Tag Archives: Musyawarah

Hukum Salat Untuk Anestesi (Pembiusan) Total

Musibah tidak pernah mengenal ruang dan waktu, musibah tidak mentolerir untuk menimpa siapapun. Sehingga, musibah dapat menimpa siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Tentu saja sebagai manusia normal, setiap orang tidak ada yang berharap ingin terkena sebuah musibah. Namun apa daya ketika Allah Swt berbicara lain, yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan manusia.

Realita mengatakan, sebagian dari musibah yang dirasa sangat membebani adalah mengidap penyakit berat, seperti kanker, serangan jantung, gagal ginjal dan semacamnya. Dalam penanganannya, tak jarang untuk penyakit-penyakit berat tersebut memerlukan proses pembedahan dan operasi. Dilihat dari skala tindakannya, operasi pembedahan dapat dibagi menjadi dua, yakni operasi bedah kecil (minor) dan operasi bedah besar (mayor). Sebelum operasi pembedahan kecil, seperti penjahitan pada luka atau khitan, sering kali dilakukan tindakan pembiusan (anestesi) lokal. Dalam proses anestesi ini, pasian dibiarkan tetap dalam keadaan sadar, hanya saja pada bagian tertentu dari tubuh yang dibutuhkan akan dihilangkan rasa sakitnya dengan cara memblokade saraf-saraf tepi yang ada di area injeksi (pati rasa). Sementara dalam operasi pembedahan besar, misalkan dalam proses amputasi atau operasi caesar, kerap dilakukan pembiusan yang melumpuhkan sebagian anggota tubuh (anestesi regional). Bahkan dalam operasi besar yang berkaitan dengan anggota dalam, sering dilakukan pembiusan total yang menyebabkan kesadaran pasien menjadi hilang. Dalam pembiusan total ini, sesuai dengan masa kerja obat, dalam hitungan waktu tertentu pasiean akan kembali sadar.

Meninjau dari beberapa skala tindakan pembedahan operasi ini, sering kali membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pertanyaanpun mengemuka di tengah-tengah masyarakat terkait pasien tersebut yang sebagian besar meninggalkan ibadah-ibadah yang menjadi kewajibannya, semisal salat.

Menjawab problematika tersebut, para ulama acap kali mengkategorikan persoalan ini dalam pembahasan syarat wajib salat, yakni mukallaf yang mencakup usia baligh dan berakal. Karena realita mengatakan bahwa pembiusan total akan menghilangkan kesadaran (akal) pasien, maka pasien yang dibius secara total dihukumi tidak mukallaf. Dalam kitabnya, al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab, Imam an-Nawawi mengemukakan pendapat terkait kasus hilangnya akal dan kesadaran yang disebabkan oleh obat bius:

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْجُنُونَ وَالْإِغْمَاءَ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِمَّا يُزِيلُ الْعَقْلَ بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَلَا إعَادَةَ سَوَاءٌ كَثُرَ زَمَنُ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَنَحْوِهِمَا أَمْ قَلَّ الى أن قال-يَجُوزُ شُرْبُ الدَّوَاءِ الْمُزِيلِ لِلْعَقْلِ لِلْحَاجَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ شُرْبِ دَوَاءٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَإِذَا زَالَ عَقْلُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ لِأَنَّهُ زَالَ بِسَبَبٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ

 

Kami telah menyebutkan bahwasanya orang gila dan penderita epilepsi dan perkara-perkara yang serupa dengan kedua perkara tersebut yang berupa hal-hal yang menghilangkan akal (kesadaran) yang dilegalkan syariat, akan menggugurkan kewajiban salatnya dan tidak diharuskan mengganti salatnya….. Dan diperbolehkan menggunakan obat yang menghilangkan akal (kesadaran) untuk kebutuhan tertentu. Jika akal (kesadaran) hilang sebab obat tersebut, maka ia tidak harus mengganti shalatnya setelah siuman, karena akal (kesadaran) yang hilang itu bukan disebabkan oleh sesuatu atau tindakan yang diharamkan.”[1]

Dalam konteks penerapan hukum dan pemilahannya, penjelasan Imam an-Nawawi tersebut sangatlah umum. Sehingga dari penjelasan itu memunculkan perbedaan dua pendapat di antara para ulama terkait pengkategorian orang yang dibius tersebut:

Pertama, menurut imam al-Mutawali dan ulama lain, orang yang dibius tersebut dihukumi seperti halnya orang yang gila. Dengan artian bahwa saat dia meninggalkan salat tidak berdosa namun masih memiliki kewajiban Qadla’ (mengganti salat).

