Tag Archives: Wakaf

Masjid dan Muholla NU akan Diberi Prasasti

Deskripsi masalah :

Blitar, NU Online. Hilangnya beberapa aset NU, termasuk masjid dan musholla milik warga NU, menjadi perhatian khusus pada pengurus NU Kabupaten Blitar yang baru. PCNU Kabupaten Blitar akan memberikan prasasti untuk masjid dan musholla milik warga NU, dengan label Nahdlatul Ulama. “Ini perlu dilakukan. Karena berbagai cara orang luar banyak yang ingin menguasai masjid dan musholla milik warga kita. Ini bukan isapan jempol. Namun sudah banyak terjadi,’’ ungkap KH Mohammad Djais, Ketua Lembaga Ta’mir Masjid Indonesia (LTMU NU) Kabupaten Blitar, Rabu (26/12) pagi.

Sebenarnya, lanjut Kiai Djais, program tersebut periode kepengurusan yang lalu sudah mulai dilaksanakan. Namun belum bisa maksimal. Karena belum semua masjid dan musholla diberi prasasti yang berlabel Nahdlatul Ulama.  “Dampaknya sangat besar sekali dengan pemasangan prasasti tersebut. Karena orang yang mau sembarangan merubah tatacara beribadah warga NU jadi segan dan tidak berani,’’ tandas Kiai Djais yang kini juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Kerukunan Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Blitar ini. Menurut Mbah Djais, panggilan akrabnya, bukan tanpa alasan mengapa NU Kabupaten Blitar melakukan gerakan ini. “Belakangan, banyak masjid dan musholla di wilayah Kabupaten Blitar, tahu-tahu dikuasai sekelompok orang. Mereka kemudian melaksanakan kegiatan di luar kebiasaan yang dilakukan jamaah masjid NU. Sehingga meresahkan para jamaah masjid,” katanya.  Misalnya mereka membid’ahkan, mengkafirkan  jamaah lain yang tidak sesuai dengan amalan ubudiyahnya. “Sudah nunut (numpang: Red), lalu membid’ah-bid’ahkan lagi. Sehingga warga resah. Akhirnya NU turun tangan,’’ katanya. (Rabu 26 Desember 2012 09:55 WIB)

Pertanyaan :

Bagaimana hukum memberi prasasti NU di masjid?

Jawaban :

Hukumnya diperbolehkan, kecuali jika menimbulkan dampak negatif seperti  :

  • Memicu gesekan & perpecahan antar warga masyarakat setempat
  • Menyebabkan berkurangnya jamaah

Catatan : Pemasangan prasasti NU di wilayah kab. Blitar, yang diinisiasi PCNU setempat hukumnya mutlak diperbolehkan sebab pemasangan tersebut berdasarkan permintaan masyarakat warga NU setempat dan tanpa paksaan, sehingga potensi terjadinya dampak negatif sebagaimana di atas tidak mungkin terjadi.

Referensi :

  1. Tuhfah al-Muhtaj, juz III hlm. 197
  2. Fath al-Bari, juz I hlm. 515
  3. I’anah at-Thalibin, juz III hlm. 178

Selain membahas masjid dan musholla NU akan diberi prasasti, pada komisi B Bahtsul Masail FMPP XXXVI di Pondok Pesantren Lirboyo juga membahas ekspedisi Alquran, ayunan kaki, strategi bisnis, dan zakat peternak ikat dan zakat uang.

Untuk mendownload hasilnya, klik tautan di bawah ini:

[Hasil Bahtsul Masail FMPP XXXVI Komisi B]

Hukum Mengisi Baterai (Ngecas) Hp di Masjid


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bagaimanakah hukum mengisi baterai (ngecas) telepon seluler pada colokan daya yang ada di masjid? Apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan menurut syariat? Terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

(Rijal- Bandung)

____________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Ketika mampir di sebuah masjid, sering kali terlihat beberapa orang yang mengisi (Charging/ngecash) baterai hp pada colokan daya yang bertebaran di beberapa sisi masjid. Mengenai legalitas hukumnya, dalam kitab Risalah al-Amajid dijelaskan:

أَقُوْلُ وَفُهِمَ مِمَّا ذُكِرَ نَقْلُ نَحْوِ الْمُكَبِّرِ لِلصَّوْتِ لِلْمَسْجِدِ وَاسْتِعْمَالُهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ غَيْرُ جَائِزٍ اللهم إِلَّا اِنِ اشْتَرَاهُ النَّاظِرُبِقَصْدِ إِيْجَارِهِ فَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُهُ لِلْغَيْرِ بِأُجْرَةٍ لَا مَجَانًا

Aku berpendapat dari permasalahan yang telah disebutkan, yaitu memindah semacam pengeras suara milik masjid dan menggunakannya untuk keperluan selain masjid adalah tidak diperbolehkan. Kecuali Nazir membeli (semacam pengeras suara) itu dengan tujuan untuk menyewakannya, maka diperbolehkan bagi orang lain untuk menggunakannya dengan membayar ongkos sewa, tidak gratis”.[1]

Stop kontak atau colokan daya listrikyang tersedia merupakan fasilitas yang dimiliki oleh masjid, sama halnya seperti pengeras suara dalam keterangan yang dijelaskan di atas. Sehingga penggunaannya untuk charging atau ngecash telepon seluler tidak diperbolehkan serta berkonsekuensi kewajiban membayar ongkos sewa secara umum (ujroh mitsli) untuk menaksir ganti rugi atas daya listrik yang telah digunakannya.

Namun kewajiban tersebut bisa gugur apabila orang yang menggunakan daya listrik atau charger tersebut mendapatkan izin dari takmir masjid dan ia melakukan ibadah yang berhubungan langsung dengan masjid,seperti salat, iktikaf, dan sesamanya. []waAllahu a’lam


[1] Risalah al-Amajid, hal. 29

Memanfaatkan Air Masjid

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sudah menjadi realita di masyarakat, terkadang mereka sering mengambil air yang berada di masjid untuk kepentingan pribadi. Dari sini sudah jelas bahwa praktek demikian termasuk menggunakan fasilitas masjid yang bukan untuk ibadah. Apakah hal yang demikian dapat dibenarkan menurut kacamata fiqih?, terimakasih atas jawabannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ita Fitria, Lumajang.

_______

Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Sebelumnya perlu adanya penegasan dari segi kepemilikan, karena tidak semua masjid berasal dari tanah wakafan. Walaupun sebagian besar, keberadaan masjid yang ada sekarang berasal dari proses pewakafan. Sebab, permasalahan yang ditanyakan merupakan bagian dari konsep pemanfaatan barang-barang yang ada di masjid.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa air yang berada di masjid wakaf statusnya adalah milik masjid. Adapun pemanfaatannya menjadi satu paket dalam pemanfaatan masjid yang berupa barang wakafan. Pemanfaatan barang yang telah diwakafkan harus sesuai dengan tujuan pihak yang mewakafkan (Qasdul Waqif). Hal ini terus berlaku selama tujuan pewakafan tersebut dapat dibenarkan menurut syariat dan menghasilkan kemaslahatan. Namun, apabila tujuan pihak yang mewakafkan (Qasdul Waqif) tersebut belum jelas, maka yang menjadi tolak ukur adalah kebiasaan (‘Urf) yang berlaku di daerah tersebut.[1]

Pemanfaatan air yang berada di masjid sangat mirip dengan permasalahan yang dibahas di dalam Bab Wakaf dari kitab Fathul Mu’in. Syaikh Zainuddin Al-Malibari berkata sebagai berikut:

وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ الطَّنْبَدَاوِيْ عَنِ الْجِوَابِيْ وَالْجِرَارِ الَّتِيْ عِنْدَ الْمَسَاجِدِ فِيْهَا الْمَاءُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا مَوْقُوْفَةٌ لِلشُّرْبِ أَوِ الْوُضُوْءِ أَوِ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ أَوِ الْمَسْنُوْنِ أَوْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ؟ فَأَجَابَ إِنَّهُ إِذَا دَلَّتْ قَرِيْنَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ مَوْضُوْعٌ لِتَعْمِيْمِ الْاِنْتِفَاعِ: جَازَ جَمِيْعُ مَا ذُكِرَ مِنَ الشَّرْبِ وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ وَغَسْلُ الْجِنَابَةِ وَغَيْرُهَا وَمِثَالُ الْقَرِيْنَةِ: جِرْيَانُ النَّاسِ عَلَى تَعْمِيْمٍ لِاِنْتِفَاعٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ مِنْ فَقِيْهٍ وَغَيْرِهِ إِذِ الظَّاهِرُ مِنْ عَدَمِ النَّكِيْرِ: أَنَّهُمْ أَقْدَمُوْا عَلَى تَعْمِيْمِ الْاِنْتِفَاعِ بِالْمَاءِ بِغُسْلٍ وَشُرْبٍ وَوُضُوْءٍ وَغَسْلِ نَجَاسَةٍ فَمِثْلُ هَذَا إِيْقَاعٌ يُقَالُ بِالْجَوَازِ

“Al-‘Allamah Syaikh Thambadawi ditanya tentang masalah kamar mandi dan tempat air yang berada di masjid yang berisi air ketika tidak diketahui status pewakafan air tersebut,  apakah untuk minum, untuk wudlu, untuk mandi wajib atau sunnah, atau membasuh najis?. Beliau menjawab: Sesungguhnya apabila terdapat tanda-tanda (Qorinah) bahwa air tersebut disediakan untuk kemanfaatan umum, maka boleh menggunakannya untuk semua kepentingan di atas, yaitu untuk minum, membasuh najis, mandi junub dan lain sebagainya. Contoh dari tanda-tanda (qorinah) tersebut adalah kebiasaan manusia untuk memanfaatkannya secara umum tanpa ada inkar dari orang yang ahli fikih ataupun yang lainnya. Dan contoh pemanfaatan air sebagaimana contoh di atas adalah boleh,”.[2]

Dari penjelasan Syaikh Zainuddin Al-Malibari yang mengutip pendapat Syaikh Thambadawi dapat ditarik kesimpukan bahwa memanfaatkan air yang berada di masjid dengan cara mengambilnya untuk kepentingan pribadi dapat dibenarkan secara syariat. waAllahu a’lam[]

Referensi:

[1] Hasyiyah Al-Qulyubi, vol. III/100.

[2] Fathul Mu’in, hlm 88-89, cet. Al-Haramain.

Pembangunan Sarana Pendidikan Lirboyo

LirboyoNet, Kediri – Beberapa pekan yang lalu, tepatnya pada Ahad pagi (27/9/2015) Kantor Pondok Pesantren Lirboyo kedatangan rombongan dari Himasal Blitar. Selain pengurus Himasal tersebut, hadir juga pengurus Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM) Cabang Blitar.

Wakaf Pondok LirboyoRombongan alumni Lirboyo itu mendampingi Bapak H. Pramu dan Bapak Taqwin, warga Blitar yang ingin menghadap keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo dengan maksud tujuan ingin menyampaikan keinginan mewakafkan tanahnya kepada pondok. Didampingi Ketua Pondok Lirboyo pagi itu juga rombongan ramah tamah di kediaman KH. M. Anwar Manshur.

Setelah proses pewakafan tanah selesai, pagi itu juga disepakati bahwa terkait pembangunan di tanah yang terletak  di Desa Tanggung, Kec Kepanjen Kidul, Kota Blitar tersebut akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Muharram 1437 H. kemarin. Dan alhamdulillah, acara peletakan batu pertama pembangunan di tanah seluas kurang lebih 1.400 meter persegi tersebut berjalan dengan lancar.

Mendahului para pembaca yang sudi ikhlas memberikan doa dan dukungan demi kelancaran proses pembangunan sarana pendidikan milik Pondok Pesantren Lirboyo tersebut, disampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT menerima amal baik Anda dan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Amin. /-