Santri Pertama dan Pondok Lama

Demikian jalan yang ditempuh Umar selama di Lirboyo. Selang beberapa waktu ada tiga santri menyusul jejak Umar. Mereka berasal dari Magelang, daerah asal KH. Abdul Karim. Masing-masing bernama Yusuf, Shomad Dan Sahil. Tidak lama kemudian datanglah dua orang santri bernama Syamsuddin dan Maulana, keduanya berasal dari Gurah, Kediri. Seperti santri sebelumnya, kedatangan kedua santri ini bermaksud untuk mendalami ilmu agama dari KH. Abdul Karim. Akan tetapi baru dua hari saja mereka berdua menetap di Lirboyo, semua barang-barangnya ludes di sambar pencuri. Memang pada saat itu situasi Lirboyo belum sepenuhnya aman, di Lirboyo masih ada sisa-sisa perbuatan tangan-tangan kotor. Akhirnya mereka berdua mengurungkan niatnya untuk mencari ilmu. Mereka pulang ke kampung halamannya.

Tahun demi tahun, keberadaan Pondok Pesantren Lirboyo semakin dikenal oleh masyarakat luas dan semakin banyaklah santri yang berdatangan mengikuti santri-santri sebelumnya untuk bertholabul ilmi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dialami oleh Syamsuddin dan Maulana, dibentuklah satuan keamanan yang bertugas ronda keliling disekitar pondok.

SEJARAH MADRASAH HIDAYATUL MUBTADIIN (MHM) DAN MA’HAD ALY LIRBOYO

Semenjak didirikannya pada tahun 1910 M oleh KH. Abdul Karim, kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Lirboyo dilaksanakan dengan metode pendidikan klasik dalam format pengajian weton sorogan (santri membaca materi pelajaran di hadapan Kiai), dan pengajian bandongan (santri menyimak dan memaknai kitab yang dibaca oleh Kiai).

Seiring bertambahnya jumlah santri dengan usia dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda, maka Pondok Pesantren Lirboyo menerapkan sistem pendidikan baru dengan metode klasikal / madrasah (pembagian tingkat belajar). Adalah Jamhari (KH. Abdul Wahab, Kendal Jawa Tengah) dan Syamsi, dua santri senior yang memprakarsai ide pembaharuan sistem belajar di Pondok Pesantren Lirboyo. Ide brilian tersebut lantas mendapat restu dari KH. Abdul Karim sebagai pengasuh, dibuktikan dengan dawuh beliau: “Santri kang durung biso moco lan nulis kudu sekolah.” (Santri yang belum bisa membaca dan menulis wajib sekolah).

Berbekal restu dari Pengasuh, sistem pendidikan madrasah pun mulai dilaksanakan pada tahun 1925 M. yang kemudian dikenal dengan nama Madrasah Hidayatul Mubtadiin (MHM). Namun demikian pembaharuan sistem ini tidak serta merta menghapus sistem yang lama. Sistem pengajian weton sorogan dan bandongan pun tetap dilestarikan, bahkan hingga saat sekarang.

Pada tahun-tahun pertamanya, perjalanan MHM bukan tanpa hambatan. Seringkali MHM mengalami jatuh bangun. Syukurnya, selalu ada santri senior yang berjuang melanjutkan langkah MHM meski tertatih. Setelah Jamhari sebagai pembuka, muncul sosok Sanusi, dilanjutkan oleh Syaerozi (Bodrot, Perak, Jombang). Untuk selanjutnya, muncul pula Abdul Malik dan kemudian Muharror (Tegal, Jawa Tengah).

Karena berbagai kendala dan hambatan, usaha mereka untuk melanjutkan langkah MHM pun akhirnya terhenti. Tepat pada tahun 1931 M, MHM mengalami kekosongan (vakum). Barulah pada bulan Muharram 1353 H / tahun 1933 M, atas upaya KH. Abdullah Jauhari (menantu KH. Abdul Karim), K. Kholil (Melikan, Kediri ; selaku Ketua Pondok Lirboyo), dan KH. Faqih Asy’ari (Sumbersari, Pare, Kediri), MHM dibuka kembali diikuti oleh 44 siswa. Sejak itulah MHM melangkah tanpa pernah terhenti hingga sekarang.

Berlaku sebagai Kepala Madrasah (Mudir) saat itu, KH. Faqih Asy’ari yang sekaligus merangkap sebagai mustahiq (pengajar) di MHM. Beberapa mustahiq lain yang memiliki peran aktif dalam memajukan MHM pada generasi ini antara lain; KH. Zamroji (Kencong, Pare), Sholih (Blitar), Hamzah (Tulungagung), Suhadi (Sumbersari, Pare), dan Abdurrahman (Ngoro, Jombang) yang kemudian digantikan oleh Jawahir (Sindang Laut, Cirebon), dan kemudian digantikan oleh Anshori (Cangkring, Malang).

