Tag Archives: Hukum

Hukum Membatalkan Pertunangan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bagaimana hukum membatalkan pertunangan karena sebuah alasan tertentu? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

(Laila, Sukoharjo)

___________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Salah satu kesunahan sebelum melangsungkan pernikahan adalah prosesi khitbah (lamaran). Namun dalam perjalanannya, tidak semua apa yang diharapkan berjalan mulus sesuai harapan. Namun dikarenakan berbagai penyebab, tak jarang dari kedua belah pihak terjadi sebuah permasalahan. Sehingga tak jarang permasalahan tersebut menyeret pada tindakan pembatalan ikatan pertunangan.

Dalam masalah ini, perlu dipahami bahwa sebenarnya sebuah pertunangan bukanlah sesuatu yang mengikat karena belum adanya akad nikah. Dengan artian ada legalitas untuk menarik kembali persetujuan atas pertunangan. Imam al-Buhuti pun menjelaskan dalam kitab Kasyaf al-Qana’ demikian:

( وَلاَ يُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ ) الْمُجْبِرِ الرُّجُوْعُ عَنِ اْلإِجَابَةِ لِغَرَضٍ ( وَلاَ ) يُكْرَهُ ( لِلْمَرْأَةِ ) غَيْرَ الْمُجْبَرَةِ ( الرُّجُوْعُ عَنْ اْلإِجَابَةِ لِغَرَضٍ) صَحِيْحٍ ِلأَنَّهُ عَقْدُ عُمْرٍ يَدُوْمُ الضَّرَرُ فِيْهِ فَكَانَ لَهَا اْلاحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا وَالنَّظَرُ فِيْ حَظِّهَا وَالْوَلِيُّ قَائِمٌ مَقَامَهَا فِيْ ذَلِكَ (وَبِلاَ غَرَضٍ ) صَحِيْحٍ ( يُكْرَهُ ) الرُّجُوْعُ مِنْهُ وَمِنْهَا لِمَا فِيْهِ مِنْ إخْلاَفِ الْوَعْدِ وَالرُّجُوْعِ عَنِ الْقَوْلِ وَلَمْ يَحْرُمْ ِلأَنَّ الْحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْ

“Tidak dimakruhkan bagi pihak wali yang memiliki kuasa atas perempuan untuk menarik kembali lamaran yang sudah disetujui sebab sebuah tujuan. Tidak pula dimakruhkan bagi perempuan yang independen. Keduanya itu jika dengan tujuan yang dibenarkan. Sebab pernikahan merupakan ikatan berkelanjutan yang dampaknya akan dirasakan selamanya. Maka seorang perempuan atau wali bisa lebih berhati-hati dalam mempertimbangkannya. Dan bila tanpa adanya tujuan yang dibenarkan, maka dimakruhkan menarik kembali dari lamaran yang sudah disetujui. Sebab hal ini termasuk bentuk pengingkaran terhadap janji ataupun menarik kembali kata-kata yang telah terucap. Namun tidak sampai mencapai taraf haram, sebab hak yang ada dalam lamaran yang telah disetujui itu bukanlah hak yang mengikat.” (Kasyaf al-Qana’, V/20)

Untuk itu, hukum membatalkan pertunangan diperinci, jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan maka makruh karena termasuk mengingkari kesepakatan. Dan jika ada alasan yang dapat dibenarkan maka tidak makruh. Dalam hal ini tidak ada hukum haram sebab pertunangan bukanlah hal yang mengikat. []waAllahu a’lam.

Baca juga:
HUKUM MENGGELAR AKAD NIKAH DI MASJID

Subscribe juga:
Channel Pondok Pesantren Lirboyo

Hukum Amplop Kondangan, Termasuk Hutang atau Hadiah?

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam perayaan semisal walimah, hal yang sering ditemukan adalah pihak tamu undangan yang memberikan amplop berisi uang kepada tuan rumah. Yang menjadi kejanggalan, apakah hal tersebut termasuk hutang atau murni hadiah? Mohon penjelasannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Di era kenormalan baru ini berbagai perayaan dan kondangan semisal walimah pernikahan atau sesamanya, sudah mulai banyak digelar. Dan hal yang tidak pernah terlepas dari acara semacam itu ialah amplop berisi uang dari para undangan untuk pihak tuan rumah.

