Tag Archives: maslahat

Proyek Syariat yang Maslahat

Menurut syekh Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya, ‘Ilmu Ushul Al-Fiqhi, kehadiran syariat sebagai norma kehidupan tidak terlepas dari tujuan yang telah digariskan oleh Allah Swt. Dalam konteks ini, Allah Swt memproyeksikan syariat sedemikian rupa demi terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan. Frasa semacam ini sejak dulu telah didengungkan oleh para ulama, salah satunya dalam kitab Qowaid Al-Ahkam fii Mashalilh Al-Anam, karya Syekh Izzuddin bin Abdis Salam:

التَّكَالِيفُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ

Semua tuntutan itu dikembalikan kepada kemaslahatan para hamba dalam urusan dunia dan akhirat,” (lihat: Qowaid Al-Ahkam fii Mashalilh Al-Anam, II/73, cetakan Dar Al-Kutub Al’Ilmiyah).

Proyek tujuan syariat atau yang sering disebut dengan istilah Maqashid As-Syari’ah tersebut mencakup lima aspek besar kehidupan, yakni agama, jiwa, intelektual, harga diri, dan harta.

Pertama, adalah perlindungan agama (Hifdhu Ad-Din).

Agama merupakan sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia yang lain.

Dalam ranah aplikasi keagamaan, Islam telah menggariskan tauhid dalam hal akidah, fiqih dalam hal syariat, dan akhlaq dalam hal tasawwuf. Selain itu, Islam juga mewajibkan dakwah dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam hal menjaga dan mengembangkan agama.

Adapun dalam aspek penerapannya, perlindungan terhadap agama diwujudkan dari dua sisi, yakni penjagaan dari segi kelestarian dan penjagaan dari sisi ancaman yang dapat merusaknya. Sebagai upaya untuk mengimbangi, Islam juga mensyariatkan perkara yang dapat menjaga eksistensi agama dari rongrongan musuh-musuhnya. Maka dari itu, muncullah hukum Jihad, hukuman bagi orang murtad dan orang-orang yang berbuat bid’ah dalam beragama, melarang Qadhi atau hakim yang semena-mena dalam memutuskan hukum, dan lain sebagainya.

Kedua, adalah perlindungan jiwa (Hifdhu An-Nafs).

Dalam menjaga jiwa dan keberlangsungan hidup manusia, Islam mensyariatkan hukum yang menjaga kemaslahatan yang berhubungan dengan eksistensi dan kelestarian umat manusia, seperti adanya hukum pernikahan. Selain itu, Islam juga mensyariatkan hal-hal yang menjamin kehidupan manusia dari penindasan, seperti hukuman Qishash, hukum pidana dan denda, kaharaman menjatuhkan diri dalam lembah kerusakan, serta kewajiban menolak segala macam bahaya yang berpotensi mengancam keselamatan (Daf’us Shoil).

Ketiga, adalah penjagaan intelektual (Hifdhu Al-’Aqli).

Sebagai manusia, akal pikiran merupakan anugerah terbesar yang tidak diberikan oleh Allah Swt kepada selain manusia. Maka dari itu, kehadiran syariat turut andil dalam menjaga aset terbesar yang dimiliki manusia secara khusus tersebut. Yakni dengan adanya hukum keharaman mengkomsumsi minuman keras dan setiap perkara memabukkan yang berakibat negatif untuk merusak dan menghilangkan akal, serta mensyariatkan hukuman yang tegas bagi para pelakunya.

Keempat, adalah penjagaan harga diri (Hifdhu Al-‘Irdhi).

Tuduhan zina (Haddul Qodf) dan hukuman bagi para pezina merupakan salah satu bukti riil yang ditunjukkan syariat untuk menjaga umat Islam dari tuduhan-tuduhan lemah yang tak berdasar yang mana hal tersebut dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan harga diri seseorang.

Kelima, adalah perlindungan harta (Hifdhu Al-Mal).

Harta merupakan perantara yang dapat membantu seseorang untuk menjalankan segala kewajiban dan memenuhi kebutuhannya. Dalam ranah ini, syariat begitu mengapresiasi dengan adanya pelegalan atas hukum muamalah sebagai sarana interaksi sosial dan ekonomi umat Islam.

