Category Archives: Konsultasi

BPJS : Kebijakan yang Perlu ditinjau Ulang

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan  jaminan pemeliharaan kesehatan  bagi seluruh rakyat  Indonesia.

 

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan  Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN) yang diresmikan  pada tanggal  31 Desember  2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal  1 Januari 2014, sedangkan  BPJS Ketenagakerjaan  mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT.  Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

 

Adapun azas asuransi BPJS adalah kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip : kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat. Dan program-programnya, meliputi : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

 

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

 

Adapun iuran peserta yang bukan pekerja adalah sebesar : Rp.25.500 ,  Rp.42.500 ,dan Rp.59.500 sesuai dengan kelasnya masing- masing

Adapun bagi anggota yang terlambat membayar iuran, maka :  Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.

 

BPJS berwewenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi bertujuan untuk pengembangan aset, tentunya dengan ketentuan yang disepakati. Instrumen investasi dana dialokasikan di berbagai lini, diantaranya : saham di bursa efek, real estate, tanah, bangunan dan alokasi investi lainya.

 

Lalu apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syariah Islam?

Apakah program BPJS itu mengandung riba ?

Bolehkah pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS ?

 

BPJS yang merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat (UU BPJS Nomor 40/2011) adalah sejalan dengan semangat dan tujuan at-takmin at-ta’awuny, yaitu persekutuan beberapa orang dengan membayar iuran dalam jumlah tertentu, kemudian dari persekutuan itu digunakan untuk membiayai peserta yang tertimpa musibah.

 

Namun dalam pelaksanaannya ada yang perlu disempurnakan lagi agar sesuai dengan konsep at-takmin at-ta’awuny, yaitu:

 

  • Tidak ada paksaan dalam kepesertaan.
  • Peserta semata-mata bertujuan untuk membantu sesama (tidak untuk mendapatkan keuntungan).
  • Keadilan dalam pelayanan (tidak ada diskriminasi pada peserta).
  • Kemungkinan jumlah iuran melebihi biaya yang dibutuhkan maka menjadi sedekah atau infaq sesuai dengan ketentuan pemerintah

 

Praktik yang berjalan tidak mengandung unsur riba dan tidak identik dengan Asuransi Komersial dengan syarat, pemerintah harus merevisi ulang kebijakan-kebijakan yang ada di BPJS,  sehingga apabila semua unsur terpenuhi maka prakteknya akan  tergolong at-takmin at-ta’awuny, seperti yang dijelaskan.

 

«إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.»

 

“Bahwa keluarga al-Asy’ariyun jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau makanan keluarga mereka di Madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu lembar kain kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu wadah, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka” (Hr Muttafaq ‘alayh)

Pemerintah boleh mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS dengan syarat apabila anggaran negara tidak mencukupi dan kadar iuran yang ditetapkan masih dalam batas kemampuan rakyat yang punya kelebihan kebutuhan standar dalam satu tahun.

 

Setelah persyaratan yang harus terpenuhi lengkap, maka diharapkan kehadiran BPJS mampu menjadi tulang punggung masyarakat guna memperingan biaya kesehatan yang mahal. Sebab ketimpangan ekonomi masyarakat kita juga harus menjadi prioritas yang perlu dipertimbangkan.

 

 

 

 

 

 

____________________________

 Referensi :

 

  • Fiqhul Islamy Vol 5 hal 102
  • Tuhfatul Muhtaj Vol 10 hal 264
  • Shahih Muslim Vol 12 hal 300
  • Bughyatul Mustarsyidiin hal 253

Hukum Mengkonsumsi Sarang Lebah

Assalamualaikum wr. Wb.

 

Admin yang saya hormati, saya ingin bertanya soal kebiasaan masyarakat di daerah saya, mungkin juga terdapat di daerah lain. yakni kebiasaan langsung memakan sarang tawon yang baru di ambil dari tempatnya, padahal dalam sarang tersebut masih terdapat anak tawonnya ( jawa enthung ). Bagaimanakah hukumnya?

