Alquran dalam pandangan Islam adalah intisari dari semua pengetahuan. Bukan sekedar pengetahuan metafisis-religius yang berisi petunjuk moral dan hukum agama yang menjadi pedoman kehidupan, akan tetapi Alquran juga mengandung beberapa tingkatan pengertian dan pemahaman sesuai dengan karakter dan tingkat keilmuan pribadi sang pemaham. Terkadang sebuah kepentingan, situasi, serta kondisi juga ikut andil dalam memahami pesan yang disampaikan Allah melalui Alquran.

Dari beberapa faktor di atas, pemahaman Alquran yang merupakan sebuah sumber hukum primer dan menjadi sentral untuk menciptakan produk hukum (fikih) menjadi semakin tidak karuan. Mungkin benar ungkapan Jalaludin Rumi yang menyatakan: “Alquran adalah ibarat pengantin wanita dari Timur Tengah yang memakai cadar dan menyembunyikan wajahnya darimu. Bila engkau membuka cadarnya tapi tidak mampu mendapat kebahagiaan, itu mungkin disebabkan oleh tata cara membukamu yang telah menipu dirimu, sehingga keanggunan wajahnya tampak jelek bagimu.” Ungkapan Rumi ini seakan mewakili kebingungan para kiai sepuh melihat figur muda yang dengan keterbatasan ilmu dan kurangnya tanggung jawab secara ilmiah, begitu bersemangat dalam berpendapat.

Semoga keanekaragaman tafsir yang ada tidak sampai masuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi: “Barang siapa yang menafsiri Alquran dengan tanpa melalui pendekatan keilmuan, maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka.”

Ahmad Shawi Al-Maliki mengelompokkan guru yang belum mencapai derajat mufassir dalam tiga kelompok, sekalipun latar belakang keilmuan dan kemampuan berbeda. Di antaranya ada yang lebih cenderung tekstual, ada yang terlalu kontekstual, dan ada juga mufassir yang memadukan antara keduanya.

Golongan pertama (cenderung tekstual) memiliki metode pemahaman Alquran melalui beberapa hal:

1. Penjelasan langsung dari Nabi (al-manqul)
2. Pendapat dari mufassir yang sudah diakui keilmuannya.
3. Asbabun nuzul (sebab turunya ayat)
4. Ma’ani al-Harf (kandungan arti huruf)
5. Aujuh al I’rab (bentuk-bentuk perubahan kalimat)

Golongan ulama kedua (cenderung kontekstual) mempunyai gaya pemahaman yang agak berani. Mereka lebih mengandalkan pemahaman melalui akal dan pikiran. Padahal banyak ulama berpendapat bahwa akal dengan keterbatasannya hanya mampu mengarahkan hukum (al-mubdi), dan tidak
bisa memproduksi hukum (al-wadi). Sehingga dari pendapat kedua ini mengundang kontroversi antar ulama.

Golongan yang terakhir adalah mufassir yang memadukan dua metode di atas (aljam^’u). Golongan ulama inilah yang paling berhati-hati dalam berpendapat dibandingkan dengan dua golongan ulama di atas. Sebagian dari ulama ini adalah Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti.

Uraian di atas mungkin sudah bisa menjadi bahan untuk mengetahui sebuah pendapat, dari golongan manakah dia.

[ads script=”1″ align=”center”]

Baru-baru ini mencuat beberapa pemahaman Alquran modern dengan mengusung metode penafsiran barat dengan nama hermeneutika. Hermeneutika, kalau kita telaah secara letterlijk jelas bukan bahasa islami. Apalagi mengarah kepada konsep islami, sekalipun juga banyak dikaji dan diajarkan sebagai kurikulum khusus di sebagian lembaga Islam. Katakanlah seperti Nasr Abu Zaid, Hassan Hanafi, Fazlul Rahman, Muhamed Arkoun, Amina Wadud, Muhsin dan yang seirama dengan mereka yang kemudian diamini serta agak ‘diimani’ oleh beberapa cendikiawan muslim di Indonesia. Upaya peniruan terhadap tradisi dan filsafat barat jelas menjadi faktor terpenting pemikiran mereka.