Jenjang pendidikan di MHM saat itu adalah selama 8 tahun dengan dua tingkatan, yakni tiga tahun untuk tingkat Sifir (Persiapan) dan lima tahun untuk tingkat Ibtidaiyyah. Kurikulum pendidikan meliputi ilmu tauhid, tajwid, fiqh, nahwu, sharaf, dan balaghah. Sedangkan standar kitab yang dipergunakan saat itu disesuaikan dengan tiap-tiap tingkatan. Pelajaran tertinggi pada masa itu adalah ilmu balaghah dengan standar kitab al-Jauhar al-Maknun. Kegiatan belajar mengajar MHM dilaksanakan pada pukul 19.00 WIs sampai pukul 23.00 WIs, dibagi menjadi dua jam pelajaran, yakni Hisshoh Ula dan Hisshoh Tsaniyah.

MHM terus mengalami perkembangan meskipun bukan dengan lonjakan yang tajam. Siswa MHM yang semula berjumlah 44, pada tahun berikutnya menjadi 60 siswa, dan pada tahun ke tiga menjadi 70 siswa. MHM terus mengalami peningkatan jumlah siswa pada tahun-tahun berikutnya, dan barulah pada tahun 1936 M, sebagian siswa telah menyelesaikan program belajarnya di MHM meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya berkisar 10 – 12 siswa.

Pada tahun 1942 M, KH. Zamroji menerima amanah sebagai Mudir MHM, menggantikan KH. Faqih Asy’ari. Dalam menjalankan perputaran roda MHM, pada beberapa tahun ini KH. Zamroji dibantu oleh sahabat beliau, yakni KH. Abdul Lathif (Kolak, Ngadiluwih, Kediri). Pada masa ini, kegiatan belajar mengajar di MHM yang semula dilaksanakan di malam hari, dirubah pada siang hari. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari bahan bakar untuk penerangan, sebab bertepatan dengan masa penjajahan Jepang di Indonesia. Bahkan, beberapa tahun berikutnya MHM juga mengalami penurunan drastis.  Jumlah siswa yang semula mencapai 300 siswa, kini tinggal 150 siswa. Diantara masa tersebut, pernah pula hanya ada 5 siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan.

Pada tahun 1947 M, MHM melakukan pembaharuan tingkat pendidikan, yang semula adalah Sifir selama 3 tahun dan Ibtidaiyyah selama 5 tahun, kini dirubah menjadi tingkat Ibtidaiyyah dan Tsanawiyyah dengan jenjang pendidikan masing-masing 4 tahun. Kurikulum pelajaran yang dipergunakan pada masa itu masih sama dengan sebelumnya. Pada tahun ini pula, atas gagasan KH. Zamroji, MHM menambahkan satu tingkatan lagi sebagai tingkat penyempurna yang dikenal dengan sebutan tingkat Mu’allimin. Jenjang ini hanya ditempuh selama satu tahun. Sedangkan kitab yang diajarkan pada tingkat ini meliputi Kitab Fathul Wahhab (Fiqh), ‘Uqudul Juman (Balaghah), dan Jam’ul Jawami’ (Ushul Fiqh).

Pada tahun 1947 M KH. Zamroji juga memiliki inisiatif untuk mengadakan forum musyawarah (diskusi) bagi siswa MHM. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pada siswa dalam memahami materi pelajaran, serta mengasah kemampuan mereka dalam berdiskusi. Pada tahap pertama, siswa yang berminat mengikuti musyawarah memang tidak banyak, hanya sekitar 90 siswa. Namun kemudian MHM mewajibkan siswa yang berdomisili di pondok untuk mengikuti musyawarah. Kegiatan musyawarah ini adalah cikal bakal berdirinya Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin (M3HM).

Pada tahun 1955 M, MHM mendirikan PPMHM (Persatuan Pelajar Madrasah Hidayatul Mubtadiin) sebagai respon dari perkembangan IPNU di tanah air. PPMHM berdiri sebagai lembaga layaknya OSIS di sekolah umum. Dalam aplikasinya, PPMHM kemudian diberi tugas untuk menangani berjalannya musyawarah di MHM. Ketua PPMHM pertama adalah Agus Ali bin Abu Bakar (Bandar Kidul, Kediri).

Seiring dengan perkembangannya, tepat pada tahun 1958 M PPMHM mengubah namanya menjadi M3HM (Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin) yang kala itu diketuai oleh Abdul Ghoni Ali. Mulai tahun ini pula, kepengurusan yang semula dilimpahkan kepada beberapa pengajar MHM, kini diamanahkan kepada beberapa siswa MHM, sedangkan pengajar MHM hanya mendampingi untuk memberikan bimbingan dan arahan.

