Category Archives: Konsultasi

Mempoligami Niat Puasa Rajab

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bagaimana hukumnya melakukan puasa yang digabungkan dengan niat puasa yang lain, semisal puasa Rajab dengan puasa Qodlo’ atau puasa sunah Senin-Kamis?. Mohon penjelasan beserta referensinya, terimakasih.

(M. Soleh Mubarok, Banyuwangi)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

_________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Menurut mayoritas ulama, hukum melaksanakan puasa Rajab adalah sunah.[1] Dalam pelaksanaannya, sering kali dijumpai adanya penggabungan dua niat dalam satu ibadah puasa. Misalkan ada seseorang yang memiliki kewajiban untuk menqodlo’ puasa Ramadhan, kemudian ia melakukannya di bulan Rajab dengan menggabungkan kedua niat dalam satu ibadah puasa. Atau contoh lain ialah seseorang yang melakukan puasa Rajab yang kebetulan hari itu adalah hari Senin atau Kamis, kemudian ia menggabungkan kedua niat dalam satu praktek puasa.

Menanggapi kasus tersebut, para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar para ulama mengatakan bahwa praktek tersebut diperbolehkan dan orang yang melakukan akan mendapatkan kedua pahala puasa sekaligus, baik ia niat atas kedua puasa tersebut atau salah satunya. Dalam kitab Hasyiyah al-Bujairomi ‘ala al-Khotib disebutkan:

قَدْ يُوجَدُ لِلصَّوْمِ سَبَبَانِ كَوُقُوعِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ يَوْمَ اثْنَيْنِ أَوْ خَمِيسٍ وَكَوُقُوعِهِمَا فِي سِتَّةِ شَوَّالٍ فَيَتَأَكَّدُ صَوْمُ مَا لَهُ سَبَبَانِ رِعَايَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ نَوَاهُمَا حَصَلَا كَالصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَةً وَصِلَةً وَكَذَا لَوْ نَوَى أَحَدَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ

Terkadang dalam puasa itu terdapat dua sebab, seperti puasa Arafah atau ‘Asyuro yang jatuh pada hari senin atau kamis, atau puasa hari senin dan kamis yang dilakukan dalam tanggal enam hari pertama di bulan Syawal (selain tanggal 1 Syawal). Maka puasa yang memiliki dua sebab tersebut memiliki anjuran lebih demi menjaga kesunahan dua sebab tersebut. Apabila kedua puasa itu diniati maka ia akan mendapatkan kedua pahalanya, seperti seseorang yang bersedekah pada kerabatnya ia akan mendapatkan pahala sedekah sekaligus pahala silaturrahim. Menurut pendapat yang lain, meskipun ia niat salah satu saja ia akan mendapat pahala keduanya.[2]

Dalam referensi lain, syekh Zakaria al-Anshori pernah mengatakan dalam salah satu karyanya, Fathul Wahab, dengan redaksi demikian:

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ فِي الصَّوْمِ الرَّاتِبِ كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَأَيَّامِ الْبِيضِ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ كَرَوَاتِبِ الصَّلَاةِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الصَّوْمَ فِي الْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ مُنْصَرِفٌ إلَيْهَا بَلْ لَوْ نَوَى بِهِ غَيْرَهَا حَصَلَتْ أَيْضًا كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ

Imam an-Nawawi berkata dalam kitab al-Majmu’, sebaiknya ada persyaratan menentukan nama puasa dalam praktek puasa Rawatib, seperti puasa Arafah, ‘Asyuro, hari-hari terang (13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah), enam hari pertama bulan Syawal seperti halnya salat Rawatib. Kemudian (perkataan itu) dijawab, bahwa sesungguhnya puasa di hari-hari tersebut secara otomatis akan teralihkan kepadanya. Akan tetapi apabila ia niat dengan puasa yang lain maka akan mendapatkan pahalanya juga, seperti dalam praktek salat Tahiyatul Masjid.”[3]

Keterangan yang telah disebutkan di atas hanya berlaku pada dua puasa yang hukumnya sama-sama sunah. Sehingga akan berbeda lagi jika salah satunya adalah puasa wajib (Qodlo’ atau Kafarat).  Menurut imam Abi Makhromah berpendapat jika puasa sunah dan wajib diniati sekaligus maka hukumnya tidak sah. Akan tetapi pendapat mayoritas ulama yang diunggulkan oleh Imam ar-Romli mengatakan apabila kedua puasa itu terdiri dari puasa wajib (Qodlo’ atau Kafarat) dan puasa sunah, maka cukup dengan niat puasa wajib akan mendapatkan pahala puasa sunahnya. [4]

