Tag Archives: fiqih

Bahtsul Masail Konferwil NU Jatim

LirboyoNet, Kediri- (28/07/18) Agenda yang tak kalah penting dalam rangkaian Konferwil PWNU Jatim kali ini adalah bahsul masail. Acara yang digelar menempati dua lokasi. Bertempat di Gedung LBM adalah komisi Waqiiah yang membahas berbagai permasalahan aktual. Diantara soal yang dibahas adalah terkait tayangan di salah satu stasiun televisi swasta. Meski dilaksanakan hingga dini hari, para peserta dari perwakilan PCNU se-Jatim itu tetap bersemangat  dalam mengeluarkan berbagai argumen-argumen dan analisanya.

Sedangkan komisi maudhu’iyyah yang bertempat di Aula Madrasah Baru, dini hari tadi membahas seputar kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tensi perdebatan begitu tinggi mana kala pembahasan sampai pada seberapa jauh batasan-batasan toleransi yang tidak melanggar syariat. Namun, tentu saja berbagai silang pendapat antar peserta pada akhirnya terjawab dengan uraian para perumus dan musahih yang memang sudah membidanginya.

Kedua acara yang dimulai sesaat setelah selesai pembukaan Konferwil di Aula Muktamar itu berlangsung hingga menjelang subuh. Nampak hadir sebagai mushahih  dalam komisi Waqiiyyah KH. Yasin Asmuni, KH. Mahrus Maryani, KH. Ali Maghfur Syadzili dan KH. Murtadlo Ghoni. Sementara dalam komisi Waqiiyyah ditashih oleh KH. Romadlon Khotib, KH. Muhin Aman Ali dan KH. Azizi Hasbulloh.

Tidak hanya itu, “Masalah-masalah yang sudah dirumuskan ini nantinya akan ditashih oleh jajaran Syuriah PWNU Jatim agar nantinya dapat menjembatani dan memberikan panduan kepada umat terkait hal-hal yang dibahas dalam bahsu tersebut.” Tutur Ustadz Ahmad Muntaha AM. selaku moderator acara.

Pembahasan komisi waqiiyyah pagi tadi dilanjutkan dengan pembahasan masalah kontroversi hukum wanita karir yang mengalamai masa ‘iddah, pasca ditinggal suaminya. Juga masalah terkait polemik fasilitas umum di pesantren dan tempat ibadah. Sementara komisi maudhu’iyyah pagi tadi mengkritisi pembahasan masalah terkait zakat profesi.

Untuk hasil selengkapnya, silahkan diunduh disini (komisi waqi’iyyah). [IW]

Fasilitas WiFi Bersama di Balai Desa

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya memiliki beberapa permasalahan terkait keberadaan akses internet (WiFi) yang berada di balai desa. Di desa saya terdapat sebuah akses internet yang disediakan oleh kepala desa yang baru menjabat. Dan ia bertujuan ingin mengenalkan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kepada seluruh masyarakat demi kemaslahatan bersama. Di balik semua itu, muncullah kenakalan anak-anak muda yang sering kali mengakses jaringan bersama tanpa seizin pak Kades. Mereka membobol privasi yang telah disimpan dan menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang dibilang tidak bermaslahat, bahkan merugikan masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perspektif fiqih mengenai status internet di atas? apakah tindakan pak Kades dapat dibenarkan meninjau maraknya kerugian dan pandangan jelek oleh para warga? terima kasih atas jawabannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

________________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Pertanyaan yang diajukan tersebut merupakan sebuah problematika yang sangat marak untuk saat ini. Yang mana sesuai perkembangan zaman, sebagian besar balai atau pun kantor desa memiliki akses internet (WiFi).

Realita di lapangan pun begitu beragam, di sebagian tempat ada yang membatasi hanya diperuntukkan kepada perangkat desa serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Untuk yang semacam ini, biasanya pihak Pemerintah Desa memasang password terhadap akses Wireless Fidelity (WiFi) tersebut demi menghindari penyalahgunaan di luar kepentingan pihak-pihak terkait. Namun di sebagian tempat yang lain ada yang tidak memberikan batasan terhadap akses internet ini. Sehingga setiap saat siapapun dapat dengan mudah mengakses jaringan WiFi yang ada di balai desa tersebut.

