Dahulu kala, orang tak pernah beribadah kepada Allah SWT, kemudian mengklarisifikasikan jenis ibadahnya. Menjalankan tuntunan syari’at, lalu menggolongkan maksud dan tujuannya. Ibadah adalah urusan sakral, yang nyaris tak tersentuh diskusi. Asalkan masih bisa bertakbir, asalkan masih bisa mengucapkan kalimat suci, tak ada lagi yang perlu dibincangkan lebih jauh. Tak ada kajian, konsep, tesis, dan disertasi tentang makna mendalam dibalik gerakan salat, kandungan zakat, maksud puasa, atau semacamnya. Sebab apalah yang perlu dipertanyakan? Syari’at adalah kepasrahan total.

Kemudian muncul para intelektual muslim. Sarjana-sarjana yang berhasil menyimpulkan jawaban atas hasil observasi mereka. Mereka berpendapat, bahwa syari’at pada dasarnya tidaklah hanya sekedar berarti ketundukan seorang hamba kepada pencipta-Nya. Namun bisa diartikan lebih mendalam. Syari’at juga diturunkan dengan alasan yang jelas, untuk menjaga kemaslahatan para hamba-Nya. Syari’at memiliki renungan panjang, dan hikmah yang tak habis jika terus digali. “Syari’at diturunkan untuk dipahami”, demikian salah satu judul bab besar dalam kitab Al-Muwâfaqât, karya Imam As-Syâtiby (Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Asy-Syatibi, Al-Maliki, Al-Lakhmi, wafat tahun 1388 M). Namun tidak demikian menurut pendapat Fakhr Ar-Râzi (Abu Abdullah Muhammad ibn Umar ibn al-Husayn at-Taymi al-Bakri at-Tabaristani Fakhr al-Din al-Razi, wafat tahun 1209 M), Fakhr Ar-Râzi yang sering memakai pendekatan ilmiah justru mengatakan, kalau syari’at bukan diturunkan karena apa-apa. Syari’at tidaklah diturunkan karena adanya suatu alasan. Kontroversi pendapat ini, ditentang telak oleh Imam As-Syâtiby dengan firman Allah SWT, surat Al-Anbiyâ’ [21]:107. “Allah tidaklah mengutus engkau (Muhammad), kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam”. Tidaklah mungkin dalam ayat tersebut disebutkan kalimat “rahmatan lil ‘âlamîn”, jikalau nabi diutus tanpa alasan.

Pada abad ke-tiga hijriyah, muncul Imam Tirmudzi Al-Hakîm (Abu Abdillâh Muḥammad ibn ʿAly al-Ḥakîm al-Tirmidzy al-Ḥanafy, wafat 869 M. Bukan Imam Abu ‘Îsâ Al-Turmudzy, pengarang Sunan Turmudzy), yang mulai menggagas ide tentang tinjauan syari’at “dari sisi lain”. Beliau mengarang kitab As-Sholât wa Maqâshiduhâ. Sebuah kitab yang lebih dari sekedar menjelaskan cara menunaikan ibadah ini dengan baik dan benar. Bahkan konon beliau memiliki kitab serupa yang membahas sisi lain ibadah haji, Al-Hajj wa Asrârihî.

Kemudian bertebaranlah, mulai muncul banyak kitab-kitab serupa. Kajian-kajian sejenis, seperti kitab Mahâsinus Syari’at, karya Imam Qaffal As-Syâsy (Abu Bakr Muhammad bin Ali bin Ismail asy-Syasyi, wafat 976 M) yang mengurai rahasia-rahasia dibalik makna ibadah. Sampai kitab lain yang membahas tuntunan “menjalankan negara” sesuai praktik nabi.  Tidak hanya kajian formalnya, semisal cara menerapkan eksekusi hukum jinâyah dan hudūd, namun juga kajian kenapa jinâyah dan hudūd perlu diterapkan.