Dalam kajian fiqih muamalah ini, Islam menjaga dan menanamkan prinsip kejujuran, saling tolong menolong, dan kemaslahatan dalam semua bentuk transaksi yang dilakukan. Maka dari itu, tak heran jika kemudian muncul hukum keharaman untuk berspekulasi dan memanipulasi dalam transaksi perdagangan, hukum perjudian, dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dari penjelasan bukti-bukti di atas, sudah sangat jelas bahwa Islam telah mensyariatkan formulasi hukum dalam semua aspek, baik dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Formulasi hukum tersebutlah yang menjadi proyek besar syariat dalam menciptakan, memenuhi, dan menjaga kebutuhan umat Islam secara khusus dan umat manusia pada umumnya. Sebagaimana salah satu ungkapan:

إِذَا وُجِدَتِ الشَّرِيْعَةُ وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ

Dimana ada syariat, disanalah terdapat kemaslahatan”.[]waAllahu a’lam

____

Disarikan dari kitab ‘Ilmu Ushul Al-Fiqhi hlm 200-202, karya Syekh Abdul Wahab Khalaf, cetakan Darul Qolam.

 

 

 

Islam dan Spirit Kemerdekaan

فَإِذَا عَرَفْتَ السَّبَبَ تَعَيَّنَ الْمُرَادُ

“Ketika engkau tahu latar belakangnya, maka jelaslah sesuatu yang dimaksud di dalamnya” (Pepatah Arab).

Di Indonesia, peringatan proklamasi kemerdekaan yang jatuh setiap tanggal 17 agustus dirayakan dengan berbagai macam bentuk perayaan, mulai dari upacara pengibaran sang saka merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan, berbagai event perlombaan atau yang lain sebagainya.  Masyarakat merayakannya sebagai bentuk pengaplikasian ucapan rasa syukur atas nikmat besar tersebut. Berbagai perayaanpun digelar, mulai dari lingkup yang terkecil di tingkat desa hingga merambah sampai tingkat nasional di Istana Merdeka, Jakarta. Bahkan sebagian kalangan begitu antusias merayakan agenda tahunan bangsa tersebut.

Namun sangat ironis, ketika dibalik semua euforia itu mereka acuh tak acuh atas filosofi dan spirit kemerdekaan yang sebenarnya. Lebih dalam lagi, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu kesempatan untuk mengingatkan kembali spirit perjuangan para Founding Father’s dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan selama berabad-abad lamanya. Sehingga momentum berharga tersebut tidak hanya sebatas simbolis tahunan belaka yang hanya lewat seperti angin lalu. Namun lebih dari itu, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar dimanfaatkan sebagai ajang untuk intropeksi diri (Muhasabah An-Nafs) dan memacu semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari sebelumnya.

Secara ringkas, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam menumbuhkan spirit membangun kemerdekaan dalam mengisi dan melanjutkan estafet peradaban bangsa Indonesia, diantaranya adalah:

Semangat Bela Negara

 “Cinta tanah air adalah sebagian dari iman”, merupakan salah satu jargon monumental yang dikemukakan oleh Hadlrotus Syaikh KH. Hasyim As’ari dalam membakar semangat bela negara dan nasionalisme kebangsaan. Meskipun penggalan kalimat singkat tersebut bukan termasuk hadis, namun secara esensial tidak jauh beda dengan hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan tentang ungkapan kecintaannya terhadap kota suci Makkah. Sebagimana penuturan dari sahabat Ibnu Abbas Ra yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Hibban Ra:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

Dari sahabat Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda; Alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kauku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di selainmu,” (HR. Ibnu Hibban).[1]

Dengan penerapannya yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan saat ini, semangat bela negara dapat mengakhiri episode berdarah umat manusia dan menciptakan dialog kehidupan yang rukun dan damai. Bahkan sangat diperlukan untuk memperkuat sendi-sendi kenegaraan dari berbagai paham radikalisme, ekstrimisme, dan semacamnya yang merongrong kebhinnekaan bangsa ini.

Dalam konteks kekinian, aksi nyata dalam semangat bela negara dapat diaplikasikan dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu masyarakat. Karena dengan begitu, implementasi nyata semangat bela negara dan nasionalisme tidak hanya terbatas pada perlindungan negara, melainkan menjadi sebuah usaha ketahanan, kekuatan, dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan.