Berikutnya, pada tahun 1950 M amanah sebagai Mudir MHM diamanahkan kepada Agus Ali bin Abu Bakar (Bandar Kidul, Kediri), dibantu oleh Yasin (Juwet, Prambon, Nganjuk). Pada tahun-tahun ini MHM juga terus melakukan pembenahan dalam berbagai bidang, utamanya pada jenjang pendidikan dan kurikulum pelajaran. Dalam jenjang pendidikan, Jenjang Ibtidaiyyah yang semula ditempuh 4 tahun ditambah menjadi 5 tahun. Sebaliknya, jenjang Tsanawiyyah yang semula 4 tahun dikurangi menjadi 3 tahun. Sedangkan dalam hal kurikulum pelajaran, pembenahan yang dilakukan adalah dengan ditetapkannya pelajaran Ilmu Falak dan Ilmu ‘Arudl sebagai bagian dari kurikulum pendidikan MHM.

MHM terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan silih bergantinya Mudir MHM pada masa berikutnya. Tercatat dalam sejarah bahwa para Mudir MHM setelah Agus Ali bin Abu Bakar adalah KH. Ali Shodiq (Ngunut, Tulungagung) pada tahun 1958 M. sampai 1964 dan KH. Hafidz Syafi’i (Tlogo, Kanigoro, Blitar) pada tahun 1964 M. sampai 1972 M.

Pada tahun 1975 M, MHM kembali membuat perubahan dengan mendirikan Lembaga Pendidikan baru yang disebut dengan ar-Rabithah. Lembaga yang diresmikan oleh KH. Mahrus Ali ini bukan hanya mengajarkan materi bidang keagamaan, namun juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Hal ini dimaksudkan agar santri memiliki kesiapan penuh untuk hidup di masyarakat yang majemuk. Kendati masih berada di bawah naungan MHM, lembaga Ar-Rabithah diberi hak otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, sebagai dukungan kepada lembaga ar-Rabithah, MHM menetapkan kebijakan bahwa ijazah MHM tidak dapat diserahkan kepada  siswa sebelum mengenyam pendidikan di lembaga Ar-Rabithah.

Pada dekade ini, MHM juga sempat mengubah jenjang pendidikan tingkat Tsanawiyah yang semula ditempuh selama 3 tahun menjadi 6 tahun. Hal ini dimaksudkan agar ijazah MHM dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Namun, pada tahun 1982 M KH. Mahrus Aly memiliki inisiatif membentuk jenjang baru di MHM, yakni jenjang Aliyah, sehingga pendidikan tingkat Tsanawiyah dikembalikan menjadi 3 tahun. Pada tahun ini pula Lembaga Ar-Rabithah resmi tidak difungsikan lagi seiring dengan lahirnya tingkat Aliyah di MHM.

Sampai di sini, sempurna sudah formula jenjang pendidikan MHM, yakni tingkat Ibtidaiyah 6 tahun, Tsanawiyah 3 tahun, dan Aliyah 3 tahun. Rangkaian jenjang pendidikan yang diputuskan dalam Sidang Panitia Kecil ini berjalan efektif hingga sekarang.

Pada tanggal 25 Juli 1989 M. menambahkan jenjang persiapan yang disebut dengan tingkat I’dadiyah (Sekolah Persiapan). Jenjang ini dimaksudkan sebagai wadah kegiatan belajar mengajar bagi siswa baru yang datang setelah ditutupnya pendaftaran siswa baru MHM. Jenjang pendidikan di tingkat I’dadiyah terbagi menjadi tiga, yakni I’dadiyah I, I’dadiyah II dan I’dadiyah III.

Ketiga jenjang pendidikan di MHM (Ibtidaiyah – Tsanawiyah – Aliyah), telah mendapatkan Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah dari Departemen Agama dengan nomor sebagai berikut:

Tingkat Ibtidaiyyah         : Kd. 13.30/5/PP.00.7/1795/2009

Tingkat Tsanawiyyah       : Kd. 13.30/5/PP.00.7/1850/2009

Tingkat Aliyyah               : Kd. 13.30/5/PP.00.7/1871/2009

Selain itu, pada tahun 2006 untuk tingkat Aliyah, tahun 2015 untuk tingkat Tsanawiyah dan pada tahun 2017 untuk Ibtidaiyah MHM telah mendapatkan Pengakuan Kesetaraan (Muadalah) dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada tahun 2017 pula, Ma’had Aly Lirboyo telah mendapatkan izin operasional dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ma’had Aly Lirboyo menyelenggarakan Program Pendidikan Fiqh dan Ushul Fiqh dengan takhassus Fiqh Kebangsaan.

Dengan adanya Pengakuan Kesetaraan ini, maka tamatan tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah MHM sama halnya dengan siswa yang telah menamatkan pendidikan SD/SMP/SMA/sederajat dan lulusan Ma’had Aly Lirboyo Marhalah Ula mendapatkan gelar S.Ag. (Sarjana Agama) sebagaimana Mahasiswa Strata Satu (S1). Selain itu, Madrasah Aliyah MHM juga telah mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan jenjang pendidikan Aliyah Cairo Mesir, sehingga Ijazah Aliyah MHM dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan perkuliahan di Universitas Al Azhar Cairo Mesir.

