Tag Archives: ulama sufi

Siyasat Politik Ulama Plat Merah

Dalam rekam sejarah, sistem kenegaraan paling ideal adalah masa kepemimpinan Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW. membuat Piagam Madinah— yang oleh Prof. Jimly Ash-Shiddiqy—sebagai konstitusi tertulis pegama dimuka bumi yang
menjamin keberlangsungan pluralitas bangsa.

Dengan Piagam Madinah, Rasulullah saw. menjamin keberlangsungan tata kelola kehidupan yang pluralis, bahkan soal kebebasan keyakinan beragama sekalipun. Kesuksesan yang telah dibangun Rasulullah saw. tidak terlepas dari dualisme kepemimpinan yang beliau pikul, yakni pemimpin umat dan kepala pemerintahan. Model dualisme seperti ini terus berlanjut hingga masa Khulafaur Rasyidin.

Namun setelah masa itu, dua kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin mulai pudar. Sebagian besar kepala pemerintahan memiliki bekal keilmuan syariat yang kurang memadai. Begitu pula para ulama yang kurang memiliki kecakapan dibidang pemerintahan atau tidak memiliki posisi strategis di dalamnya.

Realita demikian diakui oleh para pemegang kekuasaan. Mereka sadar, bahwa keberadaan ulama menjadi sangat penting sebagai kekuatan penyeimbang untuk memastikan proses check and balances berjalan dengan baik. Keberadaan ulama dalam upaya pertimbangan serta pengawalan sebuah kebijakan memiliki peranan penting agar kebijakan tersebut memiliki payung hukum syariat.

Arti penting keberadaan ulama—dalam sudut pandang politik—ketika memang memiliki arah pandang dan tujuan yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga ketika keberadaan ulama berada dijalur oposisi atau bahkan anti pemerintah, maka akan sebaliknya, pemerintah justru menjadikan ulama sebagai ancaman atas imperium kekuasaannya.

Dalam sejarah peradaban Islam, manuver pemerintah yang demikian telah menjadi realita politik. Salah satunya adalah Imam Malik yang dihukum oleh Gubernur Kota Madinah pada tahun 147 H/ 764 M karena telah mengeluarkan fata bahwa hukum talak yang coba dilaksanakan oleh kerajaan Abbasid sebagai tidak sah. Kerajaan Abbasid ketika itu telah membuat fatwa sendiri bahwa semua penduduk perlu taat kepada pemimpin dan barang siapa yang enggan akan terjatuh talak atas isterinya.

Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal pernah hidup didalam penjara karena kekerasannya menentang mazhab Mu’tazilah yang diterima oleh pemerintah Abbasid ketika itu. Pihak pemerintah memaksa Imam Ahmad mengesahkan mazhab baru tersebut. Imam Ahmad enggan dan ini menyebabkan beliau dirotan didalam penjara sehingga tidak sadarkan diri.

Menyimak apa yang terjadi atas diri para imam mazhab tentu penjara dan ‘serangan’ dari pihak pemerintah terhadap ulama bukanlah sesuatu yang baru. Penjara bahkan kematian sebagai konsekuensi mempertahankan atas apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran tentu akan lebih terhormat daripada menjadi ulama ‘plat merah’ yang selalu melegitimasi seluruh kebijakan negara tanpa reserve.

Reaktualisasi Fikih Siyasah

Belajar dari corak sejarah peradaban islam yang dinamis, ulama lokal memiliki cara pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara. Kebhinnekaan bangsa yang ada menuntut formulasi khusus dalam misi Himayatul Islam bi Himayatid Daulah (menjaga agama dengan jalan menjaga negara).

Salah satunya adalah dengan aktualisasi fikih siyasah yang berupa sinergi dengan pemerintah. Sinergi dengan pemerintah (Umara) dilakukan dengan menguatkan simbiosis antara agama dan negara. Sebagaimana ungkapan oleh Al-Ghazali—sang argumentator islam, filusuf kenamaan dalam kitabnya yang berjudul Ihya’ ‘Ulum ad-Din:

Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang”.[1]

Sekilas, analogi yang dilontarkan Imam Al-Ghazali tersebut mengarah kepada pemahaman bahwa antara agama dan negara merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan artian, keduanya saling membutuhkan untuk saling memperkokoh antara satu dengan yang lainnya. Dan ternyata hal tersebut dirumuskan demi terciptanya kemaslahatan global dalam porsi dan koridor masing-masing, baik yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan maupun kehidupan kenegaraan.

