Tag Archives: Hukum

Mencampur Pemakaman Muslim dan Non-Muslim

Mencampur Pemakaman Muslim dan Non-Muslim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami mau bertanya, apakah diperbolehkan mengebumikan jazad seorang Muslim di pemakaman Non-Muslim? Memandang akhir-akhir ini banyak sekali berita kematian di beberapa daerah yang tidak memungkinkan untuk dipisah di tempat pemakaman yang berbeda. Terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

[Sholehuddin, Pati]

Admin – Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Hukum asal ketika mencampur antara orang Muslim dan Non-Muslim di satu tempat pemakaman umum (TPU), ulama Syafi’iyyah tidak memperbolehkannya. Hal ini dikatakan secara tegas oleh Imam an-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab.

اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ وَلَا كَافِرٌ فِي مَقْبَرَةِ مُسْلِمِيْنَ

“Ulama Syafi’iyyah sepakat tidak memperbolehkan untuk mengebumikan jenazah seorang Muslim di satu pemakaman bersama Non-Muslim. Juga tidak memperbolehkan orang Non-Muslim berada di satu pemakaman bersama dengan orang Muslim.”[1]

Larangan ini dilandasi dari hadist Nabi yang mengatakan:

عَن عَليّ كَرَمَ اللهُ وَجْهَهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدْفَنَ مَوتَانَا وَسَطَ قَوْمِ صَالِحِيْنَ فَإِنَّ الْمَوْتَى يَتَأَذُّوْنَ بِالْجَارِ اَلسُّوْءِ كَمَا يَتَأَذَّى بِهِ الْأَحْيَاءُ

Dari sahabat Ali Karomallahu wajhah berkata: “Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengubur jenazah dari golongan kami (Muslim) di tengah pemakaman orang-orang shalih. Sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal, juga merasakan sakit bertetangga dengan orang yang buruk, sebagaimana orang yang masih hidup merasakannya.”[2]

Hadits ini memberikan suatu hukum bahwa disunahkan bagi seorang Muslim memilihkan tempat bagi jenazah saudaranya untuk ditempatkan di dekat makam orang-orang shalih. Ini dimaksudkan agar jenazah tersebut mendapakan keberkahan karena dekat dengan mereka. Hendaknya juga untuk menjauhkan jenazah tersebut dari orang-orang sebaliknya. Karena dikhawatirkan, ia merasakan sakit sebab bertetangga dengan orang yang buruk.

Baca juga: Hukum Melantunkan Dzikir Saat Mengiringi Jenazah

Diperbolehkan ketika adanya dhorurat

Ketika dalam kondisi tertentu, mencampur jenazah Muslim dan Non-Muslim dalam satu TPU, hukumnya diperbolehkan, tetapi hanya ketika ada suatu dharurat. Hal ini seperti yang difatwakan oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili.

مَا حُكْمُ دَفْنُ المُسْلِمِ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الًمُسْلِمِيْنَ، حَيْثُ لَا يُسْمَحُ لِلدَّفْنِ خَارِجِ الْمَقَابِرِ الْمُعْدَةِ لِذَلِكَ وَلَا تُوْجَدُ مَقَابَرِ خَاصَةً بِالْمُسْلِمِيْنَ فِي مَعْظَمِ الْوِلَايَاتِ الْأَمَرِيْكِيَّةِ وَالْأَقْطَارِ الْأَوْرَبِيَّةِ؟

“Apa hukum mengubur seorang Muslim di pemakaman non-Muslim karena tidak diperbolehkan mengubur di luar pemakaman yang disiapkan dan tidak ditemukan pemakaman Muslim di sebagian besar negara bagian Amerika dan negara-negara Eropa?”

Beliau menjawab:

إِنَّ دَفْنَ الْمُسْلِمِ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي بِلَادِ غَيْرِ إِسْلَامِيَّةِ جَائِزٌ لِلضَّرُوْرَةِ.

