Tag Archives: pemerintah

Fasilitas WiFi Bersama di Balai Desa

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya memiliki beberapa permasalahan terkait keberadaan akses internet (WiFi) yang berada di balai desa. Di desa saya terdapat sebuah akses internet yang disediakan oleh kepala desa yang baru menjabat. Dan ia bertujuan ingin mengenalkan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kepada seluruh masyarakat demi kemaslahatan bersama. Di balik semua itu, muncullah kenakalan anak-anak muda yang sering kali mengakses jaringan bersama tanpa seizin pak Kades. Mereka membobol privasi yang telah disimpan dan menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang dibilang tidak bermaslahat, bahkan merugikan masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perspektif fiqih mengenai status internet di atas? apakah tindakan pak Kades dapat dibenarkan meninjau maraknya kerugian dan pandangan jelek oleh para warga? terima kasih atas jawabannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

________________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Pertanyaan yang diajukan tersebut merupakan sebuah problematika yang sangat marak untuk saat ini. Yang mana sesuai perkembangan zaman, sebagian besar balai atau pun kantor desa memiliki akses internet (WiFi).

Realita di lapangan pun begitu beragam, di sebagian tempat ada yang membatasi hanya diperuntukkan kepada perangkat desa serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Untuk yang semacam ini, biasanya pihak Pemerintah Desa memasang password terhadap akses Wireless Fidelity (WiFi) tersebut demi menghindari penyalahgunaan di luar kepentingan pihak-pihak terkait. Namun di sebagian tempat yang lain ada yang tidak memberikan batasan terhadap akses internet ini. Sehingga setiap saat siapapun dapat dengan mudah mengakses jaringan WiFi yang ada di balai desa tersebut.

Sesuai dengan konteks pertanyaan, status internet di atas dikategorikan sebagai sarana untuk membantu kinerja aparat desa, serta sebagai sarana untuk mengenalkan kemajuan teknologi kepada masyarakat yang memiliki nilai mashlahat. [1] Karena segala bentuk kebijakan dan wewenang pemerintah, harus didasarkan pada kemaslahatan bersama. Sesuai kaidah fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Alokasi (kebijakan) pemimpin (pemerintah) haruslah digantungkan atas dasar kemaslahatan”.[2]

Mengenai  penyediaan akses internet untuk yang ditujukan untuk membantu kinerja dan pelayanan aparatur desa, hukumnya diperbolehkan. Karena dalam hal ini, kemaslahatan yang dihasilkan dari adanya akses internet tersebut sudah sangat jelas, baik kemaslahatan untuk desa maupun masyarakat umum.[3]

Adapun status internet sebagai sarana untuk memperkenalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat tidak dapat dibenarkan kecuali lebih dominan kemaslahatannya.[4] Karena bagaimanapun, pembebasan mengakses bagi masyarakat desa secara umum terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja akan rawan disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif dan merugikan. Maka dari itu, untuk permasalahan yang ini perlu adanya pengawasan lebih ketat dari seluruh pihak.[5] [] waAllahu a’lam

Referensi:

[1] Mughni al-Muhtaj, IV/221.

[2] Al-Asybah wa an-Nadhoir Lii as-Suyuti, hlm 121.

[3] Fatawa as-Subki, I/185, Maktabah Syamilah.

[4] Qowaid al-Ahkam Fii Masalih al-Anam, I/156.

[5] Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 252, al-Haromain.

PERPPU Pembubaran Ormas (Materi Bahtsul Masail FMPP XXXI Komisi B)

Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 menjelaskan tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.

Dalam PERPPU ini (PERPPU Nomor 2 Tahun 2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut PERPPU ini, Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Berpijak pada uraian tersebut, apakah dapat dibenarkan kebijakan pemerintah dalam mengatur PERPPU di atas?. Dan dalam kaitannya atas sanksi pembubaran Ormas, apakah diperbolehkan membubarkan Ormas dengan bertendensi pada PERPPU tersebut?.

Pertanyaa-pertanyaan ini akan dibahas pertama kali dalam Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) ke-31 dalam komisi B di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman, Sukorejo, Gandusari, Trenggalek, Jawa Timur.