Walhasil, dengan mengikuti pendapat yang memperbolehkan, berbagai praktek penggabungan dua niat dalam satu ibadah puasa seperti dalam puasa Rajab dapat dibenarkan dan ia akan mendapat dua pahala sekaligus. Kasus senada juga banyak dalam persoalan lain, seperti dalam permasalahan mandi wajib yang digabung dengan mandi sunah, niat menyembelih kurban sekaligus niat aqiqah, salat sunah Qabliyah sekaligus niat  tahiyatul masjid dan lain sebagainya. []waAllahu a’lam

______________

Referensi:

[1] Fathul Mu’in, hlm 59, cet. al-Haromain.

[2] Hasyiyah al-Bujairomi ‘ala al-Khotib, II/404.

[3] Fathul Wahab, I/139.

[4] Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 114.

Dzikir Pengiring Jenazah

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Saudara admin yang saya hormati, saya ingin bertanya tentang adat istiadat yang berlaku di daerah saya, yang mungkin ini juga berlaku di sebagian besar wilayah di Nusantara.

Kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat ialah membaca dzikir dengan suara keras ketika mengiringi jenazah menuju persemayaman terakhir. Bagaimanakah fiqih menanggapi hal itu? Apakah tidak bertentangan dengan kesunnahan untuk bertafakkur tentang kematian di saat ada orang meninggal dunia?. Terimakasih untuk jawabannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ach. Faizal – Buduran, Sidoarjo.

_______________________________

AdminWa’alaikumsalam Wr. Wb.

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi disebutkan :

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَعِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الذِّكْرِ

Para Sahabat Rasulullah SAW tidak menyukai mengeraskan suara di samping jenazah, ketika perang, dan ketika dzikir.”[1]

Atas dasar hadis itu, para ulama telah sepakat bahwa hukum beramai-ramai di samping jenazah adalah makruh. Segala bentuk kegaduhan dan keramaian tetap dihukumi makruh, tak terkecuali bacaan al-Qur’an, dzikir, atau bacaan sholawat.[2] Karena memang yang disunnahkan dalam keadaan itu adalah bertafakkur tentang ihwal kematian atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Sebagaimana keterangan yang diungkapkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya, Nihayah az-Zain :

وَيُكْرَهُ اللَّغَطُ فِي الْجَنَازَةِ بَلِ الْمُسْتَحَبُّ التَّفَكُّرُ فِي الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ قَالَ الْقُلْيُوْبِيْ وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُدَابِغِيْ وَهَذَا بِاِعْتِبَارِ مَا كَانَ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا الْآنَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ شِعَارٌ لِلْمَيِّتِ

Dimakruhkan beramai-ramai di samping jenazah. Karena yang disunnahkan ialah bertafakkur tentang kematian dan kejadian-kejadian setelahnya. Imam al-Qulyubi berkata: Bahkan dimakruhkan mengeraskan bacaan al-Qur’an, bacaan dzikir, dan bacaan sholawat kepada baginda Nabi SAW. Imam al-Mudabighi berkata: Hukum ini hanya berlaku di masa-masa awal Islam, adapun di masa sekarang maka hukumnya tidak apa-apa karena yang demikian itu merupakan syiar terhadap peristiwa kematian.”[3]

Meskipun hukumnya demikian, di sebagian besar daerah memiliki kebiasaan melantunkan dzikir semisal bacaan “Laa ilaha illallah” ketika mengiringi jenazah dengan suara yang begitu keras. Menanggapi persoalan itu, secara bijaksana Imam Ibnu ‘Allan dalam kitabnya, al-Futuhat ar-Rabbaniyyah, menjelaskan :

فَالَّذِي اخْتَارَهُ أَنَّ شُغْلَ أِسْمَاعِهِمْ بِالذِّكْرِ الْمُؤّدِّيْ إِلَى تَرْكِ الْكَلَامِ وَتَقْلِيْلِهِ أَوْلَى مِنِ اسْتِرْسَالِهِمْ فِي الْكَلَامِ الدُّنْيَوِيِّ اِرْتِكَابًا لِأَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ

Adapun pendapat yang dipilih ialah sebagai berikut: Sesungguhnya menyibukkan pengiring jenazah dengan bacaan dzikir yang dapat menjauhkan mereka dari pembicaraan masalah dunia itu lebih utama dari pada membiarkan mereka membicarakan masalah duniawi. Pendapat ini merupakan bentuk alternatif yang mengambil resiko lebih kecil, sebagaimana kaidah syariat yang lain.”[4]

Dalam keterangan yang dikutip dari pendapat Imam Ibnu Ziyad tersebut, imam Ibnu ‘Allan sepakat dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa anjuran saat mengiringi jenazah ialah diam dan bertafakkur tentang kematian. Namun melihat realita di masyarakat saat ini hampir dipastikan apabila mereka dianjurkan untuk diam maka yang dilakukan bukanlah tafakkur, justru akan melakukan perbincangan yang tidak bermanfaat apabila tidak tersibukkan dengan bacaan-bacaan dzikir. Maka dari itu, menganjurkan mereka dengan bacaan dzikir adalah suatu langkah alternatif terbaik daripada melakukan kemungkaran yang lebih besar.

Pendapat itu juga memberikan pelajaran berharga kepada kita, bahwa dalam memberikan solusi permasalahan keagamaan di tengah-tengah masyarakat tidak hanya dituntut memahami teks hukum secara tekstual. Namun memahami seluk-beluk keadaan masyarakat dengan melalui pendekatan maslahat sangat dibutuhkan demi terciptanya kebaikan untuk semua pihak. Sekian. []waAllahu a’lam

________

Referensi:

[1] As-Sunan al-Kubro li al-Baihaqi, IV/124.

[2] Hasyiyah al-jamal ‘ala al-Manhaj, II/168.

[3] Nihayah az-Zain, hlm 153, cet. Al-Haromain

[4] al-Futuhat ar-Rabbaniyyah, IV/183.

BPJS : Kebijakan yang Perlu ditinjau Ulang

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan  jaminan pemeliharaan kesehatan  bagi seluruh rakyat  Indonesia.

 

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan  Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN) yang diresmikan  pada tanggal  31 Desember  2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal  1 Januari 2014, sedangkan  BPJS Ketenagakerjaan  mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT.  Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

 

Adapun azas asuransi BPJS adalah kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip : kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat. Dan program-programnya, meliputi : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

 

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

 

Adapun iuran peserta yang bukan pekerja adalah sebesar : Rp.25.500 ,  Rp.42.500 ,dan Rp.59.500 sesuai dengan kelasnya masing- masing

Adapun bagi anggota yang terlambat membayar iuran, maka :  Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.

 

BPJS berwewenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi bertujuan untuk pengembangan aset, tentunya dengan ketentuan yang disepakati. Instrumen investasi dana dialokasikan di berbagai lini, diantaranya : saham di bursa efek, real estate, tanah, bangunan dan alokasi investi lainya.

 

Lalu apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syariah Islam?

Apakah program BPJS itu mengandung riba ?

Bolehkah pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS ?

 

BPJS yang merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat (UU BPJS Nomor 40/2011) adalah sejalan dengan semangat dan tujuan at-takmin at-ta’awuny, yaitu persekutuan beberapa orang dengan membayar iuran dalam jumlah tertentu, kemudian dari persekutuan itu digunakan untuk membiayai peserta yang tertimpa musibah.

 

Namun dalam pelaksanaannya ada yang perlu disempurnakan lagi agar sesuai dengan konsep at-takmin at-ta’awuny, yaitu:

 

  • Tidak ada paksaan dalam kepesertaan.
  • Peserta semata-mata bertujuan untuk membantu sesama (tidak untuk mendapatkan keuntungan).
  • Keadilan dalam pelayanan (tidak ada diskriminasi pada peserta).
  • Kemungkinan jumlah iuran melebihi biaya yang dibutuhkan maka menjadi sedekah atau infaq sesuai dengan ketentuan pemerintah

 

Praktik yang berjalan tidak mengandung unsur riba dan tidak identik dengan Asuransi Komersial dengan syarat, pemerintah harus merevisi ulang kebijakan-kebijakan yang ada di BPJS,  sehingga apabila semua unsur terpenuhi maka prakteknya akan  tergolong at-takmin at-ta’awuny, seperti yang dijelaskan.

 

«إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.»

 

“Bahwa keluarga al-Asy’ariyun jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau makanan keluarga mereka di Madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu lembar kain kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu wadah, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka” (Hr Muttafaq ‘alayh)

Pemerintah boleh mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS dengan syarat apabila anggaran negara tidak mencukupi dan kadar iuran yang ditetapkan masih dalam batas kemampuan rakyat yang punya kelebihan kebutuhan standar dalam satu tahun.

