HomePojok LirboyoBahtsul Masail Kedua Ponpes Lirboyo: Hukum Tax Amnesty

Bahtsul Masail Kedua Ponpes Lirboyo: Hukum Tax Amnesty

0 7 likes 13.5K views share

Sekilas Tax Amnesty

Tax Amnesty, atau Pengampunan Pajak adalah salah satu program terbaru Pemerintah Republik Indonesia untuk para wajib pajak yang menunggak pajak atau menunggak administrasinya. Penghapusan sanksi dan denda bagi para wajib pajak ini menjadi kesempatan emas untuk kembali “jujur” pada negara, mengungkap seluruh harta yang sebenarnya dimiliki. Sederhananya, Tax Amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terkena sanksi dengan mengungkap dan membayar uang tebusan.

Sebelum disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, nama program ini sejatinya adalah Pengampunan Pajak, namun atas instruksi langsung dari beliau, nama Pengampunan Pajak diganti menjadi Tax Amnesty. Alasannya sederhana, kata “pengampunan” biasanya identik dengan orang-orang yang terlibat kesalahan. Sementara program ini umum dan terbuka kepada siapapun pihak yang terkena wajib pajak, baik yang bersalah maupun tidak. Tidak bersalah, dalam artian lupa atau lalai tidak mendaftarkan dokumen perpajakan yang seharusnya didaftarkan.

Dengan adanya Tax Amnesty, seluruh kesalahan-kesalahan di masa lalu yang seharusnya dikenai sanksi, atau lebih beratnya lagi, masuk dalam, jenis tindak pidana akan dihapus asalkan wajib pajak mau melaporkan dan mengungkap harta yang seharusnya terkena pajak.

Tujuan pokok Tax Amnesty ada dua, repatriasi dan deklarasi. Repatriasi untuk mengajak warga Indonesia yang belum melaporkan SPP (Surat Pemberitahuan Perpajakan), sementara deklarasi adalah ajakan untuk terbuka mengungkap semua aset dan properti yang harusnya terkena pajak.

Tax Amnesty sendiri dilatarbelakangi beberapa hal, seperti adanya mini defisit keuangan negara pada akhir tahun 2015 silam. Sampai-sampai uang kesehatan yang sedianya disalurkan ke rumah sakit-rumah sakit untuk biaya BPJS dan lain sebagainya sempat tersendat. Dana yang biasanya tiba di awal bulan terlambat hingga pertengahan bulan. Nasib serupa menimpa dana pendidikan. Dana BOS juga sempat terhambat penyalurannya. Hal ini semakin parah dialami di awal tahun 2016, hingga Indonesia terpaksa menandatangani surat hutang. Dananya yang terbesar pun justru digunakan untuk konsumsi dan menggaji para pegawai. Sebuah tindakan yang tidak sehat: terpaksa hutang bukan untuk membangun negeri, namun justru untuk biaya konsumsi. Meskipun toh kondisi keuangan global juga sedang mengalami penurunan, seperti China yang pertumbuhan ekonominya melambat, dan Amerika yang masih tidak stabil.

Dari sini, pemerintahan Presiden Jokowi segera bertindak cepat untuk mencari solusi. Kemudian muncullah gagasan Tax Amnesty. Dari data yang ada, setidaknya ada lebih dari tiga ribu triliun uang milik pengusaha yang berada di luar negeri dan lolos dari kewajiban pajak di tanah air. Namun data pribadi Presiden Jokowi lebih mengejutkan: jumlah dana yang ada mencapai sebelas ribu triliun. Dana sebesar itu, bisa kita bayangkan jika bisa kembali ke tanah air, tentu akan sangat membantu meningkatkan kualitas perekonomian dan pembangunan negeri.

Sekarang dengan adanya program Tax Amnesty, para pengusaha yang menaruh uangnya di luar negeri mulai berbondong-bondong menarik kembali uangnya kembali ke tanah air. Kepercayaan para pengusaha kepada negeri ini semakin naik. Dan bukan tidak mungkin, beberapa tahun mendatang Indonesia akan semakin maju. Proyek besar pembangunan tol lintas Sumatera dan jembatan Selat Sunda bisa saja semakin dekat menjadi kenyataan.

Tax Amnesty dalam Kacamata Fiqh

Kemarin malam, Selasa (19/09) sebagai aktivitas rutin, Lajnah Bahtsul Masail Ponpes Lirboyo kembali menggelar aktivitas bahtsul masail tingkat pondok yang khusus membahas permasalahan ini. Salah satu yang istimewa dalam bahtsul masail kemarin, beberapa aparatur perpajakan turut hadir menyaksikan jalannya bahtsul masail. Lewat proyektor yang disediakan, salah satu perwakilan dari mereka, Kukuh Hanang Prapanca, dari Kantor pelayanan Pajak Madya (KPP) Malang menjelaskan dengan gamblang mulai definisi, latar belakang, hingga proses yang musti ditempuh untuk mengikuti program Tax Amnesty. Bahkan juga berlangsung sesi tanya jawab yang memakan waktu cukup lama.

Mengenai optimisme program ini, Kukuh mengatakan, “berhasil tidaknya program Tax Amnesty sendiri sudah merupakan pencapaian”. Karena pada kenyataannya, sekarang para pengusaha sudah banyak yang kembali percaya pada negeri ini dan mau menarik kembali uangnya yang beterbangan di luar negeri. Semoga saja, perlahan-lahan kita bisa merasakan dampak positifnya.

Untuk mengunduh hasil bahtsul masail PP. Lirboyo kedua tentang hukum Tax Amnesty, silahkan klik di sini.