Tag Archives: jokowi

Ulama dan Umara, Kepercayaan Demi Kemaslahatan

Setelah tiga abad lebih menjadi negara terjajah, negeri ini akhirnya dapat mengibarkan merah putih dengan tangis haru dan pilu bersama meneriakkan proklamasi.

Seumur jagung kemerdekaan diproklamirkan, blok sekutu datang untuk mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda. Pesawat terbang meraung-raung diatas Kota Surabaya.

Artileri super canggih didatangkan untuk bermanuver dan mengancam pribumi dalam operasi gagak. Namun kita telah akrab dengan debu perjuangan, tidak lagi takut dengan kematian. Tidak lagi gamang untuk maju perang.

Dan refolusi jihad pun diterbitkan, oleh Rais Nahdlatul Ulama Kyai Hasyim Asyari bersambut dengan ribuan santri yang dikirim ke Surabaya. 10 November 1945, sepuluh santri jadi martir untuk mimpi merdeka, setelah sebelumnya pada 22 oktober 1945  Kyai Hasyim asyari berkata :

“orang yang mati membela tanah air dari serangan penjajah adalah mati syahid”

Mimpi itu telah menjadi nyata, kini kita telah bertempat tinggal ditanah kelahiran sebagai pemilik dan tuan. Bukan budak di kampung halaman. Ini adalah hadiah terindah para pejuang. Hadiah pengorbanan jiwa, raga juga nyawa.Buah kesabaran untuk sebuah tawa yang menjadi nyata dari para santri dan ulama untuk Indonesia.

Sekelumit kisah pengorbanan ulama dan santri untuk indonesia dan tercetusnya Hari Santri yang baru saja kita peringati. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu para ulama sangatlah penting bagi indonesia. Mereka tidak hanya duduk mengaji dan mengkaji kitab suci, tetapi merekapun berdiri tanpa  jeri melawan penjajah negeri.

Mereka tidak hanya salat puluhan rakaat, tetapi merekapun menjembatani kemerdekaan indonesia dengan tirakat. Padahal ulama adalah pemegang kekuasaan informal yang tugas utamanya adalah mendakwahkan agama dan mengajarkannya. Tapi dedikasi mereka kepada negara tidak bisa dipandang sebelah mata.

Sedangkan pemegang kekuasaan formal adalah para umara. Lantas para umara yang seperti yang kita harapkan untuk indonesia? Yang bijaksana, yang bergaya ulama atau yang merakyat? Tetapi, adakah pemimpin yang adil dan bijaksana dizaman ini?

Bahwasannya, periodisasi pemimpin umat islam terbagi menjadi 4 masa. Masa yang pertama adalah masa Khulafa al-Rasyidin. Masa kedua yaitu Mulkan ‘Addlan yang artinya raja yang menggigit, para pemimpin atau khalifah pada masa ini masih menjadikan hukum islam (al-Quran dan Hadis) sebagai dasar pemerintah mereka.

Tetapi kebersamaan mereka terhadap hukum islam ini sebatas menggigit, bukan memegang dengan kokoh. Masa ini terjadi pada masa Daulah Bani Ummayyah dan berakhir pada masa Daulah Turki Utsmani.

Lalu masa yang ketiga yaitu Mulkan jabriyah yang artinya raja yang memaksa atau diktator. Pada masa ini benar-benar telah melepaskan islam dalam sistem pemerintahannya, atau mencampur adukkan antara hukum islam dengan hukum positif buatan manusia.

Jika kediktatoran negeri-negeri non muslim terjadi karena memang ideologi mereka bukan islam, maka lain lagi dengan negeri-negeri mulsim. Di negeri-negeri muslim mereka masih mengaku muslim, nama-nama mereka muslim, namun hakikat yang berjalan pada sistem pemerintahan mereka adalah jahiliyah. Kalaupun ada sebagian hukum islam yang diterapkan, maka itu hanya pada bagian ritual saja –undang-undang perdata- itupun dengan praktek yang kurang sesuai.

Periode ini ditandai dengan munculnya ideologi komunis dan marxisme di Rusia dan China atau ideologi fasis di Jerman. Sebutlah Stalin, Lenin, Karl Marx dan Adolf Hitler, julukan dictator telah melekat pada nama mereka dalam sudut-sudut buku sejarah dunia.

Di Indonesia bapak presiden Soeharto adalah nama yang sering dikait-kaitkan dengan kediktatoran pada masa ini. Selama 32 tahun memimpin tak tergantikan. Seakan ia adalah pemilik mutlak sebuah kekuasaan.

Sedangkan masa yang keempat yaitu Khilafah Ala Minhaj an-Nubuwwah, artinya kepemimpinan yang lurus, hal ini terjadi pada zaman kemunculan Nabi Isa As. Dan Imam Mahdi.

