HomeSantri MenulisSiyasat Politik Ulama Plat Merah

Siyasat Politik Ulama Plat Merah

0 3 likes 298 views share

Dalam rekam sejarah, sistem kenegaraan paling ideal adalah masa kepemimpinan Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW. membuat Piagam Madinah— yang oleh Prof. Jimly Ash-Shiddiqy—sebagai konstitusi tertulis pegama dimuka bumi yang
menjamin keberlangsungan pluralitas bangsa.

Dengan Piagam Madinah, Rasulullah saw. menjamin keberlangsungan tata kelola kehidupan yang pluralis, bahkan soal kebebasan keyakinan beragama sekalipun. Kesuksesan yang telah dibangun Rasulullah saw. tidak terlepas dari dualisme kepemimpinan yang beliau pikul, yakni pemimpin umat dan kepala pemerintahan. Model dualisme seperti ini terus berlanjut hingga masa Khulafaur Rasyidin.

Namun setelah masa itu, dua kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin mulai pudar. Sebagian besar kepala pemerintahan memiliki bekal keilmuan syariat yang kurang memadai. Begitu pula para ulama yang kurang memiliki kecakapan dibidang pemerintahan atau tidak memiliki posisi strategis di dalamnya.

Realita demikian diakui oleh para pemegang kekuasaan. Mereka sadar, bahwa keberadaan ulama menjadi sangat penting sebagai kekuatan penyeimbang untuk memastikan proses check and balances berjalan dengan baik. Keberadaan ulama dalam upaya pertimbangan serta pengawalan sebuah kebijakan memiliki peranan penting agar kebijakan tersebut memiliki payung hukum syariat.

Arti penting keberadaan ulama—dalam sudut pandang politik—ketika memang memiliki arah pandang dan tujuan yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga ketika keberadaan ulama berada dijalur oposisi atau bahkan anti pemerintah, maka akan sebaliknya, pemerintah justru menjadikan ulama sebagai ancaman atas imperium kekuasaannya.

Dalam sejarah peradaban Islam, manuver pemerintah yang demikian telah menjadi realita politik. Salah satunya adalah Imam Malik yang dihukum oleh Gubernur Kota Madinah pada tahun 147 H/ 764 M karena telah mengeluarkan fata bahwa hukum talak yang coba dilaksanakan oleh kerajaan Abbasid sebagai tidak sah. Kerajaan Abbasid ketika itu telah membuat fatwa sendiri bahwa semua penduduk perlu taat kepada pemimpin dan barang siapa yang enggan akan terjatuh talak atas isterinya.

Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal pernah hidup didalam penjara karena kekerasannya menentang mazhab Mu’tazilah yang diterima oleh pemerintah Abbasid ketika itu. Pihak pemerintah memaksa Imam Ahmad mengesahkan mazhab baru tersebut. Imam Ahmad enggan dan ini menyebabkan beliau dirotan didalam penjara sehingga tidak sadarkan diri.

Menyimak apa yang terjadi atas diri para imam mazhab tentu penjara dan ‘serangan’ dari pihak pemerintah terhadap ulama bukanlah sesuatu yang baru. Penjara bahkan kematian sebagai konsekuensi mempertahankan atas apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran tentu akan lebih terhormat daripada menjadi ulama ‘plat merah’ yang selalu melegitimasi seluruh kebijakan negara tanpa reserve.

Reaktualisasi Fikih Siyasah

Belajar dari corak sejarah peradaban islam yang dinamis, ulama lokal memiliki cara pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara. Kebhinnekaan bangsa yang ada menuntut formulasi khusus dalam misi Himayatul Islam bi Himayatid Daulah (menjaga agama dengan jalan menjaga negara).

Salah satunya adalah dengan aktualisasi fikih siyasah yang berupa sinergi dengan pemerintah. Sinergi dengan pemerintah (Umara) dilakukan dengan menguatkan simbiosis antara agama dan negara. Sebagaimana ungkapan oleh Al-Ghazali—sang argumentator islam, filusuf kenamaan dalam kitabnya yang berjudul Ihya’ ‘Ulum ad-Din:

Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang”.[1]

Sekilas, analogi yang dilontarkan Imam Al-Ghazali tersebut mengarah kepada pemahaman bahwa antara agama dan negara merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan artian, keduanya saling membutuhkan untuk saling memperkokoh antara satu dengan yang lainnya. Dan ternyata hal tersebut dirumuskan demi terciptanya kemaslahatan global dalam porsi dan koridor masing-masing, baik yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan maupun kehidupan kenegaraan.

Rumusan tersebut bukan bertujuan untuk menumbuhkan asumsi terhadap bentuk hegemoni agama atas negara. Namun cenderung dititikberatkan kepada aspek munculnya norma keagamaan ke dalam ruang publik dan tatanan kenegaraan hanya sebagai nilai moral publik atau etika sosial semata.

Karena bagaimanapun, negara merupayan sebuah kebutuhan yang sangat penting sebegai media yang melindungi pengimplementasian ajaran agama secara riil dalam kehidupan. Maka, sifat bernegara harus didasari sifat beragama.

Dengan gambaran bahwa sikap moderat dan inklusif keagamaan ini juga harus tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari pemahaman semacam inilah para Ulama Nusantara berusaha meyakinkan dan merangkul pihak pemerintah sebagai pemegang kendali atas kehidupan kenegaraan. Karena sejarah mencatat, tidak sepenuhnya benar jika rentetan berbagai macam konflik kemanusian yang ada di negara ini hanya terbatas terhadap isu kekuasaan.

Faktor ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan berbagai penindasan wewenang yang terajut dalam ketidakadilan juga merupakan kenyataan muara konflik yang sulit dipungkiri.

Hal tersebut ditujukan demi terciptanya pemikiran nan dinamis dan gerakan yang strategis untuk membangun masyarakat yang maju dan bermoral sebagai pilar kekuatan bangsa. Dan semuanya tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dan saling mendukung antara ulama dan umara.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­______________________

[1] (Al-Ghazali, lhya’ ‘Ulum ad-Din, vol. 1 hal. 17, cet. Al-Haromain)

Oleh : Ahmad Mahbubi Samana.

Asal : Pasuruan

Kamar : G 16

Kelas : Ma’had Aly Semester 1-2

Sebagai Juara Kedua Lomba Menulis Santri yang diadakan Lirboyo.net dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2018 kategori santri putra