LirboyoNet, Kediri- Kebutuhan akan bank, akhir-akhir ini menjadi sangat vital. Orang tidak akan bisa mudah lepas dari bank. Padahal, seperti yang kita tahu, dalam proses administrasi dan transaksinya, bank bukanlah tempat yang yang “seratus persen halal”. Praktik riba dan transaksi-transaksi lain yang tidak sesuai dengan hukum fikih akan banyak kita jumpai. Seolah-olah sudah mengakar kuat anggapan bahwa “tidak mungkin rasanya bank dapat tetap berdiri tanpa adanya bunga”.

Namun semua itu terbukti tidak benar sekarang. Harapan akan adanya bank yang syar’i perlahan-lahan menjadi kenyataan, dengan hadirnya inovasi iB (Islamic Bank), atau Bank Islami. Keterangan-keterangan yang ada dalam nash-nash fikih mulai disesuaikan dan diterapkan dalam dunia perbankan. Sistim riba dihapus, dan sistim tabungan para nasabah yang tidak sesuai syari’at diperbarui kembali.

Ahad kemarin (19/02), ditengah kepadatan dan jadwal aktifitas, KH. Ma’ruf Amin yang sekaligus menjabat Rais ‘Am Suriah PBNU, menyempatkan mengisi sambutan atas nama ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam acara sosialisasi dan pengenalan Bank Syari’ah yang diadakan di lingkungan Ponpes Lirboyo. Dalam Workshop bertajuk “Halaqah Perbankan Syari’ah Untuk Kalangan Pondok Pesantren, Ulama, dan Kiai” ini, beliau menyampaikan tentang sekelumit sejarah perjuangan ulama dalam men”syariahkan” aturan perbankan. Hingga akhirnya hasil jerih payah mereka bisa berhasil dan kita nikmati seperti sekarang.

KH. Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan tentang pentingnya ada undang-undang yang khusus terkait ekonomi syari’ah. “Dalam masalah perbankan, jasa keuangan, mutlak harus ada undang-undang. Karena itu menyangkut masalah keuangan, keamanan, dan kehati-hatian atau prudensialitas. Sehingga kita tidak mungkin bisa menerapkan sistim mu’amalah mâliyah tanpa adanya undang-undang.”

Wujud nyata tentang ekonomi islami kini memang bisa diwujudkan dan dirasakan. Setelah para ulama mengingatkan urgensitasnya melalui beberapa tahapan rekomendasi dan pertimbangan. Tentu poin yang paling mendasar, karena telah jamak diketahui bahwa transaksi piutang memakai bunga memang diharamkan. “Melalui rekomendasi perbankan yang tidak memakai sistim bunga. Karena bunga itu, (hukumnya-Red) seperti tadi (haram-Red).” Terang Kiai Ma’ruf. Pada awalnya sistem Bank Syari’ah memang merupakan sebuah alternatif. Dan lama kelamaan berkat perjuangan ulama dan berbagai pihak, sistim Bank Syari’ah akhirnya menjadi sebuah solusi dan keberadaannya mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Bahkan akhirnya sekarang telah terbentuk Komite Nasional Keuangan Syari’ah (KNKS) yang langsung diketuai oleh presiden Republik Indonesia. Sebagai catatan, KNKS merupakan satu-satunya komite nasional yang langsung dipimpin oleh kepala negara. Artinya, sistem keuangan syari’ah telah mendapatkan pengakuan secara nasional. “Satu hal yang kita syukuri, sistem keuangan syari’ah di Indonesia dapat berjalan tanpa gaduh. dan sekarang telah menjadi sistem nasional.” Ungkap KH. Ma’ruf Amin.

Hanya saja, kendala yang dihadapi adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi bank syari’ah. Meskipun Indonesia memiliki populasi penduduk muslim terbesar, namun pertumbuhannya hanya mencapai 5,3% saja. Jauh tertinggal dari bank-bank kovensional.