Keempat periodisasi ini adalah sabda Nabi Saw. Kepada satu-satunya Sahabat pemegang rahasia Rasulullah, Hudzaifah Bin Yaman.

Sekarang kita aplikasikan hadis tersebut dengan realita kehidupan sesungguhnya, yang menandakan bahwa kita berada pada masa periodisasi yang ke-3, Malkan Jabariyaah. Jika kita bandingkan sistem pemerintahan yang terjadi kini dengan yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat banyak sekali persamaan.

Pemerintah yang telah dijejali dengan hukum-hukum buatan manusia dan praktek-praktek kehidupan berpolitik yang berliku tak karuan. Contoh yang dapat kita amati langsung adalah saat proses kampanye. Visi-Misi Paslon diteriakkan, janji-janji politik diumbar, benar-benar diumbar. Sebab janji adalah pesona. Diatas kertas atau dipinggir-pinggir jalan janji tidak punya pengaruh apa-apa. Tak ada sanksi hukum yang berarti. Yang terpenting adalah meraih kekuasaan negeri.

Toh dari seratus macam janji yang akan terpenuhi dan terasa oleh rakyat negeri hanya beberapa puluh persen saja. Padahal janji adalah ikatan yang hanya bisa dilepaskan dengan menepatinya. Dan janji adalah hutang yang harus dibayar dengan memenuhinya.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh para ulama dan umara pada zaman ini, zaman yang telah disabdakan Nabi Saw. Akan terjadi. Ulama dan umara adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Mereka berdua harus selalu bergandengan menuju satu tujuan yakni kemaslahatan.

Imam Ghazali berkata “Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi sedangkan kekuasaan adalah penjaga atau pengawal. Apa-apa yang tidak ada pondasinya maka akan roboh. Apa-apa yang tidak ada penjaganya maka akan lenyap.”

Diantara keduanya tidak boleh ada rasa benci, apalagi iri akan kekuasaan yang dimiliki masing-masing pihak. Para umara harus memuliakan para ulama, karena ulama adalah guru mereka. Ulama yang masyhur maupun tidak, semua sama.

Mereka adalah pewaris ajaran yang dibawa nabi. Mereka mulia bukan karena kemasyhuran ataupun kekayaan yang mereka miliki. Mereka mulia karena ilmulah yang memuliakan mereka. Tidak ada ulama yang mengajarkan kesesatan. Sehingga umara tidak perlu repot-repot membuat daftar para ulama yang boleh didengar tausyiahnya oleh rakyat.

Karena ulama mengajarkan ajaran agama yang mengajarkan toleransi. Kesantunan, keramahan, membenci pengrusakan dan menganjurkan persatuan. Hal-hal inilah yang didengungkan para ulama kepada umara. Dengan retorika dakwah yang mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul dan mendidik bukan menghardik.

Jangan sampai ada rasa iri antar keduanya, karena hal tersebut akan menjadi virus yang jika masuk pada penguasa maka akan membuat kebijakannya menjadi belati bermata dua. Jika masuk dalam kalbu ulama akan membuat infeksi ilmunya. Dan niat akhirat yang lillah akan menjadi niat dunia yang linnas.Dengki itu juga akan mengundang saudaranya, kecongkaan, kejahatan serta dusta, fitnah dan bahkan perang saudara.

Adapun para ulama adalah penasehat para penguasa zaman ini. Karena umara hanyalah menduduki dan menjalankan pemerintahan yang sudah ada. Adapun kebijakan-kebijakan baru yang terjadi adalah tergantung kecerdasan, kecerdikan dan kearifan penguasa tersebut.

Kecintaan rakyat pada pemimpinnya tergantung sikap dan tutur katanya. Kepedulian ulama kepada pengusa tergantung pada akhlak dan keadilannya. Ulama sudah tentu umara, tapi umara belum tentu ulama. Karena ulama adalah pemimpin umat. Sedangkan umara adalah pemimpin rakyat.

Jika ada ulama yang menginginkan kedudukan sebagai umara maka ia berada dijembatan penentuan. Jika ia tetap bisa berakhlak dan beramal sebagaimana biasanya maka kemuliaan akan tetap tampak pada dirinya. Namun jika ia tersibukkan dengan kesibukan dunia dan mengurangi amaliah akhiratnya, maka seiring terperdayanya ia pada dunia tersebut, seiring itu pula kemuliaan akan luntur dari wajahnya.

Maka jika ulama menginginkan kemaslahatan negaranya, ia harus pandai-pandai menyetir umaranya, karena ulama adalah sebaik-baiknya penasehat umara. Mari berkaca pada Sayyidina Ali Bin Abi Thalib, selama kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, Khalifah Ali menjabat sebagai penasehat utama khalifah.

