HomeKonsultasiHukum Terop yang Menutupi Jalan

Hukum Terop yang Menutupi Jalan

0 4 likes 3.3K views share

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bagaimanakah hukumnya memasang terop pada saat mengadakan acara tertentu yang memakai sebagian atau seluruh badan jalan? Terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

(Ilman A.,- Blitar)

___________________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Ketika mengadakan suatu acara tertentu yang membutuhkan lahan lebih seringkali menggunakan sebagian dari jalan umum, bahkan di beberapa daerah sampai menutup seluruh jalan. Sehingga pengguna jalan harus bersabar untuk melewati secara bergantian atau malah harus putar balik mencari jalan alternatif lain.

Berdasarkan realita tersebut, syariat memberikan kelonggaran hukum dengan memperbolehkan pemasangan terop atau tenda di tengah jalan umum selama tidak menimbulkan bahaya. Sebagaimana penjelasan dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaituyah:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرَافِقَ الْعَامَّةَ مِنَ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ– اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأْشْيَاءَ مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاسِيَةٌ، فَيَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا لِلْمُرُورِ وَالاِسْتِرَاحَةِ وَالْجُلُوسِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالدِّرَاسَةِ وَالشُّرْبِ وَالسِّقَايَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الاِنْتِفَاعِ. –. وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الإْضْرَارِ، فَإِذَا تَضَرَّرَ بِهِ النَّاسُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِأَيِّ حَالٍ

Para ahli fikih sepakat bahwa fasilitas umum seperti jalan raya, jalan umum, dan lain-lain… adalah fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama. Semua masyarakat memiliki hak sama. Sehingga mereka boleh memanfaatkannya untuk berjalan, istirahat, duduk, muamalah, membaca, belajar, minum, menyirami, dan pemanfaatan-pemanfaatan lain… dam disyaratkan tidak menimbulkan dampak bahaya. Sehingga apabila membahayakan masyarakat lain, tidak diperbolehkan baginya memanfaatkan dengan cara apapun.”[1]

Untuk memperbolehkan penggunaan fasilitas jalan umum, selain mempertimbangkan dampaknya juga melihat izin dari pihak yang berwenang, seperti kepala desa, lurah, dan lain-lain sesuai dengan kebiasaan berlaku di wilayah tersebut. Sebagaimana penjelasan syekh Sulaiman al-Jamal:

وَلِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَنْ يَقْطَعَ بُقْعَةً مِنْ الشَّارِعِ لِمَنْ يَرْتَفِقُ فِيهَا بِالْمُعَامَلَةِ لِأَنَّ لَهُ نَظَرًا وَاجْتِهَادًا فِي أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهِ مُضِرٌّ أَوْلَا

Diperbolehkan bagi pemerintah atau perwakilannya untuk memutus (memblokir) sebagian jalan yang diperuntukkan bagi orang yang memanfaatkannya dengan muamalah tertentu. Karena pemerintah memiliki ijtihad dan pemikiran dalam menentukan apakah dalam pemanfaatan fasilitas tersebut berdampak buruk atau tidak.”[2]

[]waAllahu a’lam


[1] Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaituyah, vol. XI hal. 361, CD. Maktabah Syamilah

[2] Hasyiyah al-Jamal ‘Ala Al-Manhaj, vol. III hal. 569