 

Dani, Semarang

 

Walaikum salaam wr. Wb.

 

 

terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Sekarang ini memang konsumsi lebah, khususnya untuk tujuan kesehatan sedang marak. Untuk menjawab keraguan kita tentang halal atau haramnya mengonsumsi lebah, akan kami paparkan beberapa pendapat para ulama. Tentunya dalam hal ini harus kita pisahkan antara mengonsumsi lebah yang sudah dewasa dengan lebah yang masih berupa larva (Jawa: enthung).

 

Mengenai hukum mengonsumsi lebah dewasa, Imam Ibnu Rusyd dalam kitab Bidâyatul Mujtahid (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), juz III, hal. 20, menyebutkan:

وَحَكَى أَبُو حَامِدٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُحَرِّمُ لَحْمَ الْحَيَوَانِ الْمَنْهِيِّ عَنْ قَتْلِهِ، قَالَ: كَ… وَالنَّحْلِ

 

 

 

“Imam Abu Hamid (al-Ghazali) dari madzhab Syafi’i menceritakan bahwasanya diharamkan memakan daging hewan yang dilarang dibunuh, ia berkata: seperti … lebah.”

 

Ini juga terkait dengan hadits:

 

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد

 

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaaq, telah mengkhabarkan kepada kami Ma’mar; dari Az-Zuhriy, dari ‘Ubaidullah bin ‘Abdillah bin ‘Utbah, dari Ibnu ‘Abbaas, ia berkata: “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah melarang membunuh empat macam hewan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung shurad.” (Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Ahmad 1/332).

 

Sedangkan untuk masalah mengonsumsi enthung lebah, Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Sullamunnajat (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hal. 7, menjelaskan:

 

فرع – ما كانت فى بيت العسل أخياف فابتـداؤها بيض النحـل ثم صارت دودا مع الروح ثم ماتت ثم صارت نحلا تطير فهى فى الطور الأول حلال وفى الطور الذى بعـده حرام كما قـرره بعضـهم

 

”{Cabangan Masalah} ِApa yang terdapat di dalam sarang lebah, maka awalnya ia adalah telur, kemudian menjadi ulat, kemudian mati dan menjadi lebah yang bisa terbang. Pada bentuknya yang awal ia halal, dan pada bentuk yang selanjutnya ia haram sebagaimana telah ditetapkan oleh sebagian ulama.”

 

Namun demikian, halalnya enthung lebah tersebut adalah jika susah dipisahkan dari madu dan tidak dimakan sendirian, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad Salamah al-Qulyubi dalam Hasyiyah al-Qulyubi (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz IV, hal. 241:

 

وكذا الدود المتولدمن طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه ميتا يحل في الأصح لعسر تمييزه بخلاف أكله منفردا

 

“Demikian pula dengan ulat yang lahir dari makanan seperti cuka atau buah-buahan, jika ia dimakan berbarengan dengan makanan tersebut dalam kondisi mati, maka hukumnya halal menurut qaul ashah karena sulit untuk membedakannya, berbeda hukumnya jika dimakan terpisah.”

 

Dari ta’bir-ta’bir yang ada bisa disimpulkan bahwasanya haram hukumnya memakan lebah yang sudah dewasa, sedangkan memakan enthung lebah hukumnya halal jika termakan bersamaan dengan memakan madu atau sarang madu, dan jika dimakan terpisah maka hukumnya haram.

 

Demikian jawaban yang bisa kami berikan beserta argumentasinya, semoga bisa bermanfaat. Wallahu a’lam bi-shawâb.

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

 

 

 

 

 

 

dimuat ulang dari situs resmi NU : http://www.nu.or.id/post/read/82609/hukum-mengonsumsi-lebah

 

 

Sajadah Masjid Sebagai Garis Shof

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Untuk menertibkan barisan shof salat, di masing-masing masjid memiliki inisiatif yang berbeda. Sebagian daerah ada yang menggunakan karpet panjang masjid yang bergambar sajadah. Ada juga yang tanpa karpet namun dengan menggunakan mengecat keramik sebagai pertanda shof.

