Sekilas Tentang Perppu Ormas

Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam UU 17/2013 tentang Ormas, definisi bertentangan dengan Pancasila sangat terbatas. Sebab, UU tersebut hanya menjelaskan yang bertentangan dengan Pancasila adalah paham ateis, komunis, dan beberapa paham yang berasal dari timur saja. Dalam Perppu ini (Perppu Nomor 2 Tahun 2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Perppu ini, Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana,” bunyi Pasal 60 Perppu ini.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut Perppu ini, terdiri atas: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Itulah sekilas Perppu tentang ormas yang sudah disahkan oleh Presiden, semenjak PERPPU itu disahkan sudah ada salah satu organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah dengan alasan organisasi tersebut tidak mau menerima pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Perppu Ormas Menurut Kacamata Islam

Meneropong tindakan pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Ormas dalam pandangan syariat merupakan hal urgen di saat salah satu kelompok Islam menentangnya dengan keras.  Karena bagaimana pun, pemahaman atas kajian konsep syariat secara komprehensif melalui analisa hukum yang referentif akan menghasilkan sebuah sikap yang sesuai dengan  apa yang telah digariskan atas kesepakatan para ulama yang sudah berijtihad terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Dengan pemahaman itu pula, tindakan pemerintah untuk mengeluarkan  Perppu Ormas dapat dibenarkan dalam syariat dengan melihat dan memperhatikan beberapa pertimbangan:[1]

Pertama, penetapan Perppu tersebut sebagai langkah antisipasi dari pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah terbukti menjadi jalan terbaik untuk menjaga keberlangsungan kehidupan agama, bangsa dan negara Republik Indonesia.

Di dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan:

“Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaganya akan hilang”.[2]

Rumusan tersebut bukan bertujuan untuk menumbuhkan asumsi terhadap bentuk hegemoni agama atas negara. Namun cenderung dititikberatkan kepada aspek munculnya norma keagamaan ke dalam ruang publik dan tatanan kenegaraan hanya sebagai nilai moral publik atau etika sosial semata.

Sehingga pemahaman terhadap norma-norma keagamaan sudah seharusnya seimbang dengan pemahaman atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bagaimanapun, negara merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting sebegai media yang melindungi pengimplementasian ajaran agama secara riil dalam kehidupan. Maka, sifat bernegara harus didasari sifat beragama. Dengan gambaran bahwa sikap moderat dan inklusif keagamaan ini juga harus tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, penyebaran paham radikalisme di Indonesia berlangsung sangat masif dan terstruktur. Solusi berupa doktrin-doktrin yang merefleksikan sikap eksklusif tentu tidak akan meyakinkan dan memuaskan. Akan tetapi, propaganda untuk membentengi masyarakat dari gerakan kelompok Islam tersebut masih membutuhkan upaya yang tegas dan kerjasama seluruh elemen bangsa, terutaman dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berbagai usaha yang dilakukan untuk membendung paham tersebut mendapat dukungan yuridis secara jelas dalam ranah hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketiga, pemerintah menilai Perppu ini dibuat semata untuk melindungi ideologi kebangsaan, bukan untuk memberi batas kebebasan berdemokrasi. Asumsi sebagian kelompok mengatakan bahwa munculnya PERPPU ini merupakan pertanda dimulainya rezim pemerintahan yang otoriter dan anti Islam, bahkan ada yang mengatakan untuk mempersempit ruang gerak dan mendiskriminasi aktivis umat Islam dan Ulama.

Sekilas, asumsi serampangan sebagian kelompok tersebut tampak memiliki sisi kebenaran namun dalam ruang lingkup yang sangat sempit. Namun dalam realita sebenarnya, Perppu ini dibuat demi menjaga ideologi kebangsaan yang tidak bertentangan dengan spirit keislaman di Indonesia. Serta demi menjaga persatuan dan kesatuan yang telah dibangun seluruh elemen bangsa sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sungguh sangat naif apabila dikatakan ini merupakan sebuah diskriminasi aktivis dan Ulama.

Senada dengan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, Syaikh ‘Abdur Rahman bin Muhammad ‘Awad Al-Jaziri mengatakan di dalam kitabnya, Al-Fiqhu ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah:

“Wajib bagi setiap Pemimpin yang mampu, baik seorang hakim atau yang lainnya, untuk menghilangkan ancaman bahaya dari rakyatnya. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk menyakiti mereka, serta tidak ada kata toleransi bagi siapapun untuk menyakiti mereka. Dan menjadi sebuah hal yang tidak diragukan lagi, menelantarkan rakyat tanpa adanya undang-undang yang melindungi mereka dari ancaman bahaya adalah sebuah tindakan yang menyalahi hadis[3]. Dan setiap hukum yang berdampak atas kemanfaatan dan menghilangkan ancaman bahaya merupakan sesuatu yang menjadi ketetapan dan legalitas dari syariat,”.[4]

Walhasil, langkah nyata pemerintah dalam menjaga ideologi negara dengan upaya mengeluarkan Perppu Ormas dapat dibenarkan secara syariat dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yang sudah disebutkan di atas. Selanjutnya, bagi seluruh elemen bangsa diwajibkan mematuhi segala keputusan yang telah diambil oleh pemerintah, terlebih lagi keputusan yang telah mendapat legalitas dari kacamata syariat demi eksistansi agama, bangsa, dan negara. Sekian, waAllahu a’lam[]

______________

[1] Sesuai dengan hasil keputusan Komisi B Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesanten (FMPP) se-Jawa Madura yang diselenggarakan pada 18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman, Trenggalek, Jawa Timur.

[2] Ihya’ Ulumuddin, juz 1 hal 17, cet. Al-Haromain.

[3] Hadis yang dimaksud adalah لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ.

[4] Al-Fiqhu ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, vol. V/358.