Rumusan tersebut bukan bertujuan untuk menumbuhkan asumsi terhadap bentuk hegemoni agama atas negara. Namun cenderung dititikberatkan kepada aspek munculnya norma keagamaan ke dalam ruang publik dan tatanan kenegaraan hanya sebagai nilai moral publik atau etika sosial semata.

Karena bagaimanapun, negara merupayan sebuah kebutuhan yang sangat penting sebegai media yang melindungi pengimplementasian ajaran agama secara riil dalam kehidupan. Maka, sifat bernegara harus didasari sifat beragama.

Dengan gambaran bahwa sikap moderat dan inklusif keagamaan ini juga harus tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari pemahaman semacam inilah para Ulama Nusantara berusaha meyakinkan dan merangkul pihak pemerintah sebagai pemegang kendali atas kehidupan kenegaraan. Karena sejarah mencatat, tidak sepenuhnya benar jika rentetan berbagai macam konflik kemanusian yang ada di negara ini hanya terbatas terhadap isu kekuasaan.

Faktor ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan berbagai penindasan wewenang yang terajut dalam ketidakadilan juga merupakan kenyataan muara konflik yang sulit dipungkiri.

Hal tersebut ditujukan demi terciptanya pemikiran nan dinamis dan gerakan yang strategis untuk membangun masyarakat yang maju dan bermoral sebagai pilar kekuatan bangsa. Dan semuanya tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dan saling mendukung antara ulama dan umara.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­______________________

[1] (Al-Ghazali, lhya’ ‘Ulum ad-Din, vol. 1 hal. 17, cet. Al-Haromain)

Oleh : Ahmad Mahbubi Samana.

Asal : Pasuruan

Kamar : G 16

Kelas : Ma’had Aly Semester 1-2

Sebagai Juara Kedua Lomba Menulis Santri yang diadakan Lirboyo.net dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2018 kategori santri putra

Relasi Umara dengan Ulama

“Dalam Bingkai Menjaga Keutuhan Negara Persatuan Republik Indonesia”

“Orang bilang tanah kita, tanah surga”. Sebuah petikan kata yang menggambarkan betapa indahnya bumi  yang kita tempati, bumi yang sempat menjadi rebutan beberapa Negara untuk menguasai kekayaan didalamnya yang pada saat itu menjadi primadona dibelahan dunia. Bumi yang juga pernah berada dibawah kaki tangan penjajah selama beberapa abad, mulai Portugis, Spanyol Belanda, Inggris pernah secara silih berganti menguasai tanah surga ini.

Selang beberapa waktu kemudian, dengan pengorbanan besar, tanah surga benar benar menjadi surga bagi pemiliknya, banyak Negara dari berbagai belahan dunia tercengang melihat hasil jerih payah yang berbuah kemerdekaan, diperoleh bukan sebab belas kasih bangsa lain.

Sebenarnya apa faktor X apa yang mengantarkan kesuksesan ini ? , bukankah sejak periode awal penjajahan telah terdapat perlawanan, lantas mengapa baru di peroleh pada akhir abad ke 19 ?

bertubi-tubi pertanyaan dilontarkan sehingga memuncullah klaim sepihak bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah pihak sekutu. Untuk menolak klaim sepihak, marilah kita telusuri beberapa potongan sejarah kemerdekaan Indonesia dibawah ini.

Pada tahun 151 beberapa Negara mulai memasuki sebagian wilayah nusantara, diawali Maluku sampai di Sunda Kalapa, dengan bermanis muka para penjajah berhasil menarik simpati dari pribumi, selang waktu berjalan didukung begitu polosnya pribumi menjadikan para penjajah sebagai penguasa diberbagai bagian bumi nusantara, dengan melahirkan kebijakan yang menguntungkan ekonomi mereka dan mencekik pribumi.

tidak berlangsung lama muncullah benih-benih kebencian sehingga terpeciklah berbagi perlawanan kecil dari penduduk sekitar. namun perlawanan ini tidak begitu berarti dikarenakan belum terorganisir, motivasi dari perlawanan mereka berbeda, tergantung kepentingan masing-masing.

belum sekalipun terlintas dipikiran mereka tentang kemerdekaan, kebebasan dan mendirikan Negara, tidak ada persatuan dalam perjuangan sehingga dengan mudah dapat dipatahkan oleh pihak penjajah, berbagai lapisan masyarakat tetap mempertahankan ego mereka.

pribumi yang menempati struktural pemerintahan (umara) terlanjur nyaman dengan kekayaan yang terus disuplai oleh penjajah. sementara tokoh masyarakat (ulama) sekitar terlanjur benci dengan orang-orang yang terlihat dekat dengan penjajah, disaat itu belum dikenal istilah Diplomasi.

