Tag Archives: Pondok Aswaja

Jangan Pertajam Perbedaan Fiqh

Fiqh adalah kebutuhan. Dinamikanya berubah dan fleksibel. Hukum negara jelas kontras dengan gagasan tentang kearifan hukum fiqh. Dimana norma dalam sebuah negara paten dan mapan. Punya konstruksi yang bertendensikan musyawarah mufakat “para petinggi”. Namun fiqh berfungsi juga untuk “menjawab”. Mengadapi budaya apapun, tentu fiqh tetap siap.

Fiqh adalah mahallul ijtihad, objeknya. Dimana dari teori ushul fiqh yang dikuasai mujtahid, yuris, akan menelorkan “fatwa” dan pemecahan masalah. “Fiqh tidak sakral” setidaknya begitu substansi tulisan KH. MA. Sahal Mahfudz suatu ketika. fiqh punya banyak sekali perbedaan. Bahkan satu permasalahn saja, bisa memiliki tinjauan hukum yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana dan siapa yang menjawabnya. Bisa wajib, atau bahkan hanya sebatas sunnah, tergantung bagaimana Yuris memahmi tendensinya.

Fiqh sebagian besar dikembangkan oleh para fuqaha’, pakar-pakar hukum islam. Fiqh adalah upaya untuk memahami dalil, mengasilkan suatu kesimpulan yang tidak bisa digugat dengan hasil kesimpulan yang lain. Bermuara pada kaidah, al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad, suatu hasil ijtihad tidak bisa digugat dengan hasil ijtihad yang lain dalam kasus permasalahan yang sama, khazanah fiqh semakin kaya. Aturan yang “mufakat” mendorong para Yuris untuk produktif dalam menghasilkan rumusan dan fatwa, haram hukumnya bagi mujtahid mutlak untuk bertaqlid. Tentu, masyarakat awam sendiri yang merasakan, dampak produktifitas hukum ini, bisa memilah, mengikuti pendapat siapa. Dan nantinya bisa disesuaikan dengan kondisi kultur sosio budaya masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk nyata dari hadis ikhtilafu ummati rahmah. Karena rumusan fiqh bukanlah hal yang sakral. Semuanya adalah dhanny, spekulatif. Satu rumusan tidak lebih kuat dari rumusan yang lain, sehingga empat mazdhab dalam islam tak ada yang saling menyalahkan (1). Namun saling melengkapi kekayaan khazanah islam.

Pluralisme Hukum Islam VS Fanatisme Hukum Islam

Ada perdebatan klasik tentang teori hukum islam yang pluralis, meski pendapat yang akurat adalah kullu mujtahid mushib, semua yuris islam benar dalam rumusan hukumnya, namun ada segelintir kalangan yang meskipun mengakui eksistensi dan kebenaran pendapat madzhab lain yang bersebrangan dengan yang dia anut, namun terlalu berlebihan dalam “membela” madzhabnya. Dia enggan untuk berpaling meninggalkan madzhab imamnya apapun kondisinya. Ia enggan, meski mengakui, untuk memakai pendapat madzhab lain. Imam Al-Sya’rani adalah salah satu contoh ulama yang benar-benar moderat dan menjalankan pluralisme dalam hukum islam. Terbukti dalam kitab agung karagan beliau, mizanul kubra, Imam Al-Sya’rani yang ahli dalam masalah perbandingan madzhab ini mencantumkan “seluruh” qoul mujtahid yang diijma’i, lalu yang diperselisihkan. Bahkan tak jarang beliau menampilkan pendapat-pendapat yang tidak jamak beredar di masyarakat kita sekarang. Beliau mampu menyingkap rahasia fiqh dengan menakjubkan. Menurut beliau, hukum islam dalam satu permasalahan, yang tentunya tidak termasuk ijma’, konsensus, pasti memiliki ikhtilaf. Dan ada qoul yang berat untuk diamalkan, ada juga qoul yang ringan untuk diamalkan. Lalu dengan sikap moderat beliau, beliau selalu mempersilahkan untuk kita mertimbangkan dulu, dari qoul-qoul itu, mana yang pantas untuk kita fatwakan kepada kita sendiri, atau kepada orang lain. Sesuai kemampuannya tentunya. Jika termasuk “ahlulazimah”, orang yang kuat, untuk memakai qoul yang berat, jika “ahlul rukhsoh”, orang yang lemah, silahkan memakai qoul yang ringan. Dengan bahasa khas beliau di akhir keterangan, faraja’a al-amr ilâ martabatail mizan,selanjutnya permasalahan yang ada sesuai dua timbangan, berat atau ringan.