Maka secara tidak langsung, kesuksesan yang diraih oleh tiga khalifah sebelumnya adalah juga karena Khalifah Ali. Jadi dibalik kemaslahatan sebuah negara adalah karena nasehat para ulamanya. Dibalik kesuksesan seorang umara adalah karena kecintaan pada ulamanya.

Sejak Daulah Turki Utsmani gulung tikar dan masa periodisasi Mulkan Jabriyah menebarkan layangnya, sejak itulah propaganda yang mengadudomba islam dan pemerintah. pada tahun 1936 M Cristian Snouck Hurgronje mencetuskan politik devide et impera. Ia mencegah kelompok-kelompok kecil menjadi kelompok-kelompok yang lebih besar dan kuat. ia juga memecah belah kelompok-kelompok besar menjadi kelompok kecil.

Ia mengatakan; pecah kekuatan ulama dengan para bangsawan penguasa. Biarkan islam berkembang asalkan hanya pada ritual ibadahnya saja, namun segera berangus jika ada kekuatan islam politik. Sebab itu ancaman riil bagi pemerintahan.

Karena merutnya islam tidak bisa dikalahkan dengan serangan ofensif. Untuk menghancurkannya, pecah belah mereka dengan masalah kekuasaan, kesukuan, kelompok dan sekte. Serang kelompok-kelompok fanatik dengan budaya dan media maya.

Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal masa kepemimpinan zaman ini, hukum-hukum islam sedikit demi sedikit tergerus dari sistem pemerintahan. Lalu bagaimana sikap para ulama mengenai hukum pemerintahan pada masa ini.

Menurut Imam Taqiyuddin yang mengutip pendapat Imam Al-Ghazali ; keberadaan syarat-syarat secara utuh dan komprehensif adalah sulit bagi umat islam zaman sekarang. Karena sudah tidak ada mujtahid yang independen.

Dengan demikian rakyat harus merealisasikan dan mematuhi semua keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan penguasa meski penguasa tersebut bodoh atau fasik. Ini agar kepentingan dan kemaslahatan umat terpenuhi.

Senada dengan pendapat diatas. Sayyid abdurrahman bin Husein bin Umar Ba’alawy berpendapat, setiap tempat yang pernah dihuni oleh umat islam dengan nyaman dan aman, disatu masa dimana hukum-hukum dan keadilan dapat ditegakkan meski pemerintahannya fasik tetaplah harus patuh demi terjaganya kemaslahatan.

Jika para ulama melawan atau menentangnya, hal ini dapat menyulut timbulnya islam radikal atau bahkan terorisme. Dan ini akan menambah permasalahan bagi pemerintah. Karena terbentuknya kelompok-kelompok ini bersifat memberontak yang mengatasnamakan agama islam.

Para ulama dan umara haruslah saling bahu-membahu membentuk sebuah kepercayaan demi kemaslahatan. Sebab jika tidak ada kepercayaan maka yang akan terjadi adalah perpecahan dan kehancuran.

Seperti terbentuknya daulah Islam Iraq atau yang lebih kita kenal dengan Islamic State of Iran and Syiria oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Kelompok islam radikal ini melawan dan menjatuhkan rezim Bashar Asad dan Hafidh Asad di Suriah.

Ini hanya pandangan kecil yang kita lihat. Jika lebih lebar, sebenarnya ISIS adalah bentuk kerjasama antara Inggris, Amerika dan Israel. Untuk membentuk organisasi teroris. Kekuatan dunia bertemu dan mengadu seluruh kekuatan islam untuk dikubur di bumi Syam.

Beberapa pemimpin Timur Tengah yang jatuh akibat terbentuknya Islam radikal ini yaitu Rezim Ben Aly di Tunisia, rezim Husni Mubarak di Mesir, rezim Muammar Khadafi di Libya, rezim Ali Abdullah Salim di Yaman rezim Irak dan juga Afganistan.

Dan yang perlu digaris bawahi, bahwa semua kejadian ini setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika. Nama Osama bin Laden dan al-Qaeda ramai dibicarakan. Nama islampun dipertaruhkan. Semua kelompok islam tidak pernah mengakui melahirkannya.Tapi mata dunia menuding pada islam, dan ulama-ulama pesantren dituduh sebagai pelopor para teroris dunia.

Inilah mungkin yang akan terjadi jika ulama dan umara dalam satu negara tidak berjalan bersama. Banyaknya propaganda yang mengadu domba menjadi bayang-bayang perpecahan islam dan pemerintahan.

Karena pada kenyataannya kini banyak yang ingin benegara didalam negara. Berdemokrasi didalam demokrasi. Mereka menganggap bahwa politik pemerintahan adalah politik kotor yang dijalankan untuk membodohi rakyat melalui kekuasaan yang dimiliki penguasa.

