“Al Insanu Madaniyyun bi at Thab’i.” Manusia adalah makhluk berperadaban secara instingtif, demikian Ibnu Khaldun dalam karya fenomenalnya. Jika manusia disebut sebagai makhluk berperadaban, kita tidak dapat memisahkankannya dari definisi lain manusia, yang dikatakan para pakar sebagai “Hewan yang bisa berpikir.”

Kemampuan untuk berpikir ini bersumber dari anugerah yang diberikan Allah Swt pada manusia, yaitu akal. Sebuah potensi yang tidak diberikan pada makhluk-Nya dari jenis hewan yang lain di persada bumi. Dengan potensi ini, manusia mengalami beberapa fase, mulai dari zaman batu dengan pola hidup nomaden, hingga era satelit seperti saat ini.

Ada ragam teori yang berupaya menggambarkan tahapan-tahapan kebudayaan manusia. Teori evolusi adalah teori yang populer pada abad IX. Teori ini menyatakan, perkembangan kebudayaan mengalami tahapan-tahapan yang ajeg, pasti. Tahapan itu adalah, keliaran, kebiadaban dan peradaban. Sementara teori lain yang disebut toeri degradasi menyatakan, semua kebudayan berasal dari satu kebudayaan tunggal, yaitu kebudayaan kuno yang tinggi. Teori ini beranggapan, tiga tahapan kebudayaan yang dinyatakan dalam teori evolusi, disebabkan proses degradasi atau degenerasi. Pada permulaan abad XX, teori evolusi menghadapi tantangan, berupa kesulitan dalam menjabarkan gagasan tahapan perkembangan yang tetap. Fakta itu akhirnya memunculkan teori baru yang disebut sebagai neo-evolusiesme yang digagas oleh Ralp Linton. Teori ini meyakini manusia melalui beberapa tahapan kebudayaan, akan tetapi tidak pasti menjalani semua fase yang telah ditetapkan.

Dalam perkembangnnya, umat manusia mengalami tiga perubahan teknologi yang sangat mendasar. Ketiga perubahan itu dapat mengantarkan manusia pada perkembangan baru dalam aspek-aspek kehidupan manusia. Tiga tahapan itu disebut Ralp Linton sebagai “mutasi teknologi.” Mutasi teknologi pertama ditandai oleh adanya penggunaan alat dan api dalam masyarakat. Pada fase ini, masyarakat disebut sebagai masyarakat primitif. Mutasi teknologi kedua ditandai dengan adanya domestikasi hewan dan tanaman, yang merupakan pengganti dari mengumpulkan makanan dan berburu dalam memproduksi makanan. Pada mutasi kedua ini, mulai berkembang pusat perkotaan pra-industri. Mutasi kedua telah dimulai sejak 5.000 tahun silam di Timur Tengah dan menyebar ke dunia lama. Mutasi teknologi ketiga ditandai dengan produksi energi dan penerapan metode ilmiah. Fase ini menjadi landasan bagi masayrakat industri modern. Meski demikian, Linton tidak memahami tahapan itu sebagai deterministik (satu sama lain yang saling mempengaruhi) dan metrealistik (sejarah berdiri dipengaruhi adanya andil benda-benda).

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa manusia mengalami tahapan-tahapan menuju masyarakat yang lebih berperadaban. Sungguh banyak spesies yang memiliki struktur dan pola hidup komunitas teratur, seperti semut, lebah dan spesies hewan lainnya, tapi populasi spesies itu tidak mengalami perkembangan karena keteraturannya tidak berdasarkan akal melainkan berdasar insting. Manusia memiliki gerak sejarah, kisah dan harmoni kehidupan yang begitu kompleks. Tak berlebihan jika permintaan raja Rusia kuno pada para pakar negerinya untuk menuliskan tentang “Apa, siapa dan bagaimana manusia?” baru bisa dirampungkan setelah berpuluh-puluh tahun dengan ratusan jilid buku.