Salah satu pengakuan ulama pendahulu, para tokoh-tokoh senior di tubuh jam’iyyah nahdhatul ulama atas adanya pluralisme dalam bermazdhab adalah dengan menyusun AD/ART untuk mengikuti salah satu dari madzhab empat yang mu’tabar. Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, ataukah Hanabilah. Seluruh warga nahdhiyyin tidak diikat untuk harus mengikuti satu madzhab tertentu, syafi’iyyah misalkan. Namun sejarah mencatat, seakan-akan ada norma yang menutut orang di Indonesia harus bermadzhab Syafi’iyyah. Entah salah satunya karena kultur budaya yang terlanjur “bersatu” dengan madzhab Imam Syafi’i, sehingga mazdhab lain menjadi kurang familiar.

Kita tentu tahu, guru-guru “orang pesantren” sejak lama hanya mengajarkan mazdhab Imam Syafi’i, meyebar luaskannya kepada masyarakat. Syaikh Arsyad Banjar mislanya, setelah jerih payah beliau mengajar, konon seluruh rakyat Kalimantan akhirnya mengikuti pendapat imam Syafi’i. Sudah sejak abad tujuh belas, sepulang para tokoh besar seperti Syaikh Nuruddin ar-Raniri, atau Syaikh Yusuf Al-Makassari mengaji dari Mekah, beliau-beliau menyebarkan Fiqhnya Imam Syafi’i yang dipelajari selama di Mekah. Diteruskan oleh generasi berikutnya seperti Syaikhuna Kholil Bangkalan, atau Syaikh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyyah. Fiqh Syafi’iyyah yang tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu keras cenderung mudah diterima masyarakat Indonesia pada umumnya.

Ketika Terpecah Belah Karena Fiqh

Berkembangnya fiqh Imam Syafi’i dengan alami ”dipahami” masyarakat indonesia bahwa fiqh dalam islam adalah fiqh Imam Syafi’i. Dan dengan alami pula, “dipahami” bahwa selain fiqh Imam Syafi’i berarti tidak. Sikap fanatisme ini riskan di masyarakat Indonesia yang begitu menyanjung bahasa “keramat” dan kebiasaan untuk menghormati budaya leluhur menimbulkan perpecahan “hanya” gara-gara masalah furu’iyyah. Padahal masalah furu’iyyah adalah hal yang wajar terjadi khilafiyyah. Khiliafiyyah dalam masalah furu’ seharusnya membawa rahmat, bukan sebaliknya, membawa perpecahan. Justru, ikhtilaf dalam permasalahan aqidahlah yang seharusnya dijaga. Ikhtilaf dalam masalah aqidah, atau menurut sebagian versi, pemasalahan siyasah, politik, dimana umat islam tidak bersatu dalam kepemimpinan tunggal bukanlah masuk dalam koridor redaksi ikhtilafu ummati rahmah.

Masyarakat sensitif dan mudah dipecah belah karena cara beribadah mereka yang agak sedikit teradi peredaan. Atau mudah terjebak dengan isu-isu tentang tidak sermpaknya merayakan hari raya. Banyak kabar miring tentang ormas itu yang memilih menggunakan cara ini dalam pemutusan masalah kapan jatuhnya hari raya. Semua perbedaan patut dihargai dengan semestinya. Selama perbedaan pendapat memiliki dalil dan tendensi. Selama pendapat yang berseberangan dengan kita tidk jelas-jelas salahnya. Bukankah sudah menjadi sunnatullah jikalau Allah SWT menciptakan manusia dengan perbedaan? Walau syâa rabbuka laja’alakum ummatan wâhidah. Andaikan saja Allah SWT menghedaki, Ia tidak akan menciptakan perbedaan. Itulah salah satu bentuk keindahan ciptaan-Nya.

Pada Akhirnya

Sebagai penutup, mungkin kisah ini bisa dijadikan i’tibar.

Syahdan, Yunus bin Abdul A’la, salah seorang murid Imam Syafi’i, pernah berbeda pendapat dengan Imam Syafi’i ketika beliau sedang  mengajar di masjid. Lalu, berdirilah Yunus dari majlis sambil marah. Dia lantas pulang begitu saja ke rumahnya. Saat malam tiba, Yunus mendengar pintu rumahnya diketuk seseorang.