Yang menjadi pertanyaan di benak saya, cukupkah karpet bergambar sajadah dan garis shaf di masjid sebagai penghalang (sutroh) memandang hal itu telah menyebabkan orang sungkan lewat di depannya?, terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

(Lailil A., Cililitan-Jakarta)

________________________

AdminWa’alaikumsalam Wr. Wb.

Keberadaan masjid yang tumbuh bak cendawan di musim hujan telah mengilhami para produsen untuk meluncurkan produk-produk khas masjid. Tak terkecuali karpet yang telah menjadi kebutuhan primer. Agar lebih bernuansa ibadah, karpet mode masjid telah didesain sedemikian rupa sehingga mirip dengan beberapa sajadah yang menyatu, lengkap dengan ukuran press body (satu gambar sajadah untuk satu orang). Sementara itu, sebagian masjid lain lebih memilih opsi lain dengan memberi garis shaf di lantai baik berbentuk garis dengan cat ataupun keramik yang sengaja dibedakan warnanya.

Di sisi lain, dalam bab shalat dikenal konsep sutroh sebagai penanda hak musholli.[1] Di sana dijelaskan, salah satu wujud sutroh adalah dengan memakai sajadah ataupun membuat garis di lantai.[2] Bagaimanapun juga, sutroh tak lebih hanya sebagai penanda mana lokasi yang merupakan wilayah ‘kekuasaan’ musholli sehingga dapat mencegah orang yang hendak lewat di depannya. Secara aturan, panjang sutroh tidak lebih dari tiga dziro’ terhitung dari ujung jari kaki musholli (menurut pendapat al-Aujah).[3]

Mengenai hukum karpet bergambar sajadah dan garis shaf di masjid dapat dikategorikan sebagai penghalang (sutroh). Dengan syarat apabila menurut penilaian atau pandangan umum (‘urf) sudah bisa digunakan sebagai batas wilayah sholat untuk mencegah orang lewat di depannya, serta sudah bisa digunakan untuk membedakan tempat sujud dari tempat lain. Sebagaimana ungkapan imam ar-Romli dalam kitabnya, Nihayatul Muhtaj:

وَلَيْسَ مِنَ السُّتْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَوِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَاسْتَنَدَ فِيْ وُقُوْفِهِ إِلَى جِدَارٍ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ يَسَارِهِ فِيْمَا يَظْهَرُ  لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ سُتْرَةً عُرْفًا

Tidak termasuk Sutroh secara syariat adalah ketika seorang yang shalat bersandar pada tembok yang ada di sebelah kanan atau kirinya. Karena hal tersebut tidak dianggap sebagai Sutroh menurut pandangan umum (‘Urf)”.[4]

Namun masih ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam permasalahan ini, yakni seringnya pengguna karpet tersebut berdiri sesuai dengan lebar garis samping sehingga terjadi renggangnya barisan maka sebaiknya tetap merapatkan barisan dan tidak terikat garis samping.[5] Selain itu, dianjurkan penggunaan karpet yang tidak bergambar, karena akan berpotensi mengganggu kekhusyuan sholat.[6] []waAllahu a’lam

 

 _________________

Referensi:

[1] Hasyiyah at-Tarmasi, II/402.

[2] Syarah ‘Umdah al-Ahkam, I/337.

[3] Tuhfah al-Muhtaj, II/158.

[4] Nihayatul Muhtaj, V/98.

[5] Al-Hawi li al-Fatawa, I/143.

[6] Ianah at-Thalibin, I/190.