Kebudayaan-Peradaban

Penyair Prancis, Rene Char, sebagaimana dikutip DR. Dadang Kahmad mengatakan “Kebudayaan adalah warisan kita yang diturunkan tanpa surat wasiat.” (Notre heritage n’es precede d’aucun testament). Ungkapan itu menggambarkan kebudayaan sebagai sebuah nasib yang diwariskan. Kita menerima yang sudah ada, kita alami kemudian kita kembangkan. Singkat kata, kutipan itu menggambarkan, satu sisi kebudayaan sebagai satu produk masa lalu, yang bisa berkembang di tangan generasi penerusnya. Sementara, para ilmuan sosial melihat kebudayaan sebagai realitas, sesuatu yang diciptakan, dihasilkan, dan dibentuk atau sudah dilembagakan. Kuntjaraningrat, seorang pakar Antropologi memandang kebudayaan sebagai tiga wujud, yaitu sebagai sistem ide-ide, tingkah laku dan sebagai perwujudan benda-benda budaya. Secara spesifik dapat dikatakan budaya adalah kesatuan nilai, politik, sosial, ekonomi, seni, keyakinan, idiologi, dan segala fasilitas indrawi.

Jika kita menerima itu sebagai definisi kebudayaan dan kita mengetahui budaya akan terus berkembang, berubah, disebabkan daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia, maka dapat kita katakan peradaban adalah satu keadaan yang lebih mapan, lebih maju dari satu kebudayaan.

Realitas Masyarakat Indonesia

Bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang besar dengan sejumlah kepulauan dan segudang kekayaan, yang memiliki ragam budaya, tradisi yang sangat kaya, keyakinan yang plural, ras dan suku bangsa yang homogen, diikat dengan satu kesadaran sejarah yang sama, kemudian dikokohkan dengan satu komitmen dan ideologi yang sama, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan falsafah Pancasila.

Suku-suku bangsa yang terdapat di Nusantara, memiliki tradisi-tradisi sebagai kekayaan kultural; lagu daerah, tarian, pakaian, arsitektur, bahasa, letak geografis, kekayaan alam, dan kepercayaan sebagai jati diri bangsa. Kekayaan kultural itu adalah satu tumpuan untuk merajut kehidupan yang lebih maju. Kemerdekaan yang diproklamirkan 1945 silam, terlampau singkat untuk membawa anak bangsa menuju proses pendewasaan. Sementara tantangan modernitas telah menjalar dalam segala segi kehidupan, menghempas segala sekat dan batas, hingga dunia yang luas seumpama desa buana yang sempit (global village).

[ads script=”1″ align=”center”]

 

Masyarakat Transisional

Indonesia adalah Negara berkembang (untuk tidak mengatakan Negara tertinggal), dengan masyarakat tradisional yang dicirikan dengan pola kehidupan agraris; bertani, bercocok tanam, beternak dan kegiatan agraria lainnya. Di satu sisi, modernitas yang dicirikan dengan penggunaan alat-alat teknologi dalam dunia produksi, penggunaan fasilitas elektronik dalam segala lini kehidupan, serta gaya dan pola hidup hedonisnya yang mulai membudaya. Pada kondisi ini, masyarakat mengalami fluiditas. Yaitu pelenturan suatu budaya ketika ia masuk pada wilayah kebudayaan lain. Pelenturan itu memetamorfosis dalam maknanya yang baru, sekaligus simbol yang lama memiliki ketidakjelasan dibandingkan dengan simbol asalnya. Sementara manusianya mengalami kondisi transisi (liminality) atau juga disebut masyarakat transisional.

Profesor Sjafri Sairin, dalam makalahnya yang disampaikan dalam Widyakarkya Nasional Antropologi dan Pembangunan, dan Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia, mencontohkan dengan fenomena perhelatan resepsi pernikahan yang memuat nilai-nilai konvesional-tradisional dengan kebudayaan masyarakat modern. Nilai-nilai lama itu berupa pemasangan tarup, lengkap dengan janur kelapa muda dan pisang. Pada sore hari, diadakan kenduren yang dilanjutkan dengan pengajian. Kemudian, keesokan harinya ritual siraman dilaksanakan. Pada malam harinya, dilanjutkan dengan kegiatan midodareni. Pagi hari, diadakan upacara panggih. Malam harinya, resepsi diadakan digedung yang cukup megah dengan dihadiri oleh ratusan pasangan undangan. Dengan memakai pakaian adat jawa, kedua mempelai dan keluarganya menerima ucapan selamat dari para undangan. Setelah berjabat tangan, para undangan lalu menuju hidangan yang telah disediakan yang ditata di sekeliling arena resepsi dengan pola standing party. Di bagian-bagian tertentu, disediakan tempat celengan sebagai simbol harapan pihak penyelenggara agar ucapan selamat tidak diwujudkan karangan bunga atau yang lain, tapi dengan uang.