Kedua, menurut sebagian ulama bahwa orang yang dibius tersebut dihukumi seperti halnya orang yang terjangkit epilepsi. Dengan artian bahwa saat dia meninggalkan salat tidak berdosa dan tidak memiliki kewajiban Qadla’ (mengganti salat).[2]

Dari dua kubu yang berbeda pendapat tersebut, secara bijak syekh as-Syarwani memberi sebuah kesimpulan bahwa pengaruh obat bius dipilah menjadi dua bagian, apabila lebih mendekati tanda-tandanya orang gila maka dikategorkan hukum seperti halnya orang gila. Begitu pula sebaliknya, apabila lebih mendekati tanda-tanda yang dimiliki seseorang yang terjangkit epilepsi maka dikategorkan hukum seperti halnya orang epilepsi.[3] Pemilahan kategori tersebut akan berpengaruh terhadap hukum-hukum selanjutnya, yakni apakah ia diharuskan mengganti (Qadla’) salatnya ataukah tidak.

Namun apabila diteliti dan dikaji lebih mendalam lagi, pasien yang dibius lebih mendekati terhadap perumpamaan sebagai penderita epilepsi, baik ditinjau dari segi ketidaksadaran serta kondisi fisik tubuhnya yang melemas. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pasien yang dibius untuk keperluan kedokteran tidak berdosa apabila meninggalkan salat dan tidak memiliki kewajiban mengganti (Qadla’) salatnya. Dengan catatan, proses pembiusan menghabisklan seluruh waktu salatnya.[4] []waAllahu a’lam.

(Oleh Nasikhun Amin, santri asal Pasuruan, kelas 1 Aliyah MHM)

 

_________________________

Referensi:

[1] al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab, III/7, Maktabah Syamilah

[2] Hawasyi as-Syarwani, IV/415.

[3] Ibid.

[4] Raudlah at-Thalibin, I/190.

Problematika Hadiah Dalam Tradisi Walimah

Bukan menjadi rahasia lagi di masyarakat, berkembangnya sebuah tradisi untuk saling memberi hadiah ketika diselenggarakan semacam perayaan pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Pemberian hadiah itu pun memiliki kebiasaan yang berbeda, ada yang berupa barang yang dikemas dalam sebuah kado, atau sejumlah uang yang dimasukkan dalam selembar amplop. Model pemberiannya pun sangat beragam, ada yang mencantumkan nama dan ada juga yang tidak mencantumkan nama sehingga tidak diketahui dari siapa pemberian tersebut.

Di suatu daerah tertentu, kebiasaan memberi hadiah itu menuntut bagi penerimanya untuk membalas apa yang telah diberikan apabila pihak yang memberi merayakan semacam perayaan serupa di waktu mendatang. Dengan artian, pemberian itu terkesan menjadi sebuah hutang yang dibebankan kepada penerima hadiah. Namun praktek itu sangat berbeda dengan di daerah lain, pemberian hadiah dalam sebuah acara perayaan tertentu murni merupakan hadiah tanpa adanya tuntutan untuk membalas di kemudian hari.

Secara otomatis, berbagai model tradisi pemberian tersebut akan menarik sebuah pertanyaan mengenai status hadiah tersebut. Apakah memang pemberian itu murni hadiah sehingga tidak ada tuntutan bagi penerimanya untuk mengembalikan di waktu mendatang, ataukah praktek tersebut justru merupakan praktek hutang piutang yang menuntut adanya balasan serupa sebagaimana yang telah terlaku dan mentradisis di berbagai daerah.

Dalam kitabnya, Hasyiyah I’anah at-Thalibin, syekh Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syato ad-Dimyati memberikan pencerahan yang sangat bijak terkait persoalan tersebut:

وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِيْ زَمَانِنَا مِنْ دَفْعِ النُّقُوْطِ فِي الْأَفْرَاحِ لِصَاحِبِ الْفَرْحِ فِيْ يَدِهِ أَوْ يَدِ مَأْذُوْنِهِ هَلْ يَكُوْنُ هِبَّةً أَوْ قَرْضًا؟ أَطْلَقَ الثَّانِيَ جمْعٌ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ الى ان قال- وَجَمَّعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُعْتَدِ الرُّجُوُعُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِيْ عَلَى مَا إِذَا اِعْتِيْدَ وَحَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافٌ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ

Perihal adat kebiasaan yang berlaku di zaman kita, yaitu memberikan semacam kado hadiah perkawinan dalam sebuah perayaan, baik memberikan secara langsung kepada orang yang merayakan atau kepada wakilnya, apakah hal semacam itu termasuk ketegori pemberian cuma-cuma atau dikategorikan sebagai hutang?. Maka mayoritas ulama memilih mengkategorikannya sebagai hutang. Namun sebagian ulama lain lebih memilih untuk mengkategorikan pemberian itu sebagai pemberian cuma-cuma…. Sehingga dari perbedaan pendapat ini para ulama mencari titik temu dan menggabungkan dua pendapat tersebut dengan sebuah kesimpulan bahwa status pemberian itu dihukumi Hibah atau pemberian cuma-cuma apabila kebiasaan di daerah itu tidak menuntut untuk dikembalikan. Konteks ini akan bermacam-macam sesuai dengan keadaan pemberi, jumlah pemberian, dan daerah yang sangat beragam. Adapun pemberian yang distatuskan sebagai hutang apabila memang di daerah tersebut ada kebiasaan untuk mengembalikan. Apabila terjadi praktek pemberian yang berbeda dengan kebiasaan, maka dikembalikan pada motif pihak yang memberikan” (lihat: Hasyiyah I’anah at-Thalibin, III/48, Maktabah Syamilah).

Dari pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian yang biasa dilakukan dalam momentum semacam pernikah, khitanan, dan lain-lain dibagi menjadi dua; Pertama, berstatus Hibah (pemberian cuma-cuma) apabila kebiasaan yang berlaku tidak ada tuntutan untuk mengembalikan. Kedua, berstatus Qordlu (hutang) apabila kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut menuntut adanya pengembalian.

Dalam memandang problematika ini, syariat begitu memperhatikan praktek bagaimana sebenarnya hadiah itu diberikan dengan melihat indikasi-indikasi yang ada. Dengan begitu akan sangat jelas maksud dari pihak pemberi, apakah pemberiannya tersebut ditujukan untuk sedekah atau pemberian hutang yang menuntut balasan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah. []waAllahu a’lam

_____________________

Referensi:

Hasyiyah al-Bajuri, II/187, cet. al-Haromain.

Al-Fatawi al-Fiqhiyah Al-Kubro, III/373, cet. Maktabah al-Islamiyah.

Hasyiyah al-Jamal, III/601.

Hasyiyah I’anah at-Thalibin, III/48, Maktabah Syamilah.

 

Bolehkah Wanita Haid Membaca al-Qur’an?

Datang bulan atau menstruasi (haid) merupakan sebuah keistimewaan khusus yang hanya dimiliki oleh kaum wanita. Tentu dalam konteks ini, Islam tidak lepas tangan untuk mengatur segala hukum syariat yang berhubungan dengannya. Salah satu bentuk tatanan syariat tersebut adalah keharaman wanita haid untuk membaca al-Qur’an. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Saw pernah bersabda:

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ…. حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ

Tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan orang yang haid untuk membaca sesuatu dari al-Qur’an”, (HR. Tirmidzi dan lainnya).

Namun, keumuman hadis tersebut tidak serta merta memukul rata semua keadaan bahwa wanita haid haram untuk membaca al-Qur’an. Berbagai perselisihan pendapat ulama madzhab fiqih juga menjelaskan beberapa keadaan yang melegalkan mereka tetap diperbolehkan membaca al-Qur’an.

Dalam madzhab Syafi’iyah, pembahasan hukum wanita haid membaca al-Qur’an terdapat beberapa permasalah yang perlu dipahami, yaitu:

  1. 1. Apabila membaca al-Qur’an diniati untuk membaca al-Qur’annya, maka hukumnya haram.
  2. 2. Apabila membaca al-Qur’an diniati untuk membaca al-Qur’annya dan disertai dengan niat yang lain, maka juga dihukumi haram.
  3. 3. Apabila membaca al-Qur’an diniati selain untuk membaca al-Qur’an seperti untuk menjaga hafalan, membaca zikir, kisah-kisah, hukum-hukum dalam al-Qur’an, mauidzah (petuah), maka hukumnya diperbolehkan.
  4. 4. Apabila membaca al-Qur’an karena tidak ada kesengajaan untuk mengucapkannya, maka hukumnya diperbolehkan.
  5. 5. Apabila membaca al-Qur’an diniati secara mutlak, yakni sekedar ingin membaca tanpa niat tertentu, maka hukumnya diperbolehkan.
  6. 6. Apabila membaca al-Qur’an diniati secara mutlak atau juga diniati selain al-Qur’an, namun yang dibaca adalah susunan kalimat khas al-Qur’an atau satu surat panjang atau keseluruhan al-Qur’an, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama (khilaf). Menurut imam an-Nawawi dan para ulama pendukungnya, dalam kasus ini masih diperbolehkan. Sedangkan imam az-Zarkasyi dan ulama lainnya masih tetap memegang hukum keharamannya.
  7. 7. Apabila membaca al-Qur’an diniatkan pada salah satunya (membaca al-Qur’an diniati secara mutlak atau niat selain al-Qur’an) tanpa dijelaskan yang mana yang ia maksud, maka hukumnya khilaf. Menurut qaul mu’tamad (pendapat yang dapat dijadikan pegangan) diharamkan, karena masih adanya kemungkinan niat pada bacaan al-Qur’annya.[1]

