Tag Archives: KONFERWIL

Implementasi Kerukunan Beragama Berdasarkan Status Sosial (Bag. 2-Habis)

(Baca sebelumnya, Bagian 1)

Pelaksanaan prinsip-prinsip di atas diklasifikasi berdasarkan status sosial seorang muslim di tengah masyarakatnya:

  1. 1. Sebagai anggota dan warga masyarakat

Pemeluk agama Islam sebagai anggota dan warga masyarakat di manapun mereka berada, tidak lepas dari bertetangga, berteman dan bermitra dengan pemeluk agama lain, di samping juga bergaul dengan warga masyarakat yang seagama. Ketenteraman, ketertiban, keamanan dan kemakmuran hidup adalah merupakan kebutuhan yang mesti dicitakan, walaupun suatu saat kita harus betetangga, berteman dan bermitra dengan pemeluk agama lain dengan tidak melanggar batas batas syariat.[1]

  1. 2. Sebagai pimpinan ormas keagamaan dan tokoh agama

Seorang muslim yang dipercaya sebagai pimpinan ormas atau dijadikan sebagai tokoh agama/masyarakat, memiliki kewajiban dan tugas lebih besar dibanding orang muslim yang bukan pemimpin/tokoh. Sebagai pemimpin dan tokoh mereka harus menjadi yang terbaik dalam menjalankan ketentuan dan prinsip menjalin kerukunan antar umat beragama di atas, karena mereka adalah tauladan sekaligus pelindung dan pembimbing anggota masyarakatnya.

Oleh karena itu, mereka berkewajiban memberi penjelasan dan pembinaan yang cukup kepada umat yang dipimpinya agar kualitas umat Islam dalam beragama semakin mantap serta militan dan dalam saat yang sama umat Islam juga sadar akan perlunya kerukunan antar umat beragama secara benar. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Swt untuk berbuat baik kepada seluruh manusia tanpa mempermasalahkan perbedaan agama.

  1. 3. Sebagai pejabat pemerintah/negara

Seorang muslim yang berketepatan sebagai pejabat pemerintahan atau negara, wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Sudah menjadi keniscayaan, pejabat muslim harus melindungi, melayani, menyediakan berbagai kebutuhan hidup, sarana prasarana publik dan seterusnya terhadap seluruh warga negara secara merata.

Pada dasarnya ketentuan dan kewajiban yang berlaku bagi individu umat Islam dalam berinteraksi sosial dengan umat agama lain, juga berlaku bagi pejabat muslim dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat. Oleh karena itu, bagi pejabat muslim dalam menjalankan tugas pemerintahan harus bertujuan untuk menjaga keutuhan negara, menjaga persatuan bangsa, menghindarkan kerusakan dan membangun kemaslahatan umum guna meraih ketenteraman dan kemakmuran yang berkeadilan.

Jadi umat Islam yang sedang dipercaya sebagai pejabat pemerintah, wajib berupaya membangun dan menciptakan kehidupan yang rukun, damai dan bersatu bagi seluruh rakyat tanpa memebedakan agama dan keyakinanya.[2] Upaya tersebut harus terus menerus digelorakan guna menuju cita-cita luhur dalam berbangsa dan bernegara serta menjaga persatuan nasional. Pejabat muslim juga berkewajiban membangun umat Islam menuju umat yang berkualitas dalam beragama dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Teladan seorang pemimpin pemerintahan dalam membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama tercermin dari sikap Umar bin Khattab Ra saat beliau menolak tawaran Patriak untuk Sholat di gereja, sebab beliau khawatir jika umat islam setelahnya akan menjadikan gereja tersebut sebagai masjid.[3]

Batas-batas Toleransi dan Menjalin Kerukunan dengan Pemeluk Agama Lain

Prinsip-prinsip di atas dalam penerapannya tidak boleh melampaui batas-batas sebagai berikut:

  1. 1. Tidak melampaui batas akidah sehingga terjerumus dalam kekufuran, seperti ikut ritual agama lain[4] dengan tujuan mensyi’arkan kekufuran.[5]
  2. 2. Tidak melampaui batas syariat sehingga terjerumus dalam keharaman, seperti memakai simbol-simbol yang identitas bagi agama lain dengan tujuan meramaikan hari raya agama lain.

Adapun berinteraksi dengan mereka di luar dua ketentuan di atas seperti umat Islam ikut membantu pelaksanaan hari raya umat agama lain,[6] menjaga dan mengamankan rumah ibadah mereka dari gangguan dan ancaman teror,[7] datang ke tempat peribadatan mereka tanpa mengikuti ritual keagamaannya,[8] maka diperbolehkan, terlebih jika hal tersebut didasari untuk menunjukkan keindahan, toleransi, dan kerahmatan agama Islam.