 

Setelah persyaratan yang harus terpenuhi lengkap, maka diharapkan kehadiran BPJS mampu menjadi tulang punggung masyarakat guna memperingan biaya kesehatan yang mahal. Sebab ketimpangan ekonomi masyarakat kita juga harus menjadi prioritas yang perlu dipertimbangkan.

 

 

 

 

 

 

____________________________

 Referensi :

 

  • Fiqhul Islamy Vol 5 hal 102
  • Tuhfatul Muhtaj Vol 10 hal 264
  • Shahih Muslim Vol 12 hal 300
  • Bughyatul Mustarsyidiin hal 253

Hukum Mengkonsumsi Sarang Lebah

Assalamualaikum wr. Wb.

 

Admin yang saya hormati, saya ingin bertanya soal kebiasaan masyarakat di daerah saya, mungkin juga terdapat di daerah lain. yakni kebiasaan langsung memakan sarang tawon yang baru di ambil dari tempatnya, padahal dalam sarang tersebut masih terdapat anak tawonnya ( jawa enthung ). Bagaimanakah hukumnya?

 

Dani, Semarang

 

Walaikum salaam wr. Wb.

 

 

terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Sekarang ini memang konsumsi lebah, khususnya untuk tujuan kesehatan sedang marak. Untuk menjawab keraguan kita tentang halal atau haramnya mengonsumsi lebah, akan kami paparkan beberapa pendapat para ulama. Tentunya dalam hal ini harus kita pisahkan antara mengonsumsi lebah yang sudah dewasa dengan lebah yang masih berupa larva (Jawa: enthung).

 

Mengenai hukum mengonsumsi lebah dewasa, Imam Ibnu Rusyd dalam kitab Bidâyatul Mujtahid (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), juz III, hal. 20, menyebutkan:

وَحَكَى أَبُو حَامِدٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُحَرِّمُ لَحْمَ الْحَيَوَانِ الْمَنْهِيِّ عَنْ قَتْلِهِ، قَالَ: كَ… وَالنَّحْلِ

 

 

 

“Imam Abu Hamid (al-Ghazali) dari madzhab Syafi’i menceritakan bahwasanya diharamkan memakan daging hewan yang dilarang dibunuh, ia berkata: seperti … lebah.”

 

Ini juga terkait dengan hadits:

 

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد

 

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaaq, telah mengkhabarkan kepada kami Ma’mar; dari Az-Zuhriy, dari ‘Ubaidullah bin ‘Abdillah bin ‘Utbah, dari Ibnu ‘Abbaas, ia berkata: “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah melarang membunuh empat macam hewan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung shurad.” (Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ahmad 1/332).

 

Sedangkan untuk masalah mengonsumsi enthung lebah, Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Sullamunnajat (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hal. 7, menjelaskan:

 

فرع – ما كانت فى بيت العسل أخياف فابتـداؤها بيض النحـل ثم صارت دودا مع الروح ثم ماتت ثم صارت نحلا تطير فهى فى الطور الأول حلال وفى الطور الذى بعـده حرام كما قـرره بعضـهم

 

”{Cabangan Masalah} ِApa yang terdapat di dalam sarang lebah, maka awalnya ia adalah telur, kemudian menjadi ulat, kemudian mati dan menjadi lebah yang bisa terbang. Pada bentuknya yang awal ia halal, dan pada bentuk yang selanjutnya ia haram sebagaimana telah ditetapkan oleh sebagian ulama.”

 

Namun demikian, halalnya enthung lebah tersebut adalah jika susah dipisahkan dari madu dan tidak dimakan sendirian, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad Salamah al-Qulyubi dalam Hasyiyah al-Qulyubi (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz IV, hal. 241:

 

وكذا الدود المتولدمن طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه ميتا يحل في الأصح لعسر تمييزه بخلاف أكله منفردا

 

“Demikian pula dengan ulat yang lahir dari makanan seperti cuka atau buah-buahan, jika ia dimakan berbarengan dengan makanan tersebut dalam kondisi mati, maka hukumnya halal menurut qaul ashah karena sulit untuk membedakannya, berbeda hukumnya jika dimakan terpisah.”