Sejarah dan Peran Pondok Pesantren

Sejarah pendidikan agama Islam yang independent, kemudian populer dengan jargon “Pesantren” sebenarnya merupakan sejarah tipologi Institusi Pendidikan Islam yang usianya sudah mencapai ratusan tahun, para ahli sejarah mencatat bahwa eksistensi pondok pesantren telah lahir jauh sebelum Republik Indonesia dibentuk. Hampir di seluruh penjuru Nusantara, terutama di pusat-pusat Kerajaan Islam telah banyak para ulama yang mendirikan pondok pesantren dan menelorkan ratusan bahkan ribuan alumni yang mumpuni di medan perjuangan masyarakat beragama.

Sebagai Lembaga Pendidikan Islam pertama yang mendukung keberlangsungan pendidikan Nasional, Pesantren tidak hanya berkembang sebagai Lembaga yang isinya cuma ngaji dan menelaah kitab salaf melulu, sekaligus juga berperan penting bagi keberlangsungan komunitas yang mempertahankan tradisional sebagai wajah bagi keaslian budaya Indonesia, disamping Lembaganya yang bercorak pribumi (indegenous), pesantren juga mampu merekonstruksi budaya kemarut yang kian menghantam jantung ideology masyarakat Indonesia. Maka dalam Sejarahnya, perkembangan pesantren telah memainkan peran sekaligus kontribusi penting dalam pembangunan Indonesia. Sebelum Kolonial Belanda masuk ke Nusantara, pesantren tidak hanya berperan sebagai Lembaga Pendidikan yang berfungsi menyebarkan ajaran Islam sekaligus juga mengadakan perubahan-perubahan tertentu menuju keadaan masyarakat yang lebih baik (progresif). Sebagaimana tercermin dalam berbagai pengaruh pesantren bagi kelancaran kegiatan politik para raja dan pangeran di-Jawa, kegiatan perdagangan dan pembukaan pemukiman daerah baru. Di saat Penjajah Belanda menduduki Kerajaan-Kerajaan di Nusantara, pesantren malah menjelma sebagai pusat perlawanan dan pertahanan terhadap Kolonial Belanda, Inggris, dan Jepang. Bahkan, pasca kemerdekaan tahun 1959-1965, pesantren masih dikategorikan sebagai ‘Alat Revolusi’ dan ‘Bahan Peledak’ yang mampu menghancurkan kelancaran politik yang stagnan. Dan saat memasuki orde baru, pesantren dipandang sebagai ‘potensi pembangunan’ negara bagi masyarakat Indonesia.

Geneologi ideology pesantren dapat dirujuk kepada tumbuh kembangnya pesantren yang cukup panjang. Sebagai salah satu wujud entitas budaya, Pesantren ternyata mampu survive mempertahankan diri ditengah kehidupan masyarakat modern dan kebangsaan global sepanjang jaman. Awalnya, pesantren tumbuh sebagai simbol perlawanan terhadap agama dan kepercayaan poliestik, khurafat dan takhayul. Kehadiran Pesantren di tanah air selalu diawali dengan perang nilai antara “nilai putih” yang dibawa Pesantren dengan “nilai hitam” yang telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Jawa. Sehingga pertarungan tersebut selalu dimenangkan pihak pesantren sekalipun sinkretisasi antara kejawen dan ajaran Islam sulit dibantahkan.

Kapan dan dimana model pesantren pertama kali didirikan masih terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa pesantren sudah ada sejak abad ke-16 M yang ditandai dengan munculnya karya-karya Jawa klasik, seperti Serat Cabolek dan Serat Centini, sejak abad ke-16 M. di Indonesia telah banyak dijumpai Lembaga-Lembaga yang mengajarkan pelbagai kitab Islam klasik dan disiplin ilmu pengetahuan Islam seperti Fiqh, Aqidah, Tasawuf, dan variable ilmu Islam yang universal. Di samping itu, ada pula yang mengatakan bahwa sistem pendidikan pesantren tak lain dan tak bukan adalah “jiplakan” dari sistem pendidikan Hindu-Budha pada abad ke-18 M. Dengan demikian, sejak abad ke 19-20, model pendidikan pesantren mulai banyak mengalami perubahan dipelbagai segi sosial sebagai konsekuensi logis dari “muncratnya trend jaman” akibat terpengaruh globalisasi. Bahkan, tidak sedikit akhir-akhir ini dari Lembaga-Lembaga Pesantren yang mulai menerjuni dunia pendidikan sebagai alternative pembangunan bangsa kearah yang lebih baik .

