Hukum Menolak Pemerintahan Zalim

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bagaimanakah hukumnya menolak pemimpin negara yang zalim dan fasik? Apakah boleh bagi umat Islam untuk tidak mentaatinya? Terimakasih, mohon jawabannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

(Aryadi, Depok)

_________________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Seorang pemimpin dan penyelenggara negara (pemerintah) merupakan hal mutlak yang harus ada dalam menunjang keberlangsungan dan kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sebaik apapun seorang pemimpin, tidak pernah terlepas dari pro-kontra atas eksistensi kepemimpinannya. Terlebih hal itu muncul dari pergulatan politik praktis dan suksesi kepemimpinan.

Dalam titik ini, setiap kelompok yang berbeda pandangan dan tujuan politik dengan pemimpin terpilih akan memposisikan diri sebagai pihak oposisi. Segala kekurangan yang terkait kebijakan pemerintahan akan selalu disorot untuk selanjutnya dikoreksi. Namun tak jarang, pihak yang berbeda dengan pemimpin pemerintahan sering kali mewacanakan aksi-aksi untuk menolak kepemimpinan dengan berbagai aksinya. Bahkan tak sedikit dijumpai rencana pemberontakan dan makar yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam sudut pandang syariat, tindakan makar dan memberontak terhadap pemerintahan yang sah secara konstitusi adalah haram, meskipun pemerintah yang dimaksud tergolong fasik dan zalim. Sebagaimana penjelasan imam An-Nawawi berikut:

وَأَمَّا الْخُرُوْجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانُوْا فَسَقَةً ظَالِمِيْنَ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.