Fakta sejarah yang terjadi, beberapa kali perjuangan kemerdekaan justru digagalkan oleh sesama pribumi, dengan berbagai penyebab, bahkan menurut Ahmad Manshur Suryanegara dalam bukunya mengatakan :

secara kuantitas pasukan perang dari penjajah terpaut sangat jauh dari pribumi, namun dengan politik pecah belah untuk dikuasai (Divide and rule-divide et impera) mereka dapat dengan mudah menggunakan pribumi sebagai pasukan tambahan yang ironisnya ditempatkan pada baris paling depan guna memperkuat posisi mereka di nusantara

Dan hal ini tidak pernah disadari oleh pribumi. Dari sedikit kutipan sejarah diatas, setidaknya kita dapat mengetahui dua faktor utama kegagalan para pejuang kemerdekaan untuk mengusir penjajah. Pertama, tidak adanya sosok pemimpin yang mampu mengkoordinasi dengan menggunakan strategi yang cerdas.

Kedua, kurangnya relasi dari lapisan masyarakat, baik dari golongan agamis atau negarawan. Relasi hubungan agama dan Negara dalam sejarah keduanya, banyak mengambil bentuk dan pola yang beragam. Sebelum kita tahu pola mana yang menjadi pilihan paling ideal, kita harus ketahui tipologi hubungan keduanya dalam beberapa kategori.

Pertama, penyatuan agama dan Negara secara totalitas, yakni kepemerintahan berdasarkan kepercayaan, bahwa pemimpin telah mendapatkan mandat dari Tuhan. Kategori ini dapat diaplikasikan ketika pemimpin menempati posisi sebagai nabi.

Kedua, kepemerintahan yang menjadikan agama sebagai rujukan dalam penyelenggaraanya, dengan menjadikan seseorang yang berkapatibel ulama sebagai umara yang berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan ajaran agama pada setiap keputusan. Pola ini diterapkan diera Khulafa al-Rasyidin.

Ketiga, Negara yang menjadikan agama tertentu sebagai konstitusi atau dasar untuk memutuskan setiap permasalahanya. Negara ini melegitimasi keabsahan kekuasaanya dengan agama. Pada pola ini roda pemerintahan dipimpin oleh seorang raja, politikus, atau pimpinan militer bukan kelompok elit agama (ulama) dan ini pernah diterapkan ketika periode imperium (muluk) islam, sejak Umayyah hingga Saudi Arabia sebagai presentasi didunia modern.

Keempat, pemerintah yang tidak sepenuhnya merujuk kepada yurisprudensi agama tertentu, namun tetap menjadikan agama sebagai rujukan, mengingat aspirasi keagamaan, kebudayaan dan norma masyarakatnya. Dalam prakteknya, kategori keempat ini berusaha menyerap seluruh ajaran agama, untuk diterapkan dalam keputusan dalam pemerintah, baik secara formal, substansi bahkan sebatas esensi. Pola ini yang jamak diterapkan dalam negara muslim diera modern.

Kelima, pemisahan antara keduanyan, atau biasa dikenal negara sekuler. Dalam menjalankan pemerintahannya, agama tidak diberikan ruang sedikitpun. Sehingga penyelenggaraan negara sesuai dengan hal yang rasional dan profan. namun bukan berarti anti agama, tetapi negara menempatkan diri sebagai posisi netral terhadap beberapa agama.

Keenam, agama diposisikan sebagai hal yang membahayakan kemajuan peradaban, pola ini tidak membiarkan ritual keagamaan hidup ditengah masyarakat. Pola ini pernah diterapkan era revolusi Turki dan komunisme Uni Soviet.

Dalam tinta emas sejarah islam, kejayaan islam terdapat ketika tampuk kepemimpinan berada dibawah Rasulullah Saw. dengan menjadikan nabi sebagai rujukan semua keputusan dari setiap permasalahan.bermodalkan kebenaran yang bersifat anti kritik karena semua berlandaskan hukum Tuhan.

Berlanjut periode kedua dimana islam berada di bawah pimpinan Khulafa al-Rasyidin (seorang umara berkapatibel ulama), meski tidak secara pasti kebenaran dari setiap keputusanya, namun dalam setiap pencetusan hukum selalu bersandar pada hukum Tuhan.

