HomeArtikelWakaf Dalam Sorotan (Materi Bahtsul Masail FMPP XXXI Komisi A)

Wakaf Dalam Sorotan (Materi Bahtsul Masail FMPP XXXI Komisi A)

0 0 likes 87 views share

Problematika Wakaf selalu menarik untuk dibahas. Pasalnya, salah satu kajian fikih yang satu ini sangat rentan akan kekeliruan dan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Kekeiruan maupun kesalahpahaman ini terkadang disebabkan kurang memadainya kapasitas pemahaman keilmuan masyarakat atas hukum Wakaf secara menyeluruh. Atau bisa juga potensi kesalahan itu muncul dari corak permasalahannya. Sehingga, analisis secara cermat terhadap permasalahan wakaf dari berbagai sudut pandang sangat dibutuhkan.

Perubahan dan perkembangan corak kehidupan sosial kemasyarakatan juga memiliki pengaruh dalam isu-isu persoalan yang terus menerus mengemuka. Bahkan, permasalahan aktual yang ada di zaman sekarang belum pernah ditemukan di masa-masa sebelumnya. Sehingga tidak jarang rumusan ulama salaf yang tersebar dalam berbagai lembaran kitab klasik tidak begitu pas dengan permasalahan yang ada.

Salah satu contoh adalah permasalahan mengubah status wakaf mushalla menjadi masjid. Tentunya inisiatif yang muncul dari ususlan masyarakat ini memiliki latar belakang yang perlu dipertimbangkan. Maka dari itu, bagaimana syariat menanggapi problematika tersebut?. Apakah hal itu diperbolehkan, atau justru sebaliknya?.

Dalam Komisi A Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) ke-31 di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman, Sukorejo, Gandusari, Trenggalek, Jawa Timur selama dua hari, yakni 28-29 Muharram 1439 H / 18-19 oktober 2017, selain membahas problematika wakaf seperti yang telah disebutkan di atas, para delegasi pondok pesantren se Jawa Madura juga akan membahas beberapa isu kontemporer yang faktual, diantaranya adalah mengenai investasi dana haji di Kementrian Agama.

Dalam permasalahan tersebut akan dibahas apakah status uang setorang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada BKPH Kementrian Agama? ataukah sebatas Wadiah (titipan) atau Wakalah (perwakilan)?. Apabila dikatakan Wakalah yang memiliki kelonggaran hukum lebih luas, bolehkah pihak BPKH menginvestasikan uang tersebut, mislakan dalam pembangunan infrastruktur?. Dan sebatas mana izin dari Calon Jamaah Haji dapat dipertimbangkan dalam kasus ini?. Semua pertanyaan tersebut menjadi fokus pembahasan di Komisi A FMPP ke-31 ini.

Selain terkait permasalahan-permasalahn faktual tersebut di atas, forum diskusi FMPP ke-31 di komisi A juga akan membahas mengenai hukum bergabung dalam mitra Paytren, cara memakamkan mayat di kuburan berair, hukum mengambil ikan lele yang hilang akibat banjir, kejelasan pemahaman tentang Udzur ‘Am di zaman masa kini, serta ketidakjelasan penjual dalam transaksi bisnis online.

[Untuk Deskripsi soal lengkap Bahtsul Masail FMPP XXXI Komisi A bisa didownload pada link di bawah ini]

-Download Materi Komisi A-