Category Archives: Konsultasi

Fasilitas WiFi Bersama di Balai Desa

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya memiliki beberapa permasalahan terkait keberadaan akses internet (WiFi) yang berada di balai desa. Di desa saya terdapat sebuah akses internet yang disediakan oleh kepala desa yang baru menjabat. Dan ia bertujuan ingin mengenalkan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kepada seluruh masyarakat demi kemaslahatan bersama. Di balik semua itu, muncullah kenakalan anak-anak muda yang sering kali mengakses jaringan bersama tanpa seizin pak Kades. Mereka membobol privasi yang telah disimpan dan menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang dibilang tidak bermaslahat, bahkan merugikan masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perspektif fiqih mengenai status internet di atas? apakah tindakan pak Kades dapat dibenarkan meninjau maraknya kerugian dan pandangan jelek oleh para warga? terima kasih atas jawabannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

________________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Pertanyaan yang diajukan tersebut merupakan sebuah problematika yang sangat marak untuk saat ini. Yang mana sesuai perkembangan zaman, sebagian besar balai atau pun kantor desa memiliki akses internet (WiFi).

Realita di lapangan pun begitu beragam, di sebagian tempat ada yang membatasi hanya diperuntukkan kepada perangkat desa serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Untuk yang semacam ini, biasanya pihak Pemerintah Desa memasang password terhadap akses Wireless Fidelity (WiFi) tersebut demi menghindari penyalahgunaan di luar kepentingan pihak-pihak terkait. Namun di sebagian tempat yang lain ada yang tidak memberikan batasan terhadap akses internet ini. Sehingga setiap saat siapapun dapat dengan mudah mengakses jaringan WiFi yang ada di balai desa tersebut.

Sesuai dengan konteks pertanyaan, status internet di atas dikategorikan sebagai sarana untuk membantu kinerja aparat desa, serta sebagai sarana untuk mengenalkan kemajuan teknologi kepada masyarakat yang memiliki nilai mashlahat. [1] Karena segala bentuk kebijakan dan wewenang pemerintah, harus didasarkan pada kemaslahatan bersama. Sesuai kaidah fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Alokasi (kebijakan) pemimpin (pemerintah) haruslah digantungkan atas dasar kemaslahatan”.[2]

Mengenai  penyediaan akses internet untuk yang ditujukan untuk membantu kinerja dan pelayanan aparatur desa, hukumnya diperbolehkan. Karena dalam hal ini, kemaslahatan yang dihasilkan dari adanya akses internet tersebut sudah sangat jelas, baik kemaslahatan untuk desa maupun masyarakat umum.[3]

Adapun status internet sebagai sarana untuk memperkenalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat tidak dapat dibenarkan kecuali lebih dominan kemaslahatannya.[4] Karena bagaimanapun, pembebasan mengakses bagi masyarakat desa secara umum terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja akan rawan disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif dan merugikan. Maka dari itu, untuk permasalahan yang ini perlu adanya pengawasan lebih ketat dari seluruh pihak.[5] [] waAllahu a’lam

Referensi:

[1] Mughni al-Muhtaj, IV/221.

[2] Al-Asybah wa an-Nadhoir Lii as-Suyuti, hlm 121.

[3] Fatawa as-Subki, I/185, Maktabah Syamilah.

[4] Qowaid al-Ahkam Fii Masalih al-Anam, I/156.

[5] Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 252, al-Haromain.

Problematika Hadiah Dalam Tradisi Walimah

Bukan menjadi rahasia lagi di masyarakat, berkembangnya sebuah tradisi untuk saling memberi hadiah ketika diselenggarakan semacam perayaan pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Pemberian hadiah itu pun memiliki kebiasaan yang berbeda, ada yang berupa barang yang dikemas dalam sebuah kado, atau sejumlah uang yang dimasukkan dalam selembar amplop. Model pemberiannya pun sangat beragam, ada yang mencantumkan nama dan ada juga yang tidak mencantumkan nama sehingga tidak diketahui dari siapa pemberian tersebut.

Di suatu daerah tertentu, kebiasaan memberi hadiah itu menuntut bagi penerimanya untuk membalas apa yang telah diberikan apabila pihak yang memberi merayakan semacam perayaan serupa di waktu mendatang. Dengan artian, pemberian itu terkesan menjadi sebuah hutang yang dibebankan kepada penerima hadiah. Namun praktek itu sangat berbeda dengan di daerah lain, pemberian hadiah dalam sebuah acara perayaan tertentu murni merupakan hadiah tanpa adanya tuntutan untuk membalas di kemudian hari.