Tidak sedikit kontribusi yang diberikan Pesantren dalam pembangunan nation-state selama ini. Tengoklah pada masa penjajahan, Pesantren telah memainkan perlawanan dan mengambil posisi uzlah sebagai bentuk perlawanan sekaligus pertahanan dari para penjajah. Sebab dari uzlah inilah sebuah pesantren mampu mendapatkan stereotip dari Pemerintah Kolonial yang pada waktu itu dikonotasikan sebagai Lembaga Pendidikan yang semrawut, sehingga banyak orang yang tidak tahu secara jelas sampai mana batas-batas Lembaga Pendidikan Pesantren apakah sebagai Lembaga Sosial, ataukah Lembaga Penyiaran Agama. Banyak para Kyai yang kedudukannya juga ikut-ikut tidak jelas apakah peran mereka sebagai guru, pemimpin spiritual, penyiar agama ataukah sebagai pekerja social, sehingga masih banyak Lembaga Pesantren yang hingga detik ini tidak mendapat stigmatisasi pendidikan, sistem evaluasi, metode pengajaran, dan sebagainya.

Karena anggapan miris Pemerintah Kolonial pada waktu itu, maka Pesantren lebih memprioritaskan diri untuk pengajaran fiqh-sufistik daripada hal-hal yang berkaitan langsung dengan masalah keduniawian. Tentu saja prioritas ini menimbulkan kerugian sekaligus keuntungan. Keuntungannya, pesantren menjelma menjadi Lembaga Pendidikan yang berhasil mengembangkan pertahanan mental spiritualitas, solidaritas, dan kesederhanaan hidup yang kokoh. Namun di sisi lain, kerugian yang harus ditanggung pesantren ialah, pesantren seakan-akan telah terlepas dari kehidupan nyata, tidak membumi, terlalu melangit ke akhirat serta kurang mengapresiasi diri bahkan melupakan kehidupan duniawi.

Pada masa pergerakan dan persiapan kemerdekaan saja, pesantren berperan sebagai pusat perjuangan / gerilyawan seperti Hizbullah dan Sabilillah. Pada masa-masa awal pembentukan Tentara Nasional Indonesia khususnya Angkatan Darat, banyak berasal dari santri dan sedikitnya diwarnai oleh kultur santri. Banyak dari para Kyai dan pengasuh pesantren menjadi pemimpin diplomasi yang cukup piawai untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia melalui penyusunan dasar-dasar institusi negara. Meski saat itu, Lembaga Pendidikan Pesantren masih menjadi Lembaga Pendidikan Agama yang bercorak fiqh-gnostik dan klinik sosial-keagaman masyarakat.

Pada abad ke-20, pesantren mampu mereposisi diri kearah sistem pendidikan yang berorientasi ke arah masa depan dengan tanpa menghilangkan tradisi-tradisi yang baik, dengan berpedoman kepada prinsip “al-muhafadzah alâ al-qadîm ash-shalih wa al-akhd bî al-jadîd al-ashlah”. Sejak tahun 1970-an, Pesantren mulai mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dengan berusaha mengadaptasi dan mengakomodasi perubahan-perubahan khususnya di bidang pendidikan, perubahan pendidikan khususnya masalah pendidikan meliputi orientasi pendidikan serta aspek-aspek administrasinya, diferensiasi struktural dan ekspansi kapasitas bahkan transformasi kelulusan yang berkenaan dengan nilai, sikap, dan perilakunya. Pondok Pesantren Lirboyo yang terletak di kawasan Kota Kediri saja pada abad ke-20, mulai mengajarkan pendidikan ketrampilan di pelbagai bidang. Seperti menjahit, pertukangan, perbengkelan, peternakan, dan sebagainya. Pendidikan ketrampilan ini diberikan dengan tujuan supaya civitas pesantren memiliki wawasan keduniawian sesuai profesi yang diinginkan melalui pendidikan ketrampilan, santri tidak hanya fasih dalam  hal-hal yang bersifat karitas atau charitable, tetapi juga professional menghadapi hal-hal yang bersifat sekuler, pragmatis, dan kalkulatif.

Dengan demikian, para sejarawan akhirnya berhasil menyimpulkan bahwa sejarah geneologi sistem pendidikan ala pesantren sebenarnya dapat ditelusuri dari era sebelum masuknya Agama Islam. Istilah pesantren yang berawal dari surau Sunan Ampel dianggap oleh sebagian ahli sejarah sebagai tonggak eksistensi awal munculnya bendera Lembaga Pendidikan Pesantren dalam rangka mentransfomasikan keilmuan dan kebangkitan Islam di Indonesia. Berawal dari tempat inilah, Pesantren menjelma sebagai Lembaga Pendidikan rakyat yang berorientasi mencetak agen-agen perubahan dan pembangunan masyarakat.

