Category Archives: Konsultasi

Pacaran Islami, adakah ?

Assalaamualaikum wr. Wb

Saya sering mendengar istilah pacaran islami, sebenarnya apakah memang ada cara-cara berpacaran ala islam itu, melihat kata-kata pacaran itu berkonotasi negativ, yang pasti merujuk pada perilaku-perilaku menyimpang.

Terimakasih

Wassalamu’alaikum

Hadi, jember.

Walaikum salam wr. Wb.

Rasa cinta pada lawan jenis ada sebuah kepastin dan kodrat wajar dari manusia. Ada banyak kandungan hikmah yang penting dalam masalah ini, seperti semisal ketika manusia tidak di beri hasrat pada lawan jenis, maka kerusakan akan terjadi, berupa macetnya keberlangsungan ras manusia, padahal hal ini merupakan perkara pokok dalam penciptaan manusia. Dan banyak hikmah-hikmah lainnya.

Untuk mengarahkan kodrat bawaan ini syara’ telah mengaturnya dengan hati-hati. Istilah pacaran islami itu tidaklah di benarkan adanya. Kalaupun ada yang menyuarakannya, pasti datangnya dari setan yang selalu banyak mengajak pada kejelekan.

Ini jika istilah pacaran dikaitkan dengan perilaku dan tindakan-tindakan menyimpang, seperti berduaan dan lainnya yang lazim dalam berpacaran. Akan tetapi untuk hubungan interaksi dengan lawan jenis seperti bertransaksi atau penyampain materi dari seorang guru kepada muridnya hanya sebatas melihat telapak tangan dan wajah.

Dalam konsep fikih hubungan lawan jenis mempunyai norma-norma tersendiri. Seorang laki-laki jika memang tertarik pada lawan jenis dan benar-benar menginginkannya di sunnahkan untuk menikah, jika memang ia sudah mampu untuk membayar mahar dan menafkahinya.

Sedangkan cara yang di legalkan agama untuk mengenal lebih jauh pasangan yang akan di bidik, untuk mengetahui karakternya adalah dengan :

  • Mengirim utusan dari masing-masing pasangan dengan ketentuan, delegasi tersebut harus bersifat amanah, dapat dipercaya, adil dan masih berhubungan mahram dengan pasangan yang akan ia selidiki.
  • Atau selain mengirim delegasi, boleh juga dengan mengajak ngobrol pasangannya dengan syarat di dampingi mahramnya.
  • Menurut Syafi’iyyah Hanya di perkenankan melihat wajah dan telapak tangan.

Kiranya demikian kiat-kiatnya.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Referensi :

[1].  I’anatutholibin juz 3 hal 298 DKI.

[2]. Al-baijury juz 2 hal 101 DKI.

Bukan Rumput Pribadi

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Admin yang saya hormati, saya ingin bertanya seputar kebiasaan yang sering terjadi di desa saya. Yakni tradisi merumput (Jawa: Ngarit) atau menggembala binatang ternak di lahan milik orang lain. Hal ini dilakukan sebagian masyarakat karena mereka beranggapan bahwa pemilik lahan sudah merelakannya. Apakah kebiasaan tersebut dapat dibenarkan? Terimakasih atas penjelasannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Syafi’i, Pasuruan.

___________

Admin- Wa’alaikumsalam Wr. Wb. Sebelumnya kami ucapkan terimakasih kepada bapak Syafi’i yang kami hormati.

Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan menggembala binatang ternak atau mencari rumput di lahan orang lain merupakan sebuah kebiasaan yang sudah terlaku di masyarakat secara umum. Namun apabila dianalisa lebih mendalam, sudah dapat dipastikan bahwa sebenarnya rumput tersebut bukanlah miliknya. Sehingga memanfaatkan hak milik yang dimiliki orang lain pada dasarnya memiliki hukum haram. Namun, dalam kasus ini dapat diperinci sebagai berikut:

  1. a. Apabila tidak ada izin dari pemilik lahan atau tidak ada kebiasaan bahwa pemilik lahan merelakannya, maka hukumnya tidak diperbolehkan.
  2. b. Apabila ada izin dari pemilik lahan atau ada kebiasaan bahwa pemilik lahan merelakannya, maka hukumnya adalah boleh.

Yang perlu dipahami adalah cara mengetahui izin atau indikasi dari kerelaan pemilik lahan. Adapun izin dapat diketahui secara langsung kepada pemilik lahan, dan indikasi kerelaan dari pemilik lahan dapat diketahui dengat adat atau kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.

Menurut salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali, praktek menggembala binatang ternak atau mencari rumput di lahan orang lain dapat dibenarkan. Karena dalam madzhab ini mengatakan, bahwa rumput merupakan sesuatu yang menjadi hak setiap orang meskipun ada di lahan orang lain. sekian, waAllahu a’lam[]

Referensi:

Asna Al-Mathalib, II/456.