Ajang Bahtsul Masail sebagai wahana intelektual santri ini juga akan membahas beberapa problematika aktual yang lain yang terbagi dalam tiga komisi. Di dalam komisi B sendiri, selain mengangkat pembahasan masalah PERPPU tentang Ormas, juga akan membahas legalitas Amil zakat tradisional, fenomena jemuran di pesantren, hutang dibayar dengan hasil panen, standart harga dalam menghitung Zakat Tijarah, hukum melepas hewan peliharaan yang berujung meresahkan, serta dilema jalan tol.

Beberapa materi pembahasan tersebut akan diikuti sekitar 300 santri delegasi pondok pesantren se Jawa Madura selama dua hari, yakni 28-29 Muharram 1439 H / 18-19 oktober 2017.

[Untuk Deskripsi soal lengkap Bahtsul Masail FMPP XXXI Komisi B bisa didownload pada link di bawah ini]

-Download Materi Komisi B-

 

 

 

Lautan Nahdliyin Mengetuk Pintu Langit

LirboyoNet, Sidoarjo — Istighotsah adalah cara terbaik bagi umat Islam untuk berperan dalam menciptakan suasana negara yang damai dan tentram. Para kiai, santri, dan unsur masyarakat Islam lainnya wajib meyakini kekuatan muslim tertinggi: al-du’â silâhul mukmin. Doa adalah senjata masyarakat Islam yang paling ampuh. Maka sudah barang tentu muslim menggunakannya di setiap hajat peperangan apapun, termasuk dalam memerangi kekuatan-kekuatan musuh dâkhiliyyah dan khârijiyyah, musuh dari dalam tubuh, juga supremasi kekuatan di luar kelompok masyarakat Islam dan negara.

KH. Hasan Mutawakkil Alallah, ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, menegaskan ini di sela-sela acara Istighotsah Kubro Hari Lahir ke-94 Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Ahad pagi (09/04). Beliau menilai, doa bersama adalah kesempatan terbaik bagi umat Islam, terutama nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama), untuk memperlihatkan dukungan yang besar bagi keselamatan dan kedamaian bangsa. “Kita beristighotsah untuk menunjukkan bahwa inilah cara Islam mewujudkan kedamaian bangsa. Bukan dengan cara-cara yang anarkis dan keras,” tutur beliau yang juga alumnus pondok pesantren Lirboyo ini. Istighotsah ini juga menunjukkan kepada dunia luar bahwa Islam dalam segala aspeknya, baik ketika berada dalam kondisi nyaman maupun sedang berada dalam tekanan berat seperti akhir-akhir ini, selalu mengedepankan cara berpikir dan cara bertindak yang adem dan menyejukkan.

“Pagi ini, kita berhasil menunjukkan kepada bangsa Indonesia, bahwa nahdliyin berada di garda terdepan untuk turut menyejahterakan bangsa. Di sini, bukan hanya ratusan ribu nahdliyin berada di tengah-tengah Gelora Delta Sidoarjo. Tapi Gelora Delta lah yang berada di tengah lautan nahdliyin,” ungkap beliau diikuti gemuruh sorak sorai peserta istighotsah.

Menilik foto yang beredar di beberapa media, dari acara yang bertemakan “Mengetuk Pintu Langit, Menggapai Nurulloh” ini memang terlihat jamaah istighotsah dengan pakaian serba putih menyemut, ‘mengepung’ stadion kebanggaan warga Sidoarjo. Itupun, ungkap KH. Hasan Mutawakkil, masih hanya sebagian kecil dari warga nahdliyin Jawa Timur secara keseluruhan. Karena berbagai lapisan organisasi Nahdlatul Ulama yang berada dalam naungan PWNU, baik PC (pengurus cabang), MWC (majelis wakil cabang), hingga ranting NU memohon maaf karena tidak bisa mengikuti istighotsah bersama ini. “Para jamaah kami banyak yang tidak bisa berangkat. Mereka telah kehabisan armada kendaraan. Sudah tidak ada perusahaan bis maupun p.o. kendaraan lain yang mampu mengantarkan mereka. Seluruhnya telah habis.” Memang, dari pantauan redaksi LirboyoNet, banyak PAC maupun MWC yang gagal berangkat karena kesulitan mencari armada. Dari MWC Pandaan, Pasuruan saja, mereka membutuhkan sembilan bus untuk mengangkut jamaah mereka. Dari satu pesantren di Mojosari, Mojokerto saja, sudah membutuhkan banyak sekali kendaraan untuk mengantarkan tujuh ratus santrinya.