Pesantren sebagai Benteng Spiritual
Di samping sistem pendidikannya yang amat sederhana, di dalamnya juga terdapat interaksi sosial antara Kyai atau ustadz yang berperan penting sebagai guru bagi para santri dan telah menjadikan standar pendidikan yang cukup efektif bagi keberlangsungan sumber daya manusia. Kyai, sebagai top leader (uswah) yang menjadi pemimpin tunggal, aktif mengatur langsung komunitas yang diembannya, mulai urusan para tamu, santri baru, penentuan kitab-kitab kajian hingga berbagai aktifitas yang dijalankan dalam tubuh Pesantren. Bertambah banyaknya santri, biasanya menjadikan Kyai menunjuk santri seniornya menjadi Lurah Pondok. Melalui Lurah inilah, semua urusan Kyai didelegasikan. Sejarah metodologi pendidikan salaf semacam ini tak ayal menempatkan Pesantren sebagai “kerajaan-kerajaan kecil” (muluk al-thawaif, emiret), dimana antara satu Pesantren dengan yang lain memiliki aturan dan aktifitas yang berbeda.

Kini, seiring dengan perkembangan waktu, Lembaga yang sering disebut-sebut “tradisional” itu, memasuki era globalisasi dan milenium ketiga dan mendapat sorotan cukup tajam. Masalahnya, meski dikatakan tradisional, toh kenyataannya, Pesantren sampai sekarang masih tetap eksis, bahkan mendapat simpati dan animo masyarakat luas. Terlebih lagi dalam merespon krisis berkepanjangan di Indonesia. Karenanya, topik sejarah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo, pelestarian dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tinjau dari berbagai manfaat guna dijadikan sebagai suri tauladan umat.

Hal ini tak lain karena “omongan” para ahli sejarah yang memprediksikan bahwa keberadaan Pesantren di Indonesia merupakan benteng pertahanan terakhir bagi spiritualitas Negara Kesatuan Repuplik Indonesia maupun Umat Islam di negeri ini. Harus di akui bahwa sejarah berdirinya republik ini tak lepas dari jasa para ulama alumnus pesantren, begitu pula dengan lenyapnya komunitas serta gerakan pengacau Republik Indonesia. Bagi umat Islam, melalui Pesantrenlah mereka berharap kontinuitas estafet dakwah Islam terus dilanjutkan. Hilangnya Pesantren, berarti lenyapnya para ulama (agamawan) serta orang-orang shalih. Kalau sudah demikian, maka tinggal tunggu kehancuran keindahan spiritual agama tersebut. Sungguhpun saat ini telah menjamur institusi pendidikan formal yang berlabelkan Islam, akan tetapi out-put Lembaga mereka nyata-nyatanya tidak mampu menelorkan para ulama yang menjadi pewaris para Nabi.

Apalagi jika menengok sejarah penanaman nilai-nilai moral dan metodologi pendidikan salaf bernafas religius seperti yang diterapkan Pondok Pesantren Lirboyo sampai saat ini ternyata mampu membuktikan dirinya mempertahankan anak bangsa dari erosi akhlaq dan dekadensi moral. Pembentukan jati diri manusia yang ber-akhlakul karimah hingga terwujudnya insan paripurna merupakan salah satu misi Lembaga-Lembaga Pesantren Salaf di Indonesia. Sikap Kyai yang tulus, ikhlas, sabar. Tawakal (berserah diri), tawadlu’ (hormat), jujur serta independensi merupakan dinamika energy power bagi nilai-nilai luhur Bangsa dan Negara. Manusia-manusia tipe mereka saat ini sungguh langka ditemukan. Padahal hanya dengan jiwa yang terpatri pada nilai-nilai mulia itulah Bangsa Indonesia bisa terselamatkan dari dekadensi moral serta penyakit-penyakit lain yang akan menyeret Bangsa ke dalam kondisi “krisis” berkepanjangan, tidak mustahil jika nantinya terjadi big bang kehancuran bagi umat manusia.

Sejarah independensi Pesantren dari generasi ke generasi telah membuktikan betapa kokohnya Lembaga-Lembaga ini dalam memikul beban meneruskan perjuangan Nabi dan Rasul. Di tambah, dengan sejarah keberadaan Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam tidak hanya berperan atas unsur politik dan ekonomi, tapi lebih dari itu, ia hadir sebagai bentuk tingginya animo masyarakat atas keilmuan para ulama salaf. Sejak era Kolonial sampai Kemerdekaan, keberadaan Pesantren yang berdiri baik di wilayah pedesaan atau pinggiran. Demografis serta doktrin jihad yang diterapkan, menjadikan Pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan rakyat tetapi telah menjadi simbol kebudayaan Bangsa Indonesia itu sendiri.

Nilai-nilai Pesantren
Harus diakui bahwa pada dasarnya, Pesantren dibangun atas dasar keinginan bersama dua komunitas yang saling bertemu. Komunitas santri yang ingin menimba ilmu sebagi bekal hidup dan kyia/guru yang secara ihklas ingin mengajarkan ilmu dan pengalamannya. Relasi simbiosis mutualisme ini saling melangkapi, santri dan Kyai merupakan dua entitas yang memiliki kesamaan kesadaran dan bersama-sama membangun komunitas keagamaan yang kemudian disebut Pesantren. Kyai, ustadz, dan santri hidup dalam satu keluarga besar berlandaskan nilai-nliai Agama Islam yang dilengkapi dengan norma-norma.