Sesuai dengan konteks pertanyaan, status internet di atas dikategorikan sebagai sarana untuk membantu kinerja aparat desa, serta sebagai sarana untuk mengenalkan kemajuan teknologi kepada masyarakat yang memiliki nilai mashlahat. [1] Karena segala bentuk kebijakan dan wewenang pemerintah, harus didasarkan pada kemaslahatan bersama. Sesuai kaidah fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Alokasi (kebijakan) pemimpin (pemerintah) haruslah digantungkan atas dasar kemaslahatan”.[2]

Mengenai  penyediaan akses internet untuk yang ditujukan untuk membantu kinerja dan pelayanan aparatur desa, hukumnya diperbolehkan. Karena dalam hal ini, kemaslahatan yang dihasilkan dari adanya akses internet tersebut sudah sangat jelas, baik kemaslahatan untuk desa maupun masyarakat umum.[3]

Adapun status internet sebagai sarana untuk memperkenalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat tidak dapat dibenarkan kecuali lebih dominan kemaslahatannya.[4] Karena bagaimanapun, pembebasan mengakses bagi masyarakat desa secara umum terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja akan rawan disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif dan merugikan. Maka dari itu, untuk permasalahan yang ini perlu adanya pengawasan lebih ketat dari seluruh pihak.[5] [] waAllahu a’lam

Referensi:

[1] Mughni al-Muhtaj, IV/221.

[2] Al-Asybah wa an-Nadhoir Lii as-Suyuti, hlm 121.

[3] Fatawa as-Subki, I/185, Maktabah Syamilah.

[4] Qowaid al-Ahkam Fii Masalih al-Anam, I/156.

[5] Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 252, al-Haromain.

Hukum Salat Untuk Anestesi (Pembiusan) Total

Musibah tidak pernah mengenal ruang dan waktu, musibah tidak mentolerir untuk menimpa siapapun. Sehingga, musibah dapat menimpa siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Tentu saja sebagai manusia normal, setiap orang tidak ada yang berharap ingin terkena sebuah musibah. Namun apa daya ketika Allah Swt berbicara lain, yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan manusia.

Realita mengatakan, sebagian dari musibah yang dirasa sangat membebani adalah mengidap penyakit berat, seperti kanker, serangan jantung, gagal ginjal dan semacamnya. Dalam penanganannya, tak jarang untuk penyakit-penyakit berat tersebut memerlukan proses pembedahan dan operasi. Dilihat dari skala tindakannya, operasi pembedahan dapat dibagi menjadi dua, yakni operasi bedah kecil (minor) dan operasi bedah besar (mayor). Sebelum operasi pembedahan kecil, seperti penjahitan pada luka atau khitan, sering kali dilakukan tindakan pembiusan (anestesi) lokal. Dalam proses anestesi ini, pasian dibiarkan tetap dalam keadaan sadar, hanya saja pada bagian tertentu dari tubuh yang dibutuhkan akan dihilangkan rasa sakitnya dengan cara memblokade saraf-saraf tepi yang ada di area injeksi (pati rasa). Sementara dalam operasi pembedahan besar, misalkan dalam proses amputasi atau operasi caesar, kerap dilakukan pembiusan yang melumpuhkan sebagian anggota tubuh (anestesi regional). Bahkan dalam operasi besar yang berkaitan dengan anggota dalam, sering dilakukan pembiusan total yang menyebabkan kesadaran pasien menjadi hilang. Dalam pembiusan total ini, sesuai dengan masa kerja obat, dalam hitungan waktu tertentu pasiean akan kembali sadar.

Meninjau dari beberapa skala tindakan pembedahan operasi ini, sering kali membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pertanyaanpun mengemuka di tengah-tengah masyarakat terkait pasien tersebut yang sebagian besar meninggalkan ibadah-ibadah yang menjadi kewajibannya, semisal salat.

Menjawab problematika tersebut, para ulama acap kali mengkategorikan persoalan ini dalam pembahasan syarat wajib salat, yakni mukallaf yang mencakup usia baligh dan berakal. Karena realita mengatakan bahwa pembiusan total akan menghilangkan kesadaran (akal) pasien, maka pasien yang dibius secara total dihukumi tidak mukallaf. Dalam kitabnya, al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab, Imam an-Nawawi mengemukakan pendapat terkait kasus hilangnya akal dan kesadaran yang disebabkan oleh obat bius:

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْجُنُونَ وَالْإِغْمَاءَ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِمَّا يُزِيلُ الْعَقْلَ بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَلَا إعَادَةَ سَوَاءٌ كَثُرَ زَمَنُ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَنَحْوِهِمَا أَمْ قَلَّ الى أن قال-يَجُوزُ شُرْبُ الدَّوَاءِ الْمُزِيلِ لِلْعَقْلِ لِلْحَاجَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ شُرْبِ دَوَاءٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَإِذَا زَالَ عَقْلُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ لِأَنَّهُ زَالَ بِسَبَبٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ

 

Kami telah menyebutkan bahwasanya orang gila dan penderita epilepsi dan perkara-perkara yang serupa dengan kedua perkara tersebut yang berupa hal-hal yang menghilangkan akal (kesadaran) yang dilegalkan syariat, akan menggugurkan kewajiban salatnya dan tidak diharuskan mengganti salatnya….. Dan diperbolehkan menggunakan obat yang menghilangkan akal (kesadaran) untuk kebutuhan tertentu. Jika akal (kesadaran) hilang sebab obat tersebut, maka ia tidak harus mengganti shalatnya setelah siuman, karena akal (kesadaran) yang hilang itu bukan disebabkan oleh sesuatu atau tindakan yang diharamkan.”[1]

Dalam konteks penerapan hukum dan pemilahannya, penjelasan Imam an-Nawawi tersebut sangatlah umum. Sehingga dari penjelasan itu memunculkan perbedaan dua pendapat di antara para ulama terkait pengkategorian orang yang dibius tersebut:

Pertama, menurut imam al-Mutawali dan ulama lain, orang yang dibius tersebut dihukumi seperti halnya orang yang gila. Dengan artian bahwa saat dia meninggalkan salat tidak berdosa namun masih memiliki kewajiban Qadla’ (mengganti salat).

Kedua, menurut sebagian ulama bahwa orang yang dibius tersebut dihukumi seperti halnya orang yang terjangkit epilepsi. Dengan artian bahwa saat dia meninggalkan salat tidak berdosa dan tidak memiliki kewajiban Qadla’ (mengganti salat).[2]

Dari dua kubu yang berbeda pendapat tersebut, secara bijak syekh as-Syarwani memberi sebuah kesimpulan bahwa pengaruh obat bius dipilah menjadi dua bagian, apabila lebih mendekati tanda-tandanya orang gila maka dikategorkan hukum seperti halnya orang gila. Begitu pula sebaliknya, apabila lebih mendekati tanda-tanda yang dimiliki seseorang yang terjangkit epilepsi maka dikategorkan hukum seperti halnya orang epilepsi.[3] Pemilahan kategori tersebut akan berpengaruh terhadap hukum-hukum selanjutnya, yakni apakah ia diharuskan mengganti (Qadla’) salatnya ataukah tidak.

Namun apabila diteliti dan dikaji lebih mendalam lagi, pasien yang dibius lebih mendekati terhadap perumpamaan sebagai penderita epilepsi, baik ditinjau dari segi ketidaksadaran serta kondisi fisik tubuhnya yang melemas. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pasien yang dibius untuk keperluan kedokteran tidak berdosa apabila meninggalkan salat dan tidak memiliki kewajiban mengganti (Qadla’) salatnya. Dengan catatan, proses pembiusan menghabisklan seluruh waktu salatnya.[4] []waAllahu a’lam.

(Oleh Nasikhun Amin, santri asal Pasuruan, kelas 1 Aliyah MHM)

 

_________________________

Referensi:

[1] al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab, III/7, Maktabah Syamilah

[2] Hawasyi as-Syarwani, IV/415.

[3] Ibid.

[4] Raudlah at-Thalibin, I/190.

Proyek Syariat yang Maslahat

Menurut syekh Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya, ‘Ilmu Ushul Al-Fiqhi, kehadiran syariat sebagai norma kehidupan tidak terlepas dari tujuan yang telah digariskan oleh Allah Swt. Dalam konteks ini, Allah Swt memproyeksikan syariat sedemikian rupa demi terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan. Frasa semacam ini sejak dulu telah didengungkan oleh para ulama, salah satunya dalam kitab Qowaid Al-Ahkam fii Mashalilh Al-Anam, karya Syekh Izzuddin bin Abdis Salam:

التَّكَالِيفُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ

Semua tuntutan itu dikembalikan kepada kemaslahatan para hamba dalam urusan dunia dan akhirat,” (lihat: Qowaid Al-Ahkam fii Mashalilh Al-Anam, II/73, cetakan Dar Al-Kutub Al’Ilmiyah).

Proyek tujuan syariat atau yang sering disebut dengan istilah Maqashid As-Syari’ah tersebut mencakup lima aspek besar kehidupan, yakni agama, jiwa, intelektual, harga diri, dan harta.

Pertama, adalah perlindungan agama (Hifdhu Ad-Din).

Agama merupakan sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia yang lain.

Dalam ranah aplikasi keagamaan, Islam telah menggariskan tauhid dalam hal akidah, fiqih dalam hal syariat, dan akhlaq dalam hal tasawwuf. Selain itu, Islam juga mewajibkan dakwah dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam hal menjaga dan mengembangkan agama.

Adapun dalam aspek penerapannya, perlindungan terhadap agama diwujudkan dari dua sisi, yakni penjagaan dari segi kelestarian dan penjagaan dari sisi ancaman yang dapat merusaknya. Sebagai upaya untuk mengimbangi, Islam juga mensyariatkan perkara yang dapat menjaga eksistensi agama dari rongrongan musuh-musuhnya. Maka dari itu, muncullah hukum Jihad, hukuman bagi orang murtad dan orang-orang yang berbuat bid’ah dalam beragama, melarang Qadhi atau hakim yang semena-mena dalam memutuskan hukum, dan lain sebagainya.

Kedua, adalah perlindungan jiwa (Hifdhu An-Nafs).

Dalam menjaga jiwa dan keberlangsungan hidup manusia, Islam mensyariatkan hukum yang menjaga kemaslahatan yang berhubungan dengan eksistensi dan kelestarian umat manusia, seperti adanya hukum pernikahan. Selain itu, Islam juga mensyariatkan hal-hal yang menjamin kehidupan manusia dari penindasan, seperti hukuman Qishash, hukum pidana dan denda, kaharaman menjatuhkan diri dalam lembah kerusakan, serta kewajiban menolak segala macam bahaya yang berpotensi mengancam keselamatan (Daf’us Shoil).

Ketiga, adalah penjagaan intelektual (Hifdhu Al-’Aqli).

Sebagai manusia, akal pikiran merupakan anugerah terbesar yang tidak diberikan oleh Allah Swt kepada selain manusia. Maka dari itu, kehadiran syariat turut andil dalam menjaga aset terbesar yang dimiliki manusia secara khusus tersebut. Yakni dengan adanya hukum keharaman mengkomsumsi minuman keras dan setiap perkara memabukkan yang berakibat negatif untuk merusak dan menghilangkan akal, serta mensyariatkan hukuman yang tegas bagi para pelakunya.

Keempat, adalah penjagaan harga diri (Hifdhu Al-‘Irdhi).

Tuduhan zina (Haddul Qodf) dan hukuman bagi para pezina merupakan salah satu bukti riil yang ditunjukkan syariat untuk menjaga umat Islam dari tuduhan-tuduhan lemah yang tak berdasar yang mana hal tersebut dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan harga diri seseorang.

Kelima, adalah perlindungan harta (Hifdhu Al-Mal).

Harta merupakan perantara yang dapat membantu seseorang untuk menjalankan segala kewajiban dan memenuhi kebutuhannya. Dalam ranah ini, syariat begitu mengapresiasi dengan adanya pelegalan atas hukum muamalah sebagai sarana interaksi sosial dan ekonomi umat Islam.

Dalam kajian fiqih muamalah ini, Islam menjaga dan menanamkan prinsip kejujuran, saling tolong menolong, dan kemaslahatan dalam semua bentuk transaksi yang dilakukan. Maka dari itu, tak heran jika kemudian muncul hukum keharaman untuk berspekulasi dan memanipulasi dalam transaksi perdagangan, hukum perjudian, dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dari penjelasan bukti-bukti di atas, sudah sangat jelas bahwa Islam telah mensyariatkan formulasi hukum dalam semua aspek, baik dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Formulasi hukum tersebutlah yang menjadi proyek besar syariat dalam menciptakan, memenuhi, dan menjaga kebutuhan umat Islam secara khusus dan umat manusia pada umumnya. Sebagaimana salah satu ungkapan:

إِذَا وُجِدَتِ الشَّرِيْعَةُ وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ

Dimana ada syariat, disanalah terdapat kemaslahatan”.[]waAllahu a’lam

____

Disarikan dari kitab ‘Ilmu Ushul Al-Fiqhi hlm 200-202, karya Syekh Abdul Wahab Khalaf, cetakan Darul Qolam.

 

 

 

Lebih Jauh Tentang Salat Gerhana

Fenomena alam merupakan sebuah keniscayaan yang tidak pernah terlepas dalam siklus kehidupan. Menurut sebagian kalangan yang masih berpegang teguh dengan mitos atau dongeng orang-orang zaman dahulu, kejadian dan fenomena alam sering kali dikaitkan dengan hal-hal yang berbau gaib. Namun semenjak mendapatkan sentuhan syariat, paradigma yang mencuat di tengah-tengah masyarakat tersebut sedikit demi sedikit berubah menjadi pandangan positif yang lebih bernuansa islami. Dalam konteks ini, salah satu yang menjadi bukti nyata adalah fenomena gerhana.

Allah Swt telah berfirman dalam al-Qur’an:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak sembah.” (QS. Fusshilat: 37)

Bentuk representasi dari ayat tersebut adalah adanya syariat berupa kesunahan salat Khusufaian (dua gerhana) yang mencakup salat gerhana bulan (Khusuf) dan salat gerhana matahari (Kusuf). Apabila merujuk dalam khazanah fiqih ibadah, salat yang satu ini sedikit berbeda dengan yang lainnya. Dikatakan berbeda karena dalam segi praktek, ibadah salat gerhana ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda, yakni di setiap rokaatnya terdapat dua kali berdiri, dua kali ruku’ dan dua kali I’tidal.

Dalam penulusuran sejarah, ternyata salat gerhana ini merupakan salah satu ibadah yang hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad Saw. Salat gerhana matahari (Kusuf) pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Sementara untuk salat gerhana bulan (Khusuf) baru disyariatkan sekitar tiga tahun setelahnya, yakni bulan Jumadil Akhiroh di tahun kelima Hijriyah.[1]

Hukum Salat Gerhana

Mengenai tuntutan hukumnya (taklifi), salat gerhana termasuk kategori salat sunah yang mukkaadah (kokoh). Artinya, salat gerhana merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, baik secara Munfarid (sendirian) ataupun berjamaah. Namun, yang lebih utama adalah dilakukan secara berjamaah.

Waktu Salat Gerhana

Karena tergolong salat yang digantungkan dengan adanya sebab tertentu yang berupa waktu, maka salat gerhana memiliki kaitan yang sangat erat dengan waktu terjadinya gerhana itu sendiri. Salat gerhana bulan dan gerhana matahari dimulai sejak awal mula terjadinya gerhana. Kesunnahan ini akan berakhir apabila proses gerhana telah usai (injila’). Secara spesifik, salat gerhana matahari (Kusuf) akan berakhir dengan selesainya proses gerhana atau terbenamnya matahari. Begitu juga salat gerhana bulan (Khusuf) akan berakhir dengan selesainya proses gerhana atau terbitnya matahari.[2]

Tata Cara Salat Gerhana

Sebenarnya, salat gerhana dapat dilakukan sebagaimana salat sunah yang lain, yakni dua rokaat tanpa menggandakan berdiri, ruku’, dan i’tidal di setiap rokaatnya. Namun para ulama berpendapat, praktek yang demikian merupakan pelaksanaan paling minimalis dan kurang utama untuk dilakukan (khilaful afdhol).[3]

Adapun tata cara pelaksanaan salat gerhana yang lebih utama adalah sebagai berikut:

1.Niat sholat gerhana;

أُصَلِّيْ سُنَّةً لِخُسُوْفِ الْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ إِمَامًا/ مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالَى

“saya niat (melaksanakan) salat sunah gerhana bulan 2 rokaat karena Allah ta’ala”.

أُصَلِّيْ سُنَّةً لِكُسُوْفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ إِمَامًا/ مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالىَ

“saya niat (melaksanakan) salat sunah gerhana matahari 2 rokaat karena Allah ta’ala”.

2.Takbiratul ihram;

3.Membaca do’a iftitah dan ta’awudz, kemudian membaca surat al-Fatihah dan membaca surat;

4.Ruku’;

5.Bangkit dari ruku’ (i’tidal);

6.Setelah i’tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat al-Fatihah (berdiri kedua);

7.Ruku’ kembali (ruku’ kedua);

8.Bangkit dari ruku’ (i’tidal);

9.Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku’, lalu duduk di antara dua sujud kemudian sujud kembali;

10.Bangkit dari sujud lalu mengerjakan rokaat kedua sebagaimana rokaat pertama;

11.Setelah sujud kedua di rokaat kedua, diakhiri dengan duduk tahiyyat akhir;

12.Salam.[4]

Pelaksanaan ibadah salat gerhana akan lebih sempurna apabila dilakukan sesuai urutan dan tata cara sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan menambahkan hal-hal berikut:

a. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat al-Fatihah saat berdiri pertama membaca surat al-Baqarah atau jumlah ayat yang menyamainya. Dan setelah membaca surat al-Fatihah saat berdiri kedua membaca sekitar 200 ayat. Pada rokaat kedua, setelah membaca surat al-Fatihah saat berdiri pertama membaca sekitar 150 ayat. Dan setelah membaca surat al-Fatihah saat berdiri kedua membaca sekitar 100 ayat. Menurut pendapat lain, secara berturut-turut empat kali berdiri dalam dua rokaat itu disunnahkan membaca surat al-Baqarah atau jumlah ayat yang menyamainya, Ali ‘Imran atau jumlah ayat yang menyamainya, an-Nisa’ atau jumlah ayat yang menyamainya, dan al-Maidah atau jumlah ayat yang menyamainya.

b. Dalam 2 rokaat tersebut terdapat empat kali ruku’. Secara berturut-turut disunahkan membaca bacaan tasbih dengan kadar menyamai membaca surat al-Baqarah sebanyak 100 ayat, 80 ayat, 70 ayat, dan 50 ayat.

c. Bacaan al-Fatihah dan surat dibaca secara lirih (Sirri) di waktu salat gerhana matahari dan dibaca secara keras (Jahr) di waktu salat gerhana bulan.

d. Apabila dilakukan secara berjamaah, bagi imam disunahkan membaca dua khutbah setelah salat gerhana. Adapun syarat dan rukunnya sama persis dengan khutbah jum’at. Adapun substansi khutbah yang disampaikan dalam salat gerhana ditekankan berupa ajakan untuk berbuat baik, seperti taubat, sedekah, dan lain-lain.[5]

[]waAllahu a’lam

_____________________

Referensi:

[1] Tarsyih al-Mustafidin, hlm 97, cet. Al-Haromain.

[2] Hamisy Fathil Qorib, hlm I/230, cet. Dar al-‘Ilmi.

[3] Syarah al-Mahalli ‘ala al-Minhaj, I/361, cet. Al-Hidayah.

[4] Kifayatul Akhyar, I/151, Maktabah Syamilah.

[5] Syarah al-Mahalli ‘ala al-Minhaj, I/361-363, cet. Al-Hidayah.