Padahal pada kenyataannya zaman yang demikian telah ternas dalam hadis jauh sebelumnya. Maka, kini kemaslahatan suatu negara tergantung pada keharmonisan ulama dan umaranya. Berjalan beriringan melangkah bersama menapaki masa didetik-detik akhir masa dunia.

Dimana kepercayaan sangatlah dibutuhkan disaat banyak mata-mata mendelik tajam mencari celah kesalahan, untuk kemudian menjadikannya modal melakukan sebuah perlawanan hingga berujung pada sebuah kata perpecahan. Sehingga kata kemaslahatan hanya akan menjadi harapan yang tak pernah ada dalam genggaman.

 

_______________________

Oleh : Yulia Makarti

Asal : Sulawesi Tenggara

Kamar : Ar-Rayyan, P3TQ

Kelas : Umdah (Ula II)

 

Sebagai Juara Kedua Lomba Menulis Santri yang diadakan Lirboyo.net dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2018 kategori santri putra

 

 

Siyasat Politik Ulama Plat Merah

Dalam rekam sejarah, sistem kenegaraan paling ideal adalah masa kepemimpinan Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW. membuat Piagam Madinah— yang oleh Prof. Jimly Ash-Shiddiqy—sebagai konstitusi tertulis pegama dimuka bumi yang
menjamin keberlangsungan pluralitas bangsa.

Dengan Piagam Madinah, Rasulullah saw. menjamin keberlangsungan tata kelola kehidupan yang pluralis, bahkan soal kebebasan keyakinan beragama sekalipun. Kesuksesan yang telah dibangun Rasulullah saw. tidak terlepas dari dualisme kepemimpinan yang beliau pikul, yakni pemimpin umat dan kepala pemerintahan. Model dualisme seperti ini terus berlanjut hingga masa Khulafaur Rasyidin.

Namun setelah masa itu, dua kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin mulai pudar. Sebagian besar kepala pemerintahan memiliki bekal keilmuan syariat yang kurang memadai. Begitu pula para ulama yang kurang memiliki kecakapan dibidang pemerintahan atau tidak memiliki posisi strategis di dalamnya.

Realita demikian diakui oleh para pemegang kekuasaan. Mereka sadar, bahwa keberadaan ulama menjadi sangat penting sebagai kekuatan penyeimbang untuk memastikan proses check and balances berjalan dengan baik. Keberadaan ulama dalam upaya pertimbangan serta pengawalan sebuah kebijakan memiliki peranan penting agar kebijakan tersebut memiliki payung hukum syariat.

Arti penting keberadaan ulama—dalam sudut pandang politik—ketika memang memiliki arah pandang dan tujuan yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga ketika keberadaan ulama berada dijalur oposisi atau bahkan anti pemerintah, maka akan sebaliknya, pemerintah justru menjadikan ulama sebagai ancaman atas imperium kekuasaannya.

Dalam sejarah peradaban Islam, manuver pemerintah yang demikian telah menjadi realita politik. Salah satunya adalah Imam Malik yang dihukum oleh Gubernur Kota Madinah pada tahun 147 H/ 764 M karena telah mengeluarkan fata bahwa hukum talak yang coba dilaksanakan oleh kerajaan Abbasid sebagai tidak sah. Kerajaan Abbasid ketika itu telah membuat fatwa sendiri bahwa semua penduduk perlu taat kepada pemimpin dan barang siapa yang enggan akan terjatuh talak atas isterinya.

Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal pernah hidup didalam penjara karena kekerasannya menentang mazhab Mu’tazilah yang diterima oleh pemerintah Abbasid ketika itu. Pihak pemerintah memaksa Imam Ahmad mengesahkan mazhab baru tersebut. Imam Ahmad enggan dan ini menyebabkan beliau dirotan didalam penjara sehingga tidak sadarkan diri.

Menyimak apa yang terjadi atas diri para imam mazhab tentu penjara dan ‘serangan’ dari pihak pemerintah terhadap ulama bukanlah sesuatu yang baru. Penjara bahkan kematian sebagai konsekuensi mempertahankan atas apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran tentu akan lebih terhormat daripada menjadi ulama ‘plat merah’ yang selalu melegitimasi seluruh kebijakan negara tanpa reserve.

Reaktualisasi Fikih Siyasah

Belajar dari corak sejarah peradaban islam yang dinamis, ulama lokal memiliki cara pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara. Kebhinnekaan bangsa yang ada menuntut formulasi khusus dalam misi Himayatul Islam bi Himayatid Daulah (menjaga agama dengan jalan menjaga negara).