Menguatkan Simbiosis Agama dan Negara

Di dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan:

وَالْمِلْكُ وَالدِّيْنُ تَوْأَمَانِ فَالدِّيْنُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

“Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang”.[2]

Sekilas, statement yang dilontarkan Imam Al-Ghazali tersebut mengarah kepada pemahaman bahwa antara agama dan negara merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan.  Dengan artian, keduanya saling membutuhkan untuk saling memperkokoh antara satu dengan yang lainnya. Dan ternyata hal tersebut dirumuskan demi terciptanya kemaslahatan global dalam porsi dan koridor masing-masing, baik yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan maupun kehidupan kenegaraan.

Rumusan tersebut bukan bertujuan untuk menumbuhkan asumsi terhadap bentuk hegemoni agama atas negara. Namun cenderung dititikberatkan kepada aspek munculnya norma keagamaan ke dalam ruang publik dan tatanan kenegaraan hanya sebagai nilai moral publik atau etika sosial semata.

Sehingga pemahaman terhadap norma-norma keagamaan sudah saatnya disinkronisasikan dengan pemahaman atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bagaimanapun, negara merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting sebegai media yang melindungi pengimplementasian ajaran agama secara riil dalam kehidupan. Maka, sifat bernegara harus didasari sifat beragama. Dengan gambaran bahwa sikap moderat dan inklusif keagamaan ini juga harus tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sinergi Bersama Pemerintah

Sejarah mencatat, tidak sepenuhnya benar jika rentetan berbagai macam konflik kemanusian yang ada di negara ini hanya terbatas terhadap isu kekuasaan. Faktor ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan berbagai penindasan wewenang yang terajut dalam ketidakadilan juga merupakan kenyataan muara konflik yang sulit dipungkiri.

Dengan demikian, perlua adanya formulasi dan inovasi yang dapat membangun dan memajukan kehidupan umat dari ketertinggalan.  Baik kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, budaya dan lain sebagainya. Dan juga harus adanya sosialisasi dan penerapan pemahaman atas formula dan kebijakan yang dianggap lebih maslahat secara merata. Hal tersebut ditujukan demi terciptanya pemikiran nan dinamis dan gerakan yang strategis untuk membangun masyarakat yang maju dan bermoral sebagai pilar kekuatan bangsa.

Dan semuanya tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dan saling mendukung dengan pihak pemerintah sebagai pemegang wewenang dan kebijakan. Atas dasar itu pula, syariat Islam telah memberi rambu-rambu bagi wewenang dan kebijakan yang harus dijalankan oleh pemerintah. Filosofi tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin harus berorientasikan kepada kemaslahatan rakyatnya”. [3]

Kaidah tersebut sangat urgen dalam membentuk konsep kebijakan yang diputuskan dan dijalankan pemerintah. Sehinggala segala tindakan yang dilakukan pemerintah benar-benar memprioritaskan kepentingan umum, bukan atas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Dari pemaparan singkat tersebut sudah dapat diambil kesimpulan bahwa Islam sebagai ajaran tidak hanya terbatas pada dimensi doktrinal keagamaan. Namun cakupan Islam yang sebenarnya lebih luas, yakni membangun peradaban masyarakat dengan prinsip kemaslahatan, termasuk menjadikannya sebagai spirit membangun kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, waAllahu a’lam[]

________________________

[1] Shahih Ibnu Hibban, juz 9 hal 23.

[2] Ihya’ Ulumuddin, juz 1 hal 17, cet. Al-Haromain.

[3] Al-Ashbah wa An-Nadhoir, juz 1 hal 121.

Menelaah Dispensasi Syariat

Hidup di dunia merupakan dinamika kehidupan yang tidak pernah terlepas dari yang namanya keterbatasan. Kesulitan-kesulitan pun selalu setia mengiringi setiap perputaran roda kehidupan manusia.  Fenomena tersebut sudah menjadi realita yang terbantahkan lagi karena sudah menjadi sunnatullah yang tidak akan pernah sirna dari muka bumi.

Dengan memahami kenyataan demikian, syariat Islam tidak pernah lepas dari keterlibatannya untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi sedikit kesulitan dan keterbatasan yang dialami oleh manusia, terlebih lagi dalam masalah tatanan hukum agama. Karena agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan para pemeluknya, sesuai firman Allah SWT dalam Alquran:

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS al-Baqarah:185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

 “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS al-Hajj:78).