“Mengubur seorang Muslim di sebagian wilayah pemakaman non-Muslim diperbolehkan ketika adanya dharurat.” [3]

Pada masa sekarang dengan merebaknya kasus orang meninggal dunia, banyak pemakaman khusus Muslim yang telah penuh, sehingga mau tidak mau untuk menguburnya di pemakaman Non-Muslim yang masih longgar. Hukum mengubur di tempat tersebut diperbolehkan ketika memang sudah tidak ada tempat lagi untuk mengebumikan orang Muslim di TPU khusus orang Muslim.[]

Tonton juga: Sisi Positif di Masa Pandemi

Mencampur Pemakaman Muslim dan Non-Muslim

[1] Imam An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah al-Muhaddzab, hlm. 286, vol. V (CD: Maktabah Syamilah)
[2] Imam Jalaluddin as-Suyuthi, Syarah as-Shudur, hlm. 106 (CD: Maktabah Syamilah)
[3] Wahbah az-Zuhaily, Al-Fikih al-Islamiy wa Adillatuhu, hlm. 5109, vol. 7 (CD: Maktabah Syamilah)

Analogi Jumatan Virtual dengan Akad Nikah Online

Sebagian kalangan merumuskan sah pelaksanaan Jumatan virtual dengan pola analogi terhadap kasus akad nikah yang dilakukan secara online. Menurutnya, akad nikah virtual dengan praktek wali dan suami berada di daerah yang berbeda hukumnya adalah sah. Mereka berargumen potensi gharar (spekulasi) sudah tidak wujud di era sekarang, dan ketersambungan ijab kabul secara substantif (maknawiyyan) sudah terpenuhi.

Nah, sebelum masuk ruang diskusi penyamaan hukum Jumatan virtual dengan akad nikah virtual dengan segala dinamika argumentasinya, harus clear dulu hukum pelaksanaan akad nikah secara online, benarkah hukumnya sah?

Nikah online itu problem fiqhnya bukan dari ketersambungan ijab dan kabul atau ketiadaan spekulasi di era android, tetapi karena beberapa hal:

1. Tidak terpenuhinya syarat kehadiran wali, dua saksi dan mempelai pria dalam satu majlis.

Fiqh dasar sekalipun sudah bisa menjawab ketentuan ini, tidak perlu lompat terlalu jauh ke ushul Fiqh. Misalnya seperti ta’bir yg ada dalam Kifayatul Akhyar berikut ini:

[تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٣٥٨]
(فرع) يشْتَرط فِي صِحَة عقد النِّكَاح حُضُور أَرْبَعَة ولي وَزوج وشاهدي عدل وَيجوز أَن يُوكل الْوَلِيّ وَالزَّوْج فَلَو وكل الْوَلِيّ وَالزَّوْج أَو أَحدهمَا أَو حضر الْوَلِيّ ووكيله وَعقد الْوَكِيل لم يَصح النِّكَاح لِأَن الْوَكِيل نَائِب الْوَلِيّ وَالله أعلم قَالَ.

2. Shighat Harus Sharih

Nikah disyaratkan menggunakan shighat sharihah, sementara shighat dengan perantara sambungan internet, telfon dan sejenisnya tergolong kinayah. Seperti keterangan dalam ibarat-ibarat berikut ini:

[الماوردي، الحاوي الكبير، ١٥٢/٩]
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ النِّكَاحُ لَا ينعقد إلا بصريح اللفظ دون كنايته، وَصَرِيحُهُ لَفْظَانِ: زَوَّجْتُكَ، وَأَنْكَحْتُكَ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إلا بهما سواء ذُكِرَ فِيهِ مَهْرًا أَوْ لَمْ يُذْكَرْ.

[حواشي الشرواني على تحفة المحتاج، ٢٢٢/٤]
(قَوْلُهُ: وَالْكِتَابَةُ إلَخْ) وَمِثْلُهَا خَبَرُ السِّلْكِ الْمُحْدَثِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ فَالْعَقْدُ بِهِ كِنَايَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ.الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام العلامة الحبيب زين بن إبراهم بن سميط جمع وتقديم : علي بن حسن باهارون ص 246التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإِجارة، فيصح ذلك بواسطة التلفون. أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح، والتلفون كناية

3. Akad nikah didasarkan kepada kehati-hatian

Akad nikah didasarkan kepada kehati-hatian, sebab urusannya berkaitan dengan menghalalkan kemaluan (hubungan intim), sehingga kehormatan kemaluan tidak ternodai. Karena itu disebutkan dalam sebuah kaidah:

يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها.