Secara otomatis, berbagai model tradisi pemberian tersebut akan menarik sebuah pertanyaan mengenai status hadiah tersebut. Apakah memang pemberian itu murni hadiah sehingga tidak ada tuntutan bagi penerimanya untuk mengembalikan di waktu mendatang, ataukah praktek tersebut justru merupakan praktek hutang piutang yang menuntut adanya balasan serupa sebagaimana yang telah terlaku dan mentradisis di berbagai daerah.

Dalam kitabnya, Hasyiyah I’anah at-Thalibin, syekh Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syato ad-Dimyati memberikan pencerahan yang sangat bijak terkait persoalan tersebut:

وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِيْ زَمَانِنَا مِنْ دَفْعِ النُّقُوْطِ فِي الْأَفْرَاحِ لِصَاحِبِ الْفَرْحِ فِيْ يَدِهِ أَوْ يَدِ مَأْذُوْنِهِ هَلْ يَكُوْنُ هِبَّةً أَوْ قَرْضًا؟ أَطْلَقَ الثَّانِيَ جمْعٌ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ الى ان قال- وَجَمَّعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُعْتَدِ الرُّجُوُعُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِيْ عَلَى مَا إِذَا اِعْتِيْدَ وَحَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافٌ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ

Perihal adat kebiasaan yang berlaku di zaman kita, yaitu memberikan semacam kado hadiah perkawinan dalam sebuah perayaan, baik memberikan secara langsung kepada orang yang merayakan atau kepada wakilnya, apakah hal semacam itu termasuk ketegori pemberian cuma-cuma atau dikategorikan sebagai hutang?. Maka mayoritas ulama memilih mengkategorikannya sebagai hutang. Namun sebagian ulama lain lebih memilih untuk mengkategorikan pemberian itu sebagai pemberian cuma-cuma…. Sehingga dari perbedaan pendapat ini para ulama mencari titik temu dan menggabungkan dua pendapat tersebut dengan sebuah kesimpulan bahwa status pemberian itu dihukumi Hibah atau pemberian cuma-cuma apabila kebiasaan di daerah itu tidak menuntut untuk dikembalikan. Konteks ini akan bermacam-macam sesuai dengan keadaan pemberi, jumlah pemberian, dan daerah yang sangat beragam. Adapun pemberian yang distatuskan sebagai hutang apabila memang di daerah tersebut ada kebiasaan untuk mengembalikan. Apabila terjadi praktek pemberian yang berbeda dengan kebiasaan, maka dikembalikan pada motif pihak yang memberikan” (lihat: Hasyiyah I’anah at-Thalibin, III/48, Maktabah Syamilah).

Dari pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian yang biasa dilakukan dalam momentum semacam pernikah, khitanan, dan lain-lain dibagi menjadi dua; Pertama, berstatus Hibah (pemberian cuma-cuma) apabila kebiasaan yang berlaku tidak ada tuntutan untuk mengembalikan. Kedua, berstatus Qordlu (hutang) apabila kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut menuntut adanya pengembalian.

Dalam memandang problematika ini, syariat begitu memperhatikan praktek bagaimana sebenarnya hadiah itu diberikan dengan melihat indikasi-indikasi yang ada. Dengan begitu akan sangat jelas maksud dari pihak pemberi, apakah pemberiannya tersebut ditujukan untuk sedekah atau pemberian hutang yang menuntut balasan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah. []waAllahu a’lam

_____________________

Referensi:

Hasyiyah al-Bajuri, II/187, cet. al-Haromain.

Al-Fatawi al-Fiqhiyah Al-Kubro, III/373, cet. Maktabah al-Islamiyah.

Hasyiyah al-Jamal, III/601.

Hasyiyah I’anah at-Thalibin, III/48, Maktabah Syamilah.

 

Bolehkah Wanita Haid Membaca al-Qur’an?

