Keberadaan wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang mendasar dan sangat menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan dalam syariat Islam. Tanpa adanya wali nikah yang memenuhi kriteria, akad tidak dapat dilangsungkan.
Bagi kita yang hendak melangsungkan pernikahan atau ingin memahami tata cara syariat secara sempurna, mengenali hakikat wali nikah beserta aturan ketat di dalamnya sangatlah penting. Berdasarkan penjelasan para ulama fikih, berikut adalah uraian mendalam mengenai pengertian, syarat-syarat, serta urutan keberadaan wali nikah.
Pengertian Wali Nikah
Secara bahasa, kata al-wilayah atau wali memiliki dua makna utama:
- Cinta, Kasih Sayang, dan Pertolongan: Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma’idah: 56 (“Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi walinya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang”) dan QS. At-Taubah: 71 (“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi wali bagi sebagian yang lain”).
- Kekuasaan dan Otoritas: Dikatakan al-wali yang berarti pemilik kekuasaan atau otoritas.
Adapun dalam istilah para ulama fikih, wali diartikan sebagai:
Kemampuan atau kewenangan hukum untuk bertindak secara langsung tanpa bergantung pada izin dari orang lain.
Pihak yang bertindak melangsungkan akad ini dinamakan al-wali, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282: “ hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar”.
Baca juga: Keutamaan Menghadiri Majelis Ilmu Bagi Orang Awam
Lima Syarat Wali Nikah
Agar tindakan hukum seorang wali sah dalam akad nikah, syariat menetapkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi:
- Kamalul Ahliyyah
Artinya, wali harus sudah baligh, berakal sehat, dan merdeka. Dengan demikian, hak perwalian gugur/tidak sah apabila berada pada anak kecil, orang gila, orang yang kurang akal (ma’tuh), orang yang sedang mabuk, maupun hamba sahaya.
- Kesamaan Agama
Harus terdapat kesamaan agama antara wali dan mempelai wanita yang diwalikannya (seorang Muslim menjadi wali bagi wanita Muslimah).
- Laki-Laki
Syariat menetapkan bahwa akad perwalian nikah hanya sah dilakukan oleh seorang laki-laki.
- Adil
Wali hendaknya memiliki sifat adil, yaitu orang yang menaati perintah agama, menjauhi dosa-dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil.
- Cerdas/Sadar Maslahat
Memiliki kemampuan berpikir jernih dan bijaksana dalam memahami kemaslahatan pernikahan serta tidak mengalami gangguan pertimbangan.
Baca juga: Keutamaan Mengumandangkan Adzan beserta Syarat dan Kesunahannya
Urutan Susunan Wali Nikah
Syariat Islam menyusun urutan perwalian secara sistematis berdasarkan kekerabatan garis ayah. Hak perwalian berpindah ke urutan berikutnya hanya apabila wali pada urutan sebelumnya tidak ada, gugur syaratnya, atau berhalangan secara syari.
Berikut adalah urutan wali nikah dari yang paling berhak:
- Ayah Kandung
- Kakek dan seterusnya ke atas
- Saudara Laki-Laki Kandung
- Saudara Laki-Laki Seayah
- Anak Laki-Laki dari Saudara Laki-Laki Kandung (Keponakan kandung)
- Anak Laki-Laki dari Saudara Laki-Laki Seayah (Keponakan seayah) dan seterusnya ke bawah
- Paman Kandung (Saudara laki-laki kandung ayah)
- Paman Seayah
- Kerabat ‘Ashabah Lainnya sesuai urutan hak waris.
- Tuan yang Memerdekakan (Al-Mu’tiq — jika ada).
- Sultan / Penguasa / Wali Hakim.
Penetapan wali hakim sebagai tumpuan terakhir ini bersumber dari sabda Rasulullah saw.:
السلطان ولي من لا ولي له
“Sultan (penguasa/wali hakim) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”
Keterangan menyeluruh mengenai konsep perwalian, syarat, dan urutannya ini dirumuskan secara komprehensif oleh ulama fikih kontemporer terkemuka, Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam karya fenomenalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh.
Baca juga: Sejarah Lahirnya Hari Santri Nasional
Disarikan dari kitab: Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Prof. Dr. Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili, Penerbit Dar al-Fikr – Damaskus, Syria, Jilid 9, hlm. 6690–6691 & 6710.
Kunjungi juga akun media sosial Pondok Lirboyo
Jika orang yang berhak menjadi wali tinggal paman kandung, akan tetapi beliau seperti enggan,karena ada masalah pribadi (misalnya). Apa boleh jika langsung menunjuk pada wali hakim?