Dalam acara pernikahan di atas, terdapat pencampuran antara budaya modern dengan tradisi masyarakat agraris. Upacara adat, kenduren, pengajian dan hadirnya banyak tamu undangan, adalah ciri masyarakat agraris. Sementara uang yang diharapkan dari tamu undangan, prasmanan, standing party adalah sebagai simbol masyarakat indutsri (modern). Kegiatan tersebut bersifat ambiguistik, tidak tradisional tidak pula modern. Fenomena di atas menunjukan adanya peralihan budaya masyarakat dari satu bentuk ke pola yang lain, akan tetapi belum menemukan bentuknya yang pas. Kenyataan ini disebabkan masih mengakarnya budaya lama, sementara persentuhan budaya modern telah begitu kuat. Prof. Sjafri Sairin menggambarkan fenomena ini dengan ungkapannya, “Sebelah kaki masyarakat telah berpijak pada gagasan kehidupan baru, sebelah kakinya masih berpijak pada gagasan budaya lama yang mereka miliki.”

Modernitas akan membawa perubahan masyarakat Indonesia pada tiga kondisi. Yang pertama, masyarakat Indonesia berubah dari masyarakat agraris menjadi industri. Kedua, globalisasi informasi. Ketiga, semakin tingginya intelektualitas di kalangan muda. Demikian H. Zulfi Mubarak, M.Ag. menuturkan dalam bukunya, Sosiologi Agama: Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer. Tiga faktor itu akan menimbulkan implikasi sebagai berikut:

Pertama, masyarakat jauh dari agama. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa masyarakat agraris masih sangat menggantungkan kehidupannya pada alam. Faktor-faktor yang di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya, seperti kemarau panjang, banjir besar secara psikologis membuat masyarakat agraris cenderung taat pada agama. Disebabkan kesadarannya yang kuat akan fenomena-fenomena alam di luar kemampuannya. Sebaliknya, dengan masyarakat industri yang tidak menggantungkan lagi hasil produksinya pada alam, melainkan pada perhitungan matematis dan manajerial yang cermat. Mereka cenderung merasa kurang perlu akan agama. Atas dasar ini, terbuka lebar masyarakat untuk berperilaku tidak sesuai ajaran agama.

Kedua, masyarakat berperilaku tidak sopan. Kecenderungan ini antara lain disebabkan derasnya globalisasi informasi, baik media cetak maupun media elektronik. Dimungkinkan budaya lain yang negatif sulit disensor, sementara secara merata dapat diakses oleh setiap individu masyarakat.

Ketiga, masyarakat tidak mudah menerima pendapat orang lain, guru agama sekalipun, kecuali jika suatu pendapat diberikan dengan argumentasi yang rasional yang dapat diterima oleh pikirannya. Hal semacam ini antara lain diakibatkan oleh semakin luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hakikatnya lebih banyak untuk dikonsumsi rasio akan semakin digandrungi kaum muda yang mencari jati diri. Mereka mengukur segala sesuatu dengan rasionya.

Indikasi lain dari pola perilaku masyarakat transisional adalah pola meterialistik-konsumtif yang tinggi. Dengan mendapatkan simbol-simbol dalam benda-benda (pakaian produk Amerika, motor keluaran Jepang, makanan ala Eropa) masyarakat transisional (liminality) sudah merasa menjadi bagian masyarakat modern. Yang lebih memprihatinkan, seperti sudah disinggung H. Zulfi di atas adalah melemahnya kehidupan beragama, degradasi moral, dan kegalauan mental. Max Weber dalam teorinya yang terkenal, menamai kondisi masyarakat seperti ini dengan istilah “Anomi”, yakni kondisi masyarakat tanpa nilai. Nilai lama memudar nilai baru belum menemukan bentuknya yang ideal. Sebab hal-hal baru yang diimpor dari luar tidak berarti akan membawa kemajuan sebagaimana nilai itu berhasil diterapkan di daerah asalnya. Tergantung sejauh mana kesesuaian sejarah, nilai-nilai lama dan konteks kekinian dan kedisinian suatu bangsa.

Walhasil, modernitas telah membawa masyarakat pada satu peradaban baru. Sementara mereka masih memiliki keterikatan erat secara emosional dan mendarah daging dengan budaya lama, meski hanya sekedar simbol-simbol yang tidak dihayati atau diketahui apa maknanya.