Hasyiyah Al-Jamal, III/399.

Qurrotul ‘Ain bi Fatawa Ismail Zain, 127.

Al-Inshof, IV/210 (Hanabilah).

Investasi Dana Haji

Rumusan Hasil Bahtsul Masail Perdana Kelas I Aliyah

Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Tahun Ajaran 2017-2018 M.

Deskripsi Masalah:

Dalam keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia IV tahun 2012 menghasilkan rumusan tentang status kepemilikan dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang masuk daftar tunggu (waiting list). Dana setoran BPIH bagi calon jamaah haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Kementrian Agama boleh dikelola (ditasharrufkan) untuk hal yang produktif, antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hasil investasi nantinya menjadi milik calon jamaah haji. Adapun pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.

Fatwa tersebut sejalan dengan aturan perundang-undangan tentang pengelolaan dana haji, yaitu UU nomor 34 tahun 2014 mengatur bahwa BPKH selaku Wakil akan menerima mandat dari calon jamaah haji selaku Muwakkil (pemberi mandat perwakilan)untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH. Akad wakalah ini ditandatangani oleh calon jamaah haji ketika membayar setoran awal BPIH. Mandat tersebut merupakan pelaksanaan dari akad Wakalah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama dan Bank Penerima Setoran tentang penerimaan dan pembayaran BPIH.

Pertanyaan:

Bagaimana pandangan syariat mengenai investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintah?

Jawaban:

Mempertimbangkan secara ‘Urf (kebiasaan) ada kerelaan hati dari Calon Jamaah Haji (CJH) selaku Muwakkil  bahwa uang mereka akan digunakan untuk investasi. Dan hasilnya akan digunakan untuk mengurangi beban operasional penyelenggaraan haji. Maka langkah pemerintah untuk menginvestasikan dana haji dapat dibenarkan.

Catatan:

Kebijakan pemerintah untuk mengelola dana haji agar lebih produktif dan bermanfaat patut untuk diapresiasi. Karena dengan begitu, pemerintah bisa mencapai beberapa tujuan hanya dengan sekali dayung. Hasilnya pun menjadikan biaya haji lebih terjangkau dan pembangunan infrastruktur yang menjadi ciri khas pemerintahan Presiden Jokowi bisa berjalan. Dan yang terpenting adalah tidak menambah hutang luar negeri yang mana hal tersebut sangat membebani dan berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia.

Namun, dalam konteks ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Satu, pemerintah harus mengalokasikan (tashorruf) dana haji pada instrumen investasi yang sesuai dengan tatanan syariat Islam dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan serta keamanan dana.

Dua, tujuan pokok kerja sama antara pemerintah dan Calon Jamaah Haji (CJH) ini adalah untuk kemaslahatan Muwakkil. Yaitu demi kelancaran dan kenyamanan pemberangkatan jamaah haji. Memandang hal tersebut, kepentingan CJH inilah yang perlu diprioritaskan. Dengan artian, Badan Pengelola Keuangan Haji (BKPH) dan pemerintah ikut serta bertanggung jawab bila seandainya kebijakan ini tidak sesuai harapan.

Tiga, mengingat dana yang akan dikelola tidak sedikit, maka pemerintah perlu menunjuk pihak yang terpercaya (Amanah) dan kredibilitas dalam mengelolanya. Serta perlu adanya pengawasan yang memadai secara berkala demi terhindarnya segala macam bentuk penyelewengan dan pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi jamaah haji.

Referensi:

Al-Muhadzdzab, vol I/350.

Bughyah Al-Mustarsyidin, hal 310.

Al-Ashbah wa An-Nadhoir li As-Suyuti, hal 269.

Al-Mantsur fii Al-Qowaid, vol I/309.

Al-Mustashfa, vol I/268-287.

Qowa’id Al-Ahkam, vol I/44, cet. Darul Kutub Al-‘Ilmiyah.

Bughyah Al-Mustarsyidin, hal 148-149.

Bughyah Al-Mustarsyidin, hal 91, cet. Darul Fikr.

Al-Ahkam As-Sulthoniyah, hal 112.

 

 

 

Pengalokasian Sisa Kulit Kurban

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ibadah kurban di hari raya Idul Adha merupakan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Namun meskipun telah usai, masih ada saja problematika yang membutuhkan jalan keluar. Salah satunya adalah dilema sisa kulit hewan Kurban yang telah disembelih.