Salah satunya adalah dengan aktualisasi fikih siyasah yang berupa sinergi dengan pemerintah. Sinergi dengan pemerintah (Umara) dilakukan dengan menguatkan simbiosis antara agama dan negara. Sebagaimana ungkapan oleh Al-Ghazali—sang argumentator islam, filusuf kenamaan dalam kitabnya yang berjudul Ihya’ ‘Ulum ad-Din:

Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang”.[1]

Sekilas, analogi yang dilontarkan Imam Al-Ghazali tersebut mengarah kepada pemahaman bahwa antara agama dan negara merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan artian, keduanya saling membutuhkan untuk saling memperkokoh antara satu dengan yang lainnya. Dan ternyata hal tersebut dirumuskan demi terciptanya kemaslahatan global dalam porsi dan koridor masing-masing, baik yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan maupun kehidupan kenegaraan.

Rumusan tersebut bukan bertujuan untuk menumbuhkan asumsi terhadap bentuk hegemoni agama atas negara. Namun cenderung dititikberatkan kepada aspek munculnya norma keagamaan ke dalam ruang publik dan tatanan kenegaraan hanya sebagai nilai moral publik atau etika sosial semata.

Karena bagaimanapun, negara merupayan sebuah kebutuhan yang sangat penting sebegai media yang melindungi pengimplementasian ajaran agama secara riil dalam kehidupan. Maka, sifat bernegara harus didasari sifat beragama.

Dengan gambaran bahwa sikap moderat dan inklusif keagamaan ini juga harus tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari pemahaman semacam inilah para Ulama Nusantara berusaha meyakinkan dan merangkul pihak pemerintah sebagai pemegang kendali atas kehidupan kenegaraan. Karena sejarah mencatat, tidak sepenuhnya benar jika rentetan berbagai macam konflik kemanusian yang ada di negara ini hanya terbatas terhadap isu kekuasaan.

Faktor ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan berbagai penindasan wewenang yang terajut dalam ketidakadilan juga merupakan kenyataan muara konflik yang sulit dipungkiri.

Hal tersebut ditujukan demi terciptanya pemikiran nan dinamis dan gerakan yang strategis untuk membangun masyarakat yang maju dan bermoral sebagai pilar kekuatan bangsa. Dan semuanya tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dan saling mendukung antara ulama dan umara.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­______________________

[1] (Al-Ghazali, lhya’ ‘Ulum ad-Din, vol. 1 hal. 17, cet. Al-Haromain)

Oleh : Ahmad Mahbubi Samana.

Asal : Pasuruan

Kamar : G 16

Kelas : Ma’had Aly Semester 1-2

Sebagai Juara Kedua Lomba Menulis Santri yang diadakan Lirboyo.net dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2018 kategori santri putra

Relasi Umara dengan Ulama

“Dalam Bingkai Menjaga Keutuhan Negara Persatuan Republik Indonesia”

“Orang bilang tanah kita, tanah surga”. Sebuah petikan kata yang menggambarkan betapa indahnya bumi  yang kita tempati, bumi yang sempat menjadi rebutan beberapa Negara untuk menguasai kekayaan didalamnya yang pada saat itu menjadi primadona dibelahan dunia. Bumi yang juga pernah berada dibawah kaki tangan penjajah selama beberapa abad, mulai Portugis, Spanyol Belanda, Inggris pernah secara silih berganti menguasai tanah surga ini.

Selang beberapa waktu kemudian, dengan pengorbanan besar, tanah surga benar benar menjadi surga bagi pemiliknya, banyak Negara dari berbagai belahan dunia tercengang melihat hasil jerih payah yang berbuah kemerdekaan, diperoleh bukan sebab belas kasih bangsa lain.

Sebenarnya apa faktor X apa yang mengantarkan kesuksesan ini ? , bukankah sejak periode awal penjajahan telah terdapat perlawanan, lantas mengapa baru di peroleh pada akhir abad ke 19 ?

bertubi-tubi pertanyaan dilontarkan sehingga memuncullah klaim sepihak bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah pihak sekutu. Untuk menolak klaim sepihak, marilah kita telusuri beberapa potongan sejarah kemerdekaan Indonesia dibawah ini.

Pada tahun 151 beberapa Negara mulai memasuki sebagian wilayah nusantara, diawali Maluku sampai di Sunda Kalapa, dengan bermanis muka para penjajah berhasil menarik simpati dari pribumi, selang waktu berjalan didukung begitu polosnya pribumi menjadikan para penjajah sebagai penguasa diberbagai bagian bumi nusantara, dengan melahirkan kebijakan yang menguntungkan ekonomi mereka dan mencekik pribumi.

tidak berlangsung lama muncullah benih-benih kebencian sehingga terpeciklah berbagi perlawanan kecil dari penduduk sekitar. namun perlawanan ini tidak begitu berarti dikarenakan belum terorganisir, motivasi dari perlawanan mereka berbeda, tergantung kepentingan masing-masing.

belum sekalipun terlintas dipikiran mereka tentang kemerdekaan, kebebasan dan mendirikan Negara, tidak ada persatuan dalam perjuangan sehingga dengan mudah dapat dipatahkan oleh pihak penjajah, berbagai lapisan masyarakat tetap mempertahankan ego mereka.

pribumi yang menempati struktural pemerintahan (umara) terlanjur nyaman dengan kekayaan yang terus disuplai oleh penjajah. sementara tokoh masyarakat (ulama) sekitar terlanjur benci dengan orang-orang yang terlihat dekat dengan penjajah, disaat itu belum dikenal istilah Diplomasi.

