Tag Archives: maqashid

Upaya Memahami Kemaslahatan Syariat Islam

Jika di dalam hukum positif dikenal istilah spirit hukum, maka di dalam Islam akan ditemukan istilah maqashid syariah. Pada dasarnya, hukum-hukum di dalam Islam memiliki beberapa prinsip dan tujuan yang berusaha untuk diwujudkan. Secara umum, tujuan ini adalah maslahat bagi umat manusia.

Menerjemahkan maqashid sebagai tujuan dan mengartikan tujuan itu sebagai maslahat tidak lantas mendiktekan diri untuk mengikuti pendapat Muktazilah. Seperti yang jamak diketahui oleh pelajar ilmu kalam ataupun usul fikih, Muktazilah berpendapat bahwa diantara perbuatan manusia terdapat perbuatan baik dan buruk yang dapat ditimbang oleh akal. Pendapat ini juga diamini oleh kelompok Maturidiyah—salah satu rujukan Ahlussunnah dalam persoalan ilmu kalam. Akan tetapi, Maturidiyah berseberangan dengan Muktazilah dalam konsekuensi setelahnya, yaitu dengan keberadaan baik dan buruk dalam perbuatan manusia, lantas apakah Allah harus melarang dan mencegah hal tersebut. Maturidiyah menyatakan tidak.

Sementara, Muktazilah menyatakan iya. Berbeda dengan keduanya, Asyari’ah—yang juga salah satu rujukan Ahlussunnah—menyatakan tidak ada sama sekali perbuatan yang baik ataupun buruk yang dapat ditimbang akal. Di sini, saya tidak akan berlarut-larut membahas perdebatan ini karena ketiga pendapat ini berakhir pada hilir yang sama yaitu keberadaan maslahat dalam syariat bahkan menurut Asyari’ah sekalipun. Bedanya, menurut Asyari maslahat itu ada karena pertimbangan syariat, sementara Muktazilah dan Maturidiyah menyatakan bahwa syariat datang untuk menjelaskan maslahat yang sudah ada.

Maslahat dalam Bangunan Syariat

Menegasikan maslahat dalam syariat sama dengan meruntuhkan bangunan syariah yang telah ada sampai sekarang. Bagaimana tidak, dalam usul fikih setiap mazhab mengenal istilah maslahat. Dalam konsep qiyas seumpama, pencarian ilat sangat tergantung pada pemahaman seorang mujtahid terhadap maslahat. Kesesuaian ilat dan hukum disebut juga dengan istilah munasabah. Kesesuaian ini juga harus dalam bingkai maslahat. Dengan hal ini pula, mujtahid dapat menyisir ilat yang termaktub dalam al-Quran maupun Hadits, atau biasa disebut dengan tanqîh al-manâth. Setidaknya ini yang disepakati dalam empat mazhab.

Mazhab Maliki adalah yang paling besar memberikan perhatian pada maslahat. Mereka menaruh konsep ini setidaknya dalam dua bab khusus, yaitu mashlahah mursalah dan sadd al-dzarâi’. Sementara mazhab Hanafi yang lahir lebih dahulu merangkumnya dalam konsep istihsân. Bukan tempatnya untuk membahas konsep-konsep tersebut di tulisan ini, akan tetapi setidaknya itulah gambaran nyata perhatian usul fikih terhadap konsep maslahat.

Namun demikian, pemahaman sebaliknya juga salah. Yakni memaksakan maslahat yang ditimbang oleh akal sehingga menabrak syariat. Terkait konteks ini, pakar usul menamakannya dengan munâsib mulgha atau mashlahat mulgha. Secara harfiah, kata ini berarti maslahat yang dibatalkan. Namun, sebenarnya bukan berarti syariat menentang sebagian keberadaan maslahat itu, hanya saja syariat menimbang adanya maslahat lain. Perlu dipahami bahwa sebagian besar syariat memiliki dua unsur, maslahat dan mafsadah. Al-Qarrafi mengatakan, “.. maslahat yang benar-benar murni sangat sedikit ditemukan.”

Ketika syariat memerintahkan sebuah maslahat, namun di sisi lain mengandung mafsadah bukan berarti dengan sengaja menginginkan terwujudnya mafsadah itu. Al-Syathibi mengatakan, “Ketika maslahat dimenangkan oleh syariat tatkala bercampur dengan mafsadah—dan ini adalah yang jamak terjadi, maka mafsadah atau penderitaan tersebut bukanlah tujuan dari perintah itu.”

Maslahat yang Sesungguhnya

Dalam konsep maqashid, tujuan yang dirumuskan syariat tidak hanya maslahat begitu saja. Maslahat yang dimaksud oleh syariat adalah maslahat hakiki yang abadi, bukan sekadar maslahat yang berarti asal senang dan bahagia. Al-Syathibi mengatakan, “Maslahat yang diwujudkan oleh syariat dan mafsadah yang dihindari haruslah dilihat dari sudut yang membangun kehidupan di dunia menuju kehidupan di akhirat. Bukan sekadar mengikuti nafsu yang mencari kesenangan sederhana. Syariat datang untuk menyadarkan manusia agar keluar dari hawa nafsunya menjadi hamba Allah.”

Apa yang telah saya paparkan di atas setidaknya menunjukkan bahwa syariat memiliki maslahat dan cara untuk mewujudkannya. Maslahat tersebut bukan sebagai lawan dari maslahat aqli, melainkan sebagai petunjuk mencapai maslahat hakiki. Terlebih, dengan kompleksitas maslahat dan mafsadah yang mendominasi dalam kebanyakan persoalan tentu petunjuk syariat mutlak dibutuhkan. Dalam usul fikih hal ini terbakukan dalam syarat i’tibârul mashlahah atau adanya perhatian syariat terhadap suatu maslahat.

Lebih lanjut tentang teori maqashid, ia terbagi dalam beberapa tingkat. Tingkat tertinggi adalah maqâshid ‘âmmah yang artinya universal dan dapat mengakomodir seluruh bab fikih atau setidaknya sebagian besarnya. Maqashid umum ini juga terdiri dari bermacam-macam maqashid. Di antaranya menjaga fitrah, toleran, dan keadilan.
Di bawahnya adalah maqâshid khâsshah yang hanya mengakomodir bab tertentu seperti perputaran uang dan transparansi dalam maqashid muamalah. Selanjutnya maqâshid juz’iy, yaitu ilat dan hikmah dalam setiap hukum syariat. Bisa dibilang, dua maqashid ini merupakan mekanisme terstruktur untuk mewujudkan maslahat umum. Sekali lagi, tulisan ini hanya menunjukkan bagaimana syariat menyusun maslahatnya. Sehingga tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang masing-masing dari tiga maqashid ini.

Skala Prioritas

Maqashid juga terbagi berdasarkan prioritasnya menjadi dlarûriy, hâjjiy dan tahsîniy. Dari ketiga prioritas ini, masing-masing memiliki mekanisme untuk mencapainya dan disebut juga dengan takmîliy. Menentukan prioritas dalam maqashid juga merupakan tujuan utama dirumuskannya ilmu ini. Prioritas tadi juga bisa ditilik dari besar kemungkinan tercapainya maqashid. Maqashid yang dipastikan dapat terwujud, lebih didahulukan dari maqashid yang masih berupa prasangka atau bahkan sekadar kemungkinan. Ibnu Asyur dalam kitabnya menekankan bahwa hukum tidaklah berada pada satu tingkatan. Terdapat skala prioritas dalam masing-masing dari kelima hukum. Misal, keharaman mencuri uang orang kaya tentu tidak sama dengan keharaman mencuri orang miskin.

Tujuan Mempelajari Maqashid al-Syar’iyyah

Mengetahui maqashid syariah tidak lantas mengantarkan orang untuk dapat membuat syariat atau hukum secara langsung. Hal ini seperti yang ditekankan oleh Imam Syathibi dalam Al-Muwâfaqât, “Tidak diperkenankan bagi orang yang membaca kitab ini memosisikan dirinya sebagai orang yang mencari pengetahuan praktis ataupun ingin memberikan pengajaran praktis. Sehingga, orang itu merasa puas dari mempelajari ilmu syariah—dasar dan cabangnya, yang diperoleh dari riwayat dan penalaran—tanpa sama sekali bertaklid dan menganut pada salah satu mazhab.”
Ilmu maqashid bukanlah ilmu tersendiri yang dapat langsung diterapkan begitu saja. Ilmu ini adalah pengawas dan kontrol bagi penerapan dan pengembangan syariat. Karena pada dasarnya, setiap hukum mengandung lebih dari satu maslahat dan bahkan juga mengandung mafsadah. Menentukan prioritas dan kategori maslahat syariat mulai dari tingkat umum (amah) sampai parsial (juz’iy) bukanlah hal sederhana.[]

Penulis: M. Ali Arinal Haq

Tentang penulis:
Merupakan Aktivis Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCINU Mesir. Mahasiswa Al-Azhar, Kairo. Alumnus Pesantren Lirboyo mutakharijin 2016.

Subscribe juga:
Pondok Pesantren Lirboyo

LIM Production
Santri Mengaji

# UPAYA MEMAHAMI KEMASLAHATAN SYARIAT ISLAM
# UPAYA MEMAHAMI KEMASLAHATAN SYARIAT ISLAM
# UPAYA MEMAHAMI KEMASLAHATAN SYARIAT ISLAM

Sendi-Sendi Indah Maqâshidu Al-Syar’iyyah

Dahulu kala, orang tak pernah beribadah kepada Allah SWT, kemudian mengklarisifikasikan jenis ibadahnya. Menjalankan tuntunan syari’at, lalu menggolongkan maksud dan tujuannya. Ibadah adalah urusan sakral, yang nyaris tak tersentuh diskusi. Asalkan masih bisa bertakbir, asalkan masih bisa mengucapkan kalimat suci, tak ada lagi yang perlu dibincangkan lebih jauh. Tak ada kajian, konsep, tesis, dan disertasi tentang makna mendalam dibalik gerakan salat, kandungan zakat, maksud puasa, atau semacamnya. Sebab apalah yang perlu dipertanyakan? Syari’at adalah kepasrahan total.

Kemudian muncul para intelektual muslim. Sarjana-sarjana yang berhasil menyimpulkan jawaban atas hasil observasi mereka. Mereka berpendapat, bahwa syari’at pada dasarnya tidaklah hanya sekedar berarti ketundukan seorang hamba kepada pencipta-Nya. Namun bisa diartikan lebih mendalam. Syari’at juga diturunkan dengan alasan yang jelas, untuk menjaga kemaslahatan para hamba-Nya. Syari’at memiliki renungan panjang, dan hikmah yang tak habis jika terus digali. “Syari’at diturunkan untuk dipahami”, demikian salah satu judul bab besar dalam kitab Al-Muwâfaqât, karya Imam As-Syâtiby (Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Asy-Syatibi, Al-Maliki, Al-Lakhmi, wafat tahun 1388 M). Namun tidak demikian menurut pendapat Fakhr Ar-Râzi (Abu Abdullah Muhammad ibn Umar ibn al-Husayn at-Taymi al-Bakri at-Tabaristani Fakhr al-Din al-Razi, wafat tahun 1209 M), Fakhr Ar-Râzi yang sering memakai pendekatan ilmiah justru mengatakan, kalau syari’at bukan diturunkan karena apa-apa. Syari’at tidaklah diturunkan karena adanya suatu alasan. Kontroversi pendapat ini, ditentang telak oleh Imam As-Syâtiby dengan firman Allah SWT, surat Al-Anbiyâ’ [21]:107. “Allah tidaklah mengutus engkau (Muhammad), kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam”. Tidaklah mungkin dalam ayat tersebut disebutkan kalimat “rahmatan lil ‘âlamîn”, jikalau nabi diutus tanpa alasan.

Pada abad ke-tiga hijriyah, muncul Imam Tirmudzi Al-Hakîm (Abu Abdillâh Muḥammad ibn ʿAly al-Ḥakîm al-Tirmidzy al-Ḥanafy, wafat 869 M. Bukan Imam Abu ‘Îsâ Al-Turmudzy, pengarang Sunan Turmudzy), yang mulai menggagas ide tentang tinjauan syari’at “dari sisi lain”. Beliau mengarang kitab As-Sholât wa Maqâshiduhâ. Sebuah kitab yang lebih dari sekedar menjelaskan cara menunaikan ibadah ini dengan baik dan benar. Bahkan konon beliau memiliki kitab serupa yang membahas sisi lain ibadah haji, Al-Hajj wa Asrârihî.

Kemudian bertebaranlah, mulai muncul banyak kitab-kitab serupa. Kajian-kajian sejenis, seperti kitab Mahâsinus Syari’at, karya Imam Qaffal As-Syâsy (Abu Bakr Muhammad bin Ali bin Ismail asy-Syasyi, wafat 976 M) yang mengurai rahasia-rahasia dibalik makna ibadah. Sampai kitab lain yang membahas tuntunan “menjalankan negara” sesuai praktik nabi.  Tidak hanya kajian formalnya, semisal cara menerapkan eksekusi hukum jinâyah dan hudūd, namun juga kajian kenapa jinâyah dan hudūd perlu diterapkan.

Antara Qiyâs dan Maqâshid

Ada metode tentang kajian qiyâs yang dipakai para mujtahid untuk mencetuskan hukum baru atas beragam permasalahan aktual. Qiyâs haruslah memenuhi beberapa rukun yang tidak mudah. Maka, qiyâs bukanlah urusan mujtahid fatwa, sekelas Imam Nawawi. Apalagi muqallid murni semacam kita. Qiyâs adalah rumusan para mujtahid mutlak. Hanya Imam Syafi’i, Imam Malik bin Anas, dan yang sederajat yang mampu menggalinya, dan menentukan alasannya. Sementara ulama sebawahnya mengembangkan kajian mereka. Dalam qiyâs juga dipercaya turut andil peran maqashid as-syar’iyyah. Syaikh ‘Abdul Wahhab Khallaf menulis, “Sekilas, setiap hukum pasti terbentuk berdasarkan hikmahnya. Adanya hikmah menentukan adanya hukum. Karena hikmahlah salah satu pendorong disyari’atkan suatu hukum, dan tujuan akhir yang menjadi maksud akhir. Akan tetapi, setelah dilakukan observasi, hikmah disyari’atkannya sebagian hukum merupakan hal yang samar diketahui.” Masih menurut beliau, hikmah tidak bisa dijadikan patokan, karena ketidak pastiannya. Tidak bisa menjangkau seluruh aspek, karena terkadang hanya berupa sebagian contoh kecil saja. Seperti hikmah orang sakit boleh tidak berpuasa  adalah agar terhindar dari masyaqqah. Hal ini tidak bisa dibakukan, sebab tidak semua orang sakit parah tidak mampu berpuasa, dan merasa perlu menerima hikmah ini. Oleh sebab itu, mujtahid merasa perlu menggali alasan baku (‘illat) yang bisa mengakomodir seluruh permasalahan. ”Maka prinsip perbedaan hikmah dan alasan baku, hikmah adalah motivasi pendorong, dan tujuan akhir, yang merupakan maslahat. Kenapa suatu hukum perlu disyari’atkan. Atau kemafsadahan, kenapa suatu hukum perlu dihindari. Sedangkan alasan baku, adalah patron yang bisa mengakomodir adanya suatu hukum, dimana ia ada dan dimana ia tak ada.[1]. maka jelas, meski tidak menentukan adanya hukum, maqashidu al-syar’iyyah tetap berperan sebagai penunjang.

Sebuah Master Piece: Al-Muwafaqât

Ditengah hadirnya kitab-kitab ushul fiqh yang mengupas metode ushul secara mendasar, Imam Syâthiby, seorang ulama dari negri nunjauh, Andalusia, menghadirkan sebuah konsep lain. Kitab Al-Muwafaqât justru menghadirkan pendekatan yang lebih sulit. Mengkaji ushul fiqh dengan makna kontekstualnya. Dinamakan Al-Muwafaqât, karena kitab ini seolah mampu menggabungkan dua pemikiran besar yang berkembang ketika itu, pemikiran Madzhab Ibn Qâsim[2], yang terbiasa dengan teks, dan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang telah terbiasa dengan qiyas. “Aku menulis kitab ini, agar bisa mendasari pondasi pemikiran tersebut, karena pemikiran itu adalah dasar yang diakui ulama, dan sendi-sendi yang digunakan oleh para ulama pendahulu”.

Beliau dijiluki bapak maqâshid al-syar’iyyah. Beliau yang kemudian mengkonsep maqâshid al-syar’iyyah berdasar kesimpulan yang sampai sekarang masih dijadikan acuan. Beliau membicarakan syari’at yang tidak hanya ikut andil dalam masalah agama saja, namun juga kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan di dunia. Hukum-hukum syari’at sebagai kebutuhan primer (dharūry), kebutuhan sekunder (hâjiyah), dan kebutuhan tersier (tahsiny). Kebutuhan primer, jika kebutuhan ini sampai tidak terpenuhi, niscaya akan terjadi tidak tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti kebutuhan tentang wajibnya iman kepada Sang Pencipta, kebutuhan akan salat, syahadat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. itu dari sudut pandang agama. Sementara dari sudut pandang dunia, seperti diberlakukannya hukum qisas, diyat, dan had. Dirumuskan sebagai apa yang kita kenal saat ini, lima pilar agama, hifzd al-dîn, hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-mâl, dan hifdz al-‘aql.

Kebutuhan sekunder, juga ada pada agama dan kehidupan. Hanya saja maknanya tidak seurgen kebutuhan primer. “Kebutuhan ini dibutuhkan hanya dalam sisi mempermudah dan menghilangkan kesulitan, yang jikalau tidak sampai terpenuhi umumnya akan mendatangkan kesulitan. Hanya saja kesulitan dan mafsadah yang timbul tidak sampai berimbas pada kemaslahatan umum”. Dicontohkan, syari’at memperbolehkan orang tidak berpuasa, boleh makan hewan-hewan buruan yang disembelih, dan lain sebagainya.

Dan kebutuhan sekunder, justru dicontohkan oleh Imam Al-Syathîby sebagai kebutuhan akan menutup aurat dan kebolehan berhias, bertaqarrub dengan ibadah sunnah, larangan tentang menjual barang-barang najis, dan lain sebagainya.[3]

Kitab tersebut meneruskan ide tentang maqâshid al-syar’iyyah. Ide ini sudah lama hanya embrio. Menjadi pedoman dalam berfikir dan mencetuskan hukum, namun baru kemudian ditelurkan dalam sebuah bentuk nyata. Sebuah kajian yang bisa dibaca, dan diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya seiring berjalannya waktu.

 

 

[1] Lihat, ‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul Fiqh. Hal 64-65.

[2] Madzhab ibn Qâsim, madzhab yang dipakai di Andalusia. Beliau adalah murid Imam Malik bin Anas. Ada yang mengatakan beliau setingkat ashabul wujuh, namun ada yang mengatakan beliau adalah mujtahid mutlak, karena banyak berbeda ijtihad dengan gurunya, Imam Malik. Arus pemikiran di Cordoba kala itu cenderung mengikuti pemikiran beliau.

[3] Lihat Jilid dua, Al-Muwafaqât. Hal 24. Cet. Dar Affan. Tahun 1997.