 

Fasilitas WiFi Bersama di Balai Desa

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya memiliki beberapa permasalahan terkait keberadaan akses internet (WiFi) yang berada di balai desa. Di desa saya terdapat sebuah akses internet yang disediakan oleh kepala desa yang baru menjabat. Dan ia bertujuan ingin mengenalkan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) kepada seluruh masyarakat demi kemaslahatan bersama. Di balik semua itu, muncullah kenakalan anak-anak muda yang sering kali mengakses jaringan bersama tanpa seizin pak Kades. Mereka membobol privasi yang telah disimpan dan menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang dibilang tidak bermaslahat, bahkan merugikan masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perspektif fiqih mengenai status internet di atas? apakah tindakan pak Kades dapat dibenarkan meninjau maraknya kerugian dan pandangan jelek oleh para warga? terima kasih atas jawabannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

________________________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb.

Pertanyaan yang diajukan tersebut merupakan sebuah problematika yang sangat marak untuk saat ini. Yang mana sesuai perkembangan zaman, sebagian besar balai atau pun kantor desa memiliki akses internet (WiFi).

Realita di lapangan pun begitu beragam, di sebagian tempat ada yang membatasi hanya diperuntukkan kepada perangkat desa serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Untuk yang semacam ini, biasanya pihak Pemerintah Desa memasang password terhadap akses Wireless Fidelity (WiFi) tersebut demi menghindari penyalahgunaan di luar kepentingan pihak-pihak terkait. Namun di sebagian tempat yang lain ada yang tidak memberikan batasan terhadap akses internet ini. Sehingga setiap saat siapapun dapat dengan mudah mengakses jaringan WiFi yang ada di balai desa tersebut.

Sesuai dengan konteks pertanyaan, status internet di atas dikategorikan sebagai sarana untuk membantu kinerja aparat desa, serta sebagai sarana untuk mengenalkan kemajuan teknologi kepada masyarakat yang memiliki nilai mashlahat. [1] Karena segala bentuk kebijakan dan wewenang pemerintah, harus didasarkan pada kemaslahatan bersama. Sesuai kaidah fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Alokasi (kebijakan) pemimpin (pemerintah) haruslah digantungkan atas dasar kemaslahatan”.[2]

Mengenai  penyediaan akses internet untuk yang ditujukan untuk membantu kinerja dan pelayanan aparatur desa, hukumnya diperbolehkan. Karena dalam hal ini, kemaslahatan yang dihasilkan dari adanya akses internet tersebut sudah sangat jelas, baik kemaslahatan untuk desa maupun masyarakat umum.[3]

Adapun status internet sebagai sarana untuk memperkenalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat tidak dapat dibenarkan kecuali lebih dominan kemaslahatannya.[4] Karena bagaimanapun, pembebasan mengakses bagi masyarakat desa secara umum terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja akan rawan disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif dan merugikan. Maka dari itu, untuk permasalahan yang ini perlu adanya pengawasan lebih ketat dari seluruh pihak.[5] [] waAllahu a’lam

Referensi:

[1] Mughni al-Muhtaj, IV/221.

[2] Al-Asybah wa an-Nadhoir Lii as-Suyuti, hlm 121.

[3] Fatawa as-Subki, I/185, Maktabah Syamilah.

[4] Qowaid al-Ahkam Fii Masalih al-Anam, I/156.

[5] Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 252, al-Haromain.

Problematika Hadiah Dalam Tradisi Walimah

Bukan menjadi rahasia lagi di masyarakat, berkembangnya sebuah tradisi untuk saling memberi hadiah ketika diselenggarakan semacam perayaan pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Pemberian hadiah itu pun memiliki kebiasaan yang berbeda, ada yang berupa barang yang dikemas dalam sebuah kado, atau sejumlah uang yang dimasukkan dalam selembar amplop. Model pemberiannya pun sangat beragam, ada yang mencantumkan nama dan ada juga yang tidak mencantumkan nama sehingga tidak diketahui dari siapa pemberian tersebut.

Di suatu daerah tertentu, kebiasaan memberi hadiah itu menuntut bagi penerimanya untuk membalas apa yang telah diberikan apabila pihak yang memberi merayakan semacam perayaan serupa di waktu mendatang. Dengan artian, pemberian itu terkesan menjadi sebuah hutang yang dibebankan kepada penerima hadiah. Namun praktek itu sangat berbeda dengan di daerah lain, pemberian hadiah dalam sebuah acara perayaan tertentu murni merupakan hadiah tanpa adanya tuntutan untuk membalas di kemudian hari.