Bagaimana dengan Lirboyo? Tidak kurang dari tujuh ratus santri mengisi penuh enam bus dan tujuh truk tentara. Mereka ‘hanya’ terdiri dari sebagian siswa tingkat Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien. Itupun tidak semuanya. “Setiap angkatan, setidaknya mendapat jatah 240 kursi,” tutur Ade Harits, siswa yang juga menjadi salah satu panitia pemberangkatan.

[ads script=”2″ align=”right”]

Sebelum istighotsah dibaca beramai-ramai, terlebih dahulu dibacakan maklumat PWNU Jawa Timur oleh KH. M. Anwar Iskandar, salah satu wakil Rois Syuriah PWNU Jatim. Salah satunya adalah “Menjaga negara dari hal-hal yang merusak tatanan adalah wajib, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harta terbesar bangsa dan negara ini.” Bagaimana tidak, menjaga kedaulatan negara adalah salah satu bentuk ikhtiar umat Islam yang paling penting untuk menjaga kontinuitas dalam menabur kebaikan dan nilai-nilai Islam di bumi, terutama bumi Nusantara. Umat Islam Indonesia berkewajiban untuk menghindarkan negara dari pudarnya rasa kepercayaan penghuninya terhadap semua unsur negara dan pemerintahannya.

Setiap masyarakat Islam Indonesia hendaknya memaklumi ini. Karena menyebarkan Islam yang damai, teduh, mengayomi, adalah perwujudan dari Islam yang “rahmatan lil alamin”. “Salah satu ikhtiar besar Islam (untuk mewujudkan kondisi itu) adalah hifdz al-daulah, menjaga kedaulatan NKRI. Keutuhan dan persatuan Indonesia adalah tanggungjawab setiap warga NU,” tegas Gus Anwar, yang juga satu almamater dengan KH. Hasan Mutawakkil Alallah.

Turut hadir Rois ‘Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Ma’ruf Amin. Dalam amanat yang beliau sampaikan, tugas nahdliyin adalah menjaga bangsa, umat dan negara dari berbagai masalah. “Kita hari ini hadir untuk mengetuk pintu langit. Memohon berkah pada sang Kuasa untuk menyelamatkan bangsa ini dari gangguan-gangguan yang tersebar dari dalam dan luar (tubuh negara dan agama).”

Beberapa hari sebelum hadir di Sidoarjo, beliau bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Beliau memberitahukan bahwa PWNU Jawa Timur akan melaksanakan hajat kubro demi keutuhan negara. “Presiden terharu, dan memang inilah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Harus mendukung negara melalui upaya-upaya batiniah,” tutur beliau. Kemerdekaan adalah rahmat, dan mempertahankannya adalah bentuk dari merawat rahmat itu.

Hari itu, tutur beliau, menjadi saksi bahwa kiai adalah sosok yang sangat besar perannya dalam menyelamatkan negara. “Kiai tidak hanya sibuk mencetak santri dan kiai mumpuni, tetapi juga berdoa secara konsisten demi keselamatan bangsa.” Para kiai dan ulama selalu hadir dalam upaya-upaya kebangsaan, dengan mengharap perolehan rahmat dari sang Cahaya di atas Cahaya.

Tidak jauh-jauh, salah satu buktinya adalah apa yang dilakukan pesantren Lirboyo. Beberapa bulan terakhir ini, para santri, terutama kelas Tiga Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, terus dikerahkan untuk membaca aurad-aurad (bacaan wirid) tertentu setiap harinya. “Kami mendapat instruksi ini dari beliau KH. M. Anwar Manshur langsung. Beberapa bulan terakhir ini, setiap malam selepas sekolah kami membaca hizib nawawi dan hizib nashar. Beliau benar-benar mengharap santri untuk ikut ikhtiar dalam mendinginkan situasi negara dengan senjata kami, yakni doa,” tukas Anas Lauhil Mahfudz, salah satu pengurus kelas Tiga Aliyah.

Mari bersama mewujudkan Indonesia yang damai dan berdaulat, dengan terus berupaya dari segala aspek yang kita bisa. Karena dengan ikhtiar yang simultan dari berbagai lapisan masyarakat, sesuai apa yang ditekankan Rois ‘Am PBNU, sekecil apapun amal jika disatukan dengan rahmat Allah, dengan doa yang terus dipanjatkan, akan menjadi besar. Senjata ini akan melipatgandakan impact dan pengaruh ikhtiar lahiriah kita, sehingga bisa berguna bagi kemaslahatan nusa dan bangsa.][