Fakta sejarah yang terjadi, beberapa kali perjuangan kemerdekaan justru digagalkan oleh sesama pribumi, dengan berbagai penyebab, bahkan menurut Ahmad Manshur Suryanegara dalam bukunya mengatakan :

secara kuantitas pasukan perang dari penjajah terpaut sangat jauh dari pribumi, namun dengan politik pecah belah untuk dikuasai (Divide and rule-divide et impera) mereka dapat dengan mudah menggunakan pribumi sebagai pasukan tambahan yang ironisnya ditempatkan pada baris paling depan guna memperkuat posisi mereka di nusantara

Dan hal ini tidak pernah disadari oleh pribumi. Dari sedikit kutipan sejarah diatas, setidaknya kita dapat mengetahui dua faktor utama kegagalan para pejuang kemerdekaan untuk mengusir penjajah. Pertama, tidak adanya sosok pemimpin yang mampu mengkoordinasi dengan menggunakan strategi yang cerdas.

Kedua, kurangnya relasi dari lapisan masyarakat, baik dari golongan agamis atau negarawan. Relasi hubungan agama dan Negara dalam sejarah keduanya, banyak mengambil bentuk dan pola yang beragam. Sebelum kita tahu pola mana yang menjadi pilihan paling ideal, kita harus ketahui tipologi hubungan keduanya dalam beberapa kategori.

Pertama, penyatuan agama dan Negara secara totalitas, yakni kepemerintahan berdasarkan kepercayaan, bahwa pemimpin telah mendapatkan mandat dari Tuhan. Kategori ini dapat diaplikasikan ketika pemimpin menempati posisi sebagai nabi.

Kedua, kepemerintahan yang menjadikan agama sebagai rujukan dalam penyelenggaraanya, dengan menjadikan seseorang yang berkapatibel ulama sebagai umara yang berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan ajaran agama pada setiap keputusan. Pola ini diterapkan diera Khulafa al-Rasyidin.

Ketiga, Negara yang menjadikan agama tertentu sebagai konstitusi atau dasar untuk memutuskan setiap permasalahanya. Negara ini melegitimasi keabsahan kekuasaanya dengan agama. Pada pola ini roda pemerintahan dipimpin oleh seorang raja, politikus, atau pimpinan militer bukan kelompok elit agama (ulama) dan ini pernah diterapkan ketika periode imperium (muluk) islam, sejak Umayyah hingga Saudi Arabia sebagai presentasi didunia modern.

Keempat, pemerintah yang tidak sepenuhnya merujuk kepada yurisprudensi agama tertentu, namun tetap menjadikan agama sebagai rujukan, mengingat aspirasi keagamaan, kebudayaan dan norma masyarakatnya. Dalam prakteknya, kategori keempat ini berusaha menyerap seluruh ajaran agama, untuk diterapkan dalam keputusan dalam pemerintah, baik secara formal, substansi bahkan sebatas esensi. Pola ini yang jamak diterapkan dalam negara muslim diera modern.

Kelima, pemisahan antara keduanyan, atau biasa dikenal negara sekuler. Dalam menjalankan pemerintahannya, agama tidak diberikan ruang sedikitpun. Sehingga penyelenggaraan negara sesuai dengan hal yang rasional dan profan. namun bukan berarti anti agama, tetapi negara menempatkan diri sebagai posisi netral terhadap beberapa agama.

Keenam, agama diposisikan sebagai hal yang membahayakan kemajuan peradaban, pola ini tidak membiarkan ritual keagamaan hidup ditengah masyarakat. Pola ini pernah diterapkan era revolusi Turki dan komunisme Uni Soviet.

Dalam tinta emas sejarah islam, kejayaan islam terdapat ketika tampuk kepemimpinan berada dibawah Rasulullah Saw. dengan menjadikan nabi sebagai rujukan semua keputusan dari setiap permasalahan.bermodalkan kebenaran yang bersifat anti kritik karena semua berlandaskan hukum Tuhan.

Berlanjut periode kedua dimana islam berada di bawah pimpinan Khulafa al-Rasyidin (seorang umara berkapatibel ulama), meski tidak secara pasti kebenaran dari setiap keputusanya, namun dalam setiap pencetusan hukum selalu bersandar pada hukum Tuhan.

