Hukum Kurban Online

Perkembangan teknologi telah memberi dampak positif untuk memudahkan umat Islam beribadah, salah satunya dalam hal kurban. Saat ini banyak ditemui layanan jasa kurban secara online. Cukup dengan mentransfer sejumlah uang sesuai harga hewan yang dikehendaki dan mengisi daftar nama orang yang hendak dikurbani.

Menurut para ulama, praktek demikian dapat dibenarkan. Sayyid Abi Bakr Syato ad-Dimyati menjelaskan dalam kitab I’anah at-Thalibin:

وَأَمَّا نَقْلُ دَرَاهِمَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ أُخْرٰى لِيَشْتَرِيَ بِهَا أُضْحِيَّةً فِيْهَا فَهُوَ جَائِزٌ

“Adapun mentransfer sejumlah uang dirham dari suatu daerah agar dibelikan hewan untuk berkurban di daerah lain maka hal tersebut diperbolehkan.” (I’anah at-Thalibin, II/380)

Dalam fikih, praktek tersebut dikategorikan akad wakalah (perwakilan). Dengan artian, orang yang berkurban telah mewakilkan kepada pihak penerima jasa segala urusan yang berkaitan dengan kurban, mulai dari pembelian hewan, penyembelihan, pendistribusian daging dan lain sebagainya. Syekh Sulaiman al-Kurdi menegaskan sebuah fatwa yang dikutip Sayyid Abi Bakr Syato ad-Dimyati dalam kitab I’anah at-Thalibin:

وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيْقَةِ وَفِي ذَبْحِهَا وَلَوْ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْمُضَحِّي وَالْعَاقِّ

“Dan boleh mewakilkan seseorang untuk membeli hewan kurban dan hewan aqiqah serta menyembelihnya meskipun itu dilakukan di luar daerah orang yang kurban atau akikah.” (I’anah at-Thalibin, II/381)

Perihal niat, orang yang berkurban (pemesan) dapat niat berkurban saat mentransfer uangnya atau dapat juga mewakilkan urusan niat sekaligus kepada pihak penerima jasa kurban sebagai wakilnya. Imam Jalaluddin al-Mahalli menerangkan dalam kitabnya, Kanz ar-Raghibin:

وَإِنْ وَكَّلَ بِالذَّبْحِ نَوَى عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ…. وَلَهُ تَفْوِيضُهَا إلَيْهِ أَيْضًا

“Apabila seseorang mewakilkan penyembelihan, maka ia harus niat berkurban saat memberikannya kepada wakil…. Atau boleh sekaligus memasrahkan niat kepada wakil.” (Hasyiyah al-Qulyubi, IV/254) []waAllahu a’lam

Bolehkah Berkurban untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia?

Salah satu kebiasaan yang banyak dilakukan masyarakat menjelang Idul Adha ialah mempersiapkan hewan kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Biasanya ini dilakukan oleh pihak keluarga untuk salah satu anggota keluarga atau kerabat yang meninggal dunia. Sementara sewaktu masih hidup belum pernah berkurban.

Imam Ibn Hajar al-Haitami menegaskan dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj demikian:

(وَلَا) تَجُوزُ وَلَا تَقَعُ أُضْحِيَّةٌ (عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا)

“Tidak boleh dan tidak sah berkurban atas nama orang meninggal apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbani.” (Tuhfah al-Muhtaj, IX/368)

Alasan yang mendukung pendapat ini adalah kurban adalah ibadah yang membutuhkan izin. Karenanya, izin orang yang berkurban mutlak diperlukan untuk menjadikan kurbannya sah. (Nihayah al-Muhtaj, VIII/144)

Namun terdapat pendapat yang mengatakan diperbolehkan kurban untuk orang yang sudah meninggal meski belum pernah berwasiat untuk dikurbani. Imam al-Qulyubi juga mengungkapkan:

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ

“Imam ar-Rafi’i berpendapat: hendaklah (kurban untuk orang meninggal) tetap sah untuknya meskipun ia tidak berwasiat akan hal tersebut. Karena pada dasarnya kurban merupakan bagian dari sedekah.” (Hasyiah al-Qulyubi ‘ala Al-Mahalli, IV/256)

Bahkan imam an-Nawawi menegaskan dalam karyanya, Al-Majmu’Syarh al-Muhadzdzab:

وَأَمَّا التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَبُوالْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ جَوَازَهَا لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُ هُوَتَصِلُ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ

“Adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka Abu al-Hasan al-Abbadi memperbolehkannya secara mutlak karena termasuk sedekah, sedang sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, bermanfaat untuknya, dan pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana konsensus para ulama” (Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, VIII/406)

Dengan demikian, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia apabila ia pernah berwasiat untuk dikurbani maka semua ulama berpendapat sah. Namun apabila tidak berwasiat demikian, maka terdapat perbedaan pendapat. Menurut sebagian ulama tidak sah dan menurut sebagian ulama lain sah. []waAllahu a’lam.

Baca juga:
HUKUM BERKURBAN HASIL PATUNGAN BERSAMA

Hukum Berkurban Hasil Patungan Bersama

Mendekati momentum hari raya Idul Adha, tak sedikit masyarakat yang patungan atau iuran uang untuk membeli hewan kurban. Upaya tersebut ditujukan tak lain dalam rangka meringankan beban orang lain untuk berkurban.

Dalam sudut pandang syariat, patungan hewan kurban adalah hal yang diperbolehkan dengan syarat jumlah orang yang patungan tidak melebihi batas ketentuan hewan kurbannya. Imam an-Nawawi mengatakan:

يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ سَبْعَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ لِلتَّضْحِيَةِ سَوَاءٌ كَانُوا كُلُّهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ وَاحِدٍ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ

“Dibolehkan iuran tujuh orang untuk kurban unta atau sapi, baik keseluruhannya bagian dari keluarga  maupun orang lain.” (Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, VIII/398)

Apabila melebihi ketentuan jumlah orangnya, maka tidak sah dinamakan hewan kurban. Seperti 1 kambing yang diperuntukan untuk 2 orang lebih atau sapi atau untuk yang diperuntukan lebih dari 7 orang. Sayyid Abi Bakar Syato ad-Dimyati menegaskan:

وَلَوِ اشْتَرَكَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ لَمْ تُجْزِئْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ

“Apabila lebih dari tujuh orang patungan kurban menggunakan satu ekor unta maka tidak cukup bagi semuanya.” (I’anah at-Thalibin, II/377)

Untuk itu, kurban hasil patungan yang melebihi batas jumlah yang ditentukan, seperti kurban iuran siswa di sekolah, maka menjadi sedekah biasa. Bahkan hal tersebut mengandung nilai positif dan edukasi. []waAllahu a’lam

Bolehkah Berjamaah dengan Imam Berbeda Aliran?

Berkaitan dengan salat berjamaah, menurut pendapat kuat dalam madzhab Syafi’i, salah satu syarat yang harus terpenuhi bagi makmum adalah tidak meyakini batal salat imamnya. Semisal makmum bermadzhab Syafi’i yang meyakini wajibnya basmalah, sedangkan imamnya bermadzhab Hanafi yang meninggalkan bacaan basmalah karena meyakini bahwa basmalah hanya sunah. Dalam kasus tersebut, salatnya makmum tidak sah. Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan:

وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ بُطْلَانَهَا ) أَيْ بُطْلَانَ صَلَاةِ إِمَامِهِ …(كَحَنَفِيٍّ) أَوْ غَيْرِهِ اِقْتَدَى بِهِ شَافِعِيٌّ وَقَدْ (عَلِمَهُ تَرَكَ فَرْضًا) كَالْبَسْمَلَةِ مَا لَمْ يَكُنْ أَمِيْراً أَوِ الطُّمَأْنِيْنَةِ أَوْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ كَأَنْ لَمِسَ زَوْجَتَهُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الشَّافِعِيِّ بِهِ حِيْنَئِذٍ اِعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُوْمِ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيْ صَلَاةٍ