Adalah takmir masjid, sebagai pihak yang menjadi wakil sekaligus panitia penyembelihan hewan kurban berinisiatif menjual kulit binatang kurban tersebut. Selain bertujuan untuk menghindari terbengkalainya kulit hewan kurban yang sudah tidak dibutuhkan lagi, uang hasil penjualan tersebut akan dimasukkan ke dalam kas masjid. Hal ini memandang di masjid tersebut sudah memiliki bedug yang masih layak pakai. Apakah dapat dibenarkan tindakan takmir masjid tersebut? Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

_____________________

AdminWa’alaikumsalam Wr. Wb.

Pada mulanya, mayoritas ulama sepakat bahwa seluruh bagian hewan kurban yang meliputi daging, kulit, tanduk, dan lain sebagainya tidak boleh dijual. Hukum ini juga mencakup terhadap seluruh jenis kurban, baik kurban wajib ataupun sunah. Permasalahan ini pun cukup sensitif di masyarakat dan sering terjadi kesalahpahaman dalam berbagai prakteknya.

Namun dalam kitab Majmu’ Syarh Al-Muhaddzab, Imam An-Nawawi menceritakan dari Imam Al-Haromain bahwa ada satu pendapat yang mengatakan boleh menjual kulit hewan kurban dengan catatan harus mengalokasikan uang hasil penujualannya terhadap fakir muskin.

Dari pendapat tersebut sudah sangat jelas bahwa tindakan takmir masjid dapat dibenarkan hanya dalam praktek penjualan kulit kurban, namun tidak dapat dibenarkan apabila mengalokasikan uang hasil penjualan tersebut untuk di masukkan ke dalam kas masjid.

Solusinya, bagi takmir masjid memberikan kulit hewan kurban tersebut kepada salah satu fakir miskin. Kemudian ia menjulanya dan uang hasil penjulan boleh untuk di masukkan ke dalam kas masjid sebagai bentuk sedekah darinya untuk kemaslahatan masjid.

Referensi:

Al-Majmu’ Syarh Al-Muhaddzab, juz 8 hal 419, cet. Dar Al-Fikr.

Syarh Al-Bahjah Al-Wardiyah, juz 5 hal 159.

 

 

 

Jasa Qurban Online

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Perkembangan zaman yang semakin maju sedikit banyak telah merubah pola pikir masyarakat untuk lebih mudah dalam segala hal, bahkan dalam urusan ibadah sekalipun. Salah satunya adalah dengan berqurban melalui jasa penerima dan penyalur kurban yang banyak bermunculan saat ini.

Dengan mentransfer sejumlah uang dari salah satu pilihan yang ditawarkan, pihak yang berqurban berarti menyerahkan sepenuhnya urusan yang berkaitan dengan qurbannya. Salah satu contoh adalah untuk satu ekor kambing cukup mentransfer 1,75 juta, dan untuk satu ekor sapi 12,25 juta. Pertanyaan, bagaimana pandangan fikih mengenai praktek jasa penyedia Qurban online tersebut?, terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

____________________

AdminWa’alaikumsalam Wr.Wb.

Praktek jasa qurban online yang beredar sekarang ini merupakan salah satu konsep Wakalah (perwakilan) berqurban. Dengan artian, seseorang yang berqurban (Mudhahhi) telah mewakilkan kepada pihak penerima jasa atas segala urusannya yang berkaitan dengan qurban, mulai dari pembelian, penyembelihan, pendistribusian daging, dan lain sebagainya.

Praktek mewakilkan qurban tersebut dapat dibenarkan dalam kaca mata fiqih. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya:

  1. Seseorang yang berqurban diharuskan niat berqurban saat menyerahkan uangnya kepada wakil. Untuk praktek ini, pihak wakil tidak disyaratkan niat lagi. Namun bisa juga dia mewakilkan urusan niat, sehingga yang harus niat hanya dicukupkan kepada wakil.[1]
  1. Sebenarnya, pendistribusian daging qurban hanya ditentukan pada daerah tempat tinggal seseorang yang melakukan qurban. Namun bisa mengikuti pendapat shahih (benar) dalam kitab Kifayah Al-Akhyar yang mengatakan diperbolehkan mendistribusikan daging qurban ke daerah lain.[2]

Kasus ini sebenarnya sangat mirip dengan praktek mewakilkan qurban dengan mentransfer uang dari Indonesia ke Mekah untuk dibelikan hewan qurban di Mekah dan disembelih serta didistribusikan disana. Menurut Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dalam fatwanya mengatakan bahwa ibadah qurban dengan praktek demikian dihukumi sah. [3]

Referensi:

[1] Hasyiyah Al-Qulyibi, juz 4 hal 254, cet. Al-Haromain.

[2] Kifayah Al-Akhyar, juz 2 hal 704, cet. Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

[3] Hasiyah I’anah At-Thalibin, juz 2 hal 380.