 

Dari ta’bir-ta’bir yang ada bisa disimpulkan bahwasanya haram hukumnya memakan lebah yang sudah dewasa, sedangkan memakan enthung lebah hukumnya halal jika termakan bersamaan dengan memakan madu atau sarang madu, dan jika dimakan terpisah maka hukumnya haram.

 

Demikian jawaban yang bisa kami berikan beserta argumentasinya, semoga bisa bermanfaat. Wallahu a’lam bi-shawâb.

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

 

 

 

 

 

 

dimuat ulang dari situs resmi NU : http://www.nu.or.id/post/read/82609/hukum-mengonsumsi-lebah

 

 

Sajadah Masjid Sebagai Garis Shof

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Untuk menertibkan barisan shof salat, di masing-masing masjid memiliki inisiatif yang berbeda. Sebagian daerah ada yang menggunakan karpet panjang masjid yang bergambar sajadah. Ada juga yang tanpa karpet namun dengan menggunakan mengecat keramik sebagai pertanda shof.

Yang menjadi pertanyaan di benak saya, cukupkah karpet bergambar sajadah dan garis shaf di masjid sebagai penghalang (sutroh) memandang hal itu telah menyebabkan orang sungkan lewat di depannya?, terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

(Lailil A., Cililitan-Jakarta)

________________________

AdminWa’alaikumsalam Wr. Wb.

Keberadaan masjid yang tumbuh bak cendawan di musim hujan telah mengilhami para produsen untuk meluncurkan produk-produk khas masjid. Tak terkecuali karpet yang telah menjadi kebutuhan primer. Agar lebih bernuansa ibadah, karpet mode masjid telah didesain sedemikian rupa sehingga mirip dengan beberapa sajadah yang menyatu, lengkap dengan ukuran press body (satu gambar sajadah untuk satu orang). Sementara itu, sebagian masjid lain lebih memilih opsi lain dengan memberi garis shaf di lantai baik berbentuk garis dengan cat ataupun keramik yang sengaja dibedakan warnanya.

Di sisi lain, dalam bab shalat dikenal konsep sutroh sebagai penanda hak musholli.[1] Di sana dijelaskan, salah satu wujud sutroh adalah dengan memakai sajadah ataupun membuat garis di lantai.[2] Bagaimanapun juga, sutroh tak lebih hanya sebagai penanda mana lokasi yang merupakan wilayah ‘kekuasaan’ musholli sehingga dapat mencegah orang yang hendak lewat di depannya. Secara aturan, panjang sutroh tidak lebih dari tiga dziro’ terhitung dari ujung jari kaki musholli (menurut pendapat al-Aujah).[3]

Mengenai hukum karpet bergambar sajadah dan garis shaf di masjid dapat dikategorikan sebagai penghalang (sutroh). Dengan syarat apabila menurut penilaian atau pandangan umum (‘urf) sudah bisa digunakan sebagai batas wilayah sholat untuk mencegah orang lewat di depannya, serta sudah bisa digunakan untuk membedakan tempat sujud dari tempat lain. Sebagaimana ungkapan imam ar-Romli dalam kitabnya, Nihayatul Muhtaj:

وَلَيْسَ مِنَ السُّتْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَوِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَاسْتَنَدَ فِيْ وُقُوْفِهِ إِلَى جِدَارٍ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ يَسَارِهِ فِيْمَا يَظْهَرُ  لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ سُتْرَةً عُرْفًا

Tidak termasuk Sutroh secara syariat adalah ketika seorang yang shalat bersandar pada tembok yang ada di sebelah kanan atau kirinya. Karena hal tersebut tidak dianggap sebagai Sutroh menurut pandangan umum (‘Urf)”.[4]

Namun masih ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam permasalahan ini, yakni seringnya pengguna karpet tersebut berdiri sesuai dengan lebar garis samping sehingga terjadi renggangnya barisan maka sebaiknya tetap merapatkan barisan dan tidak terikat garis samping.[5] Selain itu, dianjurkan penggunaan karpet yang tidak bergambar, karena akan berpotensi mengganggu kekhusyuan sholat.[6] []waAllahu a’lam

 

 _________________

Referensi:

[1] Hasyiyah at-Tarmasi, II/402.

[2] Syarah ‘Umdah al-Ahkam, I/337.

[3] Tuhfah al-Muhtaj, II/158.

[4] Nihayatul Muhtaj, V/98.

[5] Al-Hawi li al-Fatawa, I/143.

[6] Ianah at-Thalibin, I/190.