“Dan hendaklah makmum tidak meyakini batalnya salat imam…. Seperti imam yang bermadzhab Hanafi yang diikuti oleh makmum bermadzhab Syafi’i, sementara makmum mengetahui imamnya meninggalkan kewajiban menurut keyakinan makmum seperti membaca basmalah atau thumaninah, selama imamnya bukan pemimpin. Atau makmum mengetahui imamnya meninggalkan syarat sah salat seperti memegang istrinya dan langsung salat tanpa berwudhu terlebih dahulu. Maka tidak sah salatnya makmum yang bermadzhab Syafi’i dalam masalah ini, karena mempertimbangkan keyakinan makmum, sebab ia meyakini bahwa imamnya tidak berada dalam salat yang sah,” (Al-Minhaj al-Qawim, hlm. 150-151)

Namun menurut pendapat lain dari madzhab Syafi’i, sahnya keabsahan jamaah dititikberatkan pada keyakinan imamnya, meskipun menurut madzhab yang dianut makmum menghukumi tidak sah. Misalkan dalam permasalahan imam yang tidak membaca basmalah karena ia bermadzhab Hanafi, sementara makmumnya bermadzhab Syafi’i yang meyakini kewajiban basmalah, maka salatnya makmum tetap dinyatakan sah. Karena imam sudah benar sesuai madzhab yang dianutnya. Syekh Al-Khathib As-Syirbini menegaskan:

وَالثَّانِي عَكْسُ ذَلِكَ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِ الْمُقْتَدَى بِهِ

“Menurut pendapat kedua, kebalikan dari pendapat pertama, karena mempertimbangkan kepada keyakinan imam.” (Mughnil Muhtaj, I/332)

Kesimpulannya, dua pendapat di atas sama-sama memiliki tendensi hukum dan dapat dijadikan pijakan. Namun alangkah baiknya jika menggunakan pendapat kedua ketika kondisi terdesak, misalkan hanya menemukan jamaah di masjid yang berbeda aliran madzhab atau demi menjaga kerukunan hidup bertetangga. []waAllahu a’lam

Hukum Wanita Memakai Celana

Dalam masalah menutup aurat, perempuan memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini wajar demi menjaga kehormatannya. Sehingga syariat mengaturnya dengan sangat rinci, salah satunya hukum menggunakan celana bagi perempuan.

Untuk itu, Imam Ibn Hajar menjelaskan:

وَشَرْطُ السَّاتِرِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا أَنْ يَشْمَلَ الْمَسْتُوْرَ لَبْسًا وَنَحْوَهُ مَعَ سَتْرِ اللَّوْنِ فَيَكْفِي مَا يَمْنَعُ إِدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ وَلَوْ حَكَى الْحَجْمَ كَسِرْوَالٍ ضَيِّقٍ لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوْهٌ وَخِلَافُ الْأَوْلَى لِلرَّجُلِ

“Syarat penutup aurat di dalam maupun di luar salat ialah ialah harus meliputi seluruh anggota tubuh yang hendak ditutup serta menutupnya. Artinya mencukupi dengan sesuatu yang mencegah terlihatnya warna kulit, meskipun menampakkan lekuk tubuh seperti celana ketat. Akan tetapi yang demikian makruh bagi perempuan dan khilaful aula bagi laki-laki.” (Al-Minhaj al-Qawim, hlm. 115)

Dengan demikian, perempuan boleh menggunakan celana dengan syarat yang umum berlaku, yakni menutup aurat, kain tidak terlalu tipis atau transparan, serta tidak terlalu ketat, dan tidak menggunakan celana yang hanya dikhususkan untuk laki-laki. (Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 604)

Pada prakteknya, hukum tersebut bisa menjadi haram apabila ada dugaan kuat atau keyakinan akan menyebabkan lawan jenis tergoda. (I’anah at-Thalibin, III/30) []waAllahu a’lam

Lembaga Pendidikan Islam Salaf Berakidah Ahlussunnah Wal Jamaah