diperlukan untuk memperkuat sendi-sendi kenegaraan dari berbagai paham radikalisme, ekstremisme, dan semacamnya yang merongrong kebhinnekaan bangsa ini. Sahabat Umar Ra mengatakan:

لَوْلَا حُبُّ الْوَطَنِ لَخَرُبَ بَلَدُ السُّوْءِ فَبِحُبِّ الْأَوْطَانِ عُمِرَتِ الْبُلْدَانِ

Seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur negeri yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri termakmurkan[3]

Relasi Agama dan Negara

Di dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan:

وَالْمِلْكُ وَالدِّيْنُ تَوْأَمَانِ فَالدِّيْنُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

“Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang”.[4]

Sekilas, wacana yang dilontarkan Imam Al-Ghazali tersebut mengarah kepada pemahaman bahwa antara agama dan negara merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Dengan artian, keduanya saling membutuhkan untuk saling memperkokoh antara satu dengan yang lainnya. Tujuaannya adalah demi terciptanya kemaslahatan global dalam porsi dan koridor masing-masing, baik yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan maupun kehidupan kenegaraan.

Dengan demikian, pemahaman terhadap norma-norma keagamaan erat kaitannya dengan pemahaman atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bagaimanapun, negara merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting sebegai media yang melindungi penerapan ajaran agama dalam kehidupan nyata.

Dari pemaparan singkat tersebut sudah dapat diambil kesimpulan bahwa Islam sebagai ajaran tidak hanya terbatas pada dimensi doktrinal keagamaan. Namun cakupan Islam yang sebenarnya lebih luas, yakni membangun peradaban masyarakat dengan prinsip kemaslahatan, termasuk menjadikannya sebagai upaya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. []waAllahu a’lam

 

__________________________

[1] Shahih al-Bukhari, III/23, CD. Maktabah Syamilah.

[2] Fath al-Bari,III/705.

[3] Tafsir Ruh al-bayan, VI/320, CD. Maktabah Syamilah

[4] Ihya’ Ulumuddin, juz 1 hal 17, cet. Al-Haromain.