Adapun di dalam madzhab Malikiyah, wanita haid diperbolehkan membaca al-Qur’an secara mutlak, yaitu ketika membacanya dalam kondisi darah haid sedang keluar, baik disertai hukum junub ataupun tidak. Hukum ini juga berlaku meskipun wanita haid tersebut khawatir akan lupa atas al-Qur’an atau tidak.

Adapun ketika darah haidnya berhenti, maka ia tidak diperbolehkan membaca al-Qur’an sebelum mandi hadas. Kecuali bila khawatir lupa, atau kecuali dengan menengok pada pendapat lemah (qaul dha’if) yang memperbolehkan selama haidnya tidak disertai junub.[2]

Walhasil, berbagai pendapat yang mengemuka di antara para ulama sangatlah beragam. Keberagaman ini murni dihasilkan dari kapasitas dan kemampuan ijtihad yang mereka lakukan. Pada gilirannya, semuanya akan tetap bermanfaat, terutama dalam menjawab berbagai permasalahan haid yang semakin kompleks sesuai perkembangan zaman.

[]waAllahu a’lam.

_____________

Referensi:

[1] Hasyiyah Bujairomi ‘ala al-Khotib, I/358.

[2] Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, XVIII/322, Maktabah Syamilah.

Kunjungan Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan (FORPESS)

Lirboyonet, Kediri- Minggu (19/11) dini hari rombongan FORPESS (Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan) sampai di Ponpes Lirboyo, dengan keadaan letih karena terjebak macet dalam perjalanan, meski telah larut dan dalam keadaan letih acara study banding tetap dilaksanakan di Gedung Rusunawa Lirboyo.

Acara yang dimulai pukul 00.00 Wib dini hari itu di hadiri pimpinan pondok dan pimpinan MHM Lirboyo, dari rombongan FORPESS ada 47 Orang, rata-rata dari rombongan adalah kiyai-kiyai dari pondok yang ada di Sumetra Selatan.

Kedatangan kami kesini untuk bersilaturrahmi sekaligus lebih akrab dan hendaknya kami mendapat berkah dari kunjungan ini, sehingga bisa kami tularkan di pondok-pondok Sumatera Selatan” kata KH. Saifulloh Hadi yang merupakan Pimpinan FORPESS.

Agus H. Adibussoleh Anwar selaku DPP Ponpes Lirboyo memberikan penjelasan tentang struktur keorganisasian Ponpes Lirboyo dan menceritakan kisah pendiri Ponpes Lirboyo. “KH. Abdul Karim memiliki istiqomah mempeng sebagai bentuk keberhasilan dalam belajar”

Sebagai perwakilan dari MHM Lirboyo Bpk. Imam Rosikin Chumaidi yang menjabat salah satu mudir MHM Lirboyo menjelaskan tentang kegiatan yang ada dalam madrasah, termasuk menjelaskan keberhasilan santri dalam belajar  salah satunya adalah adanya musyawaroh di MHM dan lagi di Lirboyo Mustahiq mengikut kepada anak didiknya ketika naik kelas.

Cerita di Balik Musyawarah

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-aat al-Qur’aniyyah  yang sering kita sebut dengan P3HMQ merupakan salah satu pondok unit di Lirboyo. Pondok yang dibangun oleh Romo KH Abdullah Kafabihi Mahrus beserta sang istri ibu nyai Hj. Azzah Noer Laila Muhammad. Pondok yang berbasik pendidikan Al-Quran ini memiliki sekolah yang benama Madrasah Al-Hidayah.

Di Madrasah ini ada beberapa tingkatan kelas. Mulai dari tingkat I’dadiyah (SP/sekolah persiapan), Ibtidaiyah (tiga tahun), Tsanawiyah (tiga tahun),  Aliyah (tiga tahun), dan MA (Ma’had Ali dua tahun). Selain sekolah, pesantren ini juga memiliki kelas atau kamar khusus bagi para penghafal Al-Qur’an yang tidak ikut sekolah, juga kamar yang khusus menghafal Al-Qur’an dan sekolah.