Ayat-ayat di atas menjelaskan agama Islam tidak pernah menghendaki adanya kesulitan yang sangat memberatkan pengikutnya. Justru kemudahan dan kelonggaranlah yang selalu disuguhkan dalam mengimbangi berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Hal tersebut tentu dengan melihat kondisi objek hukum yang mengitarinya.

Andaipun terjadi juga kesulitan yang luar biasa, maka syariat memberinya sebuah dispensasi atau kelonggaran. Di samping itu, seluruh tuntutan hukum syariat pada dasarnya masih dalam batas kemampuan seorang mukallaf untuk melakukannya. Karena Allah SWT tidak akan membebani hamba-Nya diluar batas kemampuannya, sesuai dalam AlQuran:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ

 “Allah tidak membabani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapatkan (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya” (QS al-Baqarah:286).

Sebagai jawaban atas problematika tersebut, rukhshah (dispensasi) merupakan salah satu bentuk nyata yang ditawarkan syariat sebagai formula untuk membantu umat manusia dalam menjalankan tatanan syariat demi terciptanya kemaslahatan umum (maslalah ‘ammah) sebagai khalifah di muka bumi.

Apa itu Rukhshah?

Secara etimologi, rukhshah memiliki arti kemudahan. Syaikh Zakaria al-Anshori dalam kitabnya, Lubb al-ushul, mendefinisikan rukhsah sebagai berikut:

وَالْحُكْمُ إِنْ تَغَيَّرَ اِلَى سُهُوْلَةٍ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ فَرُخْصَةٌ

 “Hukum syar’i jika berubah menjadi ringan karena adanya udzur besertaan masih adanya sebab bagi hukum asal maka dinamakan dengan rukhshah”.[1]

Sebenarnya, andaikan kita menelaah beberapa referensi yang lain, sangat banyak sekali perbedaan pendapat para ulama dalam mengartikan rukhshah. Definisi semacam ini senada dengan konsep rukhshah yang diungkapkan oleh Imam Tajuddin as-Subki. Namun, mayoritas ulama Syafi’iyyah mendefinisikan rukhshah dengan redaksi:

اَلْحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيْلِ لِعُذْرٍ

 “Sebuah hukum yang berlaku yang berbeda dengan dalilnya dikerenakan ada udzur”.

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa tingkat kemampuan umat manusia dalam menjalankan seluruh hukum syariat sangatlah beragam. Perkara yang dilakukan seseorang dalam keadaan normal mungkin bagi orang-orang tertentu ataupun keadaan tertentu dirasakan begitu berat dan diluar kemampuannya. Karena itulah demi menciptakan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) bagi seluruh elemen kehidupan manusia, Allah SWT memberi berbagai macam dispensasi dan kelonggaran terhadap pihak-pihak tertentu untuk menjalankan hukum syariat yang berbeda dengan ketentuan hukum secara umum. Sehingga fenomena penerapan beberapa hukum yang tidak sesuai dengan dalil asalnya tidak dapat dihindari lagi.

Dalam kitab Mizan al-Kubro, Imam as-Sya’roni memaparkan pembagian dua tingakatan dalam menempatkan tuntunan syariat. Golongan pertama adalah golongan yang kuat untuk menjalankan tuntutan-tuntutan yang berat, golongan kedua adalah golongan yang menjalankan tuntutan-tuntutan yang ringan dan penuh dengan toleransi. Beliau juga menggarisbawahi, bagi tingkatan yang kuat tidak diperbolehkan mengamalkan pendapat-pendapat yang lemah. Begitu juga sebaliknya, bagi tingkatan yang lemah tidak dituntut untuk melakukan tuntutan yang berat sebagaimana tingkatan pertama.

Dengan demikian, dapat dipahami  bahwa bentuk kelonggaran dari syariat ini merupakan sebuah pengecualian dari hal-hal yang dilaksanakan sesuai dengan konteks hukum asalnya. Dan juga bentuk kemurahan Allah SWT terhadap hamab-Nya, terutama ketika kondisi tidak memungkinkan melaksanakan ‘azimah (hukum asal) ibadahnya.

Sebab dan Pembagian Rukhshah

Legalitas sebuah rukhshah yang diberikan oleh syariat merupakan alternatif ketika umat muslim menemukan kesulitan maupun hambatan dalam menjalankan syariat. Dengan demikian, ada beberapa keadaan tertentu yang hanya bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan dispensasi tersebut.

