Tag Archives: syariah

Hukum Rekayasa Riba

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bolehkan bagi kita untuk mensiasati atau merekayasa praktek muamalah yang sudah jelas riba? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

(Agus B.- Cirebon)

______________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Riba merupakan salah satu larangan syariat Islam. Karena pada dasarnya, riba merugikan salah satu pihak yang saling bertransaksi. Model riba begitu banyak, mulai dari riba hutang (riba qardlu), dan riba yang ada dalam praktek jual beli, seperti riba al-yad, riba al-fadl, dan riba an-nasiah.

Sebagian besar umat muslim telah mengetahui hukum-hukum riba tersebut. Dengan berdalih alasan tertentu, mereka mensiasati praktek muamalah agar tidak terjebak dalam ranah riba. Misalkan dengan mensyaratkan adanya bunga di luar majlis akad atau tidak menyebutkannya di dalam akad. Menanggapi tindakan yang demikian, syekh Muhammad bin Salim berkata dalam kitabnya berjudul Is’ad ar-Rafiq:

(وَتَحْرُمُ اَيْضًا حِيْلَةٌ) اَيِ الرِّبَا اَيِ الْحِيْلَةُ فِيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَاَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَاَبُوْحَنِيْفَةَ بِجَوَازِهَا

(Haram juga menghelah/merekayasa) riba. Artinya haram merekayasa riba menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengatakan boleh merekayasa riba.”[1]

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa merekayasa atau mensiasati riba masih dipertentangkan oleh para pemuka madzhab fikih. Namun hukum tersebut masihlah umum tanpa memandang realita yang terjadi. Sehingga muncullah penjelasan dalam kitab Bahjah al-Wasail yang menjelaskan bahwa kebolehan mensiasati riba hanya tertentu ketika dalam keadaan terpaksa:

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَاَبُوْحَنِيْفَةَ اِلَى جَوَازِ الْحِيْلَةِ فِي الرِّبَا وَغَيْرِهِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ

Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah berpendapa boleh merekayasa riba dan lainnya ketika terpaksa.”[2]

Menurut ulama lain, merekayasa riba diperbolehkan apabila ada tujuan-tujuan yang dapat dibenarkan syariat. sebagaimana penjelasan dari al-Habib ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar al-Masyhur dalam kitabnya yang berjudul Bughyah al-Mustarsyidin:

إِذِ الْقَرْضُ الْفَاسِدُ الْمُحَرَّمُ هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطُ فِيْهِ النَّفْعُ لِلْمُقْرِضِ هَذَا إِنْ وَقَعَ فِيْ صُلْبِ الْعَقْدِ فَإِتْ تَوَاطَآ عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ صُلْبِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَسَائِرِ حِيَلِ الرِّبَا الْوَاقِعَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ

Praktek hutang yang rusak dan haram adalah menghutangi dengan adanya syarat memberi manfaat kepada orang yang menghjutangi. Hal ini jika syarat tersebut disebutkan dalam akad. Adapun ketika syarat tersebut terjadi ketika sebelum akad dan tidak disebutkan di dalam akad, atau tidak adanya akad, maka hukumnya boleh dengan hukum makruh. Seperti halnya berbagai cara untuk merekayasa riba pada selain tujuan yang dibenarkan syariat.[3]

Kesimpulannya, merekayasa praktek yang sudah jelas riba agar menjadi halal terdapat khilaf (perbedaan pendapat) di antara para ulama, yakni haram menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa (dharurat) atau ada tujuan yang dibenarkan syariat (Ghardu as-Syar’i). []waAllahu a’lam

______________________

[1] Is’ad ar-Rafiq, I/134.

[2] Bahjah al-Wasail, hlm 37.

[3] Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 135.

Mengapa Harus Fiqih Muamalah?

Sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, manusia tidak pernah terlepas dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Dalam teori ilmu sosial, interaksi antar sesama manusia tidak akan pernah terlepas selama manusia tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

Sudah diketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang universal dan paripurna. Di dalamnya mengatur seluruh tatanan kehidupan, seakan tidak memberi peluang celah sedikitpun untuk meloloskan perkara tanpa sentuhan hukum syariat. Selain mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, Islam juga mengatur hubungan horisontal antar sesama manusia. Maka dari sinilah muncul istilah Fiqih Muamalah yang merupakan implementasi dari hubungan antar manusia tersebut.