Kesimpulan

Walhasil, Kasus akad nikah online yang dijadikan mulhaq bih / maqis alaih tentang keabsahan Jumatan virtual, tidak memenuhi standart ilhaq/ qiyas. Dalam ushul fiqh, syaratnya maqis alaih, hukumnya harus tsubut (jelas rumusan hukumnya) baik melalui nash, ijma atau kesepakatan dua ulama yang berbeda pandangan.

Lebih problematis lagi jika dikaitkan dengan metode ilhaqul masail binazhairiha. Apanya yang mau diilhaqkan / diqiyaskan bila hukumnya maqis alaih / mulhaq bih saja belum clear, sudah melompat ke teori Ushul Fiqh. Menurut saya lompatan-lompatan seperti ini adalah problem besar ketika penguasaan Ushul Fiqh tidak didasari pengetahuan Furu’ Fiqhiyyah (cabang permasalahan fikih) yang matang dan kokoh.

Solusi

Tidak perlu memaksakan jumatan virtual sepanjang tidak ditemukan argumen yang jelas dari Mazhab Empat. Protokol kesehatan yang tidak memadai di masjid, masih ada solusinya. Misalnya jumatan di rumah, mushola atau tempat lain dengan minimal 3 orang, 4 orang atau 12 orang, mengikuti pendapat Imam Sya’roni yang memperbolehkan berbilangannya jumatan sepanjang tidak menimbulkan fitnah. Kalau memang khawatir tertular, bisa berpedoman kepada khauf yang menjadi udzur jumatan.

Salam hangat untuk semuanya, mohon koreksinya bila saya salah.

Penulis: Muhammad Mubasysyarum Bih (Dosen Ma’had Aly Lirboyo Kediri)

Baca juga:
SEJUTA MANFAAT BELAJAR KAIDAH FIKIH

Simak juga:
Dawuh Masyayikh

Hukum Membatalkan Pertunangan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bagaimana hukum membatalkan pertunangan karena sebuah alasan tertentu? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

(Laila, Sukoharjo)

___________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Salah satu kesunahan sebelum melangsungkan pernikahan adalah prosesi khitbah (lamaran). Namun dalam perjalanannya, tidak semua apa yang diharapkan berjalan mulus sesuai harapan. Namun dikarenakan berbagai penyebab, tak jarang dari kedua belah pihak terjadi sebuah permasalahan. Sehingga tak jarang permasalahan tersebut menyeret pada tindakan pembatalan ikatan pertunangan.

Dalam masalah ini, perlu dipahami bahwa sebenarnya sebuah pertunangan bukanlah sesuatu yang mengikat karena belum adanya akad nikah. Dengan artian ada legalitas untuk menarik kembali persetujuan atas pertunangan. Imam al-Buhuti pun menjelaskan dalam kitab Kasyaf al-Qana’ demikian:

( وَلاَ يُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ ) الْمُجْبِرِ الرُّجُوْعُ عَنِ اْلإِجَابَةِ لِغَرَضٍ ( وَلاَ ) يُكْرَهُ ( لِلْمَرْأَةِ ) غَيْرَ الْمُجْبَرَةِ ( الرُّجُوْعُ عَنْ اْلإِجَابَةِ لِغَرَضٍ) صَحِيْحٍ ِلأَنَّهُ عَقْدُ عُمْرٍ يَدُوْمُ الضَّرَرُ فِيْهِ فَكَانَ لَهَا اْلاحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا وَالنَّظَرُ فِيْ حَظِّهَا وَالْوَلِيُّ قَائِمٌ مَقَامَهَا فِيْ ذَلِكَ (وَبِلاَ غَرَضٍ ) صَحِيْحٍ ( يُكْرَهُ ) الرُّجُوْعُ مِنْهُ وَمِنْهَا لِمَا فِيْهِ مِنْ إخْلاَفِ الْوَعْدِ وَالرُّجُوْعِ عَنِ الْقَوْلِ وَلَمْ يَحْرُمْ ِلأَنَّ الْحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْ

“Tidak dimakruhkan bagi pihak wali yang memiliki kuasa atas perempuan untuk menarik kembali lamaran yang sudah disetujui sebab sebuah tujuan. Tidak pula dimakruhkan bagi perempuan yang independen. Keduanya itu jika dengan tujuan yang dibenarkan. Sebab pernikahan merupakan ikatan berkelanjutan yang dampaknya akan dirasakan selamanya. Maka seorang perempuan atau wali bisa lebih berhati-hati dalam mempertimbangkannya. Dan bila tanpa adanya tujuan yang dibenarkan, maka dimakruhkan menarik kembali dari lamaran yang sudah disetujui. Sebab hal ini termasuk bentuk pengingkaran terhadap janji ataupun menarik kembali kata-kata yang telah terucap. Namun tidak sampai mencapai taraf haram, sebab hak yang ada dalam lamaran yang telah disetujui itu bukanlah hak yang mengikat.” (Kasyaf al-Qana’, V/20)

Untuk itu, hukum membatalkan pertunangan diperinci, jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan maka makruh karena termasuk mengingkari kesepakatan. Dan jika ada alasan yang dapat dibenarkan maka tidak makruh. Dalam hal ini tidak ada hukum haram sebab pertunangan bukanlah hal yang mengikat. []waAllahu a’lam.

Baca juga:
HUKUM MENGGELAR AKAD NIKAH DI MASJID

Subscribe juga:
Channel Pondok Pesantren Lirboyo

Hukum Amplop Kondangan, Termasuk Hutang atau Hadiah?

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam perayaan semisal walimah, hal yang sering ditemukan adalah pihak tamu undangan yang memberikan amplop berisi uang kepada tuan rumah. Yang menjadi kejanggalan, apakah hal tersebut termasuk hutang atau murni hadiah? Mohon penjelasannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Di era kenormalan baru ini berbagai perayaan dan kondangan semisal walimah pernikahan atau sesamanya, sudah mulai banyak digelar. Dan hal yang tidak pernah terlepas dari acara semacam itu ialah amplop berisi uang dari para undangan untuk pihak tuan rumah.

Mengenai status pemberian tersebut, Sayyid Abi Bakr Syato ad-Dimyati menjelaskan dalam kitab I’anah at-Thalibin demikian:

وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِيْ زَمَانِنَا مِنْ دَفْعِ النُّقُوْطِ فِي الْأَفْرَاحِ لِصَاحِبِ الْفَرْحِ فِيْ يَدِهِ أَوْ يَدِ مَأْذُوْنِهِ هَلْ يَكُوْنُ هِبَّةً أَوْ قَرْضًا؟ أَطْلَقَ الثَّانِيَ جمْعٌ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ… وَجَمَّعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُعْتَدِ الرُّجُوُعُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِيْ عَلَى مَا إِذَا اِعْتِيْدَ وَحَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافٌ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ

“Kebiasaan yang berlaku di zaman kita, yaitu memberikan semacam kado hadiah perkawinan dalam sebuah kondangan, baik secara langsung kepada orangnya atau kepada wakilnya, apakah semacam itu termasuk ketegori pemberian cuma-cuma atau dikategorikan sebagai hutang?Maka mayoritas ulama memilih mengkategorikannya sebagai hutang. Namun ulama lain lebih memilih untuk mengkategorikannya sebagai pemberian cuma-cuma…. Dari perbedaan pendapat ini para ulama mencari titik temu dan menggabungkan dua pendapat tersebut dengan kesimpulan bahwa status pemberian itu dihukumi pemberian cuma-cuma apabila kebiasaan di daerah itu tidak menuntut untuk dikembalikan. Konteks ini akan bermacam-macam sesuai dengan keadaan pemberi, jumlah pemberian, dan daerah yang sangat beragam. Adapun pemberian yang distatuskan sebagai hutang apabila memang di daerah tersebut ada kebiasaan untuk mengembalikan. Apabila terjadi praktek pemberian yang berbeda dengan kebiasaan, maka dikembalikan pada motif pihak yang memberikan” (I’anah at-Thalibin, III/48).