Untuk kegiatan penunjang pembelajaran, madrasah mengadakan agenda musyawarah yang dilaksanakan setiap malam hari kecuali malam Jumat. Setiap harinya, musyawarah dimulai dari jam 19:45 Wis, sampai 22:00 Wis. Kegiatan ini wajib diikuti oleh semua santri yang bersekolah di MA HMQ dari semua tingkatan. Sedangkan kegiatan sekolah dilaksanakan pagi untuk kelas 2 Tsanawiyah sampai Ma’had Aly. Dan menjelang sore hari untuk kelas 1 Tsanawiyah ke bawah (Ibtida’ dan SP). Hal ini berbeda dengan sekolah putra yang sebagian waktu sekolahnya dilaksanakan pada malam  hari. Lirboyo memang pondok yang lain dari pada yang lain.

Manfaat dari musyawarah sangatlah banyak. Salah satunya kita dapat saling tukar pemahaman satu sama lain. Yang awalnya kurang paham bahkan belum faham sama sekali bisa menjadi paham dan tentunya bisa menambah wawasan kita. Semua jenis persoalan yang masih kita bimbangkan bisa kita bahas dalam majlis musyawarah ini, tentunya yang masih berkaitan dengan pelajaran. Di MA HMQ  terdapat dua macam metode musyawarah: kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok kecil yang dimaksud di sini yaitu satu kelas dibagi menjadi enam kelompok, di mana setiap kelompok terdapat lima hingga enam anak. Sedangkan kelompok besar, pada prakteknya, ada perwakilan satu anak yang menjelaskan di depan dan memimpin jalannya musyawarah, atau biasa disebut dengan rois (pimpinan) kelas. Dalam musyawarahpun terdapat peraturan dan larangan yang sudah diatur oleh madrasah. Salah satunya, ketika sudah ada bunyi bel dua kali (bel masuk) semua santri wajib lalaran (melafadzkan bait-bait nadzam) bareng sesuai dengan nadzam tingkatannya. Setelah itu dilaksanakan wajib belajar materi yang akan dibahas pada malam itu. Tujuannya agar para siswa bisa memahami materi, bisa mengikuti jalannya musyawarah, dan juga bisa menyampaikan materi dengan baik kepada santri yang lain. Rois kelas juga bertanggungjawab menggantikan santri yang bertugas ketika sakit dan tidak bisa menyampaikan pelajaran. Adapun larangan dalam musyawarah adalah tidak boleh makan, minum, tidur, membawa buku selain pelajaran dll.

Di manapun kalau ada peraturan pasti ada yang melanggar, tak terkecuali di tempat musyawarah. Terkadang terdapat santri yang tidak bisa menahan kantuk dan tertidur. Ada pula yang membawa jajanan  untuk teman temannya. Niatnya sih baik: ingin berbagi rizki dengan temannya karena baru saja mendapat kiriman, ataupun baru disambang, dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini, tentu saja ada takziran (hukuman). Tapi mereka melakukannya terkadang bukan semata-mata untuk melanggar peraturan, melainkan hanya untuk menghibur diri dari padatnya rutinitas mereka setiap hari. Hari-hari yang kadang membuat mereka jenuh bahkan melelahkan. Maka tak aneh di usia remaja mereka yang masih labil bertingkah nyeleneh, yang terkadang sering membuat kesal ibu-ibu pengurus. Menurut saya sendiri, ini merupakan suatu hal yang lumrah di kalangan santri putri khususnya, apalagi di usia mereka yang masih mencari jati diri.

Memang benar bermusyawarah itu banyak sekali manfaatnya. Seperti pengalaman Imam Syafi’i yang mendapatkan ilmunya 90% dari musyawarah. Sementara hasil dari belajar sendiri hanya menyumbang 10%. Subhanallah…. Itulah mengapa Lirboyo sangat mewajibkan musyawarah. Kini saya pun sadar, seandainya tidak ada musyawarah saya pun merasa kurang dalam pemahaman, kurang dalam pengetahuan dan pengalaman. Inilah yang saya sukai dari dari Pondok Lirboyo yang mengutamakan musyawarah. Semoga setelah saya menulis ini bisa memacu semangat saya sendiri dan juga teman teman dalam bermusyawarah, dan kegiatan pondok yag lainnya.[]

 

Penulis, Lia Ali, Kelas 1 Tsanawiyah Madrasah Al-Hidayah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-aat al-Qur’aniyyah (P3HMQ), kamar Faza 03, Pemenang II Lomba Penulisan Majalah Dinding Ar-Rabiet.