Siapa..?” Tanya Yunus.

Muhamad bin Idris..” Kata suara pengetuk pintu.

Pikiran Yunus menerawang pada siapa saja yang namanya Muhammad bin Idris.

Ini Syafi’i..

Ketika Yunus membuka pintu, ia kaget luar biasa. Gurunya sudah menunggu didepan pintu.

Berkata Imam Syafi’i padanya:

Hai Yunus, ratusan masalah telah menyatukan kita, apakah hanya gara-gara satu masalah kita berpisah?”

 

Lebih bijak kiranya, untuk tidak selalu memenangkan diri dalam setiap perbedaan. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita memenangkan sikap. Terlalu egois hanya akan menghancurkan jembatan yang suatu saat nanti, mungkin akan kita butuhkan kembali. Dan dalam setiap kesalahan saudara kita, maafkanlah pelakunya. Karena dalam kehidupan ini, kita sedang menyembuhkan penyakit, bukan menghakimi si sakit.

 

Terakhir, jika Islam dipahami dengan cara yang sempit, pemahaman yang dangkal dan fiqh yang tidak matang, orang akan menjadi radikal. Memandang sesutu hanya sebatas lahiriyyah saja. Mengamalkan ayat waman lam yahkum bimâ anzalallahu faulâika humul kâfirûn, sebatas literal teksnya saja. Tanpa mempertimbangkan apa itu al-dharar tubihul muhtadhor, kadang kondisi darurat akan memperbolehkan apa yan sebelumnya diharamkan. Tidak mengenal kaidah fiqh tentang daf’u akhoffu dhororain, memilah satu diantara dua marabahaya. Atau sebaliknya, jika islam dipahami  terlalu bebas maka akan terjerumus menjadi “liberal”. Mudah-mudah menafsirkan sesuatu tanpa mempertimbangkan hadis man fassara al-qurana biro’yihi, falyatabawwa’ maq’adahu minannâr, siapa saja yang menafsirkan alquran sekehendak hati maka bersiaplah masuk neraka. Yang terpenting adalah, bagaimana kita mengetahui hakikat islam dengan benar. []

 

Fatwa Transnasional

Permasalahan fatwa bukanlah duduk perkara yang sederhana, perlu rihlah ilmiah dan “tempaan kedisiplinan” yang panjang sebelum orang bisa bergelar mufti. Perlu pendidikan formal keagamaan yang lama dan berlarut-larut sampai orang bisa dijadikan rujukan. Menguasai disisplin fiqh, ushul fiqh, kaidah fiqh, dan maqashid syar’iyyah adalah bawaan mutlak. Mufti sudah setara jabatan ajaib yang tak bisa disandang sembarang orang di zaman sekarang. Seorang mufti dituntut tidak hanya memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni, dia juga harus pandai-pandai memaca situasi dan kondisi masyarakat. Memanfaatkan khilafiyyah fiqhiyyah, selisih pendapat tentang hukum-hukum fiqh sebagai modal untuk memfatwakan jawaban permasalahan yang paling “masuk akal” untuk dimasyarakatkan ditengah masyarakat awam.

Jika dulu, di masa kejayaan Dinasti Abbasiyyah, pemerintah memiliki sistem kehakiman yang sangat terorganisir dengan baik, disetiap distrik wilayah minimal ada satu qodhi, hakim yang mengurus dan memutuskan beragam gejala dan aduan-aduan yang terjadi di masyarakat. Lalu dibawah lisensi yang lebih luas, ada qodhi qudhoh, hakim agung yang “mengepalai” para “bawahan”nya. Meski dengan format yang formal, hakim suatu daerah tidak harus menunggu jawaban dari “atas” untuk mengetok palu. Namun sekarang sejarah sudah berganti, tatanan negara kebanyakan sudah berubah menjadi sistem demokrasi, dan sistem hakim islami ala kitab kuning seperti dulu tidak lagi ditemukan, khususnya di negri kita.

Dalam kondisi darurat tidak ada mufti, atau hakim, bila terjadi problematika, masyarakat bertanya dan minta langsung diputuskan hukumnya kepada tokoh masyarakat setempat. Kyai, atau sebutan semacamnya. Sadar atau tidak, diam-diam kita secara diam-diam sudah menjadi “mufti”.