Ini semua merupakan hal yang lazim disaat sebuah budaya dan kemajuan segala aspek kehidupan mendominasi dan menjadi harapan negara-negara berkembang. Istilahpun berkembang di masyarakat dengan nama ke barat-baratan bagi segala sesuatu yang diambil dari gaya budaya yang dominan, yaitu budaya Barat. Hal yang demikian ini pernah terjadi disaat konsep budaya Islam mendominasi beberapa negara non Islam, seperti Spanyol. Spanyol pernah kalah perang budaya melawan budaya Arab yang sedang mendominasi negaranya, sehingga banyak orang-orang Eropa yang meniru tradisi Arab (mozarabic culture).

Dengan wajah baru dan metode baru, kaum intelektual Indonesia memberikan konsep agama yang juga baru sesuai dengan tuntutan realita. Sehingga mereka membuat hukum fikih yang sesuai dengan negara Indonesia atau dengan nama fikih ke-Indonesiaan. Mungkin nantinya ada fikih ke-Araban, dan fikih ke-Amerikaan. Perbedaan daerah, golongan, dan budaya -menurut mereka- juga merupakan peluang berbedanya formulasi fikih yang dicetuskan.

Mungkin kita perlu sedikit menelaah pertanyaan ulama bahwa hukum itu akan berbeda melihat perbedaan zaman, tempat, ruang, situasi, dan waktu. Realita menunjukkan bahwa sebagian hukum yang dicetuskan Imam Syafi’i di Mesir sangatlah berbeda dengan sebagian hukum yang dicetuskan di Iraq. Inilah yang melatarbelakangi munculnya istilah qaul qadim dan qaul jadid.

Seharusnya telaah kita berangkat dari mengapa Imam Syafi’i punya dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi keadaan negara yang berbeda? Mungkin kita juga perlu menelaah hukum yang bagaimana yang bisa berubah dan hukum mana pula yang tidak bisa berubah? Dan yang terpenting lagi apakah semua hukum yang dicetuskan Imam Syafi’i di Iraq berbeda dengan yang di Mesir? Jadi, intinya tidak semua hukum bisa berubah dengan hanya melihat perbedaan tradisi dan lingkungan yang ada.

Ciri khas dan karakter ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. di kota Mekah memang sedikit berbeda dengan ayat yang diturunkan di kota Madinah. Karakter ayat makiyyah banyak menjelaskan tentang ketuhanan dan ayat madaniyah lebih terfokus pada tatanan legal formal. Akan tetapi, sekali lagi jangan disalah artikan bahwa perbedaan ayat di atas dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi sosial, dan budaya yang berbeda, sehingga timbul kefahaman yang jauh dari kebenaran bahwa hukum agama Islam adalah “hasil perjumpaan wahyu dengan nilai-nilai budaya lokal.” Ironis sekali kalau hukum yang bersumber dari Alquran dan lebih dijelaskan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. sebagai qudwah seluruh alam adalah potret dari budaya lokal.

Hukum Islam dilihat dari sisi tarikh tasri’ (sejarah pembentukan dan penerapan syari’at) memang tampak berbeda dengan rumusan al-aimmah al-arba’ah, padahal berangkat dari sumber yang sama, yaitu nash Alquran dan sunnah. Mungkin dalam hal ini para mujtahid punya cara pandang dan pendekatan yang berbeda dalam mehahami nash Alquran dan sunnah dengan perbedaan qa’idah ushuliyyah dan qa’idah fiqhiyyah mereka. Jadi, setiap hukum yang mereka rumuskan sebagai legitimasi dan solusi permasalahan agama di masyarakat tetap berlandaskan nash Alquran dan sunnah dengan didukung qa’idah ushuliyyah dan qa’idah fiqhiyyah. Silahkan mengembangkan dan mengamati fikih dengan pandangan yang berbeda. Akan tetapi tetap berpedoman pada kajian yang jelas dan bersumber dari literatur kitab yang jelas, sehingga bentuk kajian hukum itu akan menjadi sesuatu yang diterima, bukan ditolak, sebagaimana sabda Nabi: “Barang siapa melakukan suatu aktivitas (agama) yang tidak pernah dilakukan dan tidak termasuk ajaran kami, maka ia ditolak.”

Demikian bentuk pemikiran ulama dalam memproduksi hukum. Sehingga bisa membawa ‘buletin’ pemikiran Islam kepada zaman keemasan, telah mampu membawa Islam dalam kancah peradaban dunia pada masanya. Dan hukum yang dirumuskan juga menjadi rahmatan lil ummah, tidak malah menimbulkan kebingingan umat.[]

Penulis: Muhammad Zainuri, mantan Perumus Lajnah Bahtsul Masail PP. Lirboyo (LBM P2L)