Terakhir, harapan beliau akan Bank Syari’ah atau sektor-sektor syar’i lain selain lini ekonomi, adalah sempurnanya tathbiq (penerapan) fikih dalam kehidupan di seluruh lapisan masyarakat. Sebab melalui perjuangan ulama, hukum-hukum fikih bisa saja diterapkan menjadi sebuah undang-undang jika memang itu dibutuhkan. “Kita menginginkan agama (baca:fikih) harus jadi undang-undang, untuk melindungi umat islam dalam melaksanakan ajaran agama. Kalau (fikih–Red) perlu diadakan (dijadikan-Red) undang-undang.” Pungkas beliau.[]

(Baca juga: Workshop Halaqah Perbankan Syariat di pondok Pesantren Lirboyo)

LirboyoNet, Kediri- Ahad kemarin (19/02), sekitar seratus orang santri Pondok Pesantren Lirboyo, dan beberapa undangan dari pondok-pondok luar di kawasan Kediri, turut menghadiri sosialisasi dan pengenalan Bank Syari’ah. Workshop bertajuk “Halaqah Perbankan Syari’ah Untuk Kalangan Pondok Pesantren, Ulama, dan Kiai” ini dihadiri pula oleh ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), sekaligus Rais ‘Am Suriah PBNU, KH. Ma’ruf Amin. Beliau menyempatkan diri hadir dan mengisi sambutan.

Acara yang bertempat di gedung Rusunawa, Ponpes Lirboyo ini memang cendrung tertutup, dan hanya dihadiri beberapa undangan khusus santri tingkat ‘aliyah dan mutakhorijin saja. Acara ini diselenggarakan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam acara ini dilakukan pengenalan dam sosialisasi akan apakah itu bank syari’ah, bagaimanakah sejarahnya, apakah perbedaannya dengan bank konvensional, serta legalitas bank syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syari’ah Nasional (DSN).

Dalam sambutannya, KH. Ma’ruf Amin sedikit memberikan penjelasan tentang sejarah Bank Syari’ah juga peran ulama didalamnya. Serta keberhasilan dan pencapaiannya hingga sampai seperti hari ini. “Perbankan syariah itu menerapkan fikih islami. Dulu, fikih itu hanya dibaca saja, namun sekarang telah dilakukan upaya tathbiq (penerapan)”.

(Baca: KH. Ma’ruf Amin: Ekonomi Syari’ah Telah Diakui Secara Nasional)

Selaku Pimpinan Departemen Perbankan Syari’ah (DPBS), Bpk. Supropratmono menambahkan tentang pentingnya upaya promosi. Terkait kendala utama perbankan syariah yang masih lambat tingkat kenaikan pertumbuhannya. “Upaya yang penting adalah, mengenalkan apa itu perbankan syariah”. Kata beliau. “Dengan dikenalkan kepada masyarakat, perbankan syari’ah mampu tumbuh dan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.”

KH. An’im Falahuddin Mahrus, selaku tuan rumah menambahkan pula, pentingnya upaya tidak boleh hanya berhenti pada tahap sosialisasi, namun juga sampai pada tingkat pengembangan dan tahap-tahap selanjutnya. “Kami berharap ada tindak lanjut dari program-program yang ada dalam pemerintahan agar bisa meningkatkan ekonomi umat”. Tutur Kiai An’im.

Berkaca pada negara sebelah, keberhasilan mereka dalam mengembangkan Bank Syariah memang diakui tidak diraih dengan mudah. Ada upaya keras. “Kalau kita melihat di negara tetangga, bagaimana bank syariah bisa maju, karena ada semacam militansi. Mereka menyadari sebagai umat muslim akan merasa lebih terdorong untuk memajukan ekonomi berbasis islam.” Ungkap Kiai An’im.

Siang kemarin pula, santri dikenalkan dengan istilah Bank Syariah. Ada yang masih asing dengan istilah ini. Secara umum, kalau kita menilik hasil dan kualitas yang kita dapatkan, Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional pada umumnya. Hanya saja, sistem yang digunakan sudah melewati berbagai tahapan koreksi. Berdasarkan UU. No. 21 tahun 2008, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Nilai-nilai yang tidak selaras dengan aturan syari’at dihapus. Seperti penghapusan riba dalam akad piutang, serta pelarangan transaksi yang objeknya tidak jelas dan belum pasti hasilnya.

Fitur bank syariah juga sekarang semakin lengkap, “Apa yang diperlukan masyarakat kita. Produk-produk perbankan ada di Bank Syariah. Wadi’ah, mudhorobah, bahkan gadai”. Papar Dr. Setiawan Budi Utomo, selaku Deputi Direktur Pengembangan Produk dan Edukasi OJK.

Pada akhirnya, bank syariah telah banyak membantu memajukan ekonomi Indonesia secara islami. “Bank Syariah telah mencoba menyesuaikan akad-akad yang ada sesuai dengan fikih” tambah Kasubag Pengembangan Pengembangan Produk dan Edukasi OJK, Rudy Widodo.[]