Memanfaatkan Khilafiyyah

Implikasi wajib dari definisi fiqh syar’an, makna kitab kuningnya, “Ilmu tentang tentang hukum-hukum syari’ah ‘amaliyyah yang digali dari dalil-dalil tafshily” adalah pasti terjadi khilaf dan beda pendapat dalam menyikapi hukum fiqh. Silang pendapat ini wajar karena setiap ulama terkait memiliki sikap dan cara pandang sendiri dengan dalil yang sedang dihadapinya. Belum lagi kapasitas intelektual ulama tersebut juga akan berbeda dengan ulama lain, tanpa maksud membanding-bandingkan. Otomatis, hasil “sama dengan” dari hasil “perkalian, pertambahan, dan pengurangan” ditambah pertimbangan ini dan itu, mashlahah mursalah, atau ‘amal ahlul balad, Madinah misalakan, akan menelorkan kompleksitas yang menguntungkan -sebenarnya- bagi umumnya masyarakat. Jika disikapi dengan benar. Jawaban yang beragam untuk satu pertanyaan akan menguntungkan kaum awam. Disinggung dalam oleh Imam Sya’rani[1], “Maka cobalah kau buktikan -saudaraku-! Apa yang telah aku paparkan kepadamu, bahwa dalam setiap satu hadis dan hadis pembanding lainnya, atau setiap pendapat ulama, dan pendapat pembandingnya, akan kamu temukan dalam tiap-tiap detilnya, di satu sisi memberatkan, dan di sisi lain meringankan. Dan tiap-tiap diantaranya memiliki tokoh-tokoh tersendiri untuk diamalkan. Dan satu hal yang tak mungkin terjadi adalah, ada dua pendapat dalam satu kasus yang sama-sama memberatkan atau sama-sama meringankan. Bahkan tak jarang kita temukan dalam satu permasalahan ada tiga pendapat sekaligus, atau bahkan lebih banyak. Orang yang cerdas akan bisa menempatkan setiap pendapat pada porsinya. Mengamalkan pendapat yang memberatkan atau meringankan semampunya.” Klaim bahwa fiqh adalah samudra tanpa batas oleh beliau Imam Sya’rani, kita dapat menemukan jaminan dari beliau bahwa setiap permasalahan -kecuali yang memang mujma’ ‘alaih– pasti terjadi khilafiyyah. Dan memang benar, apa yang kita baca saat ini dalam karya-karya ulama’ mutaakhirin[2] adalah hasil seleksi ketat dari banyak sekali pendapat-pendapat dalam satu kasus pada era sahabat dan tabi’in yang sudah diteliti dan di tarjih. Mana yang paling kuat, itu yang kemudian diistilahkan sebagai Ashoh, paling absah. Ada juga istilah Rôjih, yang kuat, untuk pendapat yang paling akurat kebenarannya, atau minimal mendekati. Atau istilah Adzhar, yang paling jelas tendensinya, dan lain sebagainya. Lalu pandai-pandai kita untuk memanfaatkan samudra khilafiyyah itu dengan  memaknainya secara positif. Dan luasnya samudra fiqh tidak lantas “membolehkan” kita untuk mengamalkan semua referensinya. Maka dari itu dibutuhkan seleksi. Bagi kita yang memang mampu untuk melakukan pendapat yang berat, maka seyogyanya kita lakukan, dan sebaliknya, jika yang hanya mampu kita lakukan hanya yang “ringan” maka dengan terpaksa kita lakukan. Etika semacam ini diterangkan lebih lanjut oleh beliau Imam Sya’rani[3]Tidak diperkenankan untuk ‘turun pangkat’ dari tingkatan ‘azimah[4] menuju tingkatan rukhshoh[5]keuali jika tidak mampu”.