Masyarakat Madani

Masyarakat transisional adalah masyarakat yang tidak memiliki karakter atau disebut juga masyarakat tanpa struktur. Demi kemajuan bangsa, masyarakat tanpa struktur ini harus segera mendapatkan bentuknya yang ideal di ranah modernitas. Sebagai acuan, apa yang dikatakan DR. Ali Syari’ati pantas menjadi pertimbangan. Ali Syari’ati mengatakan: “Masa lalu yang tidak melihat masa depan adalah stagnasi dan masa depan yang tidak berpijak masa lalu adalah kebodohan.” Singkat kata, pencarian bentuk baru itu harus mengakomodir nilai-nilai lama. Dalam ungkapan lain dikatakan, “Al Muhafdzah ala Qadimi Shalih, Wa al Ahkdzu bil Jadid al Ashlah”(menjaga nilai-nilai lama yang baik dan mengadopsi hal-hal baru yang bermanfaat). Konsep masyarakat madani dapat menjadi satu tawaran bagi pengentasan masyarakat transisional di Negara-negara maju pada umumnya, dan bangsa Indonesia khusunya.

Banyak pakar yang berbicara masalah ini. Hanya saja, definisi yang diberikan bersifat subyektif. Frans Magnes suseno, seorang Profesor filsafat, mengartikan masyarakat madani sebagai “Wilayah-wilayah kehidupan sosial terorganisasi yang bercirikan antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), dan kewaspadaan (self supporting), kemandirian yang tinggi berhadapan dengan Negara dan keterkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diakui warganya. Sebagai sebuah ruang publik, ia harus menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung kondisi kehidupan metrial dan tidak terserap jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas, dimana proses komunikasi yang bebas bisa dilakukan masyarakat.”

Dari sekian definisi, hemat kami definisi inilah yang paling tepat dalam mendefinisikan masyarakat madani. Sementara para pakar berpendapat masyarakat madani bersumber dari tradisi Barat, dimana konsepnya lahir dari sejarah Yunani kuno. Aristoteles mengungkapakan istilah “Politike Kononia” yang dalam bahasa latin disebut “Societas Civilis” yang berarti masyarakat politik. Politike kononia yang dikehedaki oleh Aristoteles adalah satu masyarakat politik dan etis dimana warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Menurut pendapat ini, konsep masyarakat madani mendapatkan perubahan makna terutama pada masa Renaissance. Berbeda dengan Adam B. Seligman dalam bukunya, The Idea of Civil Society. Menurutnya, masyarakat madani adalah akibat pemacetan pemikiran sosial politik Barat sekitar abad ke XVII sampai XVIII.

Demikian pendapat sementara pakar. Akan tetapi, jika kita mengacu pada kata “Madani”, yang berasal dari bahasa Arab, kita akan menemukan apa yang dinyatakan pakar, bahwa teori masyarakat madani bersumber dari tradisi Yunani kuno tidaklah tepat. Sebab, madani dalam bahasa Arab mempunyai banyak makna. Madani dapat diartikan sebagai orang beradab, yang berbudaya kota, bisa juga bermakna berkenaan dengan masalah sipil dan sekuler. Yang lebih tepat adalah pendapat yang menyatakan masyarakat madani adalah bentuk negara ideal yang terinspirasi negara yang pernah berdiri di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad Saw. Menurut Profesor Jamal al Bana dalam bukunya, “Agama dan Negara”, negara Madinah adalah negara ideal yang pernah ada di muka bumi dan tak mungkin terulang kembali. Jamal al Bana mendasarkan pendapatnya pada; pertama, negara Madinah adalah negara yang berjalan langsung dibimbing oleh wahyu. Kedua, negara Madinah tidak memiliki perangkat yang dibutuhkan oleh sebuah negara pada umumnya, seperti penjara, tentara, polisi, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Ini tidak mungkin terjadi di negara manapun. ketiga, negara Madinah didirikan dengan satu komitmen hidup bersama antar etnis agama dan budaya, tidak didirikan dengan agitasi politik (perlawanan), apalagi pertumpahan darah. Butir-butir perjanjian kesepahaman yang dibuat oleh Rasulullah Saw bersama seluruh komponen masyarakat Yatsrib (kemudia disebut Madinah) dinamakan Piagam Madinah.

