HomePojok LirboyoKelanjutan Hukum Imunisasi MR

Kelanjutan Hukum Imunisasi MR

0 3 likes 137 views share

Setelah publikasi hasil keputusan dan rekomendasi Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo (LBM-P2L) mengenai imunisasi Measles Rubella (MR), para netizen (istilah untuk peselancar dunia maya) kaget. Beragam pertanyaan muncul di kolom komentar, “Lho kok beda dengan MUI”, “Bagaimana kalau sudah terlanjur”, dan pertanyaan-pertanyaan lain.

Sudah dapat dimaklumi bersama bahwa keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo (LBM-P2L) sedikit memiliki perbedaan keputusan hukum dengan fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) nomor 33 tahun 2018.

Demi menghindari salah persepsi di kalangan masyarakat, Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo (LBM-P2L) merasa perlu untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan lebih mendetail terkait keputusannya. Baik yang berkaitan dengan metode pengambilan keputusan serta kejujuran ilmiah yang ditempuhnya.

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa semua jawaban dan rumusan hasil Bahtsul Masail murni berdasarkan Nash dalil yang sudah ada dalam Al-Quran, Hadits dan kutubus salaf dari para ahli ijtihad Al-Quran dan Hadits, dan tidak ada tendensi kepentingan apapun.”

Perlu diketahui, bahwa standar “dharurat” dalam syariat Islam adalah suatu keadaan yang apabila tidak melakukan /mengkonsumsi barang tersebut akan binasa atau mendekati kebinasaan. Sementara standar “hajat” adalah suatu keadaan apabila tidak melakukan/mengkonsumsinya, tidak sampai binasa atau mendekati kebinasaan, tapi ada unsur masyaqqah (beban teramat berat yang tidak bisa ditanggung). Menilik kasus vaksin Measles Rubella (MR), maka tidak ada dhorurat ataupun hajat sama sekali yang menuntut memakai vaksin tersebut, terlebih sumbernya belum ada dari peniliti pakar dari orang islam sendiri. Apalagi klaim yang menyatakan belum ditemukan pencegahan kecuali dari babi. Dalam kajian fiqh islam tidak boleh terburu-buru menerima adanya penemuan obat najis, apalagi najis berat seperti babi.

Dengan demikian, perbedaan keputusan dalam menyikapi problematika fikih adalah realita hukum yang lumrah dalam dunia intelektual Islam. Sehingga pendewasaan sikap dalam menganggapinya sangat diperlukan demi kemaslahatan untuk seluruh lapisan umat Islam.

 

sumber: Tim Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo (LBM-P2L)