Tag Archives: Musyawarah

Hukum Rekayasa Riba

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bolehkan bagi kita untuk mensiasati atau merekayasa praktek muamalah yang sudah jelas riba? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

(Agus B.- Cirebon)

______________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Riba merupakan salah satu larangan syariat Islam. Karena pada dasarnya, riba merugikan salah satu pihak yang saling bertransaksi. Model riba begitu banyak, mulai dari riba hutang (riba qardlu), dan riba yang ada dalam praktek jual beli, seperti riba al-yad, riba al-fadl, dan riba an-nasiah.

Sebagian besar umat muslim telah mengetahui hukum-hukum riba tersebut. Dengan berdalih alasan tertentu, mereka mensiasati praktek muamalah agar tidak terjebak dalam ranah riba. Misalkan dengan mensyaratkan adanya bunga di luar majlis akad atau tidak menyebutkannya di dalam akad. Menanggapi tindakan yang demikian, syekh Muhammad bin Salim berkata dalam kitabnya berjudul Is’ad ar-Rafiq:

(وَتَحْرُمُ اَيْضًا حِيْلَةٌ) اَيِ الرِّبَا اَيِ الْحِيْلَةُ فِيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَاَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَاَبُوْحَنِيْفَةَ بِجَوَازِهَا

(Haram juga menghelah/merekayasa) riba. Artinya haram merekayasa riba menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengatakan boleh merekayasa riba.”[1]

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa merekayasa atau mensiasati riba masih dipertentangkan oleh para pemuka madzhab fikih. Namun hukum tersebut masihlah umum tanpa memandang realita yang terjadi. Sehingga muncullah penjelasan dalam kitab Bahjah al-Wasail yang menjelaskan bahwa kebolehan mensiasati riba hanya tertentu ketika dalam keadaan terpaksa:

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَاَبُوْحَنِيْفَةَ اِلَى جَوَازِ الْحِيْلَةِ فِي الرِّبَا وَغَيْرِهِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ

Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah berpendapa boleh merekayasa riba dan lainnya ketika terpaksa.”[2]

Menurut ulama lain, merekayasa riba diperbolehkan apabila ada tujuan-tujuan yang dapat dibenarkan syariat. sebagaimana penjelasan dari al-Habib ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar al-Masyhur dalam kitabnya yang berjudul Bughyah al-Mustarsyidin:

إِذِ الْقَرْضُ الْفَاسِدُ الْمُحَرَّمُ هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطُ فِيْهِ النَّفْعُ لِلْمُقْرِضِ هَذَا إِنْ وَقَعَ فِيْ صُلْبِ الْعَقْدِ فَإِتْ تَوَاطَآ عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ صُلْبِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَسَائِرِ حِيَلِ الرِّبَا الْوَاقِعَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ

Praktek hutang yang rusak dan haram adalah menghutangi dengan adanya syarat memberi manfaat kepada orang yang menghjutangi. Hal ini jika syarat tersebut disebutkan dalam akad. Adapun ketika syarat tersebut terjadi ketika sebelum akad dan tidak disebutkan di dalam akad, atau tidak adanya akad, maka hukumnya boleh dengan hukum makruh. Seperti halnya berbagai cara untuk merekayasa riba pada selain tujuan yang dibenarkan syariat.[3]

Kesimpulannya, merekayasa praktek yang sudah jelas riba agar menjadi halal terdapat khilaf (perbedaan pendapat) di antara para ulama, yakni haram menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa (dharurat) atau ada tujuan yang dibenarkan syariat (Ghardu as-Syar’i). []waAllahu a’lam

______________________

[1] Is’ad ar-Rafiq, I/134.

[2] Bahjah al-Wasail, hlm 37.

[3] Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 135.

Hasil Bahtsul Masa’il Penutupan 2018

LirboyoNet, Kediri- Ketika disebutkan istilah bahtsul masa’il maka tak akan jauh dengan nama Ponpes Lirboyo. Memang demikian, karena menjadi sebuah realita bahwa saat ini, pesantren yang berdiri sejak tahun 1910 Masehi tersebut dikenal karena kualitas musyawarah dan bahtsul masa’ilnya.