Kesimpulan

Kesimpulannya, amplop tersebut statusnya sesuai tujuan orang yang memberi. Namun jika tidak diketahui, maka diperinci:
Pertama berstatus Hibah (pemberian cuma-cuma) apabila kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut tidak ada tuntutan untuk mengembalikan. Kedua berstatus Qordlu (hutang) apabila kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut menuntut adanya pengembalian. []waAllahu a’lam

Baca juga:
BENARKAH HORMAT BENDERA MERAH PUTIH SYIRIK?
-PROBLEMATIKA HADIAH DALAM TRADISI WALIMAH

Follow juga:
– instagram: @pondoklirboyo

Bolehkah Orang yang Berkurban Memakan Daging Kurbannya Sendiri?

Salah satu permasalahan kurban yang acap kali muncul di masyarakat ialah terkait kebolehan orang yang berkurban untuk mendapatkan jatah dan menkonsumsi daging kurbannya.

Dalam masalah ini perlu diperinci antara kurban sunah dan kurban wajib. Apabila kurban sunah, maka daging boleh untuk dikonsumsi oleh orang yang berkurban dengan syarat masih ada yang disedekahkan. Syekh Zainuddin al-Malibari menjelaskan dalam kitab Fath al-Mu’in:

وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ وَلَوْ عَلَى فَقِيْرٍ وَاحِدٍ بِشَيْءٍ نَيِّئًا وَلَوْ يَسِيْرًا مِنَ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا وَالْأَفْضَلُ التَّصَدُّقُ بِكُلِّهِ إِلَّا لقْمًا يَتَبَرَّكُ بِأَكْلِهَا وَأَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْكَبْدِ وَأَنْ لَا يَأكُلَ فَوْقَ ثَلَاثٍ

“Dan wajib menyedekahkan kurban sunah, meskipun hanya kepada satu orang fakir dengan daging mentah yang sedikit. Dan yang lebih utama ialah menyedekahkan semuanya kecuali satu suapan dengan niat mengharap keberkahan dengan mengkonsumsi daging tersebut. Dan hendaknya yang diambil adalah bagian hati hewan dan kadarnya tidak lebih dari tiga suapan.” (Hamisy Fath al-Mu’in, II/379)

Imam Ibn Hajar al-Haitami menjelaskan mengenai satu pendapat, bahwa bagi orang yang berkurban sunah boleh untuk mengkonsumsi seluruh daging hewan kurbannya tanpa ada yang disedekahkan. Pendapat ini mengalasi bahwa tujuan utama berkurban hanyalah mengalirkan darah (iraqatud dam) untuk mendekatkan diri kepada Allah. (Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, IV/252)

Adapun kurban wajib yang berawal dari nadzar, maka bagi orang yang berkurban haram mendapatkan jatah atau mengkonsumsinya menurut pendapat yang kuat. Sebagaimana penuturan Imam Ibn Qashim al-Ghazi dalam kitab Fath al-Qarib:

وَلَا يَأكُلَ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنَ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُوْرَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيْعِ لَحْمِهَا

“Dan orang yang berkurban tidak boleh mengkonsumsi sedikitpun dari hewan kurban yang dinadzari (wajib). Bahkan wajib baginya untuk mensedekahkan seluruh dagingnya.” (Fath al-Qarib, hlm. 314)

Namun menurut sebagian pendapat yang diusung Imam al-Haramain dan Imam al-Qaffal, seseorang yang kurban wajib (dinadzari) boleh untuk mengkonsumsi daging hasil kurbannya. Sebagaimana kutipan Imam an-Nawawi dalam kitab Raudhah ath-Thalibin berikut:

وَأَمَّا الْمُلْتَزِمُ بِالنَّذْرِ مِنَ الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا… وَالْجَوَازُ اخْتِيَارُ الْقَفَّالِ، وَالْإِمَامِ

“Adapun orang yang menyanggupi untuk nadzar dalam kurban…. Dan pendapat yang memperbolehkan (memakan) adalah al-Qaffal dan Al-Imam al-Haramain.” (Raudhah ath-Thalibin, II/488) []waAllahu a’lam