Dimasa itu islam mampu melebarkan sayap hingga beberapa belahan dunia. Setidaknya seperti sistem dimasa kebangkitan islam, dimana umara mempunyai penasehat seorang ulama yang membuat keputusan pemerintah selaras dengan kebutuhan religius masyarakat, namun hal ini tidak berlangsung lama karena dengan berjalannya waktu tingkah laku umara mulai melenceng jauh dari ketentuan syariat.

Sehingga banyak para ulama yang berusaha lari sejauh mungkin dari pemerintahan dan banyak pertumpahan darah yang ironisnya berada dibawah pimpinan kedua. Beberapa observasi pengamat politik menyimpulkan, dewasa ini banyak contoh buruk yang disebabkan kurangnya relasi diantara keduanya.

Palestina, negara dengan Jerussalemnya tengah menjadi tempat bermain zionis-zionis Israel, karena disaat mereka mempunyai satu musuh yang sama, mereka belum bisa menemukan kata sepakat dalam perjuangan kemerdekaanya. sehingga dalam menggalang persatuan masih terdapat perbedaan.

Yaman, negeri dengan sejuta keilmuan, tidak sedikit ulama yang berada disana namun ironisnya terjadi perang saudara yang menelan ribuan korban.

Di era modern, kita tidak bisa memungkiri bahwa sangat sedikit orang yang cakap dalam menjalankan peran ganda (umara dan ulama), terlampau sulit untuk menemukanya bahkan hanya untuk satu kriteria saja.

Banyak orang yang tidak berkemampuan menjadi umara mencalonkan diri dan dia terpilih secara sistem demokratis atau seseorang yang mendapatan label ulama melalui pengangkatan politik.

Maka dari itu harus ada relasi kuat diantara keduanya dengan saling melengkapi, pemerintah menjalankan peran sebagai pengatur hukum dengan selalu melihat kemaslahatan ditengah masyarakat dengan menjadikan ulama sebagai rujukan, karena secara ikatan sosial ulama menempati posisi terdepan dalam mengetahui maslahat dan mafsadah dalam konteks kemasyarakatan.

Diusia ke -73, Indonesia sendiri telah mengalami berbagai sistem perpolitikan yang turut mempengarui pasang surut relasi keduanya, dimulai dengan Fase awal (kemerdekaan) diisi dengan kesamaan visi dan misi dari beberapa orang yang mewakili keduanya, dengan itu menjadikan Indonesia sedikit demi sedikit merangkak menjadi Negara berkembang dengan mengusung prinsip Bhineka tunggal ika.

Fase kedua, ketidak seimbangan situasi perpolitikan Indonesia dengan beberapa peristiwa pemberontakan yang menimbulkan saling tuduh dan curiga, menjadikan relasi keduanya terganggu. Karena dalam beberapa kesempatan umara mengarahkan tuduhanya kepada ulama dengan menjadikanya sebagai sasaran operasi untuk mencari tokoh utama pemberontakkan.

Fase ketiga, disaat umara berusaha kembali merangkul ulama dengan memberikan posisi strategis secara struktural,
untuk turut berperan dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun praktek dilapangan berbeda, dimana peran para ulama’ dikikis habis, masukan dari mereka diabaikan sehingga semakin memperlebar jarak keduanya.

Fase keempat, dimana ulama berusaha untuk berperan ganda dengan masuk ke beberapa parlemen Negara, mulai Lembaga Legislatif sampai Eksekutif dengan kesadaran untuk memperbaiki Indonesia dari dalam.

Mendekati ulang tahun ke -74 pada tahun 2019 terjadi beberapa peristiwa guna menguji seberapa kuat relasi keduanya yang semakin membaik dengan bertambahnya usia, ditengok dari beberapa kebijakan terbaru nampak beberapa konsep keagamaan dapat diterapkan dengan baik, mungkin dengan semakin banyaknya umara berkapatibel ulama akan membawa indonesia ke arah yang lebih baik.

Masa depan Negara berada ditangan seluruh rakyat, apakah memilih untuk mempertahankan yang telah ada dengan konsep relasi yang begitu baik atau mengganti dengan hal baru yang mungkin akan memunculkan fase kelima.

______________________

Diolah dari berbagai sumber referensi.