Maka dari itu, demi menjaga marwah dan kualitas santri dalam bermusyawarah dan berbahtsul masa’il, Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo (LBM P2L) menggelar Bahtsul Masa’il Penutupan dalam rangka penutupan seluruh aktivitas Lajnah Bahtsul Masa’il serta menyongsong haul dan haflah Ponpes Lirboyo dan Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien. Acara yang digelar selama dua hari sejak Rabu-Kamis, 26-27 Jumadil Akhiroh 1439 /14-15 Maret 2017 ini dilaksanakan di serambi masjid Lawang Songo, Lirboyo.

Dalam acara tersebut, para peserta bahtsul masa’il yang terdiri dari perwakilan seluruh pengurus bahtsul masail jam’iyyah daerah, pondok unit, dan pesantren-pesantren yang diundang, dibagi menjadi dua komisi, yaitu komisi A dan komisi B. Di setiap komisi, mereka telah membahas berbagai problematika aktual kekinian yang membutuhkan jawaban dari kacamata syariat.

Untuk mendownload hasilnya, klik tautan di bawah ini:

KOMISI A

Meme Seorang Tokoh

Tinggal Bersama Saudara Ipar

Zakat Tijaroh

Penggunaan Mobil Patwal

Memutuskan Hukum Hanya Berdasarkan Mafsadah

KOMISI B

Pesan Ojek Online di Waktu Offline

Guyonan yang Perlu Dipertanyakan

Membakar Mushaf Wakafan

Paid Promote Instagram

 

Analisa Hukum dan Hikmah Pernikahan

Menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut terminologi syariat, perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai akad yang mengandung hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara wanita dan pria.[1]

Begitu banyak senandung ayat al-Qur’an dan untaian kalam al-Hadis yang menjelaskan tentang pernikahan, karena agama islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk segera melaksanakannya. Salah satunya, dalam al-Qur’an Allah SWT telah berfirman:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi”. (QS. An-Nisa’: 3).

Nabi Muhammad SAW juga mengatakan dalam hadisnya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mencapai usia nikah, maka menikahlah.  Karena yang demikian itu lebih menjaga pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena itu menjadi penyembuh”.[2]

Hukum Pernikahan dalam Islam

Mayoritas ulama fikih (Jumhur al-Fuqoha’) ketika membahas tentang hukum pernikahan tidak pernah menetap dalam satu rumusan hukum. Mereka mengatakan bahwa hukum pernikahan itu bersifat kondisional, artinya dapat berubah menurut situasi dan kondisi seseorang serta permasalahan yang dihadapinya. Jika dilihat dari segi situasi, kondisi orang yang melaksanakan pernikahan, tujuan dari pernikahan dan permasalahannya, maka melaksanakan suatu pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.[3]

Pertama ialah Wajib. Menikah menjadi wajib hukumnya bagi seseorang jika ia dalam keadaan mampu secara finansial dan ia sangat beresiko masuk ke dalam perzinaan apabila tidak diantisipasi dengan jalan menikah. Di sisi lain, menjaga diri dari lembah perzinaan adalah wajib, maka hukum nikahnya juga menjadi wajib.

Kedua, ialah Sunnah. Menikah menjadi sunnah hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, baik dari segi finansial, mental, ataupun yang lainnya.

Ketiga, ialah Haram. Hukum pernikahan menjadi haram bagi seseorang jika ia tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, serta nafsunya pun tidak mendesak. Selain itu, ada tujuan negatif dari pernikahannya menjadikan hukum pernikahannya menjadi haram.

Keempat, ialah Makruh. Hukum pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang tidak memiliki rasa dan keinginan untuk menikah.

Kelima, ialah Mubah. Hukum pernikahan menjadi mubah atau boleh bagi seseorang jika ia berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah.

Hikmah Menikah

Sebagaimana telah diketahui, syariat menganjurkan adanya hukum perkawinan tidak pernah terlepas dari hikmah yang ada di dalamnya. Pernikahan sangat dianjurkan tak lain karena semua itu demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Diantara kemaslahatan itu ialah:

Pertama, agar manusia memperoleh keturunan. Bahkan hal inilah yang menjadi tujuan utama perintah pernikahan. Melalui pernikahan maka akan menghasilkan lahirnya generasi baru, generasi penerus perjuangan dalam membumikan syariat. Maka kelahiran merupakan sebuah keniscayaan untuk menjawab melanjutkan estafet perjuangan.[4] Nabi SAW pernah bersabda:

عن أنس بن مالك قال : كَانَ رسول الله صلّى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا ويقول : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ , إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari sahabat Anas bin Malik RA, ia berkata: “Dahulu Rasulullah SAW selalu memerintahkan kami untuk menikah dan beliau sangat melarang kami untuk membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah oleh kalian wanita yang penuh kasih sayang dan subur. Karena sesungguhnya pada hari kiamat kelak, aku akan berbangga di hadapan para Nabi dengan jumlah kalian yang banyak.”[5]

Kedua, sebagai upaya penyaluran hasrat biologis secara benar dan sah. Hasrat biologis merupakan sebuah keniscayaan yang apabila tidak disalurkan secara benar berakibat timbulnya perilaku seksual yang menyimpang. Sehingga adanya syariat nikah sesungguhnya bertujuan menjaga dan memelihara nilai-nilai kemanusia sekaligus menjaga dari bahaya penyakit berbahaya. Rasulullah SAW telah mengatakan dalam salah satu hadisnya:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Aku tidak meninggalkan sesudahku fitnah yang  berbahaya atas kaum lelaki daripada fitnah kaum wanita.”  (HR. Imam Bukhari)[6]

Ketiga, untuk menemukan ketenangan jiwa. Dalam kehidupan keluarga, keberadaan istri dan anak merupakan orang-orang terkasih, tempat sandaran jiwa. [7] Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur’an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (QS.  al-A’raf: 187)

[]waAllahu a’lam

 

 

__________________

[1] Mughni al-Muhtaj, IV/200.

[2] Shahih Bukhari, III/7.

[3] Hasyiyah al-Jamal, IV/44, cet. Darul Fikr.

[4] Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu, II/4, Darul Fikr.

[5] Shahih Ibnu Hibban, IX/338.

[6] Shahih Bukhari, VII/8, Maktabah Syamilah.

[7] Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu, II/5, Darul Fikr.

Sajadah Masjid Sebagai Garis Shof

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Untuk menertibkan barisan shof salat, di masing-masing masjid memiliki inisiatif yang berbeda. Sebagian daerah ada yang menggunakan karpet panjang masjid yang bergambar sajadah. Ada juga yang tanpa karpet namun dengan menggunakan mengecat keramik sebagai pertanda shof.

Yang menjadi pertanyaan di benak saya, cukupkah karpet bergambar sajadah dan garis shaf di masjid sebagai penghalang (sutroh) memandang hal itu telah menyebabkan orang sungkan lewat di depannya?, terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

(Lailil A., Cililitan-Jakarta)

________________________

AdminWa’alaikumsalam Wr. Wb.

Keberadaan masjid yang tumbuh bak cendawan di musim hujan telah mengilhami para produsen untuk meluncurkan produk-produk khas masjid. Tak terkecuali karpet yang telah menjadi kebutuhan primer. Agar lebih bernuansa ibadah, karpet mode masjid telah didesain sedemikian rupa sehingga mirip dengan beberapa sajadah yang menyatu, lengkap dengan ukuran press body (satu gambar sajadah untuk satu orang). Sementara itu, sebagian masjid lain lebih memilih opsi lain dengan memberi garis shaf di lantai baik berbentuk garis dengan cat ataupun keramik yang sengaja dibedakan warnanya.

Di sisi lain, dalam bab shalat dikenal konsep sutroh sebagai penanda hak musholli.[1] Di sana dijelaskan, salah satu wujud sutroh adalah dengan memakai sajadah ataupun membuat garis di lantai.[2] Bagaimanapun juga, sutroh tak lebih hanya sebagai penanda mana lokasi yang merupakan wilayah ‘kekuasaan’ musholli sehingga dapat mencegah orang yang hendak lewat di depannya. Secara aturan, panjang sutroh tidak lebih dari tiga dziro’ terhitung dari ujung jari kaki musholli (menurut pendapat al-Aujah).[3]

Mengenai hukum karpet bergambar sajadah dan garis shaf di masjid dapat dikategorikan sebagai penghalang (sutroh). Dengan syarat apabila menurut penilaian atau pandangan umum (‘urf) sudah bisa digunakan sebagai batas wilayah sholat untuk mencegah orang lewat di depannya, serta sudah bisa digunakan untuk membedakan tempat sujud dari tempat lain. Sebagaimana ungkapan imam ar-Romli dalam kitabnya, Nihayatul Muhtaj:

وَلَيْسَ مِنَ السُّتْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَوِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَاسْتَنَدَ فِيْ وُقُوْفِهِ إِلَى جِدَارٍ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ يَسَارِهِ فِيْمَا يَظْهَرُ  لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ سُتْرَةً عُرْفًا