Antara Qiyâs dan Maqâshid

Ada metode tentang kajian qiyâs yang dipakai para mujtahid untuk mencetuskan hukum baru atas beragam permasalahan aktual. Qiyâs haruslah memenuhi beberapa rukun yang tidak mudah. Maka, qiyâs bukanlah urusan mujtahid fatwa, sekelas Imam Nawawi. Apalagi muqallid murni semacam kita. Qiyâs adalah rumusan para mujtahid mutlak. Hanya Imam Syafi’i, Imam Malik bin Anas, dan yang sederajat yang mampu menggalinya, dan menentukan alasannya. Sementara ulama sebawahnya mengembangkan kajian mereka. Dalam qiyâs juga dipercaya turut andil peran maqashid as-syar’iyyah. Syaikh ‘Abdul Wahhab Khallaf menulis, “Sekilas, setiap hukum pasti terbentuk berdasarkan hikmahnya. Adanya hikmah menentukan adanya hukum. Karena hikmahlah salah satu pendorong disyari’atkan suatu hukum, dan tujuan akhir yang menjadi maksud akhir. Akan tetapi, setelah dilakukan observasi, hikmah disyari’atkannya sebagian hukum merupakan hal yang samar diketahui.” Masih menurut beliau, hikmah tidak bisa dijadikan patokan, karena ketidak pastiannya. Tidak bisa menjangkau seluruh aspek, karena terkadang hanya berupa sebagian contoh kecil saja. Seperti hikmah orang sakit boleh tidak berpuasa  adalah agar terhindar dari masyaqqah. Hal ini tidak bisa dibakukan, sebab tidak semua orang sakit parah tidak mampu berpuasa, dan merasa perlu menerima hikmah ini. Oleh sebab itu, mujtahid merasa perlu menggali alasan baku (‘illat) yang bisa mengakomodir seluruh permasalahan. ”Maka prinsip perbedaan hikmah dan alasan baku, hikmah adalah motivasi pendorong, dan tujuan akhir, yang merupakan maslahat. Kenapa suatu hukum perlu disyari’atkan. Atau kemafsadahan, kenapa suatu hukum perlu dihindari. Sedangkan alasan baku, adalah patron yang bisa mengakomodir adanya suatu hukum, dimana ia ada dan dimana ia tak ada.”[1]. maka jelas, meski tidak menentukan adanya hukum, maqashidu al-syar’iyyah tetap berperan sebagai penunjang.

Sebuah Master Piece: Al-Muwafaqât

Ditengah hadirnya kitab-kitab ushul fiqh yang mengupas metode ushul secara mendasar, Imam Syâthiby, seorang ulama dari negri nunjauh, Andalusia, menghadirkan sebuah konsep lain. Kitab Al-Muwafaqât justru menghadirkan pendekatan yang lebih sulit. Mengkaji ushul fiqh dengan makna kontekstualnya. Dinamakan Al-Muwafaqât, karena kitab ini seolah mampu menggabungkan dua pemikiran besar yang berkembang ketika itu, pemikiran Madzhab Ibn Qâsim[2], yang terbiasa dengan teks, dan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang telah terbiasa dengan qiyas. “Aku menulis kitab ini, agar bisa mendasari pondasi pemikiran tersebut, karena pemikiran itu adalah dasar yang diakui ulama, dan sendi-sendi yang digunakan oleh para ulama pendahulu”.

Beliau dijiluki bapak maqâshid al-syar’iyyah. Beliau yang kemudian mengkonsep maqâshid al-syar’iyyah berdasar kesimpulan yang sampai sekarang masih dijadikan acuan. Beliau membicarakan syari’at yang tidak hanya ikut andil dalam masalah agama saja, namun juga kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan di dunia. Hukum-hukum syari’at sebagai kebutuhan primer (dharūry), kebutuhan sekunder (hâjiyah), dan kebutuhan tersier (tahsiny). Kebutuhan primer, jika kebutuhan ini sampai tidak terpenuhi, niscaya akan terjadi tidak tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti kebutuhan tentang wajibnya iman kepada Sang Pencipta, kebutuhan akan salat, syahadat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. itu dari sudut pandang agama. Sementara dari sudut pandang dunia, seperti diberlakukannya hukum qisas, diyat, dan had. Dirumuskan sebagai apa yang kita kenal saat ini, lima pilar agama, hifzd al-dîn, hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-mâl, dan hifdz al-‘aql.

Kebutuhan sekunder, juga ada pada agama dan kehidupan. Hanya saja maknanya tidak seurgen kebutuhan primer. “Kebutuhan ini dibutuhkan hanya dalam sisi mempermudah dan menghilangkan kesulitan, yang jikalau tidak sampai terpenuhi umumnya akan mendatangkan kesulitan. Hanya saja kesulitan dan mafsadah yang timbul tidak sampai berimbas pada kemaslahatan umum”. Dicontohkan, syari’at memperbolehkan orang tidak berpuasa, boleh makan hewan-hewan buruan yang disembelih, dan lain sebagainya.

Dan kebutuhan sekunder, justru dicontohkan oleh Imam Al-Syathîby sebagai kebutuhan akan menutup aurat dan kebolehan berhias, bertaqarrub dengan ibadah sunnah, larangan tentang menjual barang-barang najis, dan lain sebagainya.[3]

Kitab tersebut meneruskan ide tentang maqâshid al-syar’iyyah. Ide ini sudah lama hanya embrio. Menjadi pedoman dalam berfikir dan mencetuskan hukum, namun baru kemudian ditelurkan dalam sebuah bentuk nyata. Sebuah kajian yang bisa dibaca, dan diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya seiring berjalannya waktu.

[1] Lihat, ‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul Fiqh. Hal 64-65.

[2] Madzhab ibn Qâsim, madzhab yang dipakai di Andalusia. Beliau adalah murid Imam Malik bin Anas. Ada yang mengatakan beliau setingkat ashabul wujuh, namun ada yang mengatakan beliau adalah mujtahid mutlak, karena banyak berbeda ijtihad dengan gurunya, Imam Malik. Arus pemikiran di Cordoba kala itu cenderung mengikuti pemikiran beliau.

[3] Lihat Jilid dua, Al-Muwafaqât. Hal 24. Cet. Dar Affan. Tahun 1997.