Negara makmur sejahtera itulah yang menjadi inspirasi teori “masyarakat madani”. Sebab, seperti dikatakan di atas, gambaran yang diberikan sementara kalangan yang menyatakan teori masyarkat madani berasal dari Yunani dengan makna “Societas Civilis” tidak mampu mewakili makna yang terdapat dalam kata “madani itu sendiri”.

Asas- Asas Masyarakat Madani

Imam al Mawardi, dalam bukunya yang berjudul “Adab ad Dunya wa Din”, mengatakan “Terciptanya masyarakat madani meniscayakan dua syarat; pertama, teratur dan terorganisirnya masalah publik. Kedua, kesejahteraan yang dapat dinikmati setiap warga negara.” Dua poin itu terkait satu dengan lainnya. Untuk tercapainya poin yang pertama, ada enam syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, adanya agama yang ditaati. Sebab keyakinan setiap individu terhadap agama akan menjadi kontrol dalam diri setiap individu.

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ _{(الأعراف 3)}

Artinya: “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya.”

Kedua, pemerintarah yang kuat. Yang dapat mengendalikan komponen-komponen bangsa. Ketiga, keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa. Menurut Imam al Mawardi, tidak ada sebab yang dapat menghancurkan suatu bangsa yang lebih berbahaya daripada korupsi, dan tindakan sewenang-wenang. Keempat, keamanan, ketertiban dan stabilitas sosial. Orang-orang yang kuat merasa tentram, kaum lemah merasa tenang. Kelima, stabilitas ekonomi dan swasembada pangan. Keenam, cita-cita bersama komponen bangsa, sehingga menjadi bangsa yang dinamis. Berkenaan dengan ini, Rasulullah Saw bersabda: “Cita-cita adalah rahmat dari Allah bagi umatku. Seandainya tidak ada cita-cita, seorang petani tidak akan pernah menanam pohon, seorang ibu enggan menyusui sang anak.”

Itulah syarat-syarat untuk terpenuhinya poin pertama. Semantara untuk terealisasinya poin kedua, yaitu kesejahteraan setiap individu masyarakat, diperlukan tiga hal. Pertama, ketaatan kepada pemimpin, dimulai dari tiap individu. Kedua, kasih sayang antar sesama. Ketiga, kebutuhan pokok masyarakat yang tercukupi. Demikian dengan panjang lebar pengarang karya fenomenal “al Ahkam Sulthaniah” itu menjelaskan bagaimana masyarakat madani berdiri. Semua syarat itu mengakomodir pluralisme, egalitarianisme, terutama bagi daerah yang memiliki agama dan kepercayaan yang tidak tunggal.

Setelah kita mengetahui syarat-syarat untuk bedirinya masyarkat madani, muncul sebuah pertanyaan, “Dari mana kita memulai?” Para Ulama, seperti Imam Hasan al Bana, demikian juga ulama kontemporer dan pakar tafsir Indonesia, Quraish Shihab sepakat bahwa untuk terciptanya tatanan masyarakat ideal harus dimulai dari komponen terkecil sebuah bangsa, yaitu keluarga. Satuan terkecil ini dibina baik segi pendidikan, mental kejiwaan, agama dan tanggungjawab sosial. Jika satuan masyarakat ini telah terbina, maka akan tercipta masyarakat madani.

Yang signifikan, selain beberapa poin tersebut di atas adalah adanya seorang pemimpin yang mempunyai moralitas tinggi, yang sikap, gerak, dan segala kebijakannya bisa menjadi referensi bawahan. Sosok ini di gambarkan oleh Ali Syari’ati sebagai sosok yang memiliki karakter; ilmuan; seorang pembelajar sejati, intelektual; seorang yang berupaya memahami realitas zaman dan bangsanya, idiolog; berpandangan jauh yang tidak terperangkap kepentingan politik sesaat, dan terakhir pemimpin itu harus mempunyai karakter ulama, orang yang bukan hanya mengajarkan wudhu, tapi juga berupaya mengetahui orang yang diajari wudhu bisa makan apa tidak, jiwanya terzalimi apa tidak, dan seterusnya. Menurut Ali Syari’ati, keempat komponen itu harus ada dalam diri seorang pemimpin yang akan membawa masyarakat pada pencerahan. Atau dalam konteks ini, pemimpin yang akan mengentaskan masyarakat dari kondisi trasnsisi (liminality) ke kondisi modern religi.[]

Penulis, Ahmad Tsauri