Etika Berfatwa

Teori-teori diatas kitab kuning sebelum “difatwakan” adalah teori mentah. Kita masih butuh memasaknya dan membumbuinya kembali dengan satu teori tambahan; membaca situasi. Karena memang, kadang satu pendapat tidak lantas bisa diterima di satu daerah, namun bisa diterima di daerah lain, mengingat perbedaan kultur, budaya, dan adat istiadat. Maka andaikan kita bukan penganut madzhab Syafi’iyyah, kita juga perlu mempertimbangkan mashlahah mursalah. Tentu merupakan tindakan gegabah, terlalu terburu-buru memfatwakan permaslahan tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan. Meski berpedoman dengan fatwa yang pernah ada sebelumnya, tindakan ini kurang bisa dibenarkan. Perlu adanya ijtihad baru, untuk bahkan untuk satu permasalahan lama jika terjadi di lain daerah. Karena sebenarnya, yang paling tahu akan kondisi masyarakat yang kita tempati bukanlah tokoh masyarakat yang berada di daerah lain. tak perlulah jauh-jauh ke luar kota, jika masih ada yang bisa kita tanyai dan mintai pertimbangan didaerah kita sendiri. Dr. Musthafa Tseritic, yang menjadi ketua ilmuwan di Bosnia dan Eropa Timur mengatakan “Kita harus tahu dalam konteks apa fatwa sebelumnya itu dikeluarkan. Karena fatwa itu buka (sesuatu) yang disucikan. Akan tetapi fatwa adalah upaya manusia dalam posisi tanggung jawab untuk menjawab tuntutan yang terjadi pada zamannya. Jawaban itu memnungkinkan untuk diubah sesuai dengan wilayah dimana kaum muslim itu menemukan masalahnya sendiri. Dan kondisi kita saat ini bukan pembuat sejarah, bukan pemimpin sejarah, dan kita berharap dapat berubah dari sekedar pengikut atau mengungkapkan sejarah menuju pembuat sejarah[6]”. Dr. Musthafa dapat membaca masalah yang terjadi sekarang, bahwa tokoh-tokoh masyarakat -untuk tidak lancang kami sebut mufti-, kurang peka dengan lingkungannya, meskipun memiliki kapasitas intelektual dan pengalaman ilmiah yang baik. Seperti search engine, ketika terjadi menjawab masalah yang terjadi, diambilkannya jawaban yang paling mendekati. Atau pendapat terkuat. Meskipun teorinya benar, memakai pendapat yang paling absah, kadang itu justru bukan merupakan sebuah solusi, karena watak dan karakter orang berbeda, lingkungannya pun berbeda. Tidak bisa kita pukul rata. Lebih lanjut Dr. Musthafa mengatakan “Ada hukum yang mengatur umat islam, yang berbeda dari hukum lainnya yang mengatur orang lain. itu artinya bila seorang muslim sesuai dengan apa yang diterapkan agamanya, dia menjadi lebih manusiawi. Dan setiap kali suatu bangsa sesuai dengan agama, maka akan menjadi pembuat dan pemimpi sejarah. Dan setiap kali menyimpang dan menjauhi agamanya, mereka akan menjadi pengekor sejarah orang lain dan membenci sejarahnya sendiri.” Isu fatwa transnasional memang rasanya mengurangi rasa nasionalisme kita menurut beliau. tidak peduli akan sejarah, dan lebih senang menerapkan fatwa dari negara asing, bukannya produktif membuat fatwa sendiri, yang secara otomatis akan menjadi tatanan kehidupan sosial-masyarakat. Dalam silaturahim di Ponpes Lirboyo beberapa waktu lalupun, Dr. Khalid Zahri seorang pakar turats dari Maroko menganolagikan bahwa dulu, ketika Imam Syafi’i pindah dari Baghdad dan menetap di Mesir, beliau tidak lantas membawa fiqh orang Iraq ke Mesir. Fiqh lama beliau di Iraq, yang selanjutnya dikenal dengan  qoul qadim direvisi dengan fiqh baru, yang kata Dr. Khalid, lebih selaras dengan fiqhnya orang mesir. Apa yang sekarang kita kenal dengan qoul jadid.

Kita harus lebih jeli, masyarakat ketika bertanya berarti mereka membutuhkan jawaban yang solutif, sesuai dengan kondisi saat itu, dan “pantas” -sesuai bahasa Imam Sya’rani- untuk diamalkan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka.[]

[1] Mizanul Kubra Hal: 03 Cet. Darul kutub Islamy

[2] Istilah untuk mereka yang hidup setelah abad ke empat hijriyyah.

[3] Ibid. Hal. 14. -Kami tidak mengutip redaksi aslinya.

[4] Istilah yang beliau pakai untuk pendapat yang memberatkan.

[5] Istilah yang beliau pakai untuk pendapat yang meringankan.

[6] Disampaikan dalam pertemuan muslim Bosnia di Sarajevo.