Komunitas keagamaan Pesantren berlandaskan oleh keinginan tafaqquh fî ad-dîn (mendalami ajaran Agama), dengan kaidah yang menjadi soko gurunya, al-muhafadzah alâ al-qadîm ash-shalih wa al-akhd bî al-jadîd al-ashlah (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik). Keinginan dan kaidah ini merupakan nilai pokok yang melandasi kehidupan dunia pesantren. Suatu bentuk falsafah yang cukup sederhana, tetapi mampu mentransformasikan potensi dan menjadikan diri Pesantren sebagai agent of change bagi masyarakat. Sehingga, eksistensi Pesantren identik dengan Lembaga pemberdayaan serta pengembangan masyarakat.

Selain kedua nilai diatas, eksistensi pesantren menjadi kokoh karena dijiwai oleh panca-jiwa, Seperti jiwa keihlasan yang tidak pernah didorong oleh ambisi apapun untuk memperoleh keuntungan tertentu, khsusnya material, melainkan karena semata-mata karena beribadah kepada Allah. Jiwa keikhlasan memanifestasikan dalam segala rangkaian sikap dan perilaku serta tindakan yang dilakukan secara ritual oleh komunitas pesantren. Jiwa kiekhlasan ini dilandasi oleh keyaqinan bahwa perbuatan baik pasti diganjar oleh Allah dengan sesuatu yang tak bisa dilukiskan oleh akal.

Selain itu dalam budaya Pesantren salaf juga telah terpatri jiwa kesederhanaan, kata’sederhana’ disini bukan berarti pasif, melarat, miskin, dan menerima apa adnya, akan tetapi lebih dari itu mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati, kemampuan mengendalikan diri dan kecakapan menguasai diri dalam menghadapi kesulitan. Dibalik jiwa kesederhanaan ini tersimpan jiwa yang besar, berani, maju, dan pantang menyerah dalam menghadapi dinamika sosial secara kompetitif. Jiwa kesederhanaan ini menjadi ‘baju’ identitas yang paling berharga bagi civitas santri dan Kyai. Apalagi dengan adanya jiwa kemandirian yang peranannya mampu mengurusai persoalan-persoalan internal pesantren, namun kesanggupan membentuk Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang independen, tidak menggantungkan diri kepada bantuan dan pamrih pihak lain. Pesantren dibangun diatas pondasi kekuatan sendiri sehingga banyak dari mereka yang benar benar menjadi merdeka, otonom dan mandiri di dalam budaya Pesantren salaf, biasanya ada jiwa kebebasan dalam mengandalkan civitas Pesantren sebagai manusia yang kokoh dalam memilih jalan hidup dan masa depannya, hanya dengan jiwa besar dan sikap optimis inilah maka dalam lembaran sejarahnya, Pesantren mampu mengahadapi segala problematika kehidupan umat manusia dengan dilandasi nilai-nilai Islam. Kebebasan ini juga berarti sikap kemandirian yang tidak berkenan didikte oleh pihak luar dalam membangun orientasi kepesantrenan dan kependidikan. Sehingga muncullah jiwa jiwa lain seperti ukhuwwah Islamiyyah, jiwa ini memanifesatasi dalam keseharian civitas Pesantren yang bersifat dialogis, penuh keakraban, penuh kompromi, dan toleransi. Jiwa ini mematri suasana sejuk, damai, saling membantu, senasib dan saling mengharagai bahkan saling mensupport dalam pembentukan dan pengembangan idealisme santri.  Semua itu menjadikan Pesantren tetap “bernilai” dan mampu eksis sepanjang sejarah kehidupan dan dinamika jaman. Globalisasi teknologi industry yang massif dan mendunia tidak menggoyahkan eksistensi Pesantren sebagai penjaga sekaligus pelestari nilai-nilai luhur. Dikarenakan Pesantren hanya tergantung terhadap kebenaran mutlak (tuhan) yang diaktualisasi dalam fiqh-sufistik yang berorientasi kepada amalan ukhrawiy, maka kebenaran didalamnya relative bersifat empiris pragmatis dalam memecahkan beragam persoalan kehidupan sesuai dengan hukum agama. Semua aktivitas Pesantren selalu mengacu kepada keseimbangan antara ukhrawiy dan duniawi. Keimanan civitas Pesantren senantiasa memanifestasikan setiap perilaku, sikap dan tindakan sehari-hari. Karena itulah, identitas Kyai dan santri menjadi sesuatu yang layak diteladani bagi setiap pengembangan masayarakat secara utuh.