Datang bulan atau menstruasi (haid) merupakan sebuah keistimewaan khusus yang hanya dimiliki oleh kaum wanita. Tentu dalam konteks ini, Islam tidak lepas tangan untuk mengatur segala hukum syariat yang berhubungan dengannya. Salah satu bentuk tatanan syariat tersebut adalah keharaman wanita haid untuk membaca al-Qur’an. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Saw pernah bersabda:

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ…. حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ

Tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan orang yang haid untuk membaca sesuatu dari al-Qur’an”, (HR. Tirmidzi dan lainnya).

Namun, keumuman hadis tersebut tidak serta merta memukul rata semua keadaan bahwa wanita haid haram untuk membaca al-Qur’an. Berbagai perselisihan pendapat ulama madzhab fiqih juga menjelaskan beberapa keadaan yang melegalkan mereka tetap diperbolehkan membaca al-Qur’an.

Dalam madzhab Syafi’iyah, pembahasan hukum wanita haid membaca al-Qur’an terdapat beberapa permasalah yang perlu dipahami, yaitu:

  1. 1. Apabila membaca al-Qur’an diniati untuk membaca al-Qur’annya, maka hukumnya haram.
  2. 2. Apabila membaca al-Qur’an diniati untuk membaca al-Qur’annya dan disertai dengan niat yang lain, maka juga dihukumi haram.
  3. 3. Apabila membaca al-Qur’an diniati selain untuk membaca al-Qur’an seperti untuk menjaga hafalan, membaca zikir, kisah-kisah, hukum-hukum dalam al-Qur’an, mauidzah (petuah), maka hukumnya diperbolehkan.
  4. 4. Apabila membaca al-Qur’an karena tidak ada kesengajaan untuk mengucapkannya, maka hukumnya diperbolehkan.
  5. 5. Apabila membaca al-Qur’an diniati secara mutlak, yakni sekedar ingin membaca tanpa niat tertentu, maka hukumnya diperbolehkan.
  6. 6. Apabila membaca al-Qur’an diniati secara mutlak atau juga diniati selain al-Qur’an, namun yang dibaca adalah susunan kalimat khas al-Qur’an atau satu surat panjang atau keseluruhan al-Qur’an, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama (khilaf). Menurut imam an-Nawawi dan para ulama pendukungnya, dalam kasus ini masih diperbolehkan. Sedangkan imam az-Zarkasyi dan ulama lainnya masih tetap memegang hukum keharamannya.
  7. 7. Apabila membaca al-Qur’an diniatkan pada salah satunya (membaca al-Qur’an diniati secara mutlak atau niat selain al-Qur’an) tanpa dijelaskan yang mana yang ia maksud, maka hukumnya khilaf. Menurut qaul mu’tamad (pendapat yang dapat dijadikan pegangan) diharamkan, karena masih adanya kemungkinan niat pada bacaan al-Qur’annya.[1]

Adapun di dalam madzhab Malikiyah, wanita haid diperbolehkan membaca al-Qur’an secara mutlak, yaitu ketika membacanya dalam kondisi darah haid sedang keluar, baik disertai hukum junub ataupun tidak. Hukum ini juga berlaku meskipun wanita haid tersebut khawatir akan lupa atas al-Qur’an atau tidak.

Adapun ketika darah haidnya berhenti, maka ia tidak diperbolehkan membaca al-Qur’an sebelum mandi hadas. Kecuali bila khawatir lupa, atau kecuali dengan menengok pada pendapat lemah (qaul dha’if) yang memperbolehkan selama haidnya tidak disertai junub.[2]

Walhasil, berbagai pendapat yang mengemuka di antara para ulama sangatlah beragam. Keberagaman ini murni dihasilkan dari kapasitas dan kemampuan ijtihad yang mereka lakukan. Pada gilirannya, semuanya akan tetap bermanfaat, terutama dalam menjawab berbagai permasalahan haid yang semakin kompleks sesuai perkembangan zaman.

[]waAllahu a’lam.

_____________

Referensi:

[1] Hasyiyah Bujairomi ‘ala al-Khotib, I/358.

[2] Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, XVIII/322, Maktabah Syamilah.

Promo Akhir Tahun

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Admin yang terhormat, sudah kita ketahui bersama bahwa menjelang libur natal dan akhir tahun seperti saat ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha untuk memikat para konsumen. Salah satu strategi pemasaran yang dirasa pas untuk momentum tersebut adalah dengan menggelar diskon (potongan harga) besar-besaran. Berbagai pusat perbelanjaan, supermarket, swalayan, bahkan Online shopping tak melewatkan kesempatan emas ini.

Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana hukum menggelar diskon pada momen natal dan akhir tahun?. Apakah tergolong merayakan hari raya non muslim?. Terimakasih atas jawabannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Imamatul H, -Surabaya.

_____

Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Momentum natal dan tahun baru merupakan kesempatan berharga bagi para pelaku usaha untuk mendongkrak penjualan dengan menggelar berbagai macam strategi, salah satunya yang sering kita temui adalah memotong harga penjualan atau yang sering disebut diskon.

Menanggapi hal tersebut, syariat membaginya ke dalam tiga perincian:

Pertama, jika komoditas barang yang dijual berhubungan dengan syiar non muslim, maka hurumnya haram. Bahkan dapat berakibat kufur apabila memiliki tujuan berpartisipasi dalam merayakan hari raya mereka.

Kedua, jika komoditas barang yang dijual tidak berhubungan dengan syiar non muslim namun memiliki motif menyemarakkan hari raya mereka, maka hukumnya haram.

Ketiga, jika komoditas barang yang dijual tidak berhubungan dengan syiar non muslim dan tidak ada tujuan sebagaimana di atas, maka diperbolehkan.

Dari tiga perincin tersebut, sudah dapat diketahui bagaimana sikap syariat yang disesuaikan dengan tujuan, praktek, dan dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pelaku usaha tersebut. Keterangan tersebut sesuai dengan penjelasan Ibnu Hajar Al-Haitamy dalam kitabnya, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, yang mengutip pendapat Ibnu Al-Haj.

Yang perlu digarisbawahi, diskon pada dasarnya bukan hanya ada saat natal dan akhir tahun. Momentum-momentum hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri atau hari kemerdekaan juga sering dijumpai diskon. Dari sini sudah jelas bahwa hal tersebut bukanlah syiar hari raya non muslim.

Adapun hukum membeli bagi para masyarakat yang menjadi konsumen dalam momentum tersebut dapat diperbolehkan selama tidak ada tujuan mengagungkan hari raya non muslim atau rela dengan kekufuran mereka.[] waAllahu a’lam

 

Referensi:

Tafsir Al-Munir, I/94, Maktabah Syamilah.

Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, IV/239, cet. Darul Fikr.

Is’adur Rofiq, II/50, cet. Al-Hidayah.

 

Menikah dengan Sepupu?

Assalamualaikum wr.wb

Mau tanya, pernikahan antara sepupu di perbolehkan atau tidak. Sepupu (anak dari saudara kandung ayah) (anak dari pakde saya) boleh di nikah atau tidak?
Matursuwun

Wassalamualaikum. Wr.wb

Laila

Waalaikumsalam wr wb, sebelumnya kami ucapkan terimakasih telah singgah di website kami.

salah satu syarat pernikahan adalah tidak adanya ikatan mahram diantara calon mempelai laki-laki dan perempuan, baik melalui ikatan nasab, ikatan perkawinan, dan ikatan pesusuan.

apakah mahram itu? mahram artinya seseorang yang tidak boleh dinikahi. siapakah sajakah mahram itu?

 

Kelompok yang pertama (mahram karena keturunan) ada tujuh golongan, yakni :

Ibu, nenek dan seterusnya ke atas, baik jalur laki-laki maupun wanita.

Anak perempuan (putri), cucu perempuan, dan seterusnya, ke bawah baik dari jalur laki-laki-laki maupun perempuan.

Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu.

Saudara perempuan bapak (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu.

Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu.

Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah ataui seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun wanita.

Putri saudara laki-laki (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita.

 

Kelompok yang kedua ada tujuh golongan juga, sama persis seperti di atas, namun hubungannya karena sepersusuan (yakni satu ibu susuan, dengan minimal disusui 5x sampai kenyang).

 

Adapun kelompok yang ketiga, maka jumlahnya 4 golongan, sebagai berikut :

Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas,

Istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah

Ibu mertua, ibunya dan seterusnya ke atas,

Anak perempuan istri dari suami lain (rabibah), cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah maupun dari keturunan rabib (anak lelaki istri dari suami lain), .

dengan demikian, sepupu bukanlah termasuk mahram sehingga boleh untuk dinikahi. kiranya demikian.

 

 

Wassalaamualaikum Wr. Wb.

 

 

Referensi: Hasyiyah Al-Bajuri ala Fathil Qorib, vol II/110, cetakan Al-haramain.