Begitu juga berkunjung ke rumah mereka saat tertimpa musibah atau berbela sungkawa atas kematian keluarganya,[9] menjenguknya saat sakit,[10] bermuamalat dengan mereka di tempat-tempat belanja, mencari penghidupan di tempat-tempat kerja, bersama-sama dalam tugas negara dan layanan publik, maka boleh dan bahkan dianjurkan bersikap baik terhadap mereka, terlebih jika masih ada hubungan kerabat, tetangga dan atau terdapat kemaslahatan, seperti ada harapan mereka masuk agama Islam.

 

(Dirangkum dari Keputusan Bahtsul Masail Maudlu’iyah Konferwil PWNU Jatim 2018)

_____________________

[1] Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, VI/720.

[2] Al-Jihad fi Islam (Dr. Said Ramdhan al-Buthi), hlm 120-121.

[3] Al-Ghuluwu wa at-Tharattuf (Dr. Said Ramdhan al-Buthi), 108-109

[4] Al-I’lam bi Qawati’ al-Islam, hlm 237.

[5] Al-Fatawi al-Fiqhiyah al-Kubro, IV/239.

[6] Al-Bahr ar-Raiq, VIII/231.

[7] Ahkamu Ahli ad-Dzimmah, III/1168. dan Qawaid al-Ahkam, I/156.

[8] Al-Inshof fi Ma’rifat ar-Rajih min al-Khilaf, IV/234.

[9] Mughni al-Muhtaj, I/355.

[10] ‘Umdah al-Qari’ Syarh Shahih al-Bukhari, XIII/34.

Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Bag. 1)

Kerukunan antar umat beragama berarti harmonisasi kehidupan umat beragama tanpa mengurangi hak dasar pemeluknya untuk melaksanakan kewajiban agamanya masing-masing. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kerukunan antar umat beragama adalah suatu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan bekerjasama saling bahu membahu dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tanpa adanya kesepakatan bersama, kerukunan antara umat beragama tidak mungkin terwujud, oleh karenanya empat pilar bangsa (NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika) merupakan kesepakatan mengikat (Mu’ahadah) yang menjadi payung bersama bagi seluruh warga negara dalam menjalin kerukunan antar umat beragama.

Di tengah pluralitas Indonesia, kerukunan antar umat beragama merupakan aset berharga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, harmonis dan bebas dari ancaman, ketakutan dan kekerasan terutama yang ditimbulkan dari konflik agama, sehingga stabilitas, persatuan dan pembangunan nasional dapat terwujud dan membawa kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran dunia akhirat. Realitas kemajemukan bagi bangsa Indonesia bukan menjadi sumber pertikaian dan konflik yang berdampak kemunduruan dan kerugian bersama, namun justru kemajemukan dapat dikelola menjadi sumber kekuatan yang membangun, menguatkan dan membawa kemajuan.

Kerukunan umat Islam dengan umat agama lain juga tidak bertentangan dengan firman Allah Swt:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka.”

Sebab, tuntutan bersikap keras dalam ayat di atas adalah kepada orang-orang non muslim yang memusuhi dan memerangi umat Islam, bukan orang-orang non muslim yang hidup dalam keharmonisan, kerukunan dan kedamaian bersama umat Islam. Kepada non muslim yang terakhir ini, umat Islam diperintahkan untuk menjalin hubungan yang damai dan harmonis dengan menjaga prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat.[1]

Prinsip Menjalin Kerukunan bagi Umat Islam terhadap Pemeluk Agama Lain

  1. 1. Dasar hubungan antara umat Islam dan pemeluk agama lain

Realitas keberagaman manusia dalam agama dan keyakinannya merupakan sunatullah yang tidak bisa dihilangkan. Andaikan Allah Swt mempersatukan manusia dalam satu agama misalnya tentu Dia kuasa, namun realitanya tidak demikian,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Dan jika Tuhan-mu Menghendaki, tentu Dia Jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang Diberi rahmat oleh Tuhan-mu. Dan untuk itulah Allah Menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhan-mu telah tetap, Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.” (QS. Hud: 118– 119)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa perbedaan agama, keyakinan dan pendapat di kalangan umat manusia akan selalu ada.[2] Perbedaan agama tidak bisa dijadikan alasan untuk berperilaku buruk, memusuhi dan memerangi pemeluk agama lain. Dengan demikian asas hubungan antara umat Islam dengan non muslim bukanlah peperangan dan konflik, melainkan hubungan tersebut didasari dengan perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis.[3] Islam memandang seluruh manusia, apapun agama dan latar belakangnya, terikat dalam persaudaraan kemanusian (Ukhuwwah Insaniyyah) yang mengharuskan mereka saling menjaga hak-hak masing, mengasihi, tolongmenolong, berbuat adil dan tidak menzalimi yang lain.[4] Allah Swt. berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampong halamanmu. Sesungguhnya Alloh mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah: 8)