Mengenai status pemberian tersebut, Sayyid Abi Bakr Syato ad-Dimyati menjelaskan dalam kitab I’anah at-Thalibin demikian:

وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِيْ زَمَانِنَا مِنْ دَفْعِ النُّقُوْطِ فِي الْأَفْرَاحِ لِصَاحِبِ الْفَرْحِ فِيْ يَدِهِ أَوْ يَدِ مَأْذُوْنِهِ هَلْ يَكُوْنُ هِبَّةً أَوْ قَرْضًا؟ أَطْلَقَ الثَّانِيَ جمْعٌ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ… وَجَمَّعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُعْتَدِ الرُّجُوُعُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِيْ عَلَى مَا إِذَا اِعْتِيْدَ وَحَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافٌ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ

“Kebiasaan yang berlaku di zaman kita, yaitu memberikan semacam kado hadiah perkawinan dalam sebuah kondangan, baik secara langsung kepada orangnya atau kepada wakilnya, apakah semacam itu termasuk ketegori pemberian cuma-cuma atau dikategorikan sebagai hutang?Maka mayoritas ulama memilih mengkategorikannya sebagai hutang. Namun ulama lain lebih memilih untuk mengkategorikannya sebagai pemberian cuma-cuma…. Dari perbedaan pendapat ini para ulama mencari titik temu dan menggabungkan dua pendapat tersebut dengan kesimpulan bahwa status pemberian itu dihukumi pemberian cuma-cuma apabila kebiasaan di daerah itu tidak menuntut untuk dikembalikan. Konteks ini akan bermacam-macam sesuai dengan keadaan pemberi, jumlah pemberian, dan daerah yang sangat beragam. Adapun pemberian yang distatuskan sebagai hutang apabila memang di daerah tersebut ada kebiasaan untuk mengembalikan. Apabila terjadi praktek pemberian yang berbeda dengan kebiasaan, maka dikembalikan pada motif pihak yang memberikan” (I’anah at-Thalibin, III/48).

Kesimpulan

Kesimpulannya, amplop tersebut statusnya sesuai tujuan orang yang memberi. Namun jika tidak diketahui, maka diperinci:
Pertama berstatus Hibah (pemberian cuma-cuma) apabila kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut tidak ada tuntutan untuk mengembalikan. Kedua berstatus Qordlu (hutang) apabila kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut menuntut adanya pengembalian. []waAllahu a’lam

Baca juga:
BENARKAH HORMAT BENDERA MERAH PUTIH SYIRIK?
-PROBLEMATIKA HADIAH DALAM TRADISI WALIMAH

Follow juga:
– instagram: @pondoklirboyo

Bolehkah Orang yang Berkurban Memakan Daging Kurbannya Sendiri?

Salah satu permasalahan kurban yang acap kali muncul di masyarakat ialah terkait kebolehan orang yang berkurban untuk mendapatkan jatah dan menkonsumsi daging kurbannya.

Dalam masalah ini perlu diperinci antara kurban sunah dan kurban wajib. Apabila kurban sunah, maka daging boleh untuk dikonsumsi oleh orang yang berkurban dengan syarat masih ada yang disedekahkan. Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan dalam kitab Fath al-Mu’in:

وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ وَلَوْ عَلَى فَقِيْرٍ وَاحِدٍ بِشَيْءٍ نَيِّئًا وَلَوْ يَسِيْرًا مِنَ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا وَالْأَفْضَلُ التَّصَدُّقُ بِكُلِّهِ إِلَّا لقْمًا يَتَبَرَّكُ بِأَكْلِهَا وَأَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْكَبْدِ وَأَنْ لَا يَأكُلَ فَوْقَ ثَلَاثٍ

“Dan wajib menyedekahkan kurban sunah, meskipun hanya kepada satu orang fakir dengan daging mentah yang sedikit. Dan yang lebih utama ialah menyedekahkan semuanya kecuali satu suapan dengan niat mengharap keberkahan dengan mengkonsumsi daging tersebut. Dan hendaknya yang diambil adalah bagian hati hewan dan kadarnya tidak lebih dari tiga suapan.” (Hamisy Fath al-Mu’in, II/379)

Imam Ibn Hajar al-Haitami menjelaskan mengenai satu pendapat, bahwa bagi orang yang berkurban sunah boleh untuk mengkonsumsi seluruh daging hewan kurbannya tanpa ada yang disedekahkan. Pendapat ini mengalasi bahwa tujuan utama berkurban hanyalah mengalirkan darah (iraqatud dam) untuk mendekatkan diri kepada Allah. (Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, IV/252)

Adapun kurban wajib yang berawal dari nadzar, maka bagi orang yang berkurban haram mendapatkan jatah atau mengkonsumsinya menurut pendapat yang kuat. Sebagaimana penuturan Imam Ibn Qashim al-Ghazi dalam kitab Fath al-Qarib:

وَلَا يَأكُلَ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنَ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُوْرَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيْعِ لَحْمِهَا

“Dan orang yang berkurban tidak boleh mengkonsumsi sedikitpun dari hewan kurban yang dinadzari (wajib). Bahkan wajib baginya untuk mensedekahkan seluruh dagingnya.” (Fath al-Qarib, hlm. 314)

Namun menurut sebagian pendapat yang diusung Imam al-Haramain dan Imam al-Qaffal, seseorang yang kurban wajib (dinadzari) boleh untuk mengkonsumsi daging hasil kurbannya. Sebagaimana kutipan Imam an-Nawawi dalam kitab Raudhah ath-Thalibin berikut:

وَأَمَّا الْمُلْتَزِمُ بِالنَّذْرِ مِنَ الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا… وَالْجَوَازُ اخْتِيَارُ الْقَفَّالِ، وَالْإِمَامِ

“Adapun orang yang menyanggupi untuk nadzar dalam kurban…. Dan pendapat yang memperbolehkan (memakan) adalah al-Qaffal dan Al-Imam al-Haramain.” (Raudhah ath-Thalibin, II/488) []waAllahu a’lam

Hukum Kurban Online

Perkembangan teknologi telah memberi dampak positif untuk memudahkan umat Islam beribadah, salah satunya dalam hal kurban. Saat ini banyak ditemui layanan jasa kurban secara online. Cukup dengan mentransfer sejumlah uang sesuai harga hewan yang dikehendaki dan mengisi daftar nama orang yang hendak dikurbani.

Menurut para ulama, praktek demikian dapat dibenarkan. Sayyid Abi Bakr Syato ad-Dimyati menjelaskan dalam kitab I’anah at-Thalibin:

وَأَمَّا نَقْلُ دَرَاهِمَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ أُخْرٰى لِيَشْتَرِيَ بِهَا أُضْحِيَّةً فِيْهَا فَهُوَ جَائِزٌ

“Adapun mentransfer sejumlah uang dirham dari suatu daerah agar dibelikan hewan untuk berkurban di daerah lain maka hal tersebut diperbolehkan.” (I’anah at-Thalibin, II/380)

Dalam fikih, praktek tersebut dikategorikan akad wakalah (perwakilan). Dengan artian, orang yang berkurban telah mewakilkan kepada pihak penerima jasa segala urusan yang berkaitan dengan kurban, mulai dari pembelian hewan, penyembelihan, pendistribusian daging dan lain sebagainya. Syekh Sulaiman al-Kurdi menegaskan sebuah fatwa yang dikutip Sayyid Abi Bakr Syato ad-Dimyati dalam kitab I’anah at-Thalibin:

وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيْقَةِ وَفِي ذَبْحِهَا وَلَوْ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْمُضَحِّي وَالْعَاقِّ

“Dan boleh mewakilkan seseorang untuk membeli hewan kurban dan hewan aqiqah serta menyembelihnya meskipun itu dilakukan di luar daerah orang yang kurban atau akikah.” (I’anah at-Thalibin, II/381)

Perihal niat, orang yang berkurban (pemesan) dapat niat berkurban saat mentransfer uangnya atau dapat juga mewakilkan urusan niat sekaligus kepada pihak penerima jasa kurban sebagai wakilnya. Imam Jalaluddin al-Mahalli menerangkan dalam kitabnya, Kanz ar-Raghibin:

وَإِنْ وَكَّلَ بِالذَّبْحِ نَوَى عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ…. وَلَهُ تَفْوِيضُهَا إلَيْهِ أَيْضًا

“Apabila seseorang mewakilkan penyembelihan, maka ia harus niat berkurban saat memberikannya kepada wakil…. Atau boleh sekaligus memasrahkan niat kepada wakil.” (Hasyiyah al-Qulyubi, IV/254) []waAllahu a’lam

Hukum Wanita Memakai Celana

Dalam masalah menutup aurat, perempuan memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini wajar demi menjaga kehormatannya. Sehingga syariat mengaturnya dengan sangat rinci, salah satunya hukum menggunakan celana bagi perempuan.

Untuk itu, Imam Ibn Hajar menjelaskan:

وَشَرْطُ السَّاتِرِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا أَنْ يَشْمَلَ الْمَسْتُوْرَ لَبْسًا وَنَحْوَهُ مَعَ سَتْرِ اللَّوْنِ فَيَكْفِي مَا يَمْنَعُ إِدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ وَلَوْ حَكَى الْحَجْمَ كَسِرْوَالٍ ضَيِّقٍ لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوْهٌ وَخِلَافُ الْأَوْلَى لِلرَّجُلِ

“Syarat penutup aurat di dalam maupun di luar salat ialah ialah harus meliputi seluruh anggota tubuh yang hendak ditutup serta menutupnya. Artinya mencukupi dengan sesuatu yang mencegah terlihatnya warna kulit, meskipun menampakkan lekuk tubuh seperti celana ketat. Akan tetapi yang demikian makruh bagi perempuan dan khilaful aula bagi laki-laki.” (Al-Minhaj al-Qawim, hlm. 115)

Dengan demikian, perempuan boleh menggunakan celana dengan syarat yang umum berlaku, yakni menutup aurat, kain tidak terlalu tipis atau transparan, serta tidak terlalu ketat, dan tidak menggunakan celana yang hanya dikhususkan untuk laki-laki. (Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 604)

Pada prakteknya, hukum tersebut bisa menjadi haram apabila ada dugaan kuat atau keyakinan akan menyebabkan lawan jenis tergoda. (I’anah at-Thalibin, III/30) []waAllahu a’lam