Dalam term Fiqih klasik, Fiqih Muamalah menempati tangga urutan kedua setelah pembahasan mengenai praktek ibadah sehari-hari (‘Ubudiyah). Hal ini bukan berarti tanpa dasar, mayoritas para ulama berargumen bahwa hubungan muamalah antar manusia merupakan kebutuhan sekunder yang paling dibutuhkan setelah kebutuhan primer untuk beribadah kepada Tuhannya. Bahkan seluruh pembahasan Fiqih Muamalah telah mencakup seperempat dari semua pembahasan mengenai Ilmu Fiqih.

Urgensitas Fiqih Muamalah

Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”, (QS. An-Nisa’: 29).

Islam memiliki perhatian serius terhadap dinamika sosial dan ekonomi umat. Sebab, aktivitas sosial-ekonomi merupakan salah satu pilar dari enam asas primer kehidupan (Al-Mabadi’ As-Sittah) yang menjadi cita-cita Islam (Maqashid As-Syari’ah), dimana Islam hadir untuk melindunginya. Yaitu perlindungan agama (Hifdhu Ad-Din), perlindungan jiwa (Hifdhu An-Nafs), perlindungan intelektual (Hifdhu Al-‘Aqli), perlindungan garis keturunan (Hifdhu An-Nasli), perlindungan harta (Hifdhu Al-Mal), dan perlindungan harga diri (Hifdhu Al-‘Irdhi).

Proyek dari perhatian serius yang diberikan Islam terhadap aktivitas sosial dan ekonomi adalah melalui legislasi konsep-konsep interaksi sosial (Fiqih Muamalah) dalam khazanah fiqih. Hal ini ditujukan dalam rangka memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap asas-asas primer kehidupan tersebut, agar memungkinkan terciptanya kemaslahatan.

Secara pengertian sederhana, dapat dipahamai bahwa Fiqih Muamalah merupakan sebuah hukum Islam yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan keadilan, rasa aman, terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dalam masyarakat (maslahat), serta menjauhkan segala kemadaratan yang akan menimpa mereka.

Esensi dan konsep interaksi sosial-ekonomi (Muamalah) yang ditawarkan oleh Islam bukanlah sistem yang berorientasi pada kalkulasi antara untung dan rugi belaka, seperti esensi dari konsep yang ditawarkan sistem ekonomi kapitalisme yang hanya melahirkan kesenjangan sosial semata. Namun, konsep muamalah yang diusung Islam adalah konsep hubungan interaksi dalam kehidupan yang berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan.

Konsep kajian muamalah ini dapat dibuktikan dengan model kajian dan aturan yang dibahas di dalamnya. Seperti pelarangan praktek riba yang menindas, praktek manipulasi (Gharar) yang merugikan, praktek perjudian (Qimar) yang kotor, serta praktek spekulasi (Majhul) yang tidak jelas. Karena pada dasarnya, Islam melalui kajian Fiqih Muamalah melandaskan legalitas di setiap interaksinya, yang mana hal tersebut didasari atas saling rela dari pihak yang melakukan transaksi (An Taradlin). Sebagaimana sebuah hadis:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sesungguhnya Akad Jual-Beli hanya dilandasi saling rela”, (HR. Ibnu Majah).

Dari uraian tersebut, tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa pemahaman, pengamalan, dan penyebaran Fiqih Muamalah menjadi suatu yang mendesak untuk saat ini.  Fiqih Muamalah merupakan solusi dan inovasi mutakhir di tengah kegersangan spiritual ekonomi umat. Karena prinsip dasar yang ditanamkan Islam dalam proyek membumikan Fiqih Muamalah adalah sukarela (Taradlin), keadilan (Ta’adul), saling membantu (Ta’awun), dan menciptakan kemaslahatan global (Rahmatan lil ‘alamin).

[]waAllahu a’lam

 

 

Pondok Lirboyo Mengikuti ISEF 2016

LirboyoNet, Surabaya – Untuk ketiga kalinya, Bank Indonesia kembali menggelar event ISEF (Indonesia Shari’a Economic Festival). Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus DW Martowardojo beserta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, pada 27 Oktober lalu resmi membuka event ini di Grand City, Surabaya.

Melalui penyelenggaraan ISEF ini, BI berharap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat terus meningkat, baik melalui kajian-kajian yang mendukung maupun pemahaman dan penerimaan masyarakat yang tinggi.

Tahun 2016 ini ISEF dibagi menjadi dua bagian besar, Shari’a Forum dan Shari’a Fair. Shari’a Forum sendiri berlangsung pada 25-28 Oktober kemarin. Kegiatan ini mengangkat dan berdiskusi mengenai berbagai topik dan pengembangan ekonomi syariah. Termasuk pula bagaimana integrasi sisi komersial dan sosial dalam ekonomi syariah untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

Untuk Shari’a Fair, konsep yang diangkat adalah aspek-aspek ekonomi syariah yang berpotensi untuk dikembangkan. Shari’a Fair menampilkan rangkaian pameran produk-produk UMKM kreatif berbasis syariah, termasuk produk-produk dari pondok pesantren. Selain itu, ada pula talkshow, workshop, hiburan dan festival kuliner.

Ada 18 pondok pesantren Jawa Timur yang tahun ini mengikuti ISEF, termasuk Pondok Pesantren Lirboyo. Banyak produk menarik yang ditawarkan stand-stand pondok pesantren, mulai dari kerajinan tangan, makanan olahan, sampai dengan karya tulis para santri. Pameran ini akan berlangsung hingga besok, 30 Oktober 2016.][

Menkeu: Pesantren Potensi Besar Ekonomi Syariah

LirboyoNet, Surabaya – Industri keuangan syariah dunia masih didominasi negara-negara Teluk. Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, sudah sepatutnya ikut memberikan peran signifikan bagi perkembangan keuangan syariah. Meski masih berperan hanya 40 bn USD (bandingkan dengan Malaysia, 415 bn USD) dalam transaksi syariah, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar.

Di Indonesia, ekonomi syariah tahun ini memang masih memberikan sumbangsih sebesar 314 triliun, atau 2,6% dari total PDB. Namun ini sebuah kabar bagus, jika kita tahu bahwa ia mengalami kemajuan 10% setiap tahunnya.

Fakta ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kuliahnya di ballroom Grand City, Jumat (28/10). Meski masih didominasi perbankan, menurutnya, industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi-potensi yang masih bisa ditingkatkan. Semisal sukuk (surat berharga), takaful (asuransi), hingga BMT (baitul maal wa tanwil). Bukan tidak mungkin jika pada 2020 nanti syariah akan melampaui prediksi 3,2% dari PDB.

Apa yang membuat kita harus menanamkan harapan besar pada ekonomi syariah? Ani, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa industri keuangan pada dasarnya selalu berpijak pada trust, kepercayaan. Dalam APBN Indonesia tahun ini, trust itulah yang berusaha diperjuangkan. Pembangunan infrastruktur, pembersihan birokrasi, adalah salah satu usaha itu. Dan trust, adalah elemen terpenting dalam agama. Karenanya, ekonomi syariah, yang notabene berangkat dari agama, sejatinya memiliki peluang sangat besar untuk dipercaya para pelaku ekonomi.

Selain itu, pembangunan negara saat ini yang menjadikan infrastruktur sebagai prioritas, adalah kesempatan bagus bagi ekonomi syariah. Mengapa? Karena keduanya sama-sama mendudukkan aset sebagai instrumen terpenting. Karena prioritas pada aset itu pula yang menjadikan ekonomi syariah dianggap mampu memprediksi resiko lebih jauh.

Karakter syariah yang inklusif dan prudent, bijaksana, adalah juga sebuah nilai unggul. Maka pesantren, sebagai ‘rumah’ dari syariah, semakin ditunggu perannya saat ini. Pesantren, harap Ani, harus memulai memperkenalkan instrumen keuangannya, baik sukuk, takaful, maupun produk-produk lain. Peran inilah yang pada akhirnya akan menjadikan kita sebagai umat yang memberi, bukan umat yang meminta.][