Dalam beberapa literatur kitab Qowaid al-Fiqh, beberapa keadaan dan kondisi yang menjadi sebab bagi seorang muslim mendapatkan dispensasi ada 7, yaitu terpaksa (ikrah), lupa (nisyan), ketidaktahuan (jahl), kesukaran (‘usr),  perjalanan (safar),  sakit (marodl), dan sifat kurang (naqsh). [2]

Karakteristik dan pola pelaksanaan dalam berbagai macam syariat Islam sangatlah beragam. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap konsep rukhshah yang akan diberikan ketika ditemukan kendala-kendala yang menghalanginya.  Sehingga, apabila ditinjau dari segi bentuk keringanan yang diberikan, rukhshah terbagi menjadi tujuh macam, yaitu: takhfif isqot (keringanan dalam bentuk meringankan kewajiban), takhfif tanqish (keringanan dalam bentuk mengurangi kewajiban), takhfif ibdal (keringanan dalam bentuk mengganti kewajiban), takhfif taqdim (keringanan dalam bentuk mendahulukan kewajiban), takhfif ta’khir (keringanan dalam bentuk mengakhirkan kewajiban), takhfif tarkhish (keringanan dalam bentuk kemurahan dalam kewajiban), takhfif taghyir (keringanan dalam bentuk mengubah kewajiban).

Dispensasi Sebagai Solusi

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa perubahan sosial, perkembangan teknologi, kemajuan ekonomi, dan beberapa aspek kehidupan lainnya menuntut suatu panduan rohaniah yang memiliki relevansi erat dan melekat dengan masalah-masalah nyata  yang akan terus menerus muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

Apabila syariat (fikih) gagal melayani kebutuhan pokok ini dengan pendekatan kontekstual yang dinamis, dapat dipastikan bahwa umat manusia akan semakin terjauhkan dari nilai transedental, yang pada gilirannya akan memunculkan watak dan sikap sekuler. Dengan demikian, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin menjauh meninggalkan masa keemasan Islam, semakin jauh pula animo masyarakat untuk tetap konsisten menjalankan syariat Islam.

Salah satu hal yang menjadi pemicu terjadinya hal tersebut adalah penerapan hukum syariat dirasakan memberatkan sehingga masyarakat tidak mampu menjalankan bahkan ada kecondongan untuk meninggalkan.

Oleh karena itu, hal terpenting yang dibutuhkan oleh masyarakat yang telah silau dengan gegap gempita modernitas di zaman sekarang ini adalah, sebuah solusi yang meringankan sebagai upaya menggugah hati para masyarakat untuk senantiasa menjalankan segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam secara konsisten dan seimbang. Terkait dengan hal tersebut, Nabi telah bersabda:

مَنْ وَلَّى مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ

 “Barang siapa memimpin urusan umatku sekecil apapun kemudian dia memberatkannya maka beratkanlah (Ya Allah) urusannya” (HR. Muslim)

يِّسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا

 “Permudahlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari” (HR. Bukhari)

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ

“Sesungguhnya agama ini (Islam) mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulitnya melainkan (agama itu) mengalahkan dia (mengembalikan ia kepada kemudahan)” (HR. Bukhari)

 اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ,مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

 “Diceritakan dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Ketika kalian semua diperintah untuk melakukan suatu hal, maka maka kerjakanlah semampu daya dan upaya kalian semua” (HR. Bukhari Muslim).

Walhasil, salah satu karakteristik yang menonjol dalam ajaran Islam adalah mudah dan tidak mempersulit umat. Konteks ini mudah dijumpai saat seseorang menemukan keterbatasan dan kesulitan dalam menjalankan syariat. Kehadiran rukhshah atau dispensasi sebagai tawaran dalam menghilangkan atau mengurangi beban menjadi solusi berarti dalam mengentas problematika tersebut. Sehingga tak ayal lagi, ajaran Islam sangat mudah diterima dan berkembang di tengah-tengah poros kehidupan yang serba kompleks dan beragam. Dengan relevansi dan kelenturan hukum ini pula, substansi dari legislasi syariat tetap berjalan dan tumbuh sebagai pelita dalam merajut kemaslahatan umat manusia. waAllahu a’lam… []

 Penulis: Nasikhun Amin

 [1] Thoriqoh al-Hushul ‘Ala Ghoyah al-Wushul, hal 40, Mabadi’ Sejahtera.

[2] Al-Fawaid al-Janiyyah, juz 1 hal 192-196, maktabah al-Bidayah.