Oleh : Muhammad Hazbullah

Asal : Kediri

Kamar : F 17

Kelas : Ma’had Aly semester 1-2

Sebagai Juara Ketiga Lomba Menulis Santri yang diadakan Lirboyo.net dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2018 kategori santri putra

Hukum Peletakan Batu Nisan dan Tulisannya

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bagimana hukum memasang batu nisan pada kuburan? Dan bagaimana pula hukum menulisinya dengan nama jenazah? Terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

(Syafi’-Nganjuk)

_______________

Admin-Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Memberi tanda pengenal atas kuburan dengan memasang batu nisan, patok, dan penanda lain merupakan kebiasan umat Islam hingga sejak dulu hingga sekarang. Hal tersebut merupakan sebuah anjuran syariat yang telah dicontohkan secara langsung oleh baginda Rasulullah saw. Sebagaimana penjelasan imam Khotib as-Syirbini dalam kitabnya yang berjudul al-Iqna’:

وَأَنْ يَضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ عِنْدَ رَأْسِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ صَخْرَةً وَقَالَ : أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي لِأَدْفِنَ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي

Hendaklah meletakan batu, kayu, atau benda serupa di atas makam pada bagian kepala jenazah. Karena Rasulullah SAW meletakkan batu besar di atas makam bagian kepala Utsman bin Mazh‘un. Rasulullah SAW bersabda ketika itu, ‘Dengan batu ini, aku menandai makam saudaraku agar di kemudian hari aku dapat memakamkan keluargaku yang lain di dekat makam ini.”[1]

Selain bagian kepala, di sebagian wilayah juga memasang batu nisan di bagian kaki. Menjawab permasalahan tersebut, Al-Bujairimi memberikan jawaban demikian:

لِأَدْفِنَ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي) قَضِيَّتُهُ نَدْبُ عِظَمِ الْحَجَرِ وَمِثْلُهُ نَحْوُهُ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْقَصْدَ بِذَلِكَ مَعْرِفَةُ قَبْرِ الْمَيِّتِ عَلَى الدَّوَامِ، وَلَا يَثْبُتُ كَذَلِكَ إلَّا الْعَظِيمُ؛ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ اسْتِحْبَابَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ،

Agar di kemudian hari aku dapat memakamkan keluargaku yang lain di dekat makam ini. Penjelasannya adalah anjuran peletakan batu besar atau benda serupa itu. Masalah ini sudah jelas. Tujuan peletakan batu itu adalah penanda makam secara permanen di mana hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan batu besar. Imam Al-Mawardi menyebutkan anjuran peletakan batu di atas makam pada bagian kedua kaki jenazah.”[2]

Adapun hukum menulis nama jenazah di batu nisan masih dipertentangkan oleh para Ulama. Sebagaimana dalam kitab al-Fiqhu ‘Ala al-Madzahib al-‘Arba’ah:

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوْا: الْكِتَابَةُ عَلَى الْقَبْرِ مَكْرُوْهَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ قُرْآنًا أَوْ غَيْرَهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ قَبْرَ عَالِمٍ أَوْ صَالِحٍ، فَيُنْدَبُ كِتَابَةُ اسْمِهِ، وَمَا يُمَيِّزُهُ لِيُعْرَفَ

Golongan ulama Madzhab Syafii berpendapat: menulis sesuatu di atas kuburan hukumnya makruh, baik berupa al-Quran atau selainnya. Kecuali kuburan orang Alim atau orang Salih, maka sunah menulis namanya dan sesuatu lain yang dapat membedakannya (dengan kuburan lain) agar dapat dikenali.”[3]

[]waAllahu a’lam

_____________________

[1] Al-Iqna, vol. II hal. 571, Cd. Maktabah Syamilah

[2] Hasyiyah al-Bujairomi ‘Ala al-Khotib, vol. II hal. 571, CD. Maktabah Syamilah

[3] Al-Fiqh ‘Ala Madzhahib al-Arba’ah, vol. I hal. 486.

 

Di Antara Dua Kesibukan

Pada suatu hari, ada seseorang yang berkata kepada Hasan al-Basri, “Wahai Abu Said (julukan Hasan al-Basri), di balik tiang itu ada seorang pria yang selalu duduk menyendiri dan enggan bergabung dengan yang lainnya.”

Wahai hamba Allah, aku melihatmu suka menyendiri, apa yang menghalangimu untuk bergaul dengan yang lain?” tanya Hasan al-Basri seraya menghampiri orang tersebut.

Ada satu hal yang membuatku tak sempat bergaul dengan masyarakat”.

Apakah perkara yang juga membuatmu tak sempat mendatangi Hasan al-Basri dan duduk bersamanya?

Iya, aku memang memiliki satu urusan yang membuatku tak sempat bergaul dengan masyarakat dan juga tak sempat mendatangi Hasan al-Basri.”

Apa itu?

Setiap hari aku berada di antara dua hal, nikmat dan dosa. Maka kuputuskan untuk menyibukkan diri dengan dengan mensyukuri nikmat dan memohon ampun atas dosa yang telah aku lakukan.” Jawabnya.

Wahai Hamba Allah, sungguh engkau lebih alim dari Hasan al-Basri, pertahankanlah keadaanmu yang demikian ini.” pungkas Hasan al-Basri.

 

_______________

Disarikan dari kitab Raudlatur Rayyan Fii Hikayah as-Shalihin, hal. 183, cet. Maktabah At-Tauqifiyah.