Tidak termasuk Sutroh secara syariat adalah ketika seorang yang shalat bersandar pada tembok yang ada di sebelah kanan atau kirinya. Karena hal tersebut tidak dianggap sebagai Sutroh menurut pandangan umum (‘Urf)”.[4]

Namun masih ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam permasalahan ini, yakni seringnya pengguna karpet tersebut berdiri sesuai dengan lebar garis samping sehingga terjadi renggangnya barisan maka sebaiknya tetap merapatkan barisan dan tidak terikat garis samping.[5] Selain itu, dianjurkan penggunaan karpet yang tidak bergambar, karena akan berpotensi mengganggu kekhusyuan sholat.[6] []waAllahu a’lam

 

 _________________

Referensi:

[1] Hasyiyah at-Tarmasi, II/402.

[2] Syarah ‘Umdah al-Ahkam, I/337.

[3] Tuhfah al-Muhtaj, II/158.

[4] Nihayatul Muhtaj, V/98.

[5] Al-Hawi li al-Fatawa, I/143.

[6] Ianah at-Thalibin, I/190.

 

Fasilitas WiFi Bersama di Balai Desa

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya memiliki beberapa permasalahan terkait keberadaan akses internet (WiFi) yang berada di balai desa. Di desa saya terdapat sebuah akses internet yang disediakan oleh kepala desa yang baru menjabat. Dan ia bertujuan ingin mengenalkan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kepada seluruh masyarakat demi kemaslahatan bersama. Di balik semua itu, muncullah kenakalan anak-anak muda yang sering kali mengakses jaringan bersama tanpa seizin pak Kades. Mereka membobol privasi yang telah disimpan dan menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang dibilang tidak bermaslahat, bahkan merugikan masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perspektif fiqih mengenai status internet di atas? apakah tindakan pak Kades dapat dibenarkan meninjau maraknya kerugian dan pandangan jelek oleh para warga? terima kasih atas jawabannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

________________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Pertanyaan yang diajukan tersebut merupakan sebuah problematika yang sangat marak untuk saat ini. Yang mana sesuai perkembangan zaman, sebagian besar balai atau pun kantor desa memiliki akses internet (WiFi).

Realita di lapangan pun begitu beragam, di sebagian tempat ada yang membatasi hanya diperuntukkan kepada perangkat desa serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Untuk yang semacam ini, biasanya pihak Pemerintah Desa memasang password terhadap akses Wireless Fidelity (WiFi) tersebut demi menghindari penyalahgunaan di luar kepentingan pihak-pihak terkait. Namun di sebagian tempat yang lain ada yang tidak memberikan batasan terhadap akses internet ini. Sehingga setiap saat siapapun dapat dengan mudah mengakses jaringan WiFi yang ada di balai desa tersebut.

Sesuai dengan konteks pertanyaan, status internet di atas dikategorikan sebagai sarana untuk membantu kinerja aparat desa, serta sebagai sarana untuk mengenalkan kemajuan teknologi kepada masyarakat yang memiliki nilai mashlahat. [1] Karena segala bentuk kebijakan dan wewenang pemerintah, harus didasarkan pada kemaslahatan bersama. Sesuai kaidah fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Alokasi (kebijakan) pemimpin (pemerintah) haruslah digantungkan atas dasar kemaslahatan”.[2]

Mengenai  penyediaan akses internet untuk yang ditujukan untuk membantu kinerja dan pelayanan aparatur desa, hukumnya diperbolehkan. Karena dalam hal ini, kemaslahatan yang dihasilkan dari adanya akses internet tersebut sudah sangat jelas, baik kemaslahatan untuk desa maupun masyarakat umum.[3]

Adapun status internet sebagai sarana untuk memperkenalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat tidak dapat dibenarkan kecuali lebih dominan kemaslahatannya.[4] Karena bagaimanapun, pembebasan mengakses bagi masyarakat desa secara umum terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja akan rawan disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif dan merugikan. Maka dari itu, untuk permasalahan yang ini perlu adanya pengawasan lebih ketat dari seluruh pihak.[5] [] waAllahu a’lam

Referensi:

[1] Mughni al-Muhtaj, IV/221.

[2] Al-Asybah wa an-Nadhoir Lii as-Suyuti, hlm 121.

[3] Fatawa as-Subki, I/185, Maktabah Syamilah.

[4] Qowaid al-Ahkam Fii Masalih al-Anam, I/156.

[5] Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 252, al-Haromain.