Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya memiliki beberapa permasalahan terkait keberadaan akses internet (WiFi) yang berada di balai desa. Di desa saya terdapat sebuah akses internet yang disediakan oleh kepala desa yang baru menjabat. Dan ia bertujuan ingin mengenalkan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kepada seluruh masyarakat demi kemaslahatan bersama. Di balik semua itu, muncullah kenakalan anak-anak muda yang sering kali mengakses jaringan bersama tanpa seizin pak Kades. Mereka membobol privasi yang telah disimpan dan menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang dibilang tidak bermaslahat, bahkan merugikan masyarakat.
Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perspektif fiqih mengenai status internet di atas? apakah tindakan pak Kades dapat dibenarkan meninjau maraknya kerugian dan pandangan jelek oleh para warga? terima kasih atas jawabannya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
________________________
Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.
Pertanyaan yang diajukan tersebut merupakan sebuah problematika yang sangat marak untuk saat ini. Yang mana sesuai perkembangan zaman, sebagian besar balai atau pun kantor desa memiliki akses internet (WiFi).
Realita di lapangan pun begitu beragam, di sebagian tempat ada yang membatasi hanya diperuntukkan kepada perangkat desa serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Untuk yang semacam ini, biasanya pihak Pemerintah Desa memasang password terhadap akses Wireless Fidelity (WiFi) tersebut demi menghindari penyalahgunaan di luar kepentingan pihak-pihak terkait. Namun di sebagian tempat yang lain ada yang tidak memberikan batasan terhadap akses internet ini. Sehingga setiap saat siapapun dapat dengan mudah mengakses jaringan WiFi yang ada di balai desa tersebut.
Sesuai dengan konteks pertanyaan, status internet di atas dikategorikan sebagai sarana untuk membantu kinerja aparat desa, serta sebagai sarana untuk mengenalkan kemajuan teknologi kepada masyarakat yang memiliki nilai mashlahat. [1] Karena segala bentuk kebijakan dan wewenang pemerintah, harus didasarkan pada kemaslahatan bersama. Sesuai kaidah fiqih:
“Alokasi (kebijakan) pemimpin (pemerintah) haruslah digantungkan atas dasar kemaslahatan”.[2]
Mengenai penyediaan akses internet untuk yang ditujukan untuk membantu kinerja dan pelayanan aparatur desa, hukumnya diperbolehkan. Karena dalam hal ini, kemaslahatan yang dihasilkan dari adanya akses internet tersebut sudah sangat jelas, baik kemaslahatan untuk desa maupun masyarakat umum.[3]
Adapun status internet sebagai sarana untuk memperkenalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat tidak dapat dibenarkan kecuali lebih dominan kemaslahatannya.[4] Karena bagaimanapun, pembebasan mengakses bagi masyarakat desa secara umum terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja akan rawan disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif dan merugikan. Maka dari itu, untuk permasalahan yang ini perlu adanya pengawasan lebih ketat dari seluruh pihak.[5] [] waAllahu a’lam
Referensi:
[1] Mughni al-Muhtaj, IV/221.
[2] Al-Asybah wa an-Nadhoir Lii as-Suyuti, hlm 121.
[3] Fatawa as-Subki, I/185, Maktabah Syamilah.
[4] Qowaid al-Ahkam Fii Masalih al-Anam, I/156.
[5] Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 252, al-Haromain.