Secara otomatis, berbagai model tradisi pemberian tersebut akan menarik sebuah pertanyaan mengenai status hadiah tersebut. Apakah memang pemberian itu murni hadiah sehingga tidak ada tuntutan bagi penerimanya untuk mengembalikan di waktu mendatang, ataukah praktek tersebut justru merupakan praktek hutang piutang yang menuntut adanya balasan serupa sebagaimana yang telah terlaku dan mentradisis di berbagai daerah.

Dalam kitabnya, Hasyiyah I’anah at-Thalibin, syekh Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syato ad-Dimyati memberikan pencerahan yang sangat bijak terkait persoalan tersebut:

وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِيْ زَمَانِنَا مِنْ دَفْعِ النُّقُوْطِ فِي الْأَفْرَاحِ لِصَاحِبِ الْفَرْحِ فِيْ يَدِهِ أَوْ يَدِ مَأْذُوْنِهِ هَلْ يَكُوْنُ هِبَّةً أَوْ قَرْضًا؟ أَطْلَقَ الثَّانِيَ جمْعٌ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ الى ان قال- وَجَمَّعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُعْتَدِ الرُّجُوُعُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِيْ عَلَى مَا إِذَا اِعْتِيْدَ وَحَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافٌ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ

Perihal adat kebiasaan yang berlaku di zaman kita, yaitu memberikan semacam kado hadiah perkawinan dalam sebuah perayaan, baik memberikan secara langsung kepada orang yang merayakan atau kepada wakilnya, apakah hal semacam itu termasuk ketegori pemberian cuma-cuma atau dikategorikan sebagai hutang?. Maka mayoritas ulama memilih mengkategorikannya sebagai hutang. Namun sebagian ulama lain lebih memilih untuk mengkategorikan pemberian itu sebagai pemberian cuma-cuma…. Sehingga dari perbedaan pendapat ini para ulama mencari titik temu dan menggabungkan dua pendapat tersebut dengan sebuah kesimpulan bahwa status pemberian itu dihukumi Hibah atau pemberian cuma-cuma apabila kebiasaan di daerah itu tidak menuntut untuk dikembalikan. Konteks ini akan bermacam-macam sesuai dengan keadaan pemberi, jumlah pemberian, dan daerah yang sangat beragam. Adapun pemberian yang distatuskan sebagai hutang apabila memang di daerah tersebut ada kebiasaan untuk mengembalikan. Apabila terjadi praktek pemberian yang berbeda dengan kebiasaan, maka dikembalikan pada motif pihak yang memberikan” (lihat: Hasyiyah I’anah at-Thalibin, III/48, Maktabah Syamilah).

Dari pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian yang biasa dilakukan dalam momentum semacam pernikah, khitanan, dan lain-lain dibagi menjadi dua; Pertama, berstatus Hibah (pemberian cuma-cuma) apabila kebiasaan yang berlaku tidak ada tuntutan untuk mengembalikan. Kedua, berstatus Qordlu (hutang) apabila kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut menuntut adanya pengembalian.

Dalam memandang problematika ini, syariat begitu memperhatikan praktek bagaimana sebenarnya hadiah itu diberikan dengan melihat indikasi-indikasi yang ada. Dengan begitu akan sangat jelas maksud dari pihak pemberi, apakah pemberiannya tersebut ditujukan untuk sedekah atau pemberian hutang yang menuntut balasan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah. []waAllahu a’lam

_____________________

Referensi:

Hasyiyah al-Bajuri, II/187, cet. al-Haromain.

Al-Fatawi al-Fiqhiyah Al-Kubro, III/373, cet. Maktabah al-Islamiyah.

Hasyiyah al-Jamal, III/601.

Hasyiyah I’anah at-Thalibin, III/48, Maktabah Syamilah.