Dimasa itu islam mampu melebarkan sayap hingga beberapa belahan dunia. Setidaknya seperti sistem dimasa kebangkitan islam, dimana umara mempunyai penasehat seorang ulama yang membuat keputusan pemerintah selaras dengan kebutuhan religius masyarakat, namun hal ini tidak berlangsung lama karena dengan berjalannya waktu tingkah laku umara mulai melenceng jauh dari ketentuan syariat.

Sehingga banyak para ulama yang berusaha lari sejauh mungkin dari pemerintahan dan banyak pertumpahan darah yang ironisnya berada dibawah pimpinan kedua. Beberapa observasi pengamat politik menyimpulkan, dewasa ini banyak contoh buruk yang disebabkan kurangnya relasi diantara keduanya.

Palestina, negara dengan Jerussalemnya tengah menjadi tempat bermain zionis-zionis Israel, karena disaat mereka mempunyai satu musuh yang sama, mereka belum bisa menemukan kata sepakat dalam perjuangan kemerdekaanya. sehingga dalam menggalang persatuan masih terdapat perbedaan.

Yaman, negeri dengan sejuta keilmuan, tidak sedikit ulama yang berada disana namun ironisnya terjadi perang saudara yang menelan ribuan korban.

Di era modern, kita tidak bisa memungkiri bahwa sangat sedikit orang yang cakap dalam menjalankan peran ganda (umara dan ulama), terlampau sulit untuk menemukanya bahkan hanya untuk satu kriteria saja.

Banyak orang yang tidak berkemampuan menjadi umara mencalonkan diri dan dia terpilih secara sistem demokratis atau seseorang yang mendapatan label ulama melalui pengangkatan politik.

Maka dari itu harus ada relasi kuat diantara keduanya dengan saling melengkapi, pemerintah menjalankan peran sebagai pengatur hukum dengan selalu melihat kemaslahatan ditengah masyarakat dengan menjadikan ulama sebagai rujukan, karena secara ikatan sosial ulama menempati posisi terdepan dalam mengetahui maslahat dan mafsadah dalam konteks kemasyarakatan.

Diusia ke -73, Indonesia sendiri telah mengalami berbagai sistem perpolitikan yang turut mempengarui pasang surut relasi keduanya, dimulai dengan Fase awal (kemerdekaan) diisi dengan kesamaan visi dan misi dari beberapa orang yang mewakili keduanya, dengan itu menjadikan Indonesia sedikit demi sedikit merangkak menjadi Negara berkembang dengan mengusung prinsip Bhineka tunggal ika.

Fase kedua, ketidak seimbangan situasi perpolitikan Indonesia dengan beberapa peristiwa pemberontakan yang menimbulkan saling tuduh dan curiga, menjadikan relasi keduanya terganggu. Karena dalam beberapa kesempatan umara mengarahkan tuduhanya kepada ulama dengan menjadikanya sebagai sasaran operasi untuk mencari tokoh utama pemberontakkan.

Fase ketiga, disaat umara berusaha kembali merangkul ulama dengan memberikan posisi strategis secara struktural,
untuk turut berperan dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun praktek dilapangan berbeda, dimana peran para ulama’ dikikis habis, masukan dari mereka diabaikan sehingga semakin memperlebar jarak keduanya.

Fase keempat, dimana ulama berusaha untuk berperan ganda dengan masuk ke beberapa parlemen Negara, mulai Lembaga Legislatif sampai Eksekutif dengan kesadaran untuk memperbaiki Indonesia dari dalam.

Mendekati ulang tahun ke -74 pada tahun 2019 terjadi beberapa peristiwa guna menguji seberapa kuat relasi keduanya yang semakin membaik dengan bertambahnya usia, ditengok dari beberapa kebijakan terbaru nampak beberapa konsep keagamaan dapat diterapkan dengan baik, mungkin dengan semakin banyaknya umara berkapatibel ulama akan membawa indonesia ke arah yang lebih baik.

Masa depan Negara berada ditangan seluruh rakyat, apakah memilih untuk mempertahankan yang telah ada dengan konsep relasi yang begitu baik atau mengganti dengan hal baru yang mungkin akan memunculkan fase kelima.

______________________

Diolah dari berbagai sumber referensi.

Oleh : Muhammad Hazbullah

Asal : Kediri

Kamar : F 17

Kelas : Ma’had Aly semester 1-2

Sebagai Juara Ketiga Lomba Menulis Santri yang diadakan Lirboyo.net dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2018 kategori santri putra