Nilai kemandirin yang menjadi pondasi eksistensial pesantren merupakan nilai utama paling signifikan bagi perubahan sosial dan budaya yang otonom. Dengan kemandiriannya, Pesantren telah mampu menjelma sebagai creative cultural makers dan figure sang kyai sangat penting dalam kehidupan bermasyrakat. Sehingga, profesi Kyai selain sebagai pengasuh Pondok juga sebagai tokoh masyarakat, mediator, dan pialang. Kenyatan semacam ini tentu saja disebabkan Kyai mempunyai integritas keilmuan tinggi yang mampu mempriteksi kesadaran masyarakatnya sehingga terbentuk komunitas keagamaan dan budaya kemandirian. Dengan kemandiriannya pula, Pesantren mampu terlepas dari jerat-jerat dependensi dan hegemoni pihak lain.

Pesantren, Institusi Pendidikan yang komprehensif
Rentang waktu yang kian panjang mengantarkan berbagai Pondok pesantren mengalami perubahan yang amat signifikan, baik di teropong dari metodologi pendidikan maupun mekanisme struktur pondok pesantren yang diterapkannya. Jika dahulu Pesantren hanya menggunakan sistem bandongan kini telah banyak menggunakan sistem modern. Jika dahulu banyak Pesantren yang masih bergelut dalam khazanah kutub as-salaf sebagai kurikulum pendidikan, kini telah banyak di antara pesantren (meskipun sebagian besar juga belum) yang memasukkan pelajaran umum sebagai kurikulum dalam metodologi pendidikannya, pembaharuan ini tentu saja dinilai sebagai eksistensi Pesantren dengan harapan bahwa kelak para alumninya mampu menggembleng masyarakat dengan berbagai kedisiplinan ilmu yang membumi. Meski di lain pihak, banyak pula sebagian pesantren yang masih memegang teguh corak stagnasi pendidikan salaf (konservatif dan cenderung eksklusif), dengan harapan mampu menjaga ke-orisinal-an substansi pendidikan pesantren seperti yang diinginkan para pendahulunya.

Pondok Pesantren Lirboyo yang berareal di Kawasan Kota Kediri merupakan satu diantara ribuan Pesantren yang hingga kini masih tetap percaya diri memegang teguh corak dinamisasi metodologi pendidikan salafnya. Fenomena ini bukan berarti Pondok Lirboyo antipati terhadap perkembangan modernisasi zaman, terbukti, meski masih memegang teguh corak pendidikan salaf, Pondok Lirboyo banyak mengadakan variable rekonstruksi kegiatan ekstrakulikuler berupa pendidkan bahasa Inggris, Komputer, jurnalistik dan berbagai macam dinamisasi modern yang marak di tengah masyarakat dunia. Wallahu A’lam

M3HM (Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien)

Seperti halnya sebuah lembaga pendidikan lainnya, MHM Lirboyo mempunyai lembaga Intra Madrasah yang dikelola dari dan untuk santri, bernama Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (M3HM). Sedangkan untuk kantornya, M3HM terletak di kawasan pondok Induk, tepatnya di lantai I gedung Al-Ittihad I.

Sejarah singkatnya, M3HM bermula dari kegiatan Musyawarah yang diikuti oleh sekitar 90 siswa pada tahun 1941 yang diprakarsai KH.. Zamroji (Kencong Pare). Meski pada waktu itu kegiatan sepert ini belum terorganisir secara struktural, namun kegiatan ini mampu bertahan selama 4 tahun. Kemudian  pada tahun 1955 datang utusan dari pengurus IPNU pusat yang diwakili oleh Tolhah Mansyur (Mahasiswa UGM) dan Bahtiar Sutiono (Pelajar ST Nganjuk), sowan kepada KH. Mahrus Aly agar di Lirboyo didirikan IPNU. Namun karena  IPNU pada waktu itu belum masyhur di kalangan pesantren, maka atas usul Ustadz Ahmad Qosim (Mustahiq  tamatan 1956), dibentuklah Psah Hidayatul Mubtadi-ien, juga sebagai Dewan Pengawas Muhafadzah Mingguan.

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, usaha yang telah dilakukan M3HM adalah dengan mengaktifkan musyawarah dan muhafadzah umum serta meningkatkan kualitasnya. M3HM juga mengadakan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler untuk menambah wawasan sosial kemasyarakatan an kreatifitas intelektual siswa MHM. Dalam hal ini, M3HM menyelenggarakan seminar-seminar –lebih dikenal dengan istilah jam’iyyah Nahdliyyah- yang dilaksanakan dua kali dalam setahun dengan menghadirkan tutor-tutor handal. Dalam jam’iyyah nahdliyah ini, diadakan kuliah umum dengan mendatangkan tutor dari luar pondok dan mengangkat berbagai masalah aktual  dengan berbagai  bahasan seperti keorganisasian, leadership, manajemen ke-NU- an dan lain sebagainya.

Lembaga Pendidikan Islam Salaf Berakidah Ahlussunnah Wal Jamaah