  1. 2. Mengedepankan budi pekerti yang baik

Di manapun berada, terlebih di lingkungan yang plural, seorang muslim tidak dapat melepaskan dirinya dari hubungan sosial dengan pemeluk agama lain. Islam mengajarkan, dalam setiap menjalin hubungan dan interaksi sosial dengan siapapun baik muslim maupun non muslim, setiap muslim harus tampil dengan budi pekerti yang baik, tutur kata yang lembut, dan sikap yang penuh kesantunan dan kasih sayang.[5] Sebagaimana perintah Allah Swt Kepada Nabi Musa As dan nabi Harun As. Untuk bertutur kata lembut kepada Fir’aun:

قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

 

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” (QS. Thaha: 44)

  1. 3. Internalisasi semangat persaudaraan nasional (Ukhuwwah Wathaniyyah)

Kerukunan antar umat beragama tidak dapat terjalin sempurna hanya dengan sikap saling toleransi saja, namun diperlukan adanya keterbukaan diri untuk terlibat dalam kerjasama demi meraih kebaikan bersama. Bangsa Indonesia disatukan oleh kehendak, citacita, atau tekad yang kuat untuk membangun masa depan dan hidup bersama sebagai warga negara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh elemen bangsa Indonesia disatukan dan meleburkan diri dalam satu ikatan kebangsaan atau persaudaraan sebangsa setanah air (Ukhuwwah Wathaniyyah), terlepas dari perbedaan agama dan latar belakang primordial lainnya.[6] Sebagaimana Nabi Saw Menyatukan seluruh penduduk Madinah dalam satu ikatan kebangsaan:

Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri. Kecuali bagi yang zalim dan jahat, maka hal demikian akan merusak diri dan keluarganya. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, bukan dari komunitas yang lain.

  1. 4. Kebebasan beragama, beribadah dan mendirikan rumah ibadah

Agama Islam menjamin kebebasan beragama bagi setiap pemeluk agama lain, dalam arti memaksakan non muslim untuk memeluk agama Islam merupakan sebuah larangan.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).” (QS. Al-Baqoroh: 256)

Di sisi lain, problematika pendirian rumah ibadah di tengah-tengah masyarakat yang plural merupakan persoalan yang sensitif. Setiap peristiwa pengerusakan, atau gangguan terhadap rumah ibadah ataupun aktifitas peribadatan selalu menimbulkan dampak kerenggangan antar pemeluk agama yang dapat merusak kerukunan di antara mereka, bahkan rawan menyulut konflik. Islam memberikan toleransi dan menjamin kebebasan terhadap pemeluk agama lain untuk melakukan kegiatan keagamaan dan beribadah sesuai keyakinannya.[7] Begitu pula terhadap pendirian tempat ibadah, namun kebebasan tersebut tetap harus mempertimbangkan kebutuhan terhadap rumah ibadah serta harus sesuai perundang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.[8]

  1. 5. Tidak mengganggu, merendahkan, menistakan atau menghina simbol-simbol agama lain.[9] Allah Swt. berfirman:
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Alloh, karenamereka nanti akan memaki Alloh dengan melampaui batas dasar pengetahuan.Demikianlah kami jadikan setiap ummat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan tempat kembali mereka, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al-An’am: 108)

  1. 6. Menghormati hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia, seperti hak memilih pekerjaan, memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, berpolitik, keadilan hukum dan sebagainya.[10]

 

(Dirangkum dari Keputusan Bahtsul Masail Maudlu’iyah Konferwil PWNU Jatim 2018)

___________________

[1] Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiah, XIV/223.

[2] Tafsir Ibnu Katsir, II/565.

[3] Atsar al-Harbi fii al-Islam, hlm 136.

[4] Tafsir at-Thabari, VII/512.

[5] Nawadir al-Ushul, III/97.

[6] Al-Hawi al-kabir, XVIII/855.

[7] Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiah, VII/128.

[8] Ahkam ad-Dzimmiyin wa al-Musta’manin fi Dar al-Islam, hlm 85.

[9] Al-Fatawi al-Haditsiyah, hlm 566.

[10] Muhammad al-Insan al-Kamil, hlm 227.

Bahtsul Masail Konferwil NU Jatim

LirboyoNet, Kediri- (28/07/18) Agenda yang tak kalah penting dalam rangkaian Konferwil PWNU Jatim kali ini adalah bahsul masail. Acara yang digelar menempati dua lokasi. Bertempat di Gedung LBM adalah komisi Waqiiah yang membahas berbagai permasalahan aktual. Diantara soal yang dibahas adalah terkait tayangan di salah satu stasiun televisi swasta. Meski dilaksanakan hingga dini hari, para peserta dari perwakilan PCNU se-Jatim itu tetap bersemangat  dalam mengeluarkan berbagai argumen-argumen dan analisanya.

Sedangkan komisi maudhu’iyyah yang bertempat di Aula Madrasah Baru, dini hari tadi membahas seputar kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tensi perdebatan begitu tinggi mana kala pembahasan sampai pada seberapa jauh batasan-batasan toleransi yang tidak melanggar syariat. Namun, tentu saja berbagai silang pendapat antar peserta pada akhirnya terjawab dengan uraian para perumus dan musahih yang memang sudah membidanginya.

Kedua acara yang dimulai sesaat setelah selesai pembukaan Konferwil di Aula Muktamar itu berlangsung hingga menjelang subuh. Nampak hadir sebagai mushahih  dalam komisi Waqiiyyah KH. Yasin Asmuni, KH. Mahrus Maryani, KH. Ali Maghfur Syadzili dan KH. Murtadlo Ghoni. Sementara dalam komisi Waqiiyyah ditashih oleh KH. Romadlon Khotib, KH. Muhin Aman Ali dan KH. Azizi Hasbulloh.

Tidak hanya itu, “Masalah-masalah yang sudah dirumuskan ini nantinya akan ditashih oleh jajaran Syuriah PWNU Jatim agar nantinya dapat menjembatani dan memberikan panduan kepada umat terkait hal-hal yang dibahas dalam bahsu tersebut.” Tutur Ustadz Ahmad Muntaha AM. selaku moderator acara.

Pembahasan komisi waqiiyyah pagi tadi dilanjutkan dengan pembahasan masalah kontroversi hukum wanita karir yang mengalamai masa ‘iddah, pasca ditinggal suaminya. Juga masalah terkait polemik fasilitas umum di pesantren dan tempat ibadah. Sementara komisi maudhu’iyyah pagi tadi mengkritisi pembahasan masalah terkait zakat profesi.

Untuk hasil selengkapnya, silahkan diunduh disini (komisi waqi’iyyah). [IW]

Konferwil NU Jatim: Meneguhkan NU Sebagai Payung Bangsa

LirboyoNet, Kediri–  (28/07/18) Pembukaan agenda Konferwil PWNU Jatim yang dilaksanakan di aula Muktamar PP. Lirboyo berjalan begitu Khidmat dan meriah. Sebelum manual acara dimulai panitia mengajak para hadirin untuk berdiri bersama-sama melantunkan Indonesia Raya dan Syair Hubbul Wathon.

Dalam sambutannya, KH. Hasan Mutawakkil Alallah selaku ketua tanfidziah PWNU Jatim menyampaiakan bahwa agenda lima tahunan yang bertajuk “meneguhkan kembali NU Sebagai Payung Bangsa” memiliki tujuan agar warga NU senantiasa menjadi warga yang berbangsa dan bernegara dengan baik. “Saya yakin, kita yakin, bahwa keberadaan bangsa Indonesia yang multikultur, multi etnis, multi keyakinan, merupakan anugrah Allah, yang diberikan kepada bangsa ini, yang harus kita jaga, dan pelihara bersama-sama.” Ungkap beliau. “Oleh karenanya, dengan istikamah, (dengan) sikap NU semacam ini, secara global ini, maka NU akan menjadi payung yang teduh untuk bangsa ini, payung yang teduh untuk kader bangsa ini, payung untuk semua elemen bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Beliau juga menekankan bahwa pentingnya menjunjung tinggi Haibah (wibawa) para ulama dan NU, “Karena jika tidak maka yang dikhawatirkan bukan hanya nasib NU tapi juga keutuhan NKRI ini.” Pungkas beliau.

KH. M. Anwar Iskandar juga menekankan, mengenai tiga tugas pokok kita sebagai warga NU. “Paling tidak ada tiga hal penting yang menjadi amanah dari umat dan bangsa ini untuk NU. Nomer satu adalah bagaimana mempertahankan, memperjuangkan, dan melestarikan ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah an nahdiyah di bumi nusantara ini. Tutur beliau. “Tugas kedua, bagaimana menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini.” tugas kedua ini, menurut beliau sangat sejalan dengan tema konferwil malam tadi. “Yang ketiga, bagaimana organisasi NU ini kita jadikan alat untuk mejaga kesejahteraan umat nahdhiyyin. Bagaimana umat ini sejahtera dalam ekonomi, kesehatan, keilmuan.” Tutup beliau.

Nampak hadir dalam Acara tersebut, segenap pengasuh PP Lirboyo, ketua umum PBNU KH. Said Aqil Siraj beserta Sekjend PBNU H. Helmi faisal Zaini, juga segenap pengurus NU se-Jatim. Acara berakhir sekitar pukul 23.00 WIB setelah dibuka langsung oleh ketua umum PBNU, KH. Said Aqil Siraj. Agenda-agenda akan